Home Blog Page 13479

DPD RI Mohon Dukungan Keluarga Besar KAHMI

Rencana Amandemen Kelima UUd 1945

MEDAN-Dalam pengantar diskusi yang disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof Dr Moh Mahfud MD, SH,SU mengatakan bahwa Amandemen UUD 1945 bukanlah sesuatu yang diharamkan, tetapi tidak juga kewajiban. “Silahkan saja, kalau UUD 1945 mau diamandemen, karena itu kan merupakan resultante (kesepakatan bersama)” ujarnya dalam acara Diskusi Politik Seri III : Paradigma Sistem Presidensial dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, di Hotel Madani, Kamis malam (17/5).

Dalam sesi terakhir diskusi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), DR H Rahmat Shah yang hadir malam itu, diberi kesempatan untuk menyampaikan rencana amandemen kelima yang diusung oleh DPD RI sekaligus menyerahkan buku pokok-pokok usul perubahan kelima serta naskah akademik rencana amandemen UUD 1945 kepada Keluarga Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), yang diterima secara simbolis oleh Ketua MK RI, Mahfud MD.

Sebelumnya Rahmat Shah menyampaikan dukungan rencana amandemen kelima, sudah banyak diterima dari berbagai pihak termasuk dari Partai Politik. Jelas  itu bukanlah semata-mata untuk memperkuat kewenangan DPD RI, tetapi lebih kepada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik konstitusi. Rahmat Shah juga berharap dukungan dari KAHMI. (ila)

Pameran Foto Potret Total Dalam Fotografi

MEDAN- Dalam pameran yang diadakan oleh Kelompok Studi Fotografi (KSF) Potret, sebanyak 76 foto yang merupakan karya anak-anak Potret dipamerkan.Potret merupakan kelompok studi fotografi tertua di Kota Medan yang masih eksis hingga saat ini dan berdiri sejak 24 Mei 1998. Hingga kini, Potret sudah memiliki 11 angkatan yang setiap tahunnya rutin melaksanakan kegiatan fotografi di Kota Medan.

Pameran yang diadakan di Taman Budaya Medan, Rabu (23/5) itu terbuka untuk umum hingga Kamis 24 Mei 2012. Acara juga diisi dengan kegiatan workshop fotografi yang mengangkat tema “Mensiasati Perkembangan Teknologi Fotografi “ dengan pembicara Immanuel Sebayang,  Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) kepulauan Riau yang juga merupakan salah satu pendiri Potret.

Dirut Bank Sumut, Gus Irawan Pasaribu berharap agar KSF Potret total dalam fotografi. Saat ini, fotografi menjadi tren bagi masyarakat di Kota Medan.
“Ini dapat kita lihat dalam berbagai kegiatan sudah ramai orang yang memegang kamera, ditambah lagi dengan berbagai kegiatan fotografi rutin dilaksanakan di Kota Medan,” ujarnya.

Namun, tambah Gus, walaupun fotografi sudah menjadi tren di masyarakat, dia berharap agar KSF POTRET bisa total dalam menggeluti dunia fotografi.
“Kalau POTRET sudah menggeluti fotografi diharapkan agar total menjalaninya guna mencapai puncak kesuksesan untuk meraih prestasi yang membanggakan,” ucapnya.

Pameran foto dan workshop fotografi oleh KSF Potret ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Pembangunan (STIK-P) Medan, yang ke-14.

“Kita berharap agar Potret tetap eksis melaksanakan kegiatan fotografi baik skala internal maupun eksternal kampus,” ujar Austin Antariksa, selaku Puket III STIK-P Medan yang turut hadir pada pembukaan pameran tersebut. (mag-11)

Warga Miskin Berteriak di Kantor Wali Kota

MEDAN-Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rakyat Miskin Kota Medan (Formikom) berteriak di kantor Wali Kota Medan, Rabu siang (23/5). Kedatangan warga Lingkungan 7 Tegal Sari, Medan Tembung dan Lingkungan 14, Kelurahan Besar, Medan Labuhan tersebut menuntut kejelasan pendataan nama warga yang masuk dalam katagori miskin, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita mau bulan enam ini agar nama kita dimasukkan sebagai warga miskin dan mendapatkan hak kita. Selama ini banyak dari kami yang benar-benar miskin tapi tidak ikut terdata dan tidak mendapatkan hak kami sebagai warga miskin,” ujar Koordinator Aksi, Lipen Simanjuntak, saat menyampaikan orasinya di depan kantor Wali Kota Medan.

