Home Blog Page 1343

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Gelar Seminar Masyarakat Adat di Nias Selatan

BERSAMA : para peserta seminar diabadikan dengan foto bersama narasumber aliansi masyarakat adat nusantara, Abdon Nababan pada akhir seminar, Jumat, (14/7/2023).

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar seminar masyarakat adat di Nias Selatan dengan tema ‘Eksistensi Masyarakat Adat di Nias Selatan dalam Menghadapi Tantangan Global’ di SEM Hotel, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Jumat (14/7/2023).

Pendiri AMAN, Abdon Nababan mengatakan seminar ini perdana dilaksnakan di Nias Selatan. Walau terlihat aman-aman saja, ternyata ada persoalan yang akan menjadi masalah di masa depan di Kepulauan Nias, terutama Nias Selatan.

“Karena isu ini menjadi sangat penting di tengah-tengah situasi yang pasti kita hadapi jauh keras di masa depan di Nias Selatan, juga kami menemukan bahwa 174.000 hektar diduga itu wilayah-wilayah adat dan sekarang dimasukkan secara sepihak oleh pemerintah daerah menjadi kawasan hutan,” tambahnya.

Hak masyarakat adat yang diambil secara sepihak ini akan menjadi perjuangan AMAN untuk memulihkan harkat dan martabat kepulauan Nias Selatan.

“Bahkan kami mendengar dari para peserta seminar bahwa di Kepulauan Tello juga ada dia konsensi besar yang berada di pulau-pulau kecil dan juga diyakini bagian dari wilayah adat. Semua ini kita pastikan menjadi agenda perjuangan bersama lewat seminar ini dan dilanjutkan juga dengan kegiatan-kegiatan lain,” ungkapnya.

Abdon Nababan berharap melalui kegiatan seminar tersebut, semangat peserta ini akan terus tinggi dan akan menjadi perintis dan pelopor untuk gerakan masyarakat adat selanjutnya di Nias Selatan.

“Kepada para peserta tentu saja saya berharap setelah mengikuti seminar ini mereka sudah mulai mendokumentasikan sejarah-sejarah mereka bahkan mulai mematahkan wilayah-wilayah adat sehingga proses di masyarakat adat ini paralel dengan proses kebijakan di pemerintahan Kabupaten Nias Selatan,” imbuhnya.

Abdon Nababan juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nias Selatan harus segera berupaya untuk membentuk peraturan daerah tentang pengakuan penghormatan dan perlindungan masyarakat adat di Nias Selatan.
“Jikalau Pemda dan DPRD Nias Selatan ini bisa berjalan, saya yakin mungkin dalam 1-2 Tahun Nias Selatan sudah bisa punya peraturan daerah tentang masyarakat adat dan mulai memproses pengembalian hak-hak adat yang selama ini masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat adat,” harapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kepengurusan aliansi masyarakat adat nusantara di Kabupaten Nias Selatan sudah membentuk tim formatur dengan diketuai oleh Pilton Welcoer Dakhi, Duhu Janolo Giawa Wakil Ketua, Witasa Halawa menjadi Sekretaris, dan Hendriyanto Fau Bendahara.
Sementara Tokoh masyarakat adat Kabupaten Nias Selatan, Hikayat Dachi sangat apresiasi kepada aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) dengan diselenggarakan seminar tentang masyarakat adat di Nias Selatan.
“Terimakasih kepada aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) atas waktunya bisa hadir di Nias Selatan, dan kiranya hak-hak masyarakat adat Nias yang selama dikuasai sepihak oleh pemerintah di kembali kepada masyarakat melalui wadah AMAN,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pdt. Foluaha Bidaya, M.Th M.Div dari tokoh Agama, Hidayat Dachi, tokoh masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Martiman Sarumaha (Akademisi/Rektor Uniraya), dan Elhayati Zagoto, Kabid pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Nias Selatan. (mag-8/ram)

Wiriya Alrahman Buka Raker DPRD Kota Medan Tahun 2023

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan senantiasa melakukan pendampingan dengan pemerintah dan masyarakat Kota Medan, sesuai dengan tema yang diusung, ‘Bergerak Berkolaborasi Untuk Percepatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Mewujudkan Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif’.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE dalam Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Medan Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2024 di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Minggu (16/07/2023) siang.

