26 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1345

Darmawan Yusuf SH, Perhitungan Matang, Kunci Menangkan Perkara

Pengacara Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SUMUTPOS.CO-Pengacara Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med baru saja memenangkan perkara perdata besar dan sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan PT Mahkota Properti Indo Senayan (MPIS) dan PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) yang diwakili kuasa hukumnya Firma Hukum Rumah Keadilan/Farlin Martha SH dkk terhadap para tergugat Helen Ika Elisabet, Lie Le, Li Pek Jen dan

Betty merupakan kliennya, Nomor Perkara: 884/Pdt G/2022 PN Tng. “Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi pihak penggugat. Klien kami hanya menuntut haknya dan kami berharap agar ke depannya pihak penggugat segera melaksanakan kewajibannya membayar kepada klien kami,” ungkap Darmawan, sebagai Pimpinan Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates Kota Medan, Selasa (4/7).

Kata Darmawan lagi, setelah mengikuti mediasi, sidang-sidang secara maraton hampir 8 bulan, akhirnya mereka memenangkan perkara. Gugatan lawan mereka ditolak oleh majelis hakim. “Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada Majelis Hakim yang masih punya hati nurani,” sebutnya.

Ditanya wartawan yang memang sering mengikuti perkara-perkara dipegang Law Firm DYA, di mana hampir semua kasus yang ditanganinya selalu menang, Darmawan Yusuf menjelaskan, bahwa semuanya dilakukan dengan kerja keras dan perhitungan yang matang. “Seperti dalam perkara ini, kita berhasil mematahkan gugatan mereka,” tegasnya.

Diketahui dalam pertemuan Darmawan Yusuf dengan sejumlah wartawan di Medan, Putusan Majelis Hakim PN Tangerang dibacakan Hakim Ketua Subchi Eko Putro SH MH dengan Hakim Anggota Emy Tjahjani SH MHum dan Wisnu Rahadi SH MH, Selasa (13/6) lalu.

Firma Hukum Rumah Keadilan/Farlin Martha SH dkk yang mewakili kepentingan PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata menggugat Helen Ika Elisabet, Lie Le, Li Pek Jen dan Betty agar membayar rugi immateril Rp250 miliar dan materil sebesar Rp17 miliar. Namun Majelis Hakim dengan tegas memutuskan menolak gugatan penggugat dengan mempertimbangkan bahwa: 1. Tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hokum. 2. Bahwa permohonan pembatalan homologasi adalah hak konstitusional. 3. Bahwa dengan adanya pembatalan homologasi tidak menggangu proses penyelesaian putusan PKPU. (relazw)

Relawan RS Darurat Covid-19 Minta Gubsu Bayar Jasa Pelayanan Medis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah tenaga kesehatan yang mengaku sebagai pejuang kemanusiaan sekaligus Relawan RS Darurat Covid19, meminta Gubernur Sumatera Utara, Edy Ramayadi untuk membayarkan Jasa pelayanan (Jaspel) Covid-19 kepada ratusan tenaga medis maupun paramedis dalam penangan perawatan Covid-19 mulai bulan April 2020 sampai April 2021 yang lalu.

Harapan itu disampaikan perwakilan relawan Covid-19 Sabarina Tarigan dan rekan-rekannya kepada sejumlah wartawan di RSU Martha Friska Multatuli Medan, Minggu (2/7).

“Bahwa kami dan kawan kawan adalah relawan RSU Darurat Covid-19 yang bertugas melakukan penanganan dan perawatan pasien langsung terhadap orang yang kena Covid-19 tahun 2020-2021 di RS Martha Friska, ketepatan pada saat itu ditunjuk oleh pemerintah Sumatera Utara sebagai salah satu RS rujukan pasien kena covid19,” ucap salah satu relawan, Sabarina yang berprofesi sebagai perawat itu.

Sabarina menjelaskan, tanggungjawab mereka sebagai relawan sangat besar, sebab dalam penanganan pasien yang terkena Covid-19 mereka kerap bertaruh nyawa karena rentan tertular dari pasien yang mereka tangani.

“Namun karena tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan di Rumah Sakit, kami seratusan orang sebagai pelayan kesehatan siap dan rela melayani walau nyawa adalah taruhannya, apalagi tugas mulia itu di SK kan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 26 Maret 2020 dengan Nomor 188.44/171/KPTS/2020,” ujar Sabarina diamini relawan lainnya, Nuraisyah.