Selama ini Lipen menilai jika warga miskin yang terdata cenderung dari keluarga dekat kepala lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga banyak warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkan haknya seperti program  Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, maupun Jamkesda, BLT PKH, dan PNPM P2KP.
“Maka dengan ini kami juga meminta agar diusut tuntas penyelewengan beras raskin, dana PKH, PNPM dan Jamkesmas. Selain itu kami juga menuntut agar oknum pemerintah yang terindikasi menggelapkan dana rakyat miskin segera ditangkap dan diadili,”tegas Lipen.

Kabag Perekonomian Pemko Medan, Dahniar Siregar yang menerima kedatangan puluhan warga tersebut megatakan, jika data masyarakat miskin sepenuhnya ditentukan oleh BPS. “Terkait siapa saja nama yang masuk dalam katagori miskin kita tunggu hasil data dari BPS mendatang. Sejauh ini nama-nama yang terdata oleh BPS telah dikirimkan ke Pusat, data ini juga merupakan pendataan baru yang nantinya akan keluar pada bulan Juni 2012 ini,”terangnya.

Menurut Dahniar, jika nantinya masih ada warga miskin yang tidak terdata bisa dilaporkan ke lurah untuk menentukan mana yang paling layak dianggap miskin.

“Nanti semua nama yang masuk dalam katagori miskin untuk mendapatkan program bantuan akan ditempelkan di kantor kelurahan. Jika memang ada yang belum terdata segera laporkan ke lurah agar didata ulang dan jika layak maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan haknya,”ucap Dahniar.

Selain mendatangi kantor wali kota, puluhan warga juga mendatangi kantor BPS untuk meminta kepastian sejumlah nama yang didata sebagai masyarakat miskin. Hanya saja BPS meminta kapada warga untuk menanyakan langsung ke Pemko Medan. (uma)

Nabi Muhammad Dihujat Tweets

BOGOR- Nabi Muhammad SAW kembali menjadi sasaran hujatan. Kali ini, sosok Rasulullah diejek habis-habisan di jejaring sosial Tweeter oleh pemilik akun @muhammad_s4w. Ini bukan yang pertama, sebelumnya pemuda asal Arab juga melakukan hal serupa.

Dalam akun @muhammad_s4w, Nabi Muhammad dia sebut berperilaku menyimpang dan berbahasa kasar. Ratusan tanggapan pun berdatangan membalas mention yang sebagian besar berisi hujatan atas kicauannya tersebut.

Bahkan ada yang menyebutkan jika akun @muhammad_s4w adalah akun sampah. “Simpel aja yang baca tweet ini tolong di report spam yah akun sampah ini @MUHAMMAD_S4W,” ujar seorang dengan akun bernama @kenhideki. Sampai saat ini, akun meresahkan itu belum juga diblokir. Sehingga masih banyak para tweeps(pengguna twitter) berkicau di akun tersebut.

Pakar Telematika yang juga Anggota DPR RI, Roy Suryo mengaku belum mengetahui. Dihubungi Radar Bogor  (Group Sumut Pos) semalam, Roy mengatakan akan mencermati akun gila tersebut. Dia akan berkoordinasi dengan Menkominfo untuk memblokir akun @muhammad_s4w itu. (nei/jpnn)

Kajatisu: Kita Lihat Saja Nanti…

Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Proyek SIS Rp7,7 Miliar

MEDAN-Pejabat yang terlibat dalam proyek Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) senilai Rp7,7 miliar makin ketar-ketir. Pasalnya, tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu tinggal menunggu hasil laporan tertulis dari tim ahli untuk menetapkan tersangka.

“Kejatisu tinggal menunggu hasil laporan dari tim ahli. Jika laporannya sudah sampai ke Kejatisu. Kita tinggal mereferensi siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus dugaan korupsi tersebut,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Noor Rochmad pada wartawan, Rabu (23/5).
Noor menerangkan, saat ini Kejatisu belum bisa mempublikasikan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus itu.