Raker bertema, ‘Optimalisasi dan Penyelarasan Tri Fungsi Dewan Melalui Program Kerja DPRD untuk Mewujudkan Medan Kota Kolaborasi yang Berkah, Maju dan Kondusif’ ini, berlangsung selama 3 hari, yakni sejak 16 – 18 Juli 2023 yang dibuka Wali Kota Medan Bobby Nasution, diwakili Seda Kota Medan, Wiriya Alrahman.

Dalam sambutannya, Hasyim mengatakan bahwa Raker ini bertujuan membahas rencana kerja anggota legislatif Tahun Anggaran 2024, revitalisasi sekaligus optimalisasi tugas dan fungsi DPRD Kota Medan sebagai presentasi perwakilan warga Kota Medan, untuk mewujudkan Medan menjadi kota yang berkah, maju dan kondusif.

“Rapat Kerja ini merupakan sarana komunikasi dan memperkuat sinergitas DPRD Kota Medan dengan Pemko Medan, melalui program kerja yang menguatkan Tri Fungsi dewan, termasuk fungsi penganggaran,” ucap Hasyim.

Sebagai lembaga kerakyatan, sambung Hasyim, DPRD Kota Medan senantiasa mendorong dan mendukung Pemko Medan untuk tetap proaktif mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

Selanjutnya terkait penguatan fungsi pengawasan, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, hal itu terlihat melalui pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah dan pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap berbagai urusan pemerintahan dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Begitu juga dengan penguatan fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), di mana dewan harus bertindak secara maksimal, baik dalam hal perencanaan perda inisiatif serta revisi perda yang sudah kadaluarsa, dengan langkah pengkajian akademis untuk menghasilkan perda yang berkualitas

“Termasuk juga dalam Rapat Kerja ini, membahas peningkatan kapasitas dan optimalisasi DPRD Kota Medan, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, baik melalui pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah maupun proses yang dilakukan segenap anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Wiriya Alrahman, mengharapkan dengan kegiatan Rapat Kerja ini tercipta sinergitas, antara Pemko dan DPRD Medan dalam membangun opini yang baik di tengah-tengah masyarakat Kota Medan.

“Selama ini, masyarakat tidak benar-benar memahami apa itu dewan dan apa itu pemerintah, karena feedback yang dirasakan masyarakat tidak nyata,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Rapat Kerja ini dinilai sangat penting karena terkait putusan anggaran untuk tahun berikutnya dan berharap adanya masukan-masukan yang membangun untuk Pemko Medan.

Wiriya juga menyampaikan keinginannya kepada DPRD Medan untuk mengusulkan perda yang menjadi skala prioritas Wali Kota Medan saat ini.

“Sehingga, program tersebut dapat terlaksana dengan benar, agar masyarakat kota Medan merasakan dampak positifnya,” tuturnya.

Selain program prioritas, Wiriya juga menyinggung terkait pengggunaan anggaran agar bisa difokuskan dalam satu wilayah atau dapil. Agar pertumbuhan infrastruktur, sosial, kesehatan dan pendidikan bisa dirasakan masyarakat dalam proses 5 tahun masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Tentunya penerapan poin poin ini bisa menginspirasikan bagi kita untuk perubahan Kota Medan, mumpung kita mempunyai pemimpin yang inovatif serta miliki koneksitas dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Selanjutnya Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman melakukan pemukulan Gong tanda dimulainya Raker DPRD Kota Medan yang disaksikan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, HT Bahrumsyah, Rajudin Sagala, para narasumber dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan, Ali Sipahutar.

Sebelumnya, Sekwan Ali Sipahutar dalam laporannya, menjelaskan rangkaian kegiatan raker, yakni diskusi panel dengan narasumber Kementerian Dalam Negeri, Sidang Pleno Penyampaian Usulan dan pembahasan rencana kegiatan dewan, serta pembacaan keputusan hasil Rapat Kerja 2023 DPRD Kota Medan.

Turut hadir dalam raker, 50 anggota DPRD Kota Medan, narasumber antara lain Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Perwakilan BPKP Sumut, perwakilan Kakanwil Kemenkum HAM Sumut serta Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.
(map/ram)

Komisi II Medan Minta Pemko Dalami Dugaan Praktik Pungli PPDB

Anggota Komisi II DPRD Medan, Syaiful Ramadhan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Medan Tahun 2023 telah berakhir 30 Juni lalu. Namun, beredar informasi adanya dugaan aksi pungutan liar (pungli) dalam proses PPDB di beberapa sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Medan.

