MEDAN-Lagi rumah toko (ruko) bermasalah. Kali ini giliran komplek ruko Sampul Poin Residen, di Jalan Sampul, Kelurahan Sei Putih Barat I, Kecamatan Medan Petisah. Masalahnya bangunan ruko melanggar izin yang dikeluarkan oleh Pemko Medan.

Selain itu, pengembang juga seenaknya menebang pohon tanpa ada koordinasi dengan Dinas Pertamanan Kota Medan.

Dalam Surat Izin Mendirikan Bangun (SIMB) atas nama pemilik Yatimin Hermanto, Jalan Binjai Km 14,6 No 18, Diski Deli serdang dengan nomor 648/543 K tanggal 13 Maret 2012, dengan jenis RTT/pagar jumlah 18 unit, di antaranya 5 unit untuk 3 lantai 12 unit untuk 12 lantai.

Namun, kenyataannya developer membangunan 6 unit untuk lantai tiga. Bangunan tersebut berjalan tanpa adanya laporan dari kepala lingkungan setempat ataupun dari Kelurahan Sei Putih Barat I ke Pemko Medan melalui Kecamatan Medan Petisah.

Camat Medan Petisah, Muhammad Yunus saat dikonfirmasi mengatakan, sudah memperingatkanpengembang dan akan melapor ke Dinas Pertamanan Kota Medan.

“Apabila ada aparat di lingkungan (kepling) yang terlibat akan kita copot. Kita akan meminta keterangan dari lurah yang  bersangkutan. Saya sudah tahu tinggal dilaporkan kepada Dinas TRTB Kota Medan saja, untuk ditindak,”tegasnya.(gus)

MEDAN-Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengaku jika guru di Kota Medan masih terkendala dalam mengoperasikan komputer atau gagap teknologi (gaptek).

Sehingga para guru kesulitan ketika mengikuti ujian kompetensi guru (UKG) yang menjadi program Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). “Kita harapkan jangan ada laboratorium komputer tidak dimanfaatkan para guru, karena tidak memahami penggunaannyan
Kita juga tidak mau para siswa belajar menggunakan komputer dari luar dan bukan langsung diajari oleh guru di setiap sekolah,”ungkap Rahudman, saat meninjau pelaksanaan UKG hari kedua di SMK Negeri 5, Jalan Timor Medan, Selasa (31/7).

Karena itu, sambung Rahudman, pelaksanaan uji kompetensi guru tidak hanya dalam upaya mengukur kemampuan guru dalam bidang keilmuan saja. Melainkan juga harus mampu menguasai informasi teknologi (IT).

“Harus kita buat dan kita latih ke depan. Anggaran kita cukup, bergantung bagaimana kepala dinas apa yang diprogramkan,” tuturnya.
Kehadiran Wali Kota Medan Rahudman Harahap ke SMK Negeri 5 Medan disambut para peserta ujian yang tengah mendapat pengarahan atau
simulasi komputer. Pada kesempatan itu, Rahudman turut memberi dukungan semangat kepada para pendidik agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, M Rajab Lubis mengakui tidak ada hasilnya dibuat dan diprogramkan kalau kemauan gurunya tidak ada untuk belajar komputer.

Sebab, dipastikan hampir semua sekolah sudah memiliki komputer.

“Susah, kalau guru-guru kita tidak memiliki kemauan. Karena semua sekolah saat ini sudah memiliki komputer, kenapa itu tidak dimanfaatkan,” ujarnya.
Meskipun begitu, Rajab berjanji usai Idul Fitri akan menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk melatih guru-gurunya secara bertahap
setiap minggu untuk mampu mengoperasikan komputer.

Hal ini dilakaukan dalam upaya persiapan UKG tahap II yang rencananya akan digelar Oktober mendatang.

Ditempat terpisah, Analis Pendidikan Sumut, M Jauharis Lubis menilai persoalan kemampuan guru-guru di kota Medan yang masih gagap dalam teknologi tidak terlepas dari peran pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan.