Dijelaskan Nuraisyah, berkat pertolongan Tuhan dan upaya tim penanggulangan Covid-19 secara profesional, wabah Covid-19 dapat ditangani hingga pemerintah menyatakan kondisi Covid-19 telah terkendali. Alhasil, operasional RS Darurat Covis-19 berakhir dan ditutup,” kata Nuraisyah Padang selaku humas di relawan RS Darurat Covid-19 martha Friska Multatuli pada 2020-2021 lalu.

“Namun setelah berakhirnya Covid-19 diumumkan oleh pemerintah, kami sebagai pelayan penanganan pasien Covid-19, belum juga menerima Jaspel atau jasa pelayanan yang pernah dijanjikan oleh pemerintah kepada relawan RS Darurat Covid-19 Martha Friska Multatuli. Sampai saat ini Jaspel itu belum juga dibayarkan oleh pemerintah,” katanya.

Untuk itu, para eks relawan RS Darurat Covid-19 yang di SK kan oleh Gubernur Sumatera Utara berharap agar Jaspel itu dapat segera ditunaikan oleh Gubernur Sumut sebagai pemerintah Sumatera Utara.

“Kami ini tahunya Gubernur, sebab SK kami di tandatangani Gubsu Edy Ramayad. Kalau pemerintah pusat kami tidak tahu, sebab kami cuma sebagai pekerja dalam penanganan pasien terdampak Covid-19, saat itu di RSU Martha Friska. Lalu tanggungjawab sudah kami kerjakan sedaya mampu kami bersama kawan kawan,” pungkasnya. (map)

Soal Kritikan Panda Nababan, Sikap Bobby Dinilai Sudah Tepat

KETERANGAN:  Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus memberikan keterangan soal kritikan Panda Nababan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, menilai sikap Wali Kota Medan, Bobby Nasution telah tepat sebagai seorang pemimpin dalam menanggapi kritikan yang masuk atas kinerjanya.

Robi Barus menilai, sikap Bobby Nasution yang menjadikan kritikan politisi senior PDIP, Panda Nababan sebagai masukan sekaligus motivasi untuk kinerjanya yang lebih baik kedepan sebagai sikap seorang pemimpin yang bijaksana.

“Terlepas bahwa kritikan itu tepat atau tidak, tapi kita menilai sikap Wali Kota Medan saudara Bobby Nasution sudah sangat tepat, yakni menjadikan kritikan yang datang sebagai masukan dan motivasi bagi dirinya dalam memimpin Kota Medan,” ucap Robi Barus kepada Sumut Pos, Selasa (4/7).

Dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu, penilaian dirinya terhadap Bobby sangat mendasar. Sebab, seorang pemimpin memang harus bisa mengambil sikap yang bersifat untuk mendinginkan suasana yang memanas.

“Saat ini kita sudah sangat mendekati tahun politik, jadi hal kecil pun bisa menjadi besar dan memanas. Maka saya bilang, sikap Wali Kota Medan yang menanggapi kritikan ini secara positif sudah sangat tepat, sikap yang bijaksana,” ujarnya.

Robi Barus yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Medan itu juga mengaku sepakat dengan Bobby Nasution untuk turut menghormati masukan yang datang dari politisi senior PDIP Panda Nababan terhadap Pemko Medan.

“Persatuan harus dijaga, itu yang terpenting. Kita berfokus saja membangun Kota Medan ini, masih banyak hal yang harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.

Robi Barus juga menegaskan, pihaknya di DPRD Medan sebagai lembaga legislatif, khususnya Komisi I, siap berkolaborasi dengan Pemko Medan untuk terus membangun Kota Medan yang lebih baik.

“Apalagi kita tahu, Kota Medan baru saja berulang tahun ke-433. Ini harus jadi momentum untuk Kota Medan yang lebih baik,” tegasnya.

Terkait kritikan yang menyebutkan Bobby Nasution belum memiliki prestasi sebagai Wali Kota Medan, Robi Barus mengaku memiliki penilaian yang berbeda. Ia menilai, bahwa Kota Medan justru berkembang dengan lebih baik dibawah kepemimpinan Bobby Nasution.

“Berprestasi atau tidak, penilaian itu kan relatif. Tapi yang jelas di depan mata kita semua, Kota Medan sedang berkembang dengan pesat. Pembangunan di bidang infrastruktur, terobosan di bidang kesehatan seperti UHC, pengelolaan sampah hingga TPA yang sudah lebih baik dan berbagai terobosan lainnya. Saya pikir kita tidak boleh ‘tutup mata’ akan hal ini,” ujarnya.

