MEDAN-Budi Aprianto (42), warga Jalan Jelutung Blok IV/J, Komplek Parit Padang, Sungai Liat, Bangka Belitung nyaris dibakar massa, karena kedapatan masuk ke rumah Budi (38), warga Jalan Perintis Kemerdekaan, samping Koramil 02/MT, Kamis (26/7) dini hari.

Keterangan yang dihimpun, tersangka bersama seorang temannya terlihat berhenti di rumah Budi. Tersangka turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu gerbang rumah.

Sekuriti Komplek Perumahan Villa Jati Mas dan warga sekitar yang curiga dengan pelaku langsung membekuk pelaku, sementara rekan pelaku berhasil melarikan diri.

Warga yang saat itu sedang berkumpul menunggu sahur pun langsung menghajar pelaku. Beruntung, petugas Koramil 02/MT, Sertu MF Lubis yang bertugas di Koramil 02/MT langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Tak berapa lama kemudian, Aipda DN Parhusip, personel patroli Sat Sabhara Polresta Medan tiba di lokasi kejadian dan mengamankan pelaku dengan cepat lalu memboyongnya ke Mapolsekta Medan Timur.

Sementara itu, Putra (30), warga Jalan Karya Medan, juga babak belur dihajar massa. Pasalnya, pria pengangguran ini nekat melarikan sepeda motor temannya sendiri Ijal, warga Jalan Karya Medan, Kamis dinihari (26/7) sekitar pukul 02 00 WIB. Akibat kejadian itu, Putra harus mendapatkan perawatan intensif di ruang IGD RS Pirngadi Medan. Putra membantah melarikan sepeda motor milik temannya.(uma/jon)

Syarat baru seorang calon kepala daerah muncul dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda). Dalam draf RUU yang diajukan ke DPR, pemerintah memperketat syarat calon kepala daerah dengan mengharuskan yang bersangkutan memiliki kecakapan dan pengalaman di bidang pemerintahan.

SYARAT  itu dalam kata lain melarang tokoh-tokoh baru yang tidak berpengalaman maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain tidak membantah adanya pasal yang mengatur syarat baru maju pilkada tersebut. Malik menyiratkan dukungan atas pasal tersebut. Dalam artian, pasal itu mutlak dibutuhkan demi menghentikan munculnya tokoh-tokoh amatir alias karbitan dalam pilkada.
“Pengalaman itu penting agar orang yang sama sekali tidak ngerti tentang pemerintahan menjadi kepala daerah. Itu juga tidak lucu,” kata Malik di Jakarta, Rabu (25/7).

Tokoh yang muncul secara instan, kata Malik, selama ini mampu berpartisipasi karena memanfaatkan longgarnya peraturan dalam syarat pencalonan kepala daerah. Fenomena itu harus diatur demi menghindari sebuah daerah dipimpin oleh orang yang tidak kompeten.
“Beberapa kepala daerah, menurut laporan Kemendagri, terlibat korupsi hanya karena tidak mengerti administrasi pemerintahan. Itu salah satu akibat dari sama sekali tidak punya pengalaman,” ujar politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) itu.

Syarat berpengalaman itu diatur dalam pasal 47 huruf d RUU Pemda. Pasal itu menyebutkan, kepala daerah harus mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pemerintahan. Pada bagian penjelasan dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan pengalaman di bidang pemerintahan adalah pengalaman sekurang-kurangnya lima tahun bekerja di lembaga eksekutif, atau legislatif, atau yudikatif, atau sebagai pengurus partai politik atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemda Taufiq Hidayat mengungkapkan, pengaturan itu merupakan satu dorongan bagi partai untuk menyiapkan calon-calon yang berkualitas. Parpol dituntut mencalonkan sosok yang tidak sama sekali baru dalam bidang politik, misalnya artis maupun pengusaha.
“Nah kalau yang seperti ini masuk di struktur pemerintahan bisa berakibat kecepatan dan tindakan dalam menjalankan program menjadi terganggu. Ini problem,” kata dia.

Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, faktor pengalaman atau kepemimpinan baik di pemerintahan, partai, maupun organisasi kemasyarakatan merupakan jembatan bagi lahirnya kepala daerah yang kompeten. Meski begitu, pasal terkait pembatasan itu harus dirumuskan secara matang untuk menghindari mubazirnya pengaturan tersebut.

“Nanti ada orang-orang yang demi mencalonkan diri secara formalitas dicantumkan dalam kepengurusan partai atau organisasi. Jadi inti masalahnya tidak terimplementasikan dengan baik,” tandasnya. (bay/agm/jpnn)

REKOR dicatat striker tim sepak bola putri Brasil Cristiane ketika melibas Kamerun lima gol tanpa balas. Sumbangan satu golnya membuat pemain berusia 27 tahun itu melewati rekor Birgit Prinz sebagai pencetak gol terbanyak selama Olimpiade.

Sebelumnya, bersama Prinz, dia menjadi pencetak gol terbanyak dengan sepuluh gol. Tambahan satu gol membuatnya nangkring sendirian dalam daftar top scorer sepak bola putri Olimpiade. Rekor itu bisa bertambah karena baru laga pertama.