Untuk itu, Anggota Komisi II DPRD Medan, Syaiful Ramadhan meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan untuk mendalami segala informasi yang ada terkait PPDB tahun 2023 tersebut.

“Sebaiknya dinas terkait segera melakukan langkah-langkah konkrit agar tidak membawa nilai buruk untuk dinas itu sendiri,” ucap Syaiful, Minggu (16/7/2023).

Dikatakan Syaiful, dirinya sendiri belum ada mendapatkan informasi terkait adanya dugaan pungli di SMPN1 dan SMPN2 Kota Medan.

“Belum ada informasi yang pasti tentang hal (praktik pungli) itu, namun tetap harus didalami semua informasi yang ada. Ini sangat disayangkan bila benar terjadi,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini.

Syaiful menyebutkan, bahwa sepengetahuan dirinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan sangat fokus memberantas pungli di lingkungan sekolah maupun dinasnya.

“Infonya Disdikbud justru fokus memberantas pungli, bahkan saya lihat sangat masif. Contohnya, dinas menyebar nomor HP khusus untuk memberantas pungli. Saya sangat mengapresiasi hal itu, agar semua selaras. Saya harap informasi dugaan pungli ini harus didalami,” pungkasnya. (map/ila)

Lalit Dua FC Harapkan Minisoccer Piala Gubsu Digelar di Luar Medan

TAMPIL: Pemain dan pelatih Lalit Dua FC tampil di Minisoccer Piala Gubsu 2023. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Turnamen Minisoccer Competition 2023 yang memperebutkan Piala Gubenur Sumatera Utara sudah memasuki babak 32 besar. Babak 32 Besar sudah dimulai pada Sabtu (15/7) di Zatan Minisoccer.

Panitia Bidang Pertandingan, Ingan Pane, mengatakan semakin menuju babak akhir kompetisi, pertandingan makin seru dan ketat. “Kami berharap setiap tim terus menjaga kondusifitas pertandingan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas di dalam maupun luar lapangan,” jelasnya.

Dikatakan untuk kategori pelajar juga akan dimulai pada Senin (17/7) yang diikuti 40 tim. “Alhamdulillah peserta yang mendaftar tidak dari Kota Medan saja, tapi kabupatan/kota lainnya seperti Binjai, Deliserdang, Langkat dan lainnya. Ini menunjukkan bila masyarakat antusias menyambut turnamen ini,” katanya.

Dikatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pilihan kegiatan positif bagi kawula muda dalam menyalurkan hobi dan bakatnya dalam olahraga sepakbola dengan wadah turnamen minisoccer, yang notabene memakai lapangan yang lebih kecil. Sekaligus juga membantu Pemprov Sumatera Utara mempromosikan PON XXI 2024 mendatang.

“Saya berharap kegiatan ini juga dapat menjauhkan generasi muda dari dampak negatif seperti narkoba, tawuran maupun pornografi. Dan mudah-mudahan muncul bakat-bakat baru yang dilirik klub-klub sepakbola di Sumut seperti PSMS, PSDS, Sada Sumut maupun klub-klub Liga 3,” tutupnya.

Pelatih Lalit Dua FC, Filo Pinem, mengatakan bila tim ini berasal dari Kabupaten Karo. Dalam event kali ini, Lalit Dua FC menurunkan dua tim yakni umum dan pelajar.

“Saya bersyukur tim ini bisa lolos ke 16 Besar usai mengalahkan Nine FC 2-0, dan berharap bisa meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Di sisi lain kami juga berharap ke depan turnamen ini bisa digelar di kabupaten/kota di luar Kota Medan, agar bisa lebih semarak lagi,” tegasnya. (dek)

Keluarga Terpidana Adelin Lis Berharap Keadilan

KETERANGAN: Kendrik Ali (kiri), Adenan Lis (tengah), dan Washington Pane saat memberikan keterangan di Medan. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga mantan Direktur Keuangan PT KeangNam Development Indonesia, Adelin Lis (67) yang kini menjadi terpidana kasus korupsi dan pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, berharap keadilan ditegakkan seadil-adilnya sesuai fakta hukum.