Tentunya, sambung Robi, tidak ada kepemimpinan yang sempurna, maka wajar bila masih ada sejumlah kekurangan.”Namun bila kita menilai secara objektif, yakni membandingkan kinerja saudara Bobby Nasution dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, maka jelas Kota Medan saat ini memang berkembang jauh lebih cepat. Silakan menilai sendiri, ini sebuah prestasi atau tidak,” sambungnya.

Terkait akselarasi atau percepatan pembangunan Kota Medan saat ini yang disebut hanya karena Bobby Nasution memiliki privilege karena berstatus sebagai menantu presiden, Robi Barus justru menyebutkan bahwa Kota Medan harus bersyukur karena memiliki Wali Kota yang memiliki privilege.

“Dan terlepas percepatan pembangunan di Kota Medan terjadi karena saudara Bobby Nasution punya privilege atau tidak, saya fikir itu tidak penting. Sebab yang terpenting, warga Kota Medan adalah pihak yang paling diuntungkan atas percepatan pembangunan tersebut. Dan sebagai wakil rakyat, tentu saya mendukung segala upaya dan capaian yang jelas menguntungkan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, usai menghadiri Paripurna HUT ke-433 Kota Medan di gedung DPRD Medan, Senin (3/7) kemarin, Wali Kota Medan Bobby Nasution angkat bicara atas kritikan yang datang dari politisi senior PDIP, Panda Nababan.

Bobby mengaku, dirinya menilai kritikan Panda Nababan sebagai masukan dan motivasi bagi dirinya untuk membangun Kota Medan yang lebih baik. “Ini masukan, tentunya masukan, ini juga masukan yang bisa memotivasi,” jawab Bobby. (map/ila)

President Director and CEO of Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha Raih CEO of The Year 2023

Photo Caption : Presiden Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha raih penghargaan CEO of The Year di Selular Award ke-20

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) terus mencatatkan kinerja operasional dan keuangannya yang meningkat pascamerger. Membawa semangat Gotong Royong, Indosat memiliki tujuan yang lebih besar yaitu memberdayakan Indonesia. Atas berbagai inisiatif perusahaan dalam mencapai tujuannya, Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, meraih CEO of the Year di ajang Selular Award 2023. Selain itu, Indosat juga meraih penghargaan untuk kategori Operator of the Year, Best Fiber to the Home Performance, dan Best Gaming Operator.

President Director and CEO of Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengungkapkan, dirinya merasa senang dapat menerima penghargaan ini.

“Momentum ini adalah wujud dari kerja keras semua pihak, baik dari karyawan Indosat, para mitra, dan dukungan dari para pelanggan setia kami. Indosat akan terus menghadirkan pengalaman yang mengesankan kepada seluruh pihak. Kami juga akan terus menjadi kolaborator utama untuk memberdayakan Indonesia, dengan mempercepat transformasi digital bangsa,” ujarnya

Penganugerahan CEO of The Year kepada Vikram Sinha, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison, karena dinilai Indosat memiliki kinerja sangat baik di bawah kepemimpinannya. Vikram Sinha sukses memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan usai merger. Per 31 Maret 2023 lalu, Indosat mencatatkan pendapatan senilai Rp11,94 triliun yang tumbuh sebesar 10% YoY, sementara EBITDA sepanjang Q1 2023 dengan nilai Rp5,33 triliun meningkat 22% YoY, serta berhasil mencapai integrasi jaringan MOCN di lebih dari 46 ribu sites di seluruh Indonesia. Hal itu merupakan cerminan dari proses akselerasi transformasi perusahaan di tengah kondisi persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat.

Selular Award 2023 merupakan penyelenggaraan yang ke-20 dan bertajuk “Moving To The Next Level”. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Selular Media Network ini merupakan sebuah apresiasi kepada industri ICT, khususnya perusahaan telekomunikasi, vendor jaringan, vendor handset dan perusahaan teknologi lainnya atas kontribusi mereka kepada masyarakat dengan layanan terbaiknya di Indonesia, yang diukur dari pencapaian strategisnya berdasarkan penilaian pihak Selular Award.