Diantaranya dalam menyiapkan sarana dan prasarana lengkap khususnya dalam meningkatkan kemampuan guru terhadap bidang IT.
Sebab, katanya, tanpa adanya penyediaan perlengkapan itu, mustahil guru-guru di kota Medan yang belum melek IT akan menjadi guru mahir IT.
“Jika saya boleh usul sudah saatnya Pemko Medan melalui Disdik Kota Medan menggalakkan program one teachers one laptop, ini dimaksudkan agar guru di Medan bisa melek IT dan enggak gaptek lagi, “sebutnya.

Sebagainana diketahui, sebanyak 10.008 guru dikota Medan mengikuti UKG tahun 2012 yang diadakan pada 25 lokasi penyelenggaraan.
Sekadar diketahui untuk Kota Medan ujian kompetensi ini diikuti sekitar 10.008 guru dan ditempatkan di sejumlah sekolah di Kota Medan. Para pesertanya berasal dari tenaga pendidik SLB sebanyak 107 orang, TK (158 orang), SD (3.789 orang, SMP (2.816 orang), SMA (2.049 orang) dan SMK (1.089 orang). Dari total seluruh peserta yang mengikuti uji kompetensi, sebanyak 668 orang adalah kepala sekolah, pengawas (291 orang) dan guru (9.349 orang). (uma/gus)

Janji Bisa Loloskan jadi PNS di Imigrasi

MEDAN- Berdalih mampu meluluskan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Imigrasi Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sumut, oknum panitera Pengadilan Negeri (PN) Medan, Lince Nurmaida Simanjuntak, berhasil menipu toke lembu senilai Rp80 juta. Hal tersebut terungkap dalam gelar sidang lanjutan perkara penipuan, Selasa (31/7) di PN Medan.

Di hadapan majelis hakim diketuai Surya Perdamaian SH tersebut, tim jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi untuk didengarkan keterangannya. Ketiga saksi yang dua diantaranya saksi korban masing-masing Ir Kamarul Zaman, Hj Suriani dan Budi.

Menurut keterangan saksi korban, Ir Kamarul Zaman di persidangan, penipuan ini bermula dari perkenalannya dengan terdakwa saat berbisnis lembu. Dari situ, kemudian tetangga korban, Budi mengatakan bahwa terdakwa mampu melakukan pengurusan CPNS di Kantor Kemenkumham Sumut.
“Waktu itu saya dan istri saya dikenalkan oleh Budi. Ia mengatakan, bahwa ibu ini (Lince, Red) adalah jaksa, dan bisa mengurus untuk masuk CPNS,” kata saksi korban.

Setelah perkenalan itu, pertemuan antara keluarga korban dengan terdakwa mulai sering dilakukan guna meluluskan dua putri korban masuk sebagai CPNS. Namun, sebelum melakukan pengurusan, terdakwa Lince kemudian meminta sejumlah uang kepada korban, dengan nilai yang bervariasi.
“Untuk tamatan S-1, ibu itu (Lince, Red) minta Rp120 juta. Dan untuk tamatan SMA, dia minta Rp45 juta,” terang korban.
Tergiur dengan janji terdakwa, korban pun kemudian menyetujui permintaan terdakwa dengan menyetorkan uang secara bertahap kepada terdakwa.
“Pertama saya kasih Rp20 juta. Lalu kelang dua minggu, dia minta lagi Rp20 juta,” ujar korban menerangkan bahwa total uang yang diserahkannya kepada terdakwa senilai Rp80 juta.

Setelah uang itu diberikan, terdakwa kemudian meminta korban untuk menunggu beberapa minggu, hingga pengumuman CPNS itu keluar.
“Awalnya ibu ini bilang, kalau nanti anak saya tidak lulus, uangnya akan dikembalikan. Tapi kami diminta untuk menunggu,” kata saksi lagi. Namun, setelah ditunggu beberapa minggu, anak korban tak juga masuk sebagai CPNS di kantor Imigrasi Kemenkumham Sumut sebagaimana janji terdakwa sebelumnya.

Sementara itu, Hj Suriani, Istri saksi korban yang juga dijadikan saksi dalam perkara tersebut, menerangkan meskipun suaminya telah menyerahkan uang sebesar Rp80 juta dari total yang diminta terdakwa sebesar Rp260 juta, namun nama anaknya tidak terdaftar.

