JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara H Muhammad Nuh MSP mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun depan. Dia minta, jangan sampai penjadwalan Pilkada serentak bermuatan kepentingan politis yang sangat besar.
“Seperti yang kita ketahui bersama, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Febuari dan itu sudah final. Tetapi untuk Pilkada serentak, menurut agenda akan dilaksanakan pada November 2024, tapi ini belum final. Masih tarik ulur, bahkan saya mendengar kabar akan dimajukan ke Bulan September sebelum pergantian Presiden. Jangan sampai penjadwalan Pilkada serentak ini bermuatan politis yang terlalu besar,” kata Muhammad Nuh dalam rapat kerja DPD RI Komite 1 dengan Wakil Menteri Dalam Negeri membahas persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/7). Selain itu, juga dibahas RUU perubahan UU DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota negara.
Nuh juga mengingatkan soal distrust atau memudarnya kepercayaan masyarakat karena rumitnya Pemilu dan Pilkada. “Ini juga harus menjadi perhatian Pak Wamen, agar Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien bisa terwujud,” ujarnya.
Anggota Komite 1 DPD RI ini juga mempertanyakan kepada Wamen soal 52 juta lebih data pemilih sementara yang masih bermasalah. “Ini mau dibagaimanakan?’ tanya Nuh.
Soal data pemilih yang masih bermasalah ini, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti meminta agar penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) harusnya sudah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu.
Nuh juga mengungkapkan, pada Pemilu 2019 lalu, ada 2.767 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan ini juga terjadi di Nias, Provinsi Sumatera Utara. “Inikan jadi menambah biaya, waktu dan tenaga, sehingga Pemilu tidak berjalan efisien dan efektif seperti yang diharapkan Pak Wamen dalam pemaparannya di awal rapat kerja,” pungkasnya. (adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara H Muhammad Nuh MSP mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun depan. Dia minta, jangan sampai penjadwalan Pilkada serentak bermuatan kepentingan politis yang sangat besar.
“Seperti yang kita ketahui bersama, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Febuari dan itu sudah final. Tetapi untuk Pilkada serentak, menurut agenda akan dilaksanakan pada November 2024, tapi ini belum final. Masih tarik ulur, bahkan saya mendengar kabar akan dimajukan ke Bulan September sebelum pergantian Presiden. Jangan sampai penjadwalan Pilkada serentak ini bermuatan politis yang terlalu besar,” kata Muhammad Nuh dalam rapat kerja DPD RI Komite 1 dengan Wakil Menteri Dalam Negeri membahas persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/7). Selain itu, juga dibahas RUU perubahan UU DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota negara.
Nuh juga mengingatkan soal distrust atau memudarnya kepercayaan masyarakat karena rumitnya Pemilu dan Pilkada. “Ini juga harus menjadi perhatian Pak Wamen, agar Pemilu dan Pilkada yang efektif dan efisien bisa terwujud,” ujarnya.
Anggota Komite 1 DPD RI ini juga mempertanyakan kepada Wamen soal 52 juta lebih data pemilih sementara yang masih bermasalah. “Ini mau dibagaimanakan?’ tanya Nuh.
Soal data pemilih yang masih bermasalah ini, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti meminta agar penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) harusnya sudah menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu.
Nuh juga mengungkapkan, pada Pemilu 2019 lalu, ada 2.767 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan ini juga terjadi di Nias, Provinsi Sumatera Utara. “Inikan jadi menambah biaya, waktu dan tenaga, sehingga Pemilu tidak berjalan efisien dan efektif seperti yang diharapkan Pak Wamen dalam pemaparannya di awal rapat kerja,” pungkasnya. (adz)