“Saya atas nama keluarga berharap adanya keadilan secara hukum terhadap ayah saya yang selama ini selalu dituduh telah melakukan hal-hal negatif seperti korupsi dan lain-lain,” kata putra kandung Adelin Lis, Kendrik Ali di Medan, Jumat (14/7).

Didampingi pamannya Adenan Lis yang juga Komisaris PT Keang Nam dan Washington Pane (Direktur Produksi PT KeangNam), Kendrik Ali berharap dan meyakini bahwa suatu saat nanti keadilan akan berpihak kepada Adelin Lis, sebab menurutnya sang ayah sama sekali tidak pernah terlibat bahkan sama sekali tidak tahu tentang pengelolaan hutan.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, Kendrik Ali dan keluarga besarnya berharap keadilan itu masih ada. “Ayah Saya bukan Raja Illegal Loging sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Bahkan kehutan pun beliau tidak pernah,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Adelin Lis dihukum 10 tahun dan membayar denda sebesar Rp1 miliar, subsidair 6 bulan kurungan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 68/K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008. Selain itu, Adelin Lis juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp119 miliar lebih dan 2.938.556,24 dolar AS.

Sedangkan Adenan Lis yang juga kakak kandung Adelin Lis memaparkan kronologis hukum yang pernah menjerat PT KeangNam. Dijelaskan, pada tahun 2006, Polda Sumatera Utara secara mendadak memasuki areal HPH PT KeangNam Development Indonesia untuk melakukan operasi/pemeriksaan tanpa pengetahuan pihak perusahaan maupun Dinas Kehutanan Sumut.

Petugas ketika itu menggunakan peralatan dan persenjataan lengkap serta melakukan interogasi kepada karyawan sehingga menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Perusahaan Keang Nam Indonesia dituduh melakukan ‘ilegal Loging’ karena menurut pihak penyidik, perusahaan telah melakukan penebangan di luar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) namun masih berada di areal Izin HPH/IUPHHK serta menetapkan Direksi PT Keangnam sebagai tersangka.

Pada saat itu, Adelin Lis beserta keluarga sedang berada di luar negeri untuk liburan sekaligus berobat. Namun tanpa ada prosedur pemeriksaan dan pemanggilan sebagai saksi aparat langsung menetapkannya sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Di tahun 2006 tersebut ia dibawa petugas saat ingin memperpanjang pasport ketika sedang berada di Beijing, serta langsung menjalani pemeriksaan di Polda Sumut.

Adenan Lis yang pernah menjabat Komisaris PT KeangNam menyebutkan, dalam perkara ilegal loging yang dituduhkan, semua organ perseroan sudah diperiksa dalam perkara yang sama, seperti terhadap Manager Camp di lapangan dan mendapat putusan bebas dari PN Mandailing Natal, karena bukan perkara pidana tetapi hanya pelanggaran sanksi administrasi. “Saya selaku komisaris Utama yang juga bolak balik diperiksa dalam perkara yang sama. Namun akhirnya SP3 dari Poldasu,” ucapnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Washington Pane selaku Direktur Produksi yang mungkin paling bertanggungjawab dalam perkara tersebut. “Ketika itu saya juga menjalani pemeriksaan bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Namun akhirnya mendapat putusan bebas dari PN Mandailing Natal, karena dianggap bukan perkara pidana tetapi hanya pelanggaran administrasi saja,” ucapnya.

Sehingga sebutnya, putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Adelin Lis menjadi sesuatu yang aneh dan terkesan tidak adil. Karena untuk satu perkara yang sama ternyata beberapa pihak yang menjalani pemeriksaan mendapat putusan bebas dan SP3, bahkan ada yang tidak sampai ke penyidikan. Tetapi, sebutnya mengapa Adelin Lis sendiri yang diputus bersalah pada tingkat kasus jaksa penuntut umum.

“Perkara yang dipermasalahkan pihak kepolisian adalah adanya penebangan di luar blok tebangan RKT yang disahkan tetapi masih di dalam areal HPH. Seharusnya hanya dikenakan sebagai pelanggaran dan sanksi administrasi dan tidak ada pidananya,” ucap mantan anggota DPRD Sumut ini.

Adelin Lis kembali ke tanah air pada 2021 dan hingga saat ini menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta. “Saat ini Adelin Lis dan keluarga sangat bermohon adanya perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan melalui penegakan hukum yang seadil-adilnya. Ia ingin meluruskan dan menyelesaikan kembali kasusnya tersebut,” kata Washington. (dek)

100 Km Jalan Provinsi di Nias Barat Rusak, DPRD Nias Barat Mengadu ke DPRD Sumut

KUNJUNG: Anggota DPRD Nias Barat saat berkunjung ke DPRD Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sepanjang 100 km ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi di Kabupaten Nias Barat mengalami kerusakan berat. Untuk itu, DPRD Kabupaten Nias Barat meminta DPRD Sumut untuk mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar mempercepat pembangunan infrastruktur di Nias Barat, khususnya dalam hal pembangunan jalan.

Permintaan itu disampaikan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat saat mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, Jumat (14/7/2023) sore.

Diketahui, rombongan tersebut dihadiri para Pimpinan DPRD Nias Barat, yakni Evolut Zebua, Haogomano Gulo, Tolosokhi Halawa, beserta 17 anggota lainnya yang diterima langsung Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting dan Anggota DPRD Sumut Dapil VIII.

“Ada sekitar 100 kilometer ruas jalan provinsi di kabupaten kami (Nias Barat) yang mengalami rusak sedang dan berat. Kami mohon diberikan perhatian soal ini Pak,” ucap Ketua DPRD Nias Barat, Evolut Zebua.

Evolut mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Sumut guna membahas progres pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut. Mengingat sampai saat ini, masalah infrastruktur di Nias Barat masih tidak kunjung terselesaikan dan terus menjadi keluhan warga disana.

“Jadi kami benar-benar meminta agar infrastruktur jalan dan jembatan di Nias Barat segera dibenahi,” ujarnya.

Kemudian, Evolut juga mengatakan, bahwa baru-baru ini telah terjadi longsor pada salah satu ruas di kilometer 27, Desa Fadoro Hunogoa, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias yang menghubungkan jalan menuju Nias Barat.

“Pada jalan itu badan jalan hilang setengah karena longsor. Juga Ruas jalan provinsi dari Gunung Sitoli ke Nias Barat rusak parah dan begitu sulit dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Evolut, bila warga Nias Barat ingin menempuh perjalanan ke bandara, terpaksa harua memakan waktu yang sangat lama, yakni hingga tiga jam lebih.

“Kemudian pak, bila jalan-jalan putus, harga barang-barang naik seratus persen di Nias Barat,” tambahnya.

Menurut Evolut, di Nias Barat terdapat jalan alternatif apabila kondisi jalan provinsi dan jembatan tidak dapat digunakan.

“Akan tetapi kondisi jalannya masih belum layak. Anggaran kabupaten tidak cukup, kami meminta bantuan dari pihak provinsi,” tuturnya.

Evolut menjelaskan, pihaknya meminta Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting selaku ketua Badan Anggaran (Banggar) agar dapat memastikan a anggaran untuk penanganan infrastruktur di Kabupaten Nias Barat.

“Kami berharap Pak Ketua dapat memastikan anggaran di luar pelaksanaan proyek jalan provinsi dari multiyears contract agar pembenahan jalan kami tidak sepenggal-sepenggal,” pintaya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan mengawal percepatan proyek peningkatan jalan dan provinsi di Kepulauan Nias.

“Khusus Nias Barat, kita lagi memantau pelaksanaan pembenahan jembatan dan jalan yang dilakukan PT. Pijar Utama selaku kontraktor dan menggenjot mereka agar bekerja sesuai target,” jelasnya.

Baskami juga menyampaikan keprihatinannya terkait keadaan infrastruktur di Nias Barat, sehingga harus mendapatkan perhatian lebih.

“Di sini saya bersama Anggota DPRD Sumut Dapil VIII akan berusaha mencurahkan perhatian terkait anggaran pembangunan jalan di sana,” jawabnya.

Pembangunan Jembatan Oyo dari Anggaran Multiyears

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Nias Barat, Evolut Zebua juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya juga masih melihat progres pembangunan Jembatan Oyo di Desa Tuwuna, Nias Barat yang ditopang anggaran multiyears sebesar Rp 2,7 triliun, namun terkesan lambat.

Menurutnya, pembenahan jembatan Sungai Oyo yang menghubungkan ruas jalan Provinsi dari Kota Gunungsitoli menuju Nias Barat sangat diharapkan masyarakat.