“Kami hanya diminta melengkapi persyaratan yang disebutkannya. Lalu, setelah dilengkapi, berkas tersebut diserahkan kepada dia. Tapi, setelah menunggu beberapa lama, jangankan untuk mengikuti seleksi, nama anak kamipun tidak terdaftar,” beber Suriani sembari mengaku bahwa terdakwa sebelumnya sempat berjanji mau mengembalikannya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi. Sebagaimana diketahui, perbuatan terdakwa dijerat jaksa penuntut umum, Randy Tambunan, melanggar pasal 372 jo 378 KUHPidana, tentang penipuan dan penggelapan. (far)

Sudah 7 Tahun Pensiun Belum Juga Pindah

MEDAN- Petugas Sat Pol PP Pemprov Sumut melakukan eksekusi pengosongan terhadap rumah mantan Kepala Kesbang Linmas Pemprov Sumut, Kol Inf (purna) Edie Aman Saragi SE MBA, di Jalan Gajah Mada, Selasa (31/7) siang. Aksi eksekusi ini sempat terhalang, pasalnya pemilik rumah dan anaknya tak terima dengan eksekusi pengosongan tersebut dan sempat menghalang-halangi petugas.

Informasi yang dihimpun, petugas Satpol PP Pemprov Sumut dipimpin Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Pemprovsu, Syafruddin dan Kepala Dinsos Sumut, Robertson melakukan eksekusi pengosongan rumah dinas mantan Kepala Kesbang Linmas Pemprov Sumut, Kol Inf Edie Aman Saragi SE MBA di Jalan Gajah Mada.

Eksekusi pengosongan rumah dinas tersebut sempat mendapatkan perlawanan.  Na mun, petugas Satpol PP Pemprov Sumut tetap melakukan eksekusi pengosongan rumah.

Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Pemprovsu, Syafruddin mengatakan, pihaknya sebelumnya sudah memberikan surat perintah pengosongan terhadap pemilik rumah agar segera keluar dari dalam rumah.

Syafruddin menuturkan, rumah ini nantinya akan dialihfungsikan sebagai gedung Sekretariat DPD RI Sumut, karena sebelumnya mereka belum memiliki sekretariat tetap.

Satpol PP Pemprov Sumut membongkar paksa rumah dinas di Jalan Gajah Mada yang bernomor 32 ini karena Edie Aman Saragi sejak masa dinas sampai saat ini terhitung 7 tahun telah pensiunan.

Edie Aman Saragi mengaku, pihaknya sudah memberikan suratan balasan kepada Pemprov Sumut agar memberikan waktu menunggu pengosongan.(jon)

MEDAN-Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan akhirnya membongkar pagar bangunan rumah toko (roko) di Jalan HM Jhoni, Gang Warno Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Area, Selasa (31/7) pagi.

Dibantu personel Polsekta Medan Kota dan Koramil setempat, pembongkaran dilakukan dengan menggunakan martil besar dan gerinda mesin.
Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Dinas TRTB Medan, Drs Ali Tohar MSi mengaku, pihaknya telah menyurati pemilik pagar untuk membongkar sendiri tembok setinggi sekitar setengah meter yang telah dibangunnya. Namun surat peringatan itu tak ditanggapi sehingga diputuskan untuk melakukan pembongkaran.

“Jika pemilik pagar mengurus SIMB, permohonannya pasti tidak diproses. Artinya, dia tidak bisa mendapatkan SIMB. Sebab, pagar itu dibangun di atas rencana perluasan Gang Warno. Jika dibiarkan, pagar itu akan mempersempit Gang Warno sehingga mendapat protes dari warga sekitarnya,” jelas Ali Tohar.

Senin (30/7), Dinas TRTB juga membongkar bangunan salah satu wisma di Jalan Sriwijaya Ujung, Medan Petisah. Pembongkaran dilakukan karena pemilik wisma tidak memiliki SIMB membangun tingkat pada lantai tiga dan empat wisma miliknya.