Selain penghargaan Selular Award, berlangsung pula acara Selular Congress 2023 yang ke-6 dengan menghadirkan para tokoh di industri terkait. Dalam pelaksanaannya tahun ini, tema yang diangkat adalah “Sinergi Lintas Industri Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi”. Turut hadir sebagai salah satu panelis dalam panel diskusi tersebut Director and Chief Business Officer of Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah. (rel/ram)

6 Bacalon DPD RI Kembalikan Berkas Hasil Cermin ke KPU Sumut

Kantor KPU Sumut, Kota Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara mencatat baru 6 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029, yang mengembalikan berkas persyaratan hasil verifikasi administrasi (Vermin).

Sedangkan bacalon DPD RI berjumlah 21 orang. Sementara keenam bacalon tersebut, yakni Parlindungan Purba, Sukadi, Andi Junianto Barus, Badikenita Sitepu, Abdon Nababan dan Pdt Penrad Siagian.

“Baru enam calon anggota DPD yang mengembalikan berkas hingga hari ini, untuk parpol belum ada satu pun yang mengembalikan,” ucap Komisioner KPU Sumut Batara Manurung, Selasa 4 Juli 2023.

Untuk berkas bacalon Legislatif DPRD Sumut periode 2024-2029. Batara mengungkapkan belum ada mengembalikan berkas persyaratan tersebut.

“Belum ada Bacaleg yang mengembalikan berkas perbaikan,” katanya.

Untuk diketahui, KPU Sumut mengembalikan 1.625 dari 1.710 berkas bakal calon legislatif (Bacaleg) yang didaftarkan untuk bertarung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dari 1.710 berkas, hanya 85 orang memenuhi syarat (MS). Batara mengatakan, berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) telah dikembalikan ke 18 partai politik (parpol) dan bakal calon DPD, karena masih terdapat kekurangan persyaratan administratif.

Batara mengatakan untuk penyerahan berkas perbaikan Bacaleg DPRD Sumut dan Bacalon DPD RI, terakhir 9 Juli 2023. Atas hal itu, ia mengimbau kepada calon peserta pemilu 2024 ini, untuk dapat segera mengembalikan berkas perbaikan tersebut. Untuk dapat menggunakan fasilitas Helpdesk, untuk dapat konsultasi dalam memperbaiki berkas yang kurang tersebut.

“Imbauan kita sebenarnya dari awal mereka harus pertama melakukan konsultasi, kepada helpdesk di KPU Sumut. Kedua, jika sidah diyakini sudah dilengkapi syarat calon. Kalau masih ada kekurangan, bisa sudah jauh hari untuk diperbaiki kembali,” jelas Batara.

Sebelumnya, KPU Sumut sudah menyerahkan hasil verifikasi administrasi (Vermin), kepada perwakilan 18 partai politik untuk Bacaleg DPRD Sumut dan 21 Bacalon DPD RI Dapil Sumut.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon, sejak 26 Juni 2023 hingga 9 Juli 2023. Nantinya, baru disusun Data Caleg Sementara (DCS) hingga ditetapkan Data Caleg Tetap (DCT) pada bulan September 2023.

“Artinya, kita sudah selesai melakukan vermin. Hasil penelitian vermin kita itu, semua catatan administrasi yang untuk diperbaiki kita tuliskan untuk diperbaiki,” kata Batara.(gus/ram)

1.861 Peserta Ikuti UTBK SMM PTN Barat 2023 di USU, Bebas Memilih Prodi di 25 PTN

Rektor USU, Prof Muryanto Amin.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMM PTN-BARAT) 2023, di gelar di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) dan seleksi berlangsung sejak 3 hingga 5 Juli 2023. Seleksi ini, diikuti 1.861 peserta.

Seleksi SMM PTN-BARAT 2023, akan memperebutkan kuota 10 persen dari 40 persen daya tampung jalur SMM yang disediakan oleh USU, atau sebanyak 2.137 kursi.

Rektor USU, Prof Dr Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa seleksi ini, diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang tergabung dalam BKS-PTN Indonesia Wilayah Barat. Sebagai salah satu dari 25 perguruan tinggi BKS PTN Barat, tercatat 1.301 peserta menempatkan USU sebagai pilihan pertama dan 1.309 peserta yang menempatkan USU sebagai pilihan kedua.

“USU menyediakan 18 ruangan ujian yang tersebar pada 3 lokasi, yakni di gedung Pusat Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) dan Fakultas Teknik (FT),” ungkap Muryanto, Selasa (4/7).