“Kami mengingatkan PT Pijar Utama dalam hal ini agar serius menangani Jembatan Oyo itu karena perannya yang sangat vital,” jelasnya.

Menurut Evolut, pihaknya selama ini mendapat kritikan keras dari masyarakat Nias Barat karena pelaksanaan proyek yang begitu lambat.

“Kami berharap Pak, sepulang dari sini kami mendapatkan angin segar agar Nias Barat infrastrukturnya semakin baik. Dan masyarakat melihat, agar aksesibilitas distribusi logistik bisa lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan PT Pijar Utama selaku pelaksana tender, Sugiyanto mengatakan, pihaknya tengah melakukan proses perbaikan jembatan Sungai Oyo di Nias Barat.

Terkait target, menurut Sugiyanto, pihaknya berkomitmen memenuhi pengerjaan seperti yang telah disepakati.

“Kami berkomitmen penuh mencapai target dan menuntaskan pekerjaan jalan serta jembatan Provinsi di Nias Barat,” pungkasnya.
(map/ram)

Pimpinan Forkopimda Sergai Buka Turnamen Sepak Bola Forkopimda Cup U-23 Sergai

BOLA : Kapolres Sergai AKBP Oxy Yudha Pratesta, SIK dan Dandim 0204/DS Letkol Czi Yoga Febrianto saat menendang bola yang di saksikan Bupati Sergai H Darma Wijaya serta ketua DPRD Sergai M. Ilham Ritonga tanda dibukanya Turnamen Forkopimda Cup U 23. ( fad)

DOLOK MASIHUL, SUMUTPOS.CO – Para Pimpinan Forkopimda Kabupaten Serdangbedagai membuka Turnamen Sepak Bola Forkopimda Cup U-23 yang diselenggarakan di Lapangan Socfindo Bangun Bandar Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Jumat (14/07/2023).

Dalam sambutannya Bupati Sergai H Darma Wijaya mewakili para Pimpinan Forkopimda Kabupaten Serdangbedagai memberikan apresiasi kepada panitia dan pihak pihak yang membantu dalam terselenggaranya turnamen Forkopimda U-23 Tahun 2023 Sergai.

“Saya sangat senang, dan sedikit curhat, pembukaan turnamen diselenggarakan di lapangan Martebing yang historinya sangat indah, karena lapangan ini dulunya awal saya ketemu dengan isteri,” ungkapnya.

Dengan turnamen ini, dia berharap para pemain bermain sportif. Dan mengingatkan, bahwa kalah dan menang itu hal yang biasa.

“Saya ingatkan kepada wasit agar bersikap Profesional dalam menjalankan tugas, karena biasanya awal dari kerusuhan di lapangan berasal dari keputusan wasit,” tambah Darma.

Ketua Panitia Darmawan dalam laporannya mengatakan turnamen diikuti 24 klub kesebelasan berasal dari 17 kecamatan se-Sergai yang dibagi dalam 8 grup dan pertandingannya digelar di 4 Zona.

Zona 1 digelar di lapangan PT Socfindo Kebun Bangun Bandar Kecamatan Dolok Masihul, Zona 2 di lapangan PT Socfindo Kebun Tanah Besi Kecamatan Tebing Syahbandar, Zona 3 di lapangan PT Socfindo Kebun Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu, dan Zona 4 di lapangan PT Fajar Agung Bangabeng KecamatanPegajahan.

“Dengan total hadiah Rp50 juta dengan rincian hadiah bagi juara pertama pada turnamen ini sebesar Rp20 juta, juara kedua Rp15 juta, juara ketiga Rp8 juta, juara keempat Rp5 juta ditambah tropi dan medali,” tutupnya.

Selain bupati, acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Sergai M Ilham Ritonga, Kapolres AKBP Oxy Yudha Pratesta, dan Dandim 0204/DS Letkol Czi Yoga Febrianto. (fad/ram)