Cristiane mencetak gol keempat Brasil pada pertandingan kemarin dini hari. Gol tercipta pada menit ke-80 setelah menerima umpan dari Marta. “Ini adalah gol yang spesiap. Saya tahu kalau saya hanya butuh satu gol untuk mencapai rekor,” ujar Cristiane, seperti dikutip AP.

Dia sudah tiga kali terjun di Olimpiade. Sejatinya, Cristiane ragu bisa bermain pada Olimpiade kali ini. Penyebabnya, dia sempat mengalami cedera parah pada bahu kanannya. Cedera yang sama seperti dialaminya pada akhirnya 2010.

“Yang saya pikirkan hanyalah bagaimana bisa cepat pulih dan melewati masa recovery dari cedera sebelumnya. Saya berlatih sendiri dan tidak tahu apakah bisa berangkat atau tidak ke Olimpiade 2012,” terang Cristiane.

Nyaris saja dia tidak berangkat karena sempat tergeletak empat pekan sebelum berangkat ke London. Karena baru pulih dari cedera itulah yang membuatnya tidak turun sebagai pemain inti. Cristiane turun menggantikan Thais Guedes di babak kedua.

Pujian pun langsung ditujukan kepada Cristiane. “Dia adalah salah satu pemain terbaik kami. Kami menyadari dia bisa melewati masa pemulihannya dan kembali ke performa terbaik. Dia tetap hebat meski memulai dari bangku cadangan,” kata Jorge Barcellos, pelatih Brasil Putri.

Cristiane memiliki karir gemilang bersama Brasil. Dia ikut membantu Brasil runner-up Piala Dunia Putri 2007, medali emas pada Pan American Games 2007, medali perak pada dua Olimpiade 2004 dan 2008, serta juara    Sudamericano Femenino 2003.

Rekor hebat lainnya di Olimpiade adalah mencetak dua hat-trick. Bersama Prinz, dia menjadi dua pemain putri yang pernah mencetak hat-trick selama penyelanggaraan Olimpiade. (ham/jpnn)

Pengambilalihan Pengelolaan RS Haji Medan

MEDAN-Forum Umat Islam (FUI) Sumut menggugat Plt Gubernur Sumatera Utara dan Sekda Propsu atas pengambil alihan aset Yayasan RS Haji Medan. Kamis (26/7), FUI Sumut didampingi kuasa hukumnya langsung mendaftarkan gugatan perdata dengan nomor perkara 441 ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Eko Winarno SH, selaku Penasehat Hukum (PH) FUI Sumut mengatakan gugatan terhadap Plt Gubsu dalam hal ini tergugat I dan Sekda Propsu sebagai tergugat II dilakukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan kedua tergugat, yang telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011, tentang pengalihan pengelolaan Yayasan RS Haji Medan kepada Pemprov.

Menurutnya, kedua tergugat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Atas dasar peraturan tersebut, perbuatan ini bertentangan dengan akta Pendirian Yayasan RS Haji Medan dimana dalam Pasal 18 Yayasan RS Haji Medan Nomor 5 Tanggal 3 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Alina Hanum SH selaku notaris.

“Jadi secara resmi kami ajukan gugatan ke PN Medan. Meskipun telah terjadi pembubaran pengurus yayasan maka menurut pasal 18 ayat 2 akte yayasan nomor 5 itu, pihak manapun tidak dapat melakukan pengelolahan harta benda yang tersisa karena harta benda yang tersisa tersebut harus diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam yang ditunjuk,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum FUI Sumut, Sudirman Timsar Zubil mengatakan RS Haji Medan dibangun atas dasar swadaya umat Islam. Seharusnya, bila yayasan tersebut dibubarkan, maka asetnya harus diserahkan kepada badan amal sosial Islam sesuai dengan anggaran dasar yayasan RS Haji Medan.

“FUI Sumut didirikan untuk membela agama dan kepentingan umat Islam. Sekarang ini terjadi pengambil alihan terhadap aset umat Islam yaitu RS Haji Medan. Aset-aset yayasan yang diambil alih kedua tergugat ini yang kami anggap sebagai kezoliman terhadap umat Islam,” ungkapnya.

Seperti diketahui pada 3 Juni 1998, RS Haji Medan didirikan di bawah naungan Yayasan RS Haji Medan berdasarkan akte yayasan nomor 5 tanggal 3 Juni 1998. Namun, timbul permasalahan dimana Anggaran Dasar Yayasan RS Haji Medan tidak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang yayasan yang berlaku.

Selanjutnya para pengurus Yayasan RS Haji Medan bersama Plt Gubsu mengadakan rapat Paripurna pada 7 Februari 2012 yang menghasilkan keputusan diantaranya menyetujui pembubaran RS Haji Medan, menyetujui pengelolaan rumah sakit tersebut oleh Pemprov serta merekomendasikan kepada Plt Gubsu dan Sekda Provsu untuk segera mengambil langkah strategis terhadap manajemen RS Haji Medan.

Setelah terjadi pembubaran yayasan, pihak manapun tidak dapat melakukan pengelolaan harta benda yang tersisa karena harus diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam yang ditunjuk. Namun selanjutnya tergugat I dan tergugat II mengeluarkan Peraturan Gubsu Nomor 78 Tahun 2011, tentang pengalihan pengelolaan Yayasan RS Haji Medan kepada Pemprov yang berindikasi terhadap penguasaan dan kepemilikan terhadap harta benda yayasan. (far)