Pelaksanaan UTBK diselenggarakan dalam dua sesi terpisah, yakni sesi 1 yang dimulai pada pukul 07.30 WIB dan Sesi 2 yang dimulai pada pukul 13.15 WIB. Adapun materi yang diberikan dalam soal UTBK terdiri atas Tes Skolastik, Tes Literasi Bahasa Indonesia, Literasi Bahasa Inggris dan Penalaran Matematika. Hasil seleksi UTBK SMM PTN Barat akan diumumkan pada tanggal 18 Juli 2023 mendatang.

Muryanto mengatakan dari peninjauan berlangsung dengan baik dan lancar hingga hari terakhir. Termasuk panitia ujian ini, siap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta.

“Saya sudah melihat kondisinya, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala teknis yang berarti. Insha Allah kondisi ini dapat dipertahankan hingga tanggal 5 Juli nanti. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan kita. SMM PTN Barat ini ada 25 perguruan tinggi di wilayah barat yang melaksanakannya secara bersama, sehingga pesertanya bisa memilih dari 25 perguruan tinggi ini sesuai dengan keinginan masing-masing,” jelas Muryanto.

Terkait perbaikan tata kelola dan sistem penjaminan mutu yang diterapkan dalam seleksi tahun 2023 ini, Prof Muryanto menegaskan bahwa Pedoman Operasional Baku (POB) dan sistem aplikasi penilaiannya sudah sesuai dengan yang disarankan oleh Dirjen Kemendikbud dan KPK.

“Tata kelola perbaikannya sudah dikonsultasikan. Sistem penerimaannya juga transparan dan sudah diupload ke web penerimaan SMM Barat. Kita semua berharap agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, sesuai dengan yang kita inginkan bersama,” tandas Prof Muryanto.

Sementara itu, metode penilaian atas hasil UTBK SMM PTN-BARAT 2023 dilakukan dengan metode CEEB (College Entrance Examination Board) yang dilakukan oleh Panitia SMM PTN-Barat 2023. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penetapan kelulusan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing Rektor PTN Barat, berupa standar kelulusan atas dasar nilai UTBK yang diperoleh peserta.

Nilai semua peserta pada pilihan yang sama diperingkatkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Hasil nilai UTBK kemudian akan digunakan oleh Rektor PTN peserta SMM PTN-BARAT 2023 untuk menetapkan kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PTN tersebut. UTBK dilaksanakan serentak di 25 PTN yang tergabung dalam BKS-PTN wilayah Barat.(gus/ram)

Pimpinan Komisi III DPR Dorong Polda Metro Jaya Periksa Laporan Pemalsuan IPHI

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pimpinan Komisi III DPR RI H. Pangeran Khairul Saleh mendorong Polda Metro Jaya segera mempercepat proses pelaporan tindak pidana keterangan palsu dan pemalsuan akta otentik yang diduga dilakukan oleh Erman Suparno. Jika tidak segera ditindaklanjuti, maka teror dan intimidasi serta kriminalisasi kepada Pengurus IPHI di Daerah akan terus berlangsung.

“Kami percaya Polda Metro Jaya segera meresponnya agar tercipta suasana kondusif menjelang Pemilu sehingga pemanggilan kepada pihak terlapor perlu segera dilakukan,” kata Pangeran Khairul Saleh di Jakarta Selasa (3/7/2023).

H. Pangeran Khairul Saleh yang juga Ketua Pengurus Wilayah IPHI Kalimantan Selatan mengatakan, siapapun di negeri ini harus menjunjung tinggi hukum dan bebas berorganisasi untuk membangun kemaslahatan umat. Namun semua itu harus mendasarkan pada nilai kejujuran dan keadilan, serta jangan sampai tujuan mewujudkan haji mabrur tapi cara-caranya tidak mabrur.

Sebelumnya Andris Basril, SH, Tim Kuasa Hukum PP IPHI hasil Muktamar VII Surabaya melaporkan Erman Suparno ke Polda Metro Jaya atas tindak pidana pemalsuan akta otentik untuk mendaftarkan organisasi IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) secara online di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Padahal menurut Andris, kepengurusan IPHI Erman Suparno lahir dari sebuah kumpul-kumpul dua pimpinan wilayah yang dinamai Muktamar sehingga secara organisasi tidak sah dan lebih sebagai pembegalan organisasi.

Anehnya, kata Andris, kepengurusan IPHI Erman Suparno didaftarkan ke Kemenkumham secara online dan diterima tanpa adanya verifikasi kebenaran data yang dilaporkan.
Akibatnya pendaftaran Kepengurusan IPHI hasil Muktamar VII Surabaya Agustus 2021, yang dihadiri oleh 28 Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia dan dibuka oleh utusan Presiden menjadi tertolak secara sistem.