Kolaborasi dengan PNG Power, PLN Siap Pasok Listrik di Perbatasan Papua Nugini

PLN menyampaikan Draft MoU dengan PNG Power terkait kerja sama penyediaan tenaga listrik di Papua Nugini, Jumat, (14/7). Kiri ke kanan: Adi Dzulfuat (Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri), Simon Namis (Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia), John Rosso (Deputi Perdana Menteri Papua Nugini), Darmawan Prasodjo (Direktur Utama PLN), Hartanto Wibowo (Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN), Arief Adnan (Minister Counsellor Fungsi Ekonomi KBRI Port Moresby), Yudi Prabangkara (Advisor to Deputy Coordinating Minister for Infrastructure and Technology Kemenko Marvest)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik antar negara di Desa Wutung yang menjadi batas wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini. Sebagai tindak lanjut kunjungan bilateral Presiden RI Joko Widodo pada Juni lalu untuk membahas kerja sama Indonesia dan Papua Nugini, PLN melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Papua Nugini, Jumat, (14/7/2023).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bersama Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso membahas tindak lanjut terkait rencana pasokan listrik antar negara. Nantinya, PLN akan bekerja sama dengan perusahaan listrik Papua Nugini, PNG Power untuk memasok listrik ke Desa Wutung yang merupakan desa di perbatasan Indonesia – Papua Nugini.

“PLN siap menjalankan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini. Namun lebih dari itu, Papua Nugini bukan hanya sekadar tetangga dekat Indonesia, kita berbagi satu tanah dan harapan yang sama. Indonesia dan Papua Nugini merupakan wujud persahabatan erat yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kedua bangsa,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan saat ini PLN sendiri memiliki daya mampu terpasang listrik di wilayah Papua yang mencukupi. Memakai jaringan transmisi dan distribusi di wilayah Skouw, Jayapura PLN akan memasok kebutuhan listrik tambahan di dua desa perbatasan tersebut.

“Kita sudah cek, total suplai di wilayah perbatasan sebesar 6 Megawatt (MW) sedangkan demand di Skouw sebesar 1 MW, jadi masih ada ketersediaan pasokan listrik sebesar 5 MW untuk dialiri ke Papua Nugini,” ujar Darmawan.

Secara keseluruhan Sistem Jayapura memiliki Daya Mampu 136,6 MW. Saat ini tercatat, beban puncak Jayapura mencapai 94,6 MW, dengan cadangan daya atau reserve margin sebesar 42 MW atau 44,39%. Dengan peluang cadangan listrik ini, secara jangka panjang PLN juga bisa melistriki wilayah lain di Papua Nugini sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan di Papua Nugini sendiri, saat ini memiliki kapasitas terpasang listriknya secara kumulatif sebesar 1,2 gigawatt (GW). Dibawah naungan PNG Power, seluruh kebutuhan listrik di Papua Nugini dipasok dari PLTA, PLTGU, PLTD, Biomassa dan Tidal Power Plant. Melihat struktur tersebut, Papua Nugini membutuhkan pasokan listrik, khususnya di daerah daerah perbatasan dengan Indonesia.

Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso menjelaskan hubungan diplomatis antara Indonesia dan Papua Nugini telah terjalin erat lama. Kerjasama ini menjadi salah satu penguat hubungan diplomatis kedua negara dan juga untuk kepentingan rakyat.

“Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri kami menjadi sinyal untuk memperkuat hubungan diplomatis maupun ekonomi kedua negara. Kami sangat ingin menindaklanjuti hal tersebut,” ujar John Rosso.

John Rosso juga menjelaskan salah satu tantangan Papua Nugini saat ini adalah pasokan listrik. Tak hanya pasokan saja, namun harga listrik yang mahal. Upaya Papua Nugini untuk bisa menghadirkan pasokan listrik yang andal dan lebih murah dilakukan salah satunya dengan membuka kemitraan dan kerjasama.

“Kami melihat PLN memiliki kompetensi dalam hal ini. Kami menemukan salah satu solusi untuk menjawab persoalan kami yaitu melakukan bisnis dan kemitraan dengan PLN,” tegas John Rosso. (ila)

Peringati Hari Mangrove Sedunia, Sharp Indonesia Lakukan Rehabilitasi Ekosistem Karbon Biru

SERANG, SUMUTPOS.CO – Isu lingkungan sudah menjadi perhatian PT Sharp Electronics Indonesia sejak lama. Sharp menyadari lingkungan yang terjaga dengan baik dapat mendukung performa bisnisnya untuk terus berkembang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sharp Indonesia difasilitasi Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi) melakukan penanaman mangrove sebagai salah satu kegiatan untuk merehabilitasi ekosistem karbon biru. Karbon biru merupakan istilah yang digunakan oleh para penggiat lingkungan untuk jumlah emisi karbon dan gas rumah kaca yang diserap oleh ekosistem pesisir dan laut yaitu hutan mangrove, padang lamun, kawasan rawa payau dan terumbu karang.

Ekosistem karbon biru diyakini oleh para ahli menjadi penyerap karbon paling aktif dibandingkan dengan ekosistem lain dimana daya serapnya melebihi hutan tropis daratan.Kegiatan hari ini merupakan bentuk nyata dari perhatian Sharp Indonesia terhadap isu lingkungan yang terjadi.

” Kami berharap kontribusi kami memiliki dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ucap Pandu Setio, Senior PR & Brand Communication Manager, PT Sharp Electronics Indonesia di sela-sela kegiatan penanaman.

Kegiatan penanaman mangrove dilakukan oleh Sharp Indonesia sebagai salah satu agenda untuk memperingati hari Mangrove Sedunia yang akan di rayakan pada tanggal 26 Juli nanti.

Melibatkan masyarakat pulau Tunda yang terdiri dari para warga dan pemuda karang taruna, kegiatan penanaman pun menghadirkan anggota Sharp Greenerator, sebuah komunitas anak muda pecinta lingkungan yang merupakan komunitas binaan PT Sharp Electronics Indonesia.

Sharp melakukan penanaman sebanyak 3.300 bibit pohon Mangrove berjenis Rhizopora Mucronata yang ditanam di sepanjang pesisir pulau Tunda. Jenis ini dipilih karena jenis ini dapat tumbuh di tanah yang keras dan berpasir sering ditemukan pada daerah pasang surut.
Dibagi dalam 3 tahap, penanaman tahap pertama telah dilakukan pada bulan Juni 2023, tahap kedua dilakukan bulan Juli 2023 dan tahap ketiga akan dilakukan pada bulan Agustus 2023.

Bersamaan dengan kegiatan penanaman, Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi ) pun melakukan penelitian guna mengetahui daya serap ekosistem karbon biru yang terdapat di pulau Tunda.

Ekosistem Karbon Biru menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dampak pemanasan global. ” Kami merasa senang sekali dan merasa terbantu dengan keterlibatan Sharp Indonesia dalam kegiatan ini.

Kami berharap makin banyak perusahaan yang terlibat sehingga ekosistem mangrove dan lamun dapat berfungsi secara optimal, jelas Mikael Prastowo Sesotyo Widodo, Penanggung Jawab Ekowisata, Yayasan Terumbu Karang Indonesia. (rel/sih)

Lantik Sejumlah Pejabat, Bupati Dairi: Hindari Perilaku Tercela

SAMBUTAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu sampaikan sambutan saat melantik pejabat eselon 2, administrator dan kepala sekolah di aula gedung PLUT komplek Taman Rekreasi Sidikalang, Jumat (14/7/2023).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, melantik 4 Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon 2, pejabat administrator, pengawas serta kepala sekolah. Seremoni pepantikan di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) kompleks Taman Rekreasi Sidikalang, Jumat (14/7/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat menyampaikan, dalam sambutanya, Bupati Dairi, Eddy KA Berutu berpesan, agar seluruh pejabat yang dilantik menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanah dan kepercayaan diberikan.

Eddy menyebut, pelantikan merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan serta pembinaan para pegawai.

“Mutasi, rotasi hal biasa dalam organisasi. Kita lakukan ini untuk menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) berkualitas dan profesional,” ujarnya.

Bupati juga memberikan pesan, tunjukkan dedikasi dan loyalitas. Hindari perilaku tercela dan buktikan bahwa orang terbaik untuk mewujudkan Dairi Unggul melalui bidang dan tugas masing-masing.

“Tingkatkan kinerja dan pelayanan guna mewujudkan visi misi Dairi Unggul, Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman,” katanya.

Lanjut Anggara, adapun para pejabat eselon 2 yang dimutasi itu antara lain, Jonni Waslin Purba, sebelumnya menjabat asisten perekonomian dan pembangunan.

Dalam jabatan baru, diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan menggantikan, Fatimah Boang Manalu yang dimutasi jadi Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya, Suasta Ginting sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah, dimutasi jadi asisten perekonomian dan pembangunan. Sementara itu, Budianta Pinem, sebelumya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), dimutasi jadi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Bupati juga melantik pejabat administrator serta kepala sekolah. (rud/ram)

1...1,3421,3431,344...15,698Page 1,343 of 15,698