“Belum bisa kita kasih tahu siapa yang akan menjadi tersangka. Kita lihat saja nanti,” kata Noor Sebelumnya,  tim tindak pidana khusus (Pidsus) Kejatisu menemukan kerugian negara berdasarkan hasil audit yang dilakukan auditor independen. Hasil audit yang dilakukan tersebut berdasarkan permintaan mereka dan beberapa universitas di Sumut. Hasil audit yang dilakukan tersebut telah disampaikan ke Kajatisu.

Sebelumnya Kejatisu  melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap 20 orang. Mereka yang diperiksa pejabat dari RSUD dr Pirngadi Medan dan PT Buana. Pemeriksaan itu terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR) senilai Rp7,7 miliar.

Salah satu pejabat yang diperiksa adalah dr Nasrullah Anas, Kepala Instalasi, Bendahara dan Wakil Direktur RSUD Pirngadi Medan. Mereka diperiksa terkait korupsi dana sebesar Rp7,7 miliar pada anggaran 2009-2010 yang bersumber dari swakelola.

Dalam kasus SIR ini RSUD dr Pirngadi bekerjasama dengan PT Buana dalam pengelolaan SIR. Sistem ini dibangun untuk mengetahui transaksi di setiap instalasi di rumah sakit milik pemerintah. Dalam sistem kerjasamanya pengelola SIR bagi hasil sebesar 7 persen dari omset .Tahun 2010 sistem berhenti tapi bagi hasil terus berlangsung. (rud)

Lebih Baik Dibanding Tahun Lalu

Hasil UN Diumumkan Serentak 26 Mei

MEDAN-Hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2012 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat akan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Kamis (24/5) hari ini. Namun pengumuman hasil UN di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia baru diumumkan serentak, Sabtu (26/5) mendatang.

“Hasil UN tahun 2012 tingkat SMA sederajat di Sumut baru akan diumumkan pada Sabtu (26/5) mendatang, hal ini dikarenakan belum menerima hasil Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2011/2012 dari Kementerian Pendidikan Nasional,” ujar Kadisdiksu, Syaiful Syafri, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/5).

Syaiful didampingi Sekretaris Disdiksu Bahaudin Manik. Masih menurut Syaiful, master pengumuman hasil UN secara Nasional nantinya akan diberikan kepada seluruh kepala Dinas Pendidikan atau panitia UN kabupaten/kota, Jumat (25/5) mendatang Selanjutnya hasil UN akan dikirimkan kepada seluruh kepala sekolah di Sumut untuk mengumumkan hasilnya Sabtu (26/5).

Dalam kesempatan itu, meskipun Syaiful telah mengetahui persentase kelulusan di Sumut, namun dirinya belum bisa mengumumkan secara resmi kepada masyarakat.

Hal ini menurutnya untuk menghindari kegelisahan bagi siswa yang mengikuti UN tahun ini.
Namun berdasarkan informasi tim panitia Disdiksu yang saat ini berada di Kemdiknas, Jakarta, tingkat kelulusan siswa Sumut dalam pelaksanaan UN 2013 mengalami peningkatan dari tahun lalu.

“Saya belum bisa menyebutkan persentasenya. Namun, informasi yang saya peroleh tahun ini tingkat kelulusan siswa Sumut mengalami peningkatan dari tahun lalu atau jumlah siswa yang gagal UN lebih sedikit dari tahun sebelumnya,”ujar Syaiful.
Syaiful juga mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di Sumut untuk mempersiapkan seluruh keperluan menjelang pengumuman hasil UN.

“Kepada para peserta UN yang nantinya dinyatakan lulus jangan langsung berbangga hati dengan euforia kelulusan tersebut. Karena masih harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2012. Serta, kepada siswa peserta UN yang nantinya belum lulus, diharapkan untuk tidak langsung berkecil hati karena masih ada ujian kesetaraan paket C, yang akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2012 mendatang atau bisa mengulang pada UN tahun berikutnya,”sebutnya.

Selain itu Syaiful juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Sumut yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan UN baik tingkat SMA, Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Dasar (SD) tahun 2012, meskipun diakuinya, masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. (uma)

Ekonomi Sumut Stagnan

Selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sumut sangat menjanjikan dan mampu mengalahkan berbagai provinsi lain di Indonesia. Bagaimana tahun ini? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Juli Ramadhani Rambe dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumut, Firsal Ferial Mutyara.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini?
Melihat potensi yang ada seharusnya pertumbuhan sangat besar. Dengan sumber daya alamnya yang sangat besar, seharusnya dapat menjadi pemicu dalam pertumbuhan. Misalnya sawit dan karet, potensi kita sangat besar. Bahkan bisa ekspor hingga keluar negeri. Jadi kalau melihat nilainya dari pertumbuhan saat ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saat ini.

Apa kendala sehingga tidak dapat mencapai nilai maksimal?
Yang saya lihat dan perhatikan pertumbuhan dan perkembangan saat ini merupakan usaha dari pengusaha yang bekerja. Pemerintah sangat kecil saat ini. Kalau pemerintah bekerja, nilai pertumbuhan Sumut pasti lebih besar. Dan bila ini terus terjadi, 10 tahun ke depan, perekonomian Sumut akan tetap seperti ini atau dengan kata lain pertumbuhan kita stagnan.

Apa yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tetap maju?
Pemerintah harus bergerak. Bukti pemerintah tidak bergerak adalah tidak adanya infrastruktur yang bertambah atau makin baik di Sumut. Bahkan, fasilitas di daerah penghasil sawit tidak baik sama sekali. Belum lagi masalah industri hilir untuk sawit yang sama sekali tidak ada. Bahkan, walau kita salah satu penghasil karet terbesar, tetapi tidak ada pabrik karet. Pabrik karet malah adanya di Jawa. Lainnya, pelabuhan Belawan sama sekali tidak ada pertumbuhan, bahkan sudah dikalahkan pelabuhan Kepulauan Riau. Bandara Kualanamusejak 2005 sudah didegungkan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan akan beroperasi.

Pemerintah harus bisa berkata ke pusat, harus memberikan perhatian pada kita. Bayangkan, untuk CPO kita sudah dikenakan biaya keluar, yang jelas-jelas ini merugikan petani. Hasilnya kemana? Bukan ke daerah, tapi malah masuk ke pusat. Jadi memang harus pemerintah kita yang wajib tegas ke pusat. Ini untuk kita juga kok, untuk masyarakat Sumut juga.

Seperti apa ketegasan itu?
Begini, kita mau maju. Jadi yang harus digerakkan itu adalah industri. Saat ini kita kekurangan gas dan listrik. Tiap tahun masalah itu. Jadi harus ada tegas pemerintah kita menyatakan ke pusat akan kendala yang kita hadapi ini. Ingat, pertumbuhan kita bukan hanya dari pengusaha kita saja, tetapi juga harus ada tangan pemerintah juga. Mungkin pusat kurang perhatian, tetapi pemerintah daerah kan bisa menyuarakan. Ini yang penting. (*)

Presiden Dipukuli Demonstran, Mali Terancam Sanksi

BAMAKO – Blok regional negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) kemarin (23/5) menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab di Mali karena sengaja membiarkan penyerangan terhadap Presiden Dioncounda Traore.

Presiden sementara di negeri tetangga Aljazair (utara) dan Pantai Gading (selatan) itu  dipukuli demonstran yang merangsek ke dalam kantornya pada Senin lalu (21/5). Dia mengalami luka pada kepalanya dan sempat tak sadarkan  diri akibat serangan itu sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Setelah dirawat, kondisinya pulih dan Traore diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit beberapa jam kemudian. Dalam pernyataannya resminya, ECOWAS menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Blok ekonomi regional Afrika Barat itu menduga bahwa aksi demonstrasi tersebut diorganisasi militer Mali yang menolak pengangkatan Traore dan ingin mengganggu upaya mengembalikan Mali ke jalur konstitusional.

ECOWAS juga menyatakan terkejut bahwa serangan itu bisa terjadi di istana kepresidenan. Padahal, pengamanan biasanya dan seharusnya amat ketat. “ECOWAS mengutuk keras serangan, seharusnya itu tidak boleh dilakukan,” tegas Presiden Komisi ECOWAS Kadre Desire Ouedraogo.