Karena merasa menang di Pengadilan Tata Usaha Negara, Erman Suparno menyebut Pengurus IPHI hasil Munas VII Surabaya sebagai kepengurusan yang tidak memiliki legal standing.

Sementara itu Ketua PP IPHI yang membidangi Hukum, H. Muhammad Joni, SH membenarkan pelaporan Erman ke polisi. Pelaporan ini didukung oleh 30 Pimpinan Wilayah IPHI seluruh Indonesia yang pekan lalu (24/6/2023) hadir dalam pada Rapat Kerja Nasional (rakernas) terbatas di Hotel Balairung, Jakarta.

Demi menjaga marwah organisasi yang dilandasi nilai kejujuran dan keadilan, 30 pimpinan Wilayah juga membubuhkan komitmen dan tandatangan untuk tetap mendukung H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum PP IPHI Hasil Muktamar VII Surabaya yang sah secara organisasi dan memenuhi korum.

Dalam forum Rakernas Terbatas juga terungkap adanya teror dan intimidasi oleh pihak tertentu terhadap sejumlah Pengurus Wilayah dan Daerah karena dituduh menggunakan lambang dan merek IPHI yang sudah didaftarkan oleh Erman Suparno. (rel/sih)

Kritikan Panda Nababan Sebagai Masukan dan Motivasi, Sikap Bobby Nasution Dinilai Sudah Tepat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, menilai sikap Wali Kota Medan, Bobby Nasution telah tepat sebagai seorang pemimpin dalam menanggapi kritikan yang masuk atas kinerjanya.

Robi Barus menilai, sikap Bobby Nasution yang menjadikan kritikan politisi senior PDIP, Panda Nababan sebagai masukan sekaligus motivasi untuk kinerjanya yang lebih baik kedepan sebagai sikap seorang pemimpin yang bijaksana.

“Terlepas bahwa kritikan itu tepat atau tidak, tapi kita menilai sikap Wali Kota Medan saudara Bobby Nasution sudah sangat tepat, yakni menjadikan kritikan yang datang sebagai masukan dan motivasi bagi dirinya dalam memimpin Kota Medan,” ucap Robi Barus kepada Sumut Pos, Selasa (4/7/2023).

Dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu, penilaian dirinya terhadap Bobby sangat mendasar. Sebab, seorang pemimpin memang harus bisa mengambil sikap yang bersifat untuk mendinginkan suasana yang memanas.

“Saat ini kita sudah sangat mendekati tahun politik, jadi hal kecil pun bisa menjadi besar dan memanas. Maka saya bilang, sikap Wali Kota Medan yang menanggapi kritikan ini secara positif sudah sangat tepat, sikap yang bijaksana,” ujarnya.

Robi Barus yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Medan itu juga mengaku sepakat dengan Bobby Nasution untuk turut menghormati masukan yang datang dari politisi senior PDIP Panda Nababan terhadap Pemko Medan.

“Persatuan harus dijaga, itu yang terpenting. Kita berfokus saja membangun Kota Medan ini, masih banyak hal yang harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.

Robi Barus juga menegaskan, pihaknya di DPRD Medan sebagai lembaga legislatif, khususnya Komisi I, siap berkolaborasi dengan Pemko Medan untuk terus membangun Kota Medan yang lebih baik.

“Apalagi kita tahu, Kota Medan baru saja berulang tahun ke-433. Ini harus jadi momentum untuk Kota Medan yang lebih baik,” tegasnya.

Terkait kritikan yang menyebutkan Bobby Nasution belum memiliki prestasi sebagai Wali Kota Medan, Robi Barus mengaku memiliki penilaian yang berbeda. Ia menilai, bahwa Kota Medan justru berkembang dengan lebih baik dibawah kepemimpinan Bobby Nasution.

“Berprestasi atau tidak, penilaian itu kan relatif. Tapi yang jelas di depan mata kita semua, Kota Medan sedang berkembang dengan pesat. Pembangunan di bidang infrastruktur, terobosan di bidang kesehatan seperti UHC, pengelolaan sampah hingga TPA yang sudah lebih baik dan berbagai terobosan lainnya. Saya fikir kita tidak boleh ‘tutup mata’ akan hal ini,” sebutnya.

Tentunya, sambung Robi, tidak ada kepemimpinan yang sempurna, maka wajar bila masih ada sejumlah kekurangan.