Tim membongkar dinding dan kusen bangunan tambahan pada lantai tiga dan empat. Proses pembongkaran berjalan dengan lancar, sebab pemilik wisma tidak berupaya menghalanginya sedikit pun. Mungkin pemilik wisma menyadari dengan pelang garan yang telah dilakukannya, sehingga dia hanya bisa pasrah.

Dijelaskan Ali Tohar, tindakan pemilik wisma jelas melanggar Perda No 9 tahun 2002, tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Usai melakukan pembongkaran, pemilik wisma diminta untuk tidak melanjutkan pembangunan, sedangkan bagian yang telah dibongkar tidak diperkenankan untuk dibangun kembali sebelum dilakukan revisi izin. (gus)

Kasus Bansos Tahun Anggaran 2011

MEDAN-Gedung Pemprovsu di Jalan Diponegoro No 30, Medan, Senin (30/7) heboh. Tiga (3) jaksa penyidik dari Kejatisu, tiba-tiba datang dan ‘mengobok-obok’ beberapa ruangan. Mereka bertujuan mencari berkas guna pendalaman bukti, serta membidik tersangka lainnya untuk dibui.

Pantauan di lokasi, di gedung berlantai 10 itu, 3 jaksa penyidik anggota Aspidsus Kejatisu, tiba sekitar pukul 11.45 WIB. Ketiganya adalah Harianto Tobing, Yuni Hariaman, serta Albert Panggabean.

Kedatangan jaksa yang lengkap dengan dinas seragam coklat-coklatnya ini, kontan menjadi pemandangan mencolok Sebab seragam mereka sangat kontras perbedaannya dengan para pegawai di situ yang didominasi hijau.

Begitu sampai, ketiga jaksa ini langsung naik ke lantai 2. Kepada petugas Satpol PP yang tengah berjaga, penyidik meminta untuk dipertemukan dengan Kepala Biro Keuangan, Baharuddin Siagian.  “Bapak lagi umroh, tapi nggak lama lagi pulang kok,” ujar pria itu kepada Posmetro Medan (grup Sumut Pos).

Tak bertemu dengan orang yang diharapkan, jaksa lalu beranjak ke ruang Sekdaprovsu, Nurdin Lubis di lantai 9. Di sini, tim lagi-lagi kecewa. Sebab Nurdin sedang berada di gedung DPRD Sumut untuk mengikuti rapat paripurna.

Saat ditanya ajudan sekda, ketiga jaksa mengaku, kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan guna mendapatkan barang bukti soal kasus dugaan korupsi bantuan sosial di Pemprovsu.

Karena mendengar informasi serius itu, sang ajudan langsung menghubungi sekda. Saat itu juga, sekda memberikan izin secara lisan. Begitu dipersilahkan, ketiga jaksa kembali meringsek ke lantai 3 dan 2, biro keuangan, tepatnya ke ruang Kabag Perbendaharaan. Setelah dari sini, jaksa pulang pukul 12.30 WIB.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari pengaduan sejumlah elemen masyarakat. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti, dana bantuan sosial (Bansos) untuk tahun anggaran 2009 sampai 2011 dengan total Rp1,2 Triliun, tidak bisa diaudit sempurna.Sebab dalam praktik pemberiannya, telah terjadi penyelewengan dan tidak melakukan tertib administrasi yang benar.

“Setelah diselidiki, ternyata banyak penyimpangan. Pemberian bantuan itu ada yang tidak utuh, sengaja didesain supaya mengucur ke sejumlah kelompok atau perorangan saja, kalau pun diberi dipotong antara 20 sampai 50 persen, ada yang fiktif, bahkan banyak yang tidak jelas penerimanya,” ujar Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare SH MHum yang ditemui di ruang kerjanya.

Sampai kemarin sore, lanjut Marcos, pihaknya sudah menetapkan 9 pejabat Pemprovsu sebagai tersangka, dan warga sipil biasa yang bertindak sebagai calo. Yang ditahan, Ahmad Faisal, Supandi, Adi Sucipto dan Syawaluddin. Sedangkan Umi Kalsum, yang tengah mengalami gangguan kesehatan terpaksa diberi status tahanan kota.

Amiruddin, mantan Bendahara Biro Umum 2011, juga berstatus sebagai tersangka. Tapi sekarang dia sedang ditahan Poldasu terkait kasus di Biro Umum Pemprovsu.

Empat tersangka lain di antaranya: Lisanuddin, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Biro Keuangan tahun 2010, Raja Anita selaku staf di Biro Keuangan 2010, Bangun Oloan Harahap, Kepala Biro Perekonomian, serta Kabiro Binkensos, Sakira Jandi. “Kalau Sakira Jandi saat ini sedang diperiksa sama tim. Sedangkan Raja Anita sudah 2 kali kita panggil, tapi dia tidak hadir dengan alasan sakit,” terang Marcos.

Bangun Oloan Harahap Mangkir
Sementara itu, seorang tersangka dana Bansos, Bangun Oloan Harahap selaku Kepala Biro Perekonomian mangkir dari panggilan penyidik Pidsus Kejatisu dengan alasan sakit.

“Ya, sebenarnya hari ini tim penyidik akan melakukan pemeriksaaan kepada Bangun Oloan Harahap. Tapi yang bersangkutan urung hadir, ada perwakilannya datang menyampaikannya kepada kami. Kita akan cek kebenarannya. Dengan batalnya pemeriksaan tersebut, nanti akan dilakukan penjadwalan ulang untuk memanggil kembali Bangun Oloan,” ujar Marcos Simaremare.

Selain Bangun Oloan Harahap, tim penyidik Kejatisu telah memeriksa Kepala Biro Binkemsos Sakhira Zandi yang juga tersangka kasus korupsi dana Bansos Pemprovsu Tahun Anggaran 2011. Pemeriksaan tersebut berlangsung dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Sedikitnya tim penyidik mengajukan 20 pertanyaan kepada Sakhira terkait pengelolaan dana Bansos.

Disinggung prihal penahanan, Marcos berujar hingga kini tim penyidik belum memutuskan yang bersangkutan untuk ditahan. “Sebenarnya hari ini penyidik memanggil dua tersangka. Tapi berhubung tersangka Bangun Oloan Harahap sakit, jadi cuma Sakhira Zandi yang diperiksa. Untuk Sakhira Zandi sendiri ini sudah kali kedua diperiksa dimana pada 20 Mei 2012 silam adalah pemeriksaan pertama. Dia juga belum ditahan,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Marcos saat disinggung prihal penerima-penerima dana Bansos ini menyebutkan ada beberapa institusi yang ikut menerima dana Bansos itu antara lain Universitas Negeri Medan (Unimed), Politeknik Negeri Medan (Polmed), Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Sumatera Utara (USU). Para jajaran petinggi di lingkup universitas tersebut telah dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Selain nama-nama universitas tersebut, sebelumnya Marcos juga pernah mengutarakan beberapa yayasan dan LSM juga menerima dana Bansos itu.

“Kami juga telah memintai keterangan dari beberapa universitas seperti UNIMED, POLMED dan UT, seputar apakah mereka benar menerima kucuran dana bansos, kemudian dananya digunakan untuk apa serta berapa besar yang mereka terima. Dalam kaitannya dengan ini, mereka para pimpinan universitas tersebut dimintai keterangannya sebagai saksi,” ungkap Marcos.
Tiga PTN di Sumut Membantah

Di sisi lain, tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang disebutkan tersandung dalam kasus dana Bansos langsung membatah setelah dikatakan tidak mampu menyerahkan pertanggungjawaban realisasi dana yang diterima.

“Kita memang ada terima bantuan dana sosial Provsu, tapi kalau dibilang tidak membuat laporan pertanggungjawaban itu tidak benar. Karena untuk laporan pertanggungjawabannya telah kita sampaikan ke Biro Provsu,”ucap Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut, Nur A Fadhil Lubis, kemarin.

Hal senada juga disampaikan Pembantu Rektor II Unimed, Chairul Azmi Hutasuhut. “Kita juga heran kenapa Unimed dibilang belum membuat pertanggungjawaban alokasi dana bansos. Kalau saya tidak salah, laporan itu sudah kita sampaikan sekitar Maret 2012 lalu ke Binsos Provsu,” ujarnya.

Terkait adanya data yang disampaikan BPK mengenai kolom pertanggungjawaban yang disilang, Chairul mempertanyakan kembali makna silang tersebut. “Kita tidak tahu apakah disilang ini karena dianggap belum memberikan pertanggungjawaban alokasi dana. Karena sebagaimana seharusnya, sejak beberapa bulan  lalu kita telah memberikan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dengan alokasi dana yang kita terima dengan efisiensi dana senilai 1,2 miliar,” terangnya.

Masih menurut Chairul, seandainya ada yang kurang dari laporan pertanggungjawaban tersebut, Unimed akan segera melengkapinya. Dalam kesempatan itu Chairul juga menunjukkan bukti pengembalian dana efisiensi atau sisa dana Hibah Pemprovsu TA 2011 yang tidak terpakai senilai Rp 1.212.293.500 ke kas Daerah Provsu dengan nomor rekening AC 623, melalui Bank Sumut, tertanggal 30 Desember 2011 lalu.

Pengiriman tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran Unimed Zuhri Efendi dan diterima oleh Kas Daerah pada 03 Januari 2012 lalu. “Unimed berusaha membuat sesuai aturan, begitu ada sisa dana atau efisiensi langsung kita kembalikan ke kas daerah,” ujarnya mengakhiri.

Sementara itu Rektor UISU saat dikonfirmasi membantah memlaui pesan singkat yang disampaikannya. “Tak betul itu, sudah dipertanggung jawabkan, terimakasih,”sebut Rektor melalui pesan singkatnya. (smg/far/uma)

MEDAN-Menjelang lebaran mendatang, kebutuhan uang tunai Sumut-NAD diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun. Kebutuhan uang tunai ini naik 29 persen, dibandingkan tahun lalu yang berkisar Rp2,7 triliun. Sedangkan untuk Medan menjadi Rp2,2 triliun atau naik sebesar 29 persen dari tahun 2011 yakni Rp1,7 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Direktur Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Kahfi Zulkarnaen. “Mulai tahun ini BI berupaya untuk memadukan layanan pembayaran tunai dan nontunai dalam rangka mewujudkan less-cash society. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan peritel agar semakin sering menggunakan uang elektronik sebagai alternatif uang kertas dan logam terutama uang pecahan kecil,” jelasnya, Senin (30/7).

Dirinya juga menyatakan bahwa hal ini dalam rangka perluasan akseptasi masyarakat dalam penggunaan Alat Pembayaran Mengggunakan Kartu (APMK). Untuk mempermudah masyarakat dalam penukaran uang tersebut. BI akan bekerja sama dengan bank lain, dengan membuka 73 loket penukaran UPK yang terbesar di beberapa wilayah Kota Medan dan sekitarnya. “Jumlah loket ini mengalami kenaikan dari tahun lalu, yang kemarin hanya 72 sekarang 73,” tambah Kahfi.

73 loket penukaran tersebut termasuk 4 loket kas mobil yang berada di lapangan merdeka. Tahun ini ada 4 bank yang membuka loket penukaran UPK yakni BI, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Sumut.
Jadwal pelayanan penukaran uang ini, lanjut Kahfi, sudah dimulai di pasar-pasar tradisional sejak 23 Juli sampai 2 Agustus 2012. Untuk di instansi dijadwalkan pelayanan penukaran uang pecahan pada tanggal 3 sampai 9 Agustus 2012. “Di Lapangan Merdeka dan loket-loket bank mulai akan dimulai pada 1 Agustus sampai 15 Agustus 2012,” ucapnya.

Kahfi juga mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan penggunaan APMK untuk bertransaksi yang tujuannya menghindari risiko membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. “Kami juga mengimbau agar masyarakat berhati-hati saat membawa uang tunai yang cukup besar guna menghindari perampokan dan pencurian,” tegasnya.

Selain itu, bagi masyarakat awam, setidaknya dapat menukarkan uang nantinya di tempat yang resmi agar terhindar dari penipuan. (ram)