Akhir pekan lalu, ECOWAS membuat keputusan dengan junta Mali untuk memperpanjang masa jabatan presiden interim selama 12 bulan hingga pemilu bisa dilaksanakan. (dwi/jpnn)

100 Ribu Ekor Sapi Disebar di Perkebunan Sawit

Kementerian BUMN Gagas Program Sasa

JAKARTA- Pemerintah bertekad untuk menekan jumlah impor sapi dengan memperbesar jumlah sapi di dalam negeri. Menyikapi hal itu Menteri BUMN Dahlan Iskan mempunya program Sasa.

Dahlan mengatakan, program Sasa ini adalah program sapi-sawit. Jadi nanti BUMN yang mempunyai kebun sawit akan diminta memelihara sapi, targetnya untuk tahap awal ada 100 ribu ekor sapi di perkebunan sawit.

“Selama ini peternak sapi banyak yang sulit karena harga pakan ternak mahal sekali. Kalau di kebun sawit makanannya gratis, baik dari rumput di bawah pohon, pelepah sawit yang dihancurkan dijadikan seperti pupuk,” jelas Dahlan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5).
Menurut Dahlan, Presiden SBY menginginkan agar program 100 ribu ekor sapi sawit ini dilebarkan ke Indonesia Timur.

“Saya sampaikan kepada Presiden, BUMN ke depan tiap tahun memerlukan sekitar 200 ribu anak sapi. Anak sapi akan dibawa ke Sumatera untuk ditaruh ke perkebunan-perkebunan sawit. Itulah yang disebut dengan program BUMN Sasa,” kata Dahlan.
BUMN yang menjalankan program sapi sawit ini adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I hingga VII. Saat ini BUMN tersebut mendapatkan sapi dari Bali, Lombok, Lampung dan Jawa Timur.

“Jadi supaya impor ternak jangan terlalu besar, tidak impor sama sekali tidak mungkin karena sekarang ini konsumen kita banyak yang memerlukan daging dengan kualitas tertentu. Itu terpaksa impor. Tetapi jangan terlalu besarlah. Tahun lalu kita impor sapi 350 ribu ekor,” cetus Dahlan.
Soal BUMN Sasa ini juga, Dahlan Iskan sudah membahasnya dengan Presiden SBY.

Dikatakan Dahlan, Presiden SBY sangat memperhatikan perkembangan BUMN sektor peternakan.  Dalam dua hari ini, Dahlan terlihat intensif bertemu dengan SBY. Kemarin Dahlan mendiskusikan soal perkembangan mobil hybrid dan mobil listrik bersama SBY.

“Nah hari ini dua kali pertemuan dengan Pak Presiden, pertama membahas mengenai perkembangan BUMN, sangat menarik dan baik. Kedua, mendiskusikan banyak hal termasuk masalah BUMN Sasa ini,” jelasnya.(net/jpnn)

Nelayan Tradisional Memprihatinkan

MEDAN- Miris melihat keberadaan nelayan tradisional di Sumatera Utara (Sumut). Karena kondisinya masih sangat memprihatinkan.
Mayoritas nelayan tradisional di Sumut, hidup dalam kemiskinan. Tidak hanya sampai di situ saja, para nelayan tradisional itu hanya memiliki tingkat pendidikan yang terbilang rendah, dan malah ada yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan.

Kondisi dan kenyataan itu, dikemukakan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Sumut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, di gubernuran, Jalan Sudirman Medan, Rabu (23/5).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNTI,  FS Sahabuddin, mengatakan sistem tradisional yang masih di gunakan oleh sebagian besar nelayan di Sumut dan Indonesia, bukanlah sistem yang buruk.

Sebab sistem tradisional mempunyai kearifan dan memungkinkan nelayan untuk sejahtera. Namun, bila sistem itu kembali ditata ulang. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), karena sejauh ini pada kenyataannya masih dirasa perhatian yang diberikan sangatlah kurang.

Wakil Ketua Umum DPP PNTI Nasrudin Budiman, menambahkan penataan yang baik terhadap nelayan tradisional bisa di lakukan seperti di luar negeri, contohnya negara korea dan Jepang yang mereformasi pengelolaan nelayan.(ari)

1...13,47813,47913,480...15,840Page 13,479 of 15,840