“Namun bila kita menilai secara objektif, yakni membandingkan kinerja saudara Bobby Nasution dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, maka jelas Kota Medan saat ini memang berkembang jauh lebih cepat. Silakan menilai sendiri, ini sebuah prestasi atau tidak” sambungnya.

Terkait akselarasi atau percepatan pembangunan Kota Medan saat ini yang disebut hanya karena Bobby Nasution memiliki privilege karena berstatus sebagai menantu presiden, Robi Barus justru menyebutkan bahwa Kota Medan harus bersyukur karena memiliki Wali Kota yang memiliki privilege.

“Dan terlepas percepatan pembangunan di Kota Medan terjadi karena saudara Bobby Nasution punya privilege atau tidak, saya fikir itu tidak penting. Sebab yang terpenting, warga Kota Medan adalah pihak yang paling diuntungkan atas percepatan pembangunan tersebut. Dan sebagai wakil rakyat, tentu saya mendukung segala upaya dan capaian yang jelas menguntungkan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, usai menghadiri Paripurna HUT ke-433 Kota Medan di gedung DPRD Medan, Senin (3/7/2023) kemarin, Wali Kota Medan Bobby Nasution angkat bicara atas kritikan yang datang dari politisi senior PDIP, Panda Nababan.

Bobby mengaku, dirinya menilai kritikan Panda Nababan sebagai masukan dan motivasi bagi dirinya untuk membangun Kota Medan yang lebih baik.

“Ini masukan, tentunya masukan, ini juga masukan yang bisa memotivasi,” jawab Bobby.
(map/ram)

Nuh Minta Penetapan Jadwal Pilkada 2024 Tidak Bermuatan Politis

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara H Muhammad Nuh MSP mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun depan. Dia minta, jangan sampai penjadwalan Pilkada serentak bermuatan kepentingan politis yang sangat besar.

“Seperti yang kita ketahui bersama, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Febuari dan itu sudah final. Tetapi untuk Pilkada serentak, menurut agenda akan dilaksanakan pada November 2024, tapi ini belum final. Masih tarik ulur, bahkan saya mendengar kabar akan dimajukan ke Bulan September sebelum pergantian Presiden. Jangan sampai penjadwalan Pilkada serentak ini bermuatan politis yang terlalu besar,” kata Muhammad Nuh dalam rapat kerja DPD RI Komite 1 dengan Wakil Menteri Dalam Negeri membahas persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/7). Selain itu, juga dibahas RUU perubahan UU DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota negara.

Nuh juga mengingatkan soal distrust atau memudarnya kepercayaan masyarakat karena rumitnya Pemilu dan Pilkada. “Ini juga harus menjadi perhatian Pak Wamen, agar Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien bisa terwujud,” ujarnya.

Anggota Komite 1 DPD RI ini juga mempertanyakan kepada Wamen soal 52 juta lebih data pemilih sementara yang masih bermasalah. “Ini mau dibagaimanakan?’ tanya Nuh.

Soal data pemilih yang masih bermasalah ini, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti meminta agar penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) harusnya sudah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu.

Nuh juga mengungkapkan, pada Pemilu 2019 lalu, ada 2.767 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan ini juga terjadi di Nias, Provinsi Sumatera Utara. “Inikan jadi menambah biaya, waktu dan tenaga, sehingga Pemilu tidak berjalan efisien dan efektif seperti yang diharapkan Pak Wamen dalam pemaparannya di awal rapat kerja,” pungkasnya. (adz)

Bobby Minta Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Poldasu Tindak Tegas Geng Motor dan Begal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam Rapat Paripurna Memperingati HUT Kota Medan ke-433 tahun 2023 di Gedung DPRD Medan, Senin (3/7/2023), Wali Kota Medan Bobby Nasution secara khusus menyampaikan harapan masyarakat Kota Medan kepada Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan dan Polda Sumut untuk menindak tegas para pelaku kriminal, geng motor, begal, pencurian fasilitas umum dan masalah tawuran.

“Kami juga mengharapkan dapat dicanangkan dan digalakkan upaya war on drugs (perang terhadap narkoba) karena ini semua harus dilenyapkan. Sebab, sangat mengganggu tercapainya program Pemko Medan dan pencapaian generasi unggul untuk Indonesia Emas tahun 2045,” kata Bobby Nasution.

Dikatakan Bobby Nasution, Pemko Medan telah melakukan upaya pencegahan dalam bentuk program berupa beasiswa prestasi akademik, pelatihan siap kerja dan job fair. “Kami juga telah membuat ruang kreasi, aktivasi komite ekonomi kreatif, pembenahan infrastruktur olahraga, pembinaan kepemudaan serta program pemuda bela negara,” ungkapnya.

Menantu Presiden RI Joko Widodo itu selanjutnya mengungkapkan, kolaborasi yang dilakukan selama ini telah berhasil mencapai kemajuan berupa peningkatan pelayanan kesehatan, di mana pada akhir tahun 2022 lalu telah dicapai Universal Health Coverage (UHC) sekaligus dimulainya operasional Rumah Sakit Bachtiar Djafar di Medan Labuhan.

“Kita juga mampu menangani Covid-19 secara komprehensif hingga sekarang pendemi resmi dinyatakan berakhir. Lalu, kita juga terus meningkatkan pelayanan di puskesmas dan saat ini sedang menjalani kerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk turut serta mendukung program Medan Medical Tourism,” ungkapnya.

Kemudian, papar Bobby Nasution, peningkatan infrastruktur terutama dalam hal pengurangan kawasan kumuh. Tahun 2020, tercatat ada kawasan kumuh seluas 819,8 hektar dan kini bisa dikurangi menjadi 313,2 hektar di tahun yang sama.

Selain itu, lanjutnyai, upaya untuk mewujudkan Kota Medan tanpa banjir juga masih dalam proses pengerjaan melalui koordinasi dengan instansi secara vertikal terkait pelimpahan wewenang.

Di tahun 2022, kata Bobby, Pemko Medan telah berhasil mencapai pembangunan drainase dengan kondisi baik sebesar 92%. Diharapkan, sisa 86 titik genangan akan dapat diselesaikan semua pada tahun 2023 secara kolaborasi seiring dengan pengerjaan beberapa proyek yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

“Proyek ini misalnya mencakup pengerjaan tanggul rob di Belawan, normalisasi Sungai Bedera dan Sungai Selayang, pembangunan kanal Sei Sikambing – Sei Belawan dan beberapa program lainnya,” paparnya.

Sedangkan untuk program Medan Bersih, cantik tanpa lubang, kata Bobby Nasution, telah berhasil mencapai peningkatan kondisi jalan mantap sebesar 92% di tahun 2022 dan ada juga perbaikan jalan di tiga ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprovsu.

“Di bidang kebersihan, berkat dukungan anggaran dari DPRD Kota Medan, telah dilakukan pelimpahan kewenangan pengelolaan masalah persampahan ke tingkat kecamatan yang didukung dengan kendaraan operasional mulai dari becak sampah sampai dengan truk sampah dan tenaga kebersihan,” urainya.

Di program revitalisasi kawasan Kota Lama dan peningkatan UMKM, pria lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, kata Bobby, telah mencapai hasil dengan terlaksananya revitalisasi kawasan Kesawan, revitalisasi Lapangan Merdeka serta revitalisasi Gedung Warenhuis dan kawasan sekitarnya yang dijadwalkan rampung pada pertengahan tahun 2024, termasuk mempersiapkan tahapan revitalisasi kawasan Pekan Labuhan dan Situs Kota China serta kawasan Belawan.

Terakhir dalam hal pencapaian ekonomi, Bobby Nasution menyampaikan, Pemko Medan telah berhasil melakukan penanganan laju kontrol terhadap inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 3,59%.

Kota Medan, jelasnya, memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Sumut sebesar 29,2% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71%. Hal ini selaras dengan pencapaian prestasi Pemko Medan yang berhasil meraih anugerah Layanan Investasi Tahun 2022.

“Melalui program kolaborasi yang melibatkan UMKM secara berkelanjutan, Kota Medan juga telah berhasil menekan angka pengangguran terbuka dari 10,81% menjadi 8,89 % di tahun 2022. Lalu, di tahun yang sama, juga menurunkan angka tingkat kemiskinan dari 8,34% menjadi 8,07% dan meningkatkan pendapatan perkapita dari Rp64.070.000 menjadi Rp70.500.000 di tahun 2022,” pungkasnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Sekda Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Medan Ny Kahiyang Ayu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE beserta para wakil ketua dan anggota dewan, konjen negara sahabat, pimpinan lembaga negara di Sumut, rektor dan civitas akademika, sejumlah Bupati/Wali Kota di Sumut, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan partai politik serta Wali Kota Medan ke 14 Abdillah dan Wali Kota Medan ke 17 Akhyar Nasution. (rel)

1...1,3441,3451,346...15,664Page 1,345 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor