29 C
Medan
Friday, April 10, 2026
Home Blog Page 13640

Warga Usul Mobil Akta Keliling

MARELAN- Akta kelahiran yang menjadi identitas penting setiap individu ternyata masih sulit diakses warga, terutama kalangan menengah ke bawah. Selain karena kurang informasi dan berbelit-belitnya proses pengurusannya, warga juga mengeluh dikenai biaya tinggi untuk mengurus akta kelahiran.

“Sampai saat ini masalah pembuatan akta kelahiran masih membingungkan, karena proses pengurusannya berbelit-belit. Kami berharap Pemko Medan bersedia menyediakan mobil akte keliling guna mempermudah masyarakat yang ingin mendapatkan akte lahir,” ungkap, Rahim (35) salah seorang warga kepada anggota DPRD Kota Medan A Hie ketika melakukan reses di Lingkungan XIV Kelurahan Terjun, Marelan, Rabu (18/4) kemarin.

Menurut dia, pengurusan akta kelahiran yang harus bolak balik dalam pengambilan formulir dan pelegesan hingga melalui proses penetapan pengadilan negeri (PN) dinilai rumit dan sarat terjadinya pungli.

“Sekarang ini warga sudah dipusingkan, apalagi memasuki tahun ajaran baru yang akan datang kebutuhan akte lahir untuk perlengkapan anak kami masuk sekolah menjadi syarat pokok pendaftaran,” keluhnya.

Selain itu, keluhan lain dalam proses pengurusan akte tersebut yakni menyiapkan dua orang saksi sebagai persyaratan sidang meja hijau.

“Jika tak mampu menghadirkan saksi dari pihak keluarga, ada arahan dari petugasnya harus mengusahakan orang luar sebagai saksi dan sudah pasti ini juga mengeluarkan biaya. Belum lagi pembuatan resminya yang hampir mencapai Rp200 ribu,” bebernya. Selain akte kelahiran,  warga juga mengelurkan drainase yang buruk. (mag-17)

Warga Ngumban Surbakti Blokir Jalan

Tidur-tiduran dan Makan-makan

MEDAN-Puluhan warga Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang menuntut pembayaran ganti rugi tanah mereka yang sampai saat ini belum diganti rugi untuk pelebaran jalan, Rabu (18/4) siang.

Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam 36 Kepala Keluarga (KK) melakukan pemblokiran jalan dengan menggunakan bambu yang dibentangkan di badan jalan dan ditempeli spanduk bertuliskan Ini Bukan Jalan Umum, Tanah Ini Belum Diganti Rugi.

Akibat pemblokiran jalan tersebut, terjadi kemacetan di Jalan Ngumban Surbakti. Massa yang tergabung dari ibu-ibu rumah tangga melakukan makan siang bersama dan tidur-tiduran di atas badan jalan tersebut.

Sinta Boru Sianipar (65), warga Ngumban Surbakti yang ikut dalam aksi tersebut meminta ganti rugi tanah mereka yang saat ini sudah dipakai menjadi jalan umum sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kepada Pemko Medan.

“Ini bukan lahan umum, tanah ini yang dipakai untuk jalan sampai saat ini belum ada diganti rugi. Kami meminta ganti rugi tanah kami sesuai dengan harga NJOP,” kata Sinta.  Olah Barus (70), warga Ngumban Sur bakti mengatakan sejak 2001 sampai 2012 Pemko Medan belum ada mengganti rugi tanah yang kini sudah dijadikan jalan lingkar luar Medan “Pemko Medan mau bayar Rp52 ribu per meter, ini kan sudah pemaksaan untuk menerima harga segitu. Lagi pula di mana harga tanah segitu, di hutan saja tidak ada harga segitu. Jelas saja warga menolak,” ucapnya.

Olah Barus menambahkan, masyarakat pemilik tanah hanya meminta sesuai harga NJOP dan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Untuk 2012 per meternya Rp1 juta lebih, kalau 2011 per meternya Rp900 ribu.

“Sudah 11 tahun kita tunggu, sejak 2001.  Apalah beratnya mereka membayar,” bebernya.
Leo Siagian menambahkan kalau warga meminta ganti rugi atas tanah yang sudah diapakai untuk pelebaran jalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bila ditotal seluruh jumlah nilai ganti rugi yang dibayarkan Pemko Medan kepada warga sebesar Rp11 miliar sesuai dengan NJOP.

“Tapi kalau sesuai dengan harga pasaran, Pemko Medan harus membayar ganti rugi sebesar Rp18 miliar. Intinya kami minta dihargai agar Pemko membayar ganti rugi tanah ini. Bila tidak juga ada kesepakatan, kami akan terus melakukan aksi pemblokiran jalan sampai ganti rugi dibayarkan,” cetusnya.

Tak lupa, warga juga meminta maaf kepada masyarakat pengguna Jalan Ngumban Surbakti karena dengan terpaksa jalan tesebut diblokir hingga ganti rugi tanah dibayarkan Pemko Medan.
“Kami akan terus memblokir jalan menuntut hak kami sampai ada kesepakatan,” jelasnya.

Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengatakan semua ganti rugi sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Medan.
“Siapa yang keberakatan masyarakat atau orang luar, itu kepentingan umum. Kalau ada keberatan silahkan jumpai Wali Kota Medan,” tegasnya.(adl)

Harga Sembako Terus Melambung

Pengawasan Disperindag tak Jalan

MEDAN-Pedagang di Pasar Tradisional Sei Sikambing mengeluh. Pasalnya, harga sembako seperti gula pasir dan minyak goreng terus melambung meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) gagal naik. Akibatnya, omset pedagang menurun drastis.

Sofyan Nasution, pedagang grosir sembako yang telah berjualan selama 25 tahun di Pasar Sei Sikambing mengatakan, sejak akhir Maret lalu, harga sembako khususnya gula pasir dan minyak goreng terus melambung. Sementara omsetnya menurun 30 persen dari sebelumnyan

“Jualan sekarang makin susah. Harga naik sampai 50 persen, sementara omset menurun drastis karena banyak pedagang eceran pelanggan kami yang mulai gulung tikar,” kata Sofyan Nasution kepada Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS Surianda Lubis, saat menggelar reses di Pasar Sei Sikambing, Rabu (18/4).

Bahkan menurut Sofyan, kondisi ini diperperah dengan semakin menjamurnya Indomaret di Kota Medan.
“Ada pelanggan saya harus gulung tikar gara-gara Indomaret. Pelanggannya banyak yang beralih ke Indomaret karena berani jual barang di bawah harga pasar. Ini jelas mengganggu harga pasar kami,” ungkap Sofyan lagi.

Dia berharap kepada Surianda untuk memperjuangkan nasib mereka dengan meminta kepada Pemko Medan untuk menstabilkan kembali harga sembako.

Hal senada diungkapkan Ibu Tasya, pedagang cabai di pasar yang sama. Dia menyebutkan, akibat belum stabilnya harga-harga sembako, dirinya merasa resah karena omsetnya terus menurun. Apalagi harga cabai saat ini belum stabil akibat cuaca yang tak menentu.

Menyikapi keluhan para pedagang di Sei Sikambing ini, Surianda Lubis meminta kepada Pemko Medan dalam hal ini Disperindag untuk melakukan proteksi dan perlindungan terhadap para pedagang, khususnya pedagang-pedagang kecil yang bersinggungan langsung dengan keberadaan Indomaret.

“Belum stabilnya harga karena tak berjalannya pengawasan dari Disperindag Kota Medan. Padahal, perlindungan terhadap pedagang kecil juga harus menjadi perhatian Pemko Medan. Untuk itu, kita akan mengusulkan kepada Pemko Medan untuk membuat perda agar para pedagang kecil dapat terlindungi dan tak gulung tikar,” kata Surianda Lubis.

Sementara itu, Surianda Lubis juga menyempatkan diri meninjau jalan di komplek pasar Sei Sikambing yang baru dua minggu lalu dicor oleh Pemko Medan. Saat ini kondisi coran beton tersebut mulai berlubang karena tak tahan terkena air yang berasal dari pedagang ikan. Kondisi ini dikeluhkan Yanto, pedagang ayam potong di pasar itu.

Dia menyayangkan kualitas coran jalan tersebut. “Dengan dicor seperti ini jalannya, memang sudah terlihat agak bersih. Namun sayangnya, kualitasnya tidak maksimal. Apalagi coran beton ini dilakukan pada malam hari saat turun hujan, makanya cepat rusak,” kata Yanto.

Menyikapi kondisi ini, Suryanda juga menyesalkan kualitas pengerjaan yang dilakukan Pemko Medan. Menurut Suryanda, penataan pasar tradisional yang dilakukan Pemko Medan belum terkonsep dengan baik.(ade)

Kapan Pemotretan e-KTP di Medan Kota?

085362448xxx
Halo Sumut Pos Yth Bapak Kadisdukcapil Medan, kapan pemotretan untuk e-KTP yang menggunakan F-101 di Kecamatan Medan Kota? Sebaiknya yang ada dulu dikerjakan biar cepat kelar.

Sedang Berjalan
Pemotretan untuk e-KTP dengan menggunakan F-101 sudah dilaksanakan di Kecamatan Medan Kota dan sedang berjalan. Terima kasih.

Parlindungan SSos
Camat Medan Kota

Berantas Pungli di Jalan Tanjung Bunga

085276123xxx
Asalamualaikum. Bapak Kapolda Sumut, tolong crosscek di Jalan Tanjung Bunga yang dijadikan pajak ikan banyak pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertagung jawab. Padahal yang dipakai jalan untuk kemaslatan hak orang ramai. Itu jelas melanggar Undang-Undang.

Pengurus kuburan menjadikan kamar mandi kantor, apabila masuk ke WC pengurus kuburan mewajibkan memasukan uang ke kotak yang telah disediakan pengurus. Pengurus kuburan tidak pantas menjadikan infentaris menjadi objek untuk pengrus. Saya harap kepada Polsek Medan Kota mengusut tuntas pungli yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

Kami Teruskan
Terima kasih atas informasinya, akan kami teruskan ke Kapolres dan Kapolsek terkait untuk menindaklanjuti/dilidik.

Kombes Raden Heru Prakoso
Kabid Humas Polda Sumut

Rp 17M untuk Bandara Silangit

Jadi Bandara Internasional, Lima Pemkab akan Hemat

JAKARTA-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rupanya sudah bergerak untuk melakukan pengembangan bandara Silangit. Saat ini, persiapan-persiapan pekerjaan fisik sudah dimulai. Anggaran yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp17 miliar.

Direktur Bandara Kemenhub, Bambang Cahyono, menjelaskan, dana sebesar itu sebagian besar akan dipergunakan untuk memperpanjang landasan. Saat ini panjang landasan bandara Silangit 2.250 meter. Nantinya akan ditambah 150 meter, sehingga mencapai 2400 meter.

“Total tahun ini untuk Silangit Rp17 miliar. Itu terbesar untuk perpanjangan landasan. Selain itu untuk lampu landasan, lampu-lampu pendaratann
perluasan gedung. Untuk alat bantu navigasi sebagian sudah disiapkan,” ujar Bambang, kemarin petang.

Diakui Bambang, dengan dana Rp17 miliar, masih kurang untuk mengembangkan bandara Silangit. Hanya saja, lanjutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura II (AP II) yang berada di bawah Kementerian BUMN. “BUMN sudah komit, kekurangannya akan diselesaikan AP II. Karena modal dasarnya sudah dari kita (kemenhub), komplitnya AP II yang mengurus,” terang Bambang.

Dengan demikian, tahun depan Bandara Silangit sudah jauh labih bagus? Bambang mengatakan, untuk perpanjangan landasan akhir tahun ini diperkirakan sudah beres.  “Ada masalah sedikit, yakni di ujung sebelah kanan, kalau dari terminal, itu ada bukit yang harus dipangkas,” kata Bambang.
Dijelaskan, pembangunan Bandara Silangit memang sudah menjadi komitmen kemenhub, untuk tujuan pengembangan kawasan wisata Danau Toba. Anggota Komisi V DPR asal Sumut, Ali Wongso Sinaga, juga menjelaskan, pengembangan bandara Silangit memang harus terintegrasi dengan pengembangan kawasan Danau Toba. “Karena kita punya impian Danau Toba menjadi tujuan wisata yang sangat strategis di level internasional. Infrastruktur atau akses masuk ke sana harus menjadi prioritas,” ujar Ali Wongso yang duduk di komisi yang membidangi masalah infrastruktur itu.
Untuk jangka panjang, lanjutnya, selain pengembangan Bandara Silangit, maka harus dibangun jalan tol Kualanamu-Danau Toba. “Saya akan terus mendorong itu,” kata Ali.

Pejabat tak Perlu Nginap di Medan

Gagasan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan untuk mengembangkan Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi bandar udara internasional, bukan saja untuk mendongkrak wisata Danau Toba dan perekonomian di wilayah sekitarnya. Gagasan itu juga membuat kas daerah menjadi hemat.
Aktifnya Bandara Silangit berdampak pada efisiennya anggaran perjalanan dinas para pejabat dari setidaknya lima pemkab. Yakni Humbahas, Taput, Tobasa, Samosir, dan Pakpak Bharat.

Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, menyebutkan, selama ini para pejabat dari daerah-daerah tersebut jika ada urusan kerja ke Jakarta, harus menginap dulu ke Medan. Artinya, harus ada uang inap. Nah, jika Silangit sudah menjadi bandara internasional, maka akan ada penerbangan langsung Silangit-Soekarno Hatta.  “Saya perkirakan ada penghematan sekitar 30 persen uang perjalanan dinas,” ujar Mangindar Simbolon kepada Sumut Pos usai menghadiri sebuah acara di Jakarta, Selasa (17/4).

Selama ini, perjalanan darat Samosir-Medan, setidaknya makan waktu sekitar enam jam. Sudah tentu, jika ada penerbangan Silangit-Jakarta, tak perlu ada lagi ongkos BBM untuk perjalanan darat itu.  “Efisiensi waktu juga sangat penting,” imbuh Mangindar.

Beberapa kali Mangindar mengelurkan kalimat pujian kepada Dahlan Iskan. Maklum, Mangindar ikut mendampingi Dahlan saat kunjungan kerja ke Parapat, Balige, dan daerah sekitar, 13 April 2012 lalu.

Menurut Mangindar, Dahlan memberikan perhatian serius masalah bandara Silangit ini. Bahkan, jauh hari sebelumnya, saat Dahlan masih menjadi Dirut PLN, dirinya pernah bertemu di rumah Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Mangindar, Dahlan sudah menyampaikan ke dirinya mengenai pentingnya pengembangan Silangit menjadi bandara internasional. “Saat itu Pak Dahlan sudah bilang ke saya bahwa masalah Bandara Silangit itu sudah disampaikan langsung ke Presiden,” kata Mangindar bercerita.

“Luar biasa Pak Dahlan. Perhatiannya luar biasa terhadap daerah kita,” tambahnya.

Galakkan Bandara Perintis di Sumut

Setelah Bandara Silangit dinaikkan kelasnya, bukan tidak mungkin bandara perintis (lihat grafis) yang ada di Sumut juga menyusul. Contonya, bandara yang ada di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun.

Setidaknya Menteri Perhubungan EE Mangindaan menjanjikan bantuan Rp50 miliar untuk pengembangan Bandara Perintis Pamatang Raya. Dana ini akan dimanfaatkan untuk pengerasan landasan pacu dan sarana lain yang diperlukan untuk pengembangan bandara.
Demikian disampaikan Kabag Humas Pemkab Simalungun M Andreas Simamora saat ditemui Selasa (17/4). Disebutkan Simamora, Menteri Perhubungan memberikan janji pemberian dana Rp50 miliar itu di rumah dinas bupati pada saat kunjungan Wapres RI Boediono, Sabtu (14/4) lalu. “Ya, Bandara Perintis Pamatang Raya dijanjikan akan dibantu Rp50 miliar dari Kementerian Perhubungan,” jelasnya kepada Metro Siantar (grup Sumut Pos).
Menurut Kabag Humas, kemungkinan besar dana ini bisa direalisasikan pada 2013 nanti. Disebabkan tahun ini, APBN Perubahan telah ditandatangani DPR RI.

Kadis Perhubungan Pemkab Simalungun Garinsen Saragih menyebutkan, dana Rp50 miliar dari Kementerian Perhubungan ini sifatnya masih dijanjikan, belum ada kepastian. “Besok (hari ini, Red) saya akan berangkat ke Jakarta untuk menindaklanjuti itu. Dananya nanti akan kita gunakan untuk penambahan dan pengerasan landasan pacu, lampu dan gedung pengontrol dan sarana kebutuhan lain untuk sebuah bandara. Ini kan sifatnya masih dijanjikan, mudah-mudahan bisa direalisasikan,” jelasnya. (sam/ral/smg)

Sekilas Bandaera Silangit

Jarak dari pusat kota 7 km
Dibangun masa penjajahan Jepang
Panjang Landasan Pacu Tahun 1943 (500 meter)
Tahun 1995 (1.400 meter)
Tahun 2011 (2.250 meter)
Lebar Landasan Pacu 30 meter
Jenis Pesawat F-100 hingga B737-300
Luas Terminal Terminal A (100 meter persegi)
Terminal B (500 meter persegi)
Fasilitas Navigasi NDB, AFIS, PAPI & DVOR/DME
Fasilitas Keselamatan Penerbangan PKP-PK Type III
Apron Light & Flood Light
Fasiitas Terminal Conveyor Be
Fasilitas Peralatan Wheel Tractor Rotary Mower, Hand Mower

Bandara Perintis di Sumut Butuh Perhatian Pemerintah

Bandara Silangit Siborong-borong
Panjang Landasan 2.250 meter
lebar Landasan 45 meter
Terminal Domestik 120 meter persegi
Jenis Pesawat Pendarat CASSA-212; CN-235
   
Bandara Binaka Gunung Sitoli
Jarak Dari Ibukota Provinsi 20 Km
Kelas Bandara Kelas III
Panjang Landasan 1.800 meter
Lebar Landasan 30 meter
Jenis Pesawat Pendarat F-27, F-50
   
Bandara FL Tobing Tapanuli Tengah
Panjang Landasan 1.800 meter
Lebar Landasan 30 meter
Kelas Kelas III
Jenis Pesawat Pendarat F-28 / sejenis
   
Bandara Lasondre Nias
Panjang Landasan 1.400 meter
Lebar Landasan 30 meter
Jenis Pesawat Pendarat C-212
   
   
Bandara Pulau-pulau Batu Kepulauan Nias
Panjang Landasan 850 meter
Lebar Landasan 23 meter
Terminal Domestik 120 meter persegi
Jenis Pesawat Pendarat CASSA-212
   
Bandara Sibisa Parapat
Panjang Landasan 750 meter
Lebar Landasan 23 meter
Terminal Domestik 120 meter persegi
Jenis Pesawat Pendarat CASSA-212; DHC-6
   
Bandara Aek Godang Tapanuli Selatan
Panjang Landasan 1.400 meter
lebar Landasan 23 meter
Kelas Kelas III
Jenis Pesawat Pendarat CASSA-212; CN-235

Sumber Data Informasi Geo-Spasial Transportasi,. Kemenhub

Penjual Bensin Eceran

Dame Ambarita

Pemimpin Redaksi Sumut Pos

Selama ini, penjual bensin eceran dalam botol-botol air mineral, menjadi penyelamat bagi pengendara roda dua, roda tiga, maupun roda empat yang tangki bensinnya sedang sekarat, sementara pom bensin masih jauh. Bisa beli bensin 1 botol (isi kurang lebih 1 liter), kendaraan pun aman, paling tidak hingga SPBU ditemukan.

Namun, posisi penjual bensin eceran ini bisa-bisa terancam. Adanya kebijakan mengharamkan mobil dengan minimal 1.500 cc minum premium, membuat keberadaan para penjual bensin eceran perlu dicermati. Apalagi di wilayah Medan dan daerah lainnya di Sumut, banyak warga yang mencari nafkah dengan menjual bensin botolan ini.

Jika pemerintah benar-benar memberlakukan kebijakan pengharaman minum premium bagi mobil 1.500 cc ke atas, pengendara ‘pelit’ dan pengendara hemat, bisa saja diam-diam memilih penjual bensin eceran. Betapa tidak, beda antara premium di SPBU dengan premium di penjual eceran hanya Rp500. Bandingkan biaya yang dihemat jika harus membeli Pertamax yang saat ini mencapai Rp10 ribuan per liter.

Tentu, bisa saja posisi para penjual bensin eceran ini tetap aman, dengan syarat mereka hanya boleh melayani roda dua dan roda tiga (becak mesin). Tetapi namanya pedagang, tentu ingin dagangannya laku secepat-cepatnya. Jika pemilik roda empat kapasitas 1.500 cc ke atas memborong dagangannya, jelas dia tak bisa disalahkan jika bersedia.

Pengawasan terhadap pedagang ini pastinya tidak bisa dilakukan terus menerus. Posisi mereka yang tersebar di sembarang tempat, dengan waktu berjualan yang tidak terbatas, membuat para pemilik kendaraan yang ‘pelit/hemat’ tadi tetap bisa diam-diam bertransaksi dengan mereka.
Memang, jumlah bensin yang beredar di kalangan pedagang eceran ini tidak signifikan dibanding dengan yang dijual harian di SPBU-SPBU. Namun ini tetap sebuah kebocoran. Apalagi jika ternyata pengendara ‘pelit/hemat’ tadi cukup banyak, hingga dagangan penjual bensin eceran laris manis, dan perputaran bensin pun semakin lancar.

Memang, bisa saja pemerintah membatasi pembelian premium dari SPBU untuk konsumen yang menggunakan jerigen. Misalnya, hanya 1 jerigen per hari per pedagang. Tetapi namanya orang usaha, segala teknik akan dilakukan. Si pedagang bisa saja menyiasatinya dengan bekerja sama dengan pemilik kendaraan roda empat di bawah 1.500 cc untuk membeli premium secara sah, namun kemudian menjualnya secara eceran. Ini sulit diawasi.
Sementara melarang pedagang bensin eceran ini untuk beroperasi, jelas akan mengganggu mata pencaharian puluhan bahkan ratusan orang yang selama ini bergantung padanya.

Lantas, gimana? Dilarang atau diizinkan?

Ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan dengan pertimbangan untung rugi. Ini sesuatu yang harus diputuskan dengan hati. Kalaupun mereka diizinkan beroperasi, tentu dengan pembinaan yang terus-menerus, agar pedagang memiliki sendiri kesadaran untuk tidak menjual premium bersubsidi ke pemilik mobil yang nyata-nyata tidak berhak menikmatinya.

Dan kalau dilarang beroperasi, pemerintah harus memikirkan jalan lain bagi mereka untuk tetap bisa mencari nafkah halal, seperti yang selama ini dilakoninya. (*)

Kunci Jawaban UN Beredar di Binjai

Hari Kedua Ujian Nasional di Sumatera Utara

BINJAI-Hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN-red), dengan mata pelajaran Bahasa Inggris untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA-red) kembali dilaksanakan. Namun, untuk pelaksanaan ujian kali ini, diduga kunci jawaban sudah bocor.

Tidak itu saja, kunci jawaban banyak ditemukan di sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kota Binjai, Selasa (17/4). Seperti yang ditemukan di salah satu sekolah unggulan yang ada di Kota Rambutan ini. Terlihat selembar kertas yang besarnya hanya beberapa centimeter saja.

Kertas iitu berbentuk berkolom-kolom dan terdapat tulisan bagian atasnya BIN, TKJ, TKR, TSM.

Selain itu, didalam kolom terdapat nomor mulai dari 1 hingga 50. Dan di sebelah nomor 1 sampai nomor 50 itu, terlihat huruf, mulai dari A sampai huruf D. Diduga kertas itu merupakan kunci jawaban pilihan berganda.

Tidak hanya di halaman sekolah, kertas yang diduga lembar jawaban ini juga ditemukan di salah satu meja siswa yang sedang mengikuti ujian. Namun sayangnya, kertas yang diduga kunci jawaban ini sudah banyak yang koyak-koyak.

Menanggapi permasalahan ini, salah seorang tim independen dari Unime Medan Isda Pramuniati, selaku pengawas provinsi mengatakan, ada indikasi oknum yang melakukan pembocoran soal ujian. “Ada indikasi kebocoran soal ujian yang dilakukan oleh oknum tertentu,” kata Isda Pramudiati, salah seorang tim independen dari Unimed Medan.

Isda mengharapkan kepala sekolah agar menyampaikan jika menemukan kecurangan. “Jika memang ada pengawas yang masih silap dan memberikan jawaban kepada murid, tolong ditegur. Dan hal-hal seperti ini seharunnya tidak boleh dilakuakn dan perbuatan itu sama saja membuat murid menjadi bodoh,” tegasnya di hadapan kepala sekolah SMA-SMK Kota Binjai.

Salah seorang pengawas di salah satu sekolah, Jol mengatakan, di setiap sekolah tidak mungkin bisa murid mendapatkan kunci jawaban. “Tapi entahlah, coba cek aja di dinas yang bersangkutan,” katanya singkat.

Kadis P dan P Kota Binjai, Dwi Anang Wibowo, mengaku memang ada menemukan kertas seperti yang dimaksud. Namun, menurutnya, saat ditanya kembali kepada murid yang bersangkutan, ternyata banyak jawaban yang dibuat di kertas tersebut tidak benar. “Jadi menurut saya, ini bukan kunci jawaban soal UN. Tapi, ini merupakan kunci yang menyesatkan bagi murid itu sendiri. Dan diduga ada oknum yang sengaja ingin memperkeruh keadaan saat murid melakukan ujian,” kata Dwi Anang Wibowo.

Sementara dari informasi yang diterima dari salah satu siswa sekolah swasta Deliserdang, mengaku mendapatkan kunci jawaban. Kunci tersebut menurut pengakuannya didapatkan bukan dari pihak sekolah melainkan salah seorang petugas dinas pendidikan Kabupaten Deliserdang.

Hanya saja menurut pengakuan sumber tersebut, kunci jawaban dua mata pelajaran yakni Fisika dan Bahasa Inggris yang diterimanya dalam lima paket hanya 70 persen saja, sementara untuk sisanya diselesaikan sendiri.

“Kebetulan kami dapat dari  kakaknya kawan yang tugas di dinas pendidikan Deli Serdang. Itupun kunci jawabannya hanya sebahagian saja selebihnya disuruh nyelesaikan sendiri,”aku sumber tersebut.

Ketua Tim Pengawas Satuan Pendidikan Sumut Khairil Anshari saat dikonfirmasi, Selasa (17/4), mengatakan kunci jawaban itu adalah tidak benar. “Kita pastikan itu bukan kunci jawaban asli yang beredar di kalangan siswa. Sebab, tidak ada kunci jawaban yang kita pegang. Itu hanya bersifat spekulatif dan tidak bisa dijamin kebenarannya,” ungkapnya.

Sedangkan adanya  dugaan guru membantu siswa dengan memperlihatkan jawaban di depan kelas, Khairil mengaku akan ditelusuri oleh Tim Balitbang Kemendikbudnas. Hingga kini, Khairil belum bisa memastikan berapa banyak kasus dugaan kecurangan atau penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan hari pertama dan kedua pelaksanaan UN.

Terkait isu beredarnya kunci jawaban UN,  Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara akan melakukan uji petik. Dikatakan tim dari Balitbang Deny Harliana, bahwa Balitbang telah mengirimkan data dalam bentuk laporan ke pihak pusat untuk mengetahui kunci jawaban yang diduga telah beredar.

“Kebetulan pihak Balitbang telah melakukan uji petik dan mengirimkannya ke pihak penyelenggara UN yang di pusat. Jika setelah dicek dan terbukti kunci jawaban tersebut benar, maka UN akan kita batalkan,” ucapnya.

Namun, Ketua UN Sumut Hendri Siregar mengaku belum menerima laporan secara resmi. “Gak mungkin kunci jawaban itu beredar masih di awang-awanglah itu. Lagian panitia provinsi aja tidak tau dimana kunci jawabannya,”ucapnya.

Pantauan di beberapa sekolah di Kota Medan, Kekurangan soal masih terjadi di beberapa sekolah. Di antaranya yakni, SMA Methodist 2 Medan. Kepala SMA Methodist 2 Medan Pdt Paulus Subyanto STh mengaku terdapat 7 naskah soal rusak pada hari pertama UN mata pelajaran Bahasa Indonesia dan di hari kedua, juga terdapat 14 naskah soal yang kosong terdiri dari 13 naskah soal mata pelajaran Bahasa Inggris dan 1 naskah soal kosong untuk mata pelajaran Fisika. Kekurangan soal juga terjadi  SMA Harapan yakni sebanyak satu soal. Untuk alternatifnya sekolah mengambil soal yang lebih dari kelas lain.

Sementara itu, UN untuk anak yang ditahan di penjara tetap dilaksanakan. Setidaknya menurut Plh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumut, Neurah Budiman, ada 4 anak SMA yang mengikuti UN di penjara.

Nuerah mengaku belum mendapat laporan adanya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjunggusta yang tidak bisa mengikuti UN. Akan tetapi, berdasarkan laporan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT), Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/LP) dan Cabang Rutan ada satu orang anak yang ujiannya ditunda. “Di LP Anak ada satu orang mengikuti ujian paket C. Ujianya ditunda Senin depan,” katanya. (mag-4/uma/rud/mag-17)

Jadi Motor Khas Sekelas Tunggangan Valentino Rossi

Menikmati Becak Birmingham Small Arms di Pematangsiantar

Motor gede (moge) umumnya dipakai untuk gaya hidup di perkotaan. Namun, di Pematang Siantar, Sumatera Utara, motor bersilinder 500 cc itu dipakai sebagai becak. Wah, yang menumpang pasti puas karena cepat sampai dan terkesan keren.

DHIMAS GINANJAR, Pematangsiantar

KERINGAT mulai menetes dari dahi Putera (31) saat membersihkan busi mogenya yang kotor di pangkalan becak Jalan Merdeka, Pematang Siantar, Minggu lalu (15/4). Baju biru dongker yang dia kenakan mulai basah oleh keringat. Siang itu cuaca di Kota Pematangsiantar lumayan panas.
“Maklum, yang saya bawa motor tua,” ujar Putera lantas menyebut motornya yang keluaran 1948.

Di pangkalan becak tersebut yang ada hanya motor gede keluaran Inggris berlabel Birmingham Small Arms (BSA) dengann
silinder 350 cc dan 500 cc. Jumlahnya puluhan motor.

Meski masih tampak macho, karat tidak bisa disembunyikan di sejumlah titik bodinya. Ada perbaikan seadanya dengan las atau dempul hijau dan abu-abu untuk menutupi kerusakan moge tua itu. Kelengkapan motor seperti speedometer, pengukur bensin, spion, dan stang kemudinya juga sudah banyak yang berubah. “Umumnya sudah tidak orisinal lagi,” imbuh Putera.

Tak berapa lama muncul motor BSA merah dan kuning yang masih kinclong. Menurut Putera, kedua motor temannya itu baru selesai dicat ulang. Meski begitu, yang paling penting adalah kondisi mesin yang harus selalu prima. “Motor ini bukan untuk koleksi, tapi untuk cari makan. Jadi, mesinnya harus selalu oke,” jelas ketua becak BSA Pematang Siantar itu.

Agar tetap tampil prima, para pembecak harus bisa merawat mogenya sendiri. Pasalnya, tidak ada bengkel khusus yang menangani motor kuno tersebut. Apalagi, suku cadangnya juga langka. Karena itu, mau tak mau, pengbecak harus bisa mengutak-atik mesin, memodifikasi, bahkan menganibal suku cadang kendaraan lain yang cocok untuk BSA.

Yang paling banyak menjadi sasaran ‘kanibalisme’ adalah mobil Daihatsu Hijet atau Daihatsu Zebra. Bagian yang diambil kebanyakan piston karena yang paling sering rusak memang piston. Kebetulan suku cadang kedua kendaraan itu cocok untuk moge BSA.

Saat ini di Siantar mulai bermunculan bengkel motor yang mampu menciptakan onderdil sendiri. Tapi, kebanyakan bahan dasarnya milik kendaraan lain. Misalnya, karburator Kawasaki Binter dipermak agar cocok untuk BSA. Begitu juga aksesori seperti pelat tulisan BSA, knalpot, hingga velg.
Jawa Pos (grup Sumut Pos) sempat merasakan naik becak BSA tersebut. Tapi, tunggangan motor milik Putera terasa kurang nyaman. Dasaran tempat duduknya tanpa busa sehingga terasa keras. Posisi rem kakinya juga berkebalikan dengan rem kaki motor Jepang yang biasanya di kanan.
“Yang tidak biasa pasti tertukar dengan kopling,” terang bapak dua anak itu.

Begitu mesin dinyalakan, bunyi khas moge langsung menggelegar. Berisik, tapi asyik. Sebelum melenggang, jangan lupa mengenakan aksesori seperti jaket kulit dan helm untuk keselamatan. Tampak Army look. Menunggangi motor itu tak kalah keren dibanding naik motor berselinder sama keluaran terbaru.

Putera lantas mengajak Jawa Pos berkeliling kota. Penumpang duduk di kursi sebelah kiri belakang. Enak rasanya. Suspensinya masih empuk. Maklum, Putera menyediakan tempat duduk khusus seharga Rp1,5 juta, lengkap dengan pir di bawahnya.

Bentuk tempat penumpang itu mirip dengan bajaj. Selain tempat duduk yang pendek, ciri khas lain ada pada dindingnya. Tidak melengkung, tapi dibuat dari tiga bagian plastik fiber tebal. Sebab, bila tanpa dinding itu, saat motor digeber kencang penumpang bisa masuk angin.

Sembari mengelilingi kota, dia bercerita tentang awal mula munculnya becak BSA yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan. Ketika para penjajah minggat dari bumi pertiwi, motor-motor tersebut menjadi tidak bertuan. Berbagai sumber menyebut bahwa motor-motor itu banyak ditinggal di Surabaya dan Jakarta.

Seperti diketahui, BSA diproduksi perusahaan yang memasok amunisi dan senjata perang pada 1861, yakni Gunsmiths Grup. Perusahaan itu menjadi produsen motor BSA setelah dibeli Daimler pada 1910. Pemerintah Inggris menyiapkan motor BSA untuk kepentingan angkatan darat dalam Perang Dunia I.

Pada 1960-an para pejuang dari Kota Siantar membawa motor gede itu untuk ‘transmigrasi’ dari Jawa ke Sumatera Utara. Tapi, motor-motor itu lalu ditelantarkan begitu saja. Lama tidak dimanfaatkan. Apalagi, banyak onderdil yang sulit dicari di toko-toko suku cadang. Namun, pelan tapi pasti, motor-motor mangkrak itu satu per satu bisa ‘dihidupkan’ kembali.

Setelah dikumpulkan, ternyata jumlahnya lebih dari seribu motor di Siantar. Tapi, kini tinggal sekitar 200 unit yang bisa dimanfaatkan untuk becak di sudut-sudut kota.

Memang, jalanan di kota pimpinan Wali Kota Hulman Sitorus itu memiliki konfigurasi naik-turun dan tikungan tajam. Itulah sebabnya, pada awal-awal pembangunan Kota Siantar pascakemerdekaan dibutuhkan kendaraan berkekuatan besar. Dan, motor BSA dianggap paling cocok untuk mengarungi jalanan Kota Siantar yang berliku-liku itu.

Putera menjelaskan betapa bandelnya motor BSA. Bila dibandingkan dengan Norton yang juga keluaran Inggris dan BMW dari Jerman, BSA tidak kalah. Gardan kedua motor tersebut termasuk gampang rusak. Sedangkan motor Ariel Motorcycle, sistem pemompaan olinya mudah rusak. “Itu kalau di sini lho ya,” jelasnya.

Hingga kini motor BSA masih bisa diandalkan untuk mencari penghidupan bagi para pengbecak. Setiap hari seorang pembecak mampu mendapatkan penghasilan sekitar Rp300 ribu atau sedikitnya 10 penumpang. Pasalnya, tarif becak spesial itu minimal Rp30 ribu sekali jalan. Tarifnya juga bergantung pada jarak yang ditempuh.

“Lumayanlah bisa untuk menghidupi keluarga meski sederhana,” ujar Putera.

Kendati masih dibutuhkan masyarakat, keberadaan becak BSA makin terdesak. Bukan karena munculnya kendaraan becak lain yang menggunakan motor baru, tetapi godaan uang dari para kolektor. Sebab, ternyata banyak yang suka akan tongkrongan motor BSA. Bahkan, mereka bersedia membelinya dengan harga yang menggiurkan.

Kalau sudah begitu, Putera dan kawan-kawan hanya bisa melongo. Sebab, mereka tidak bisa melarang pemilik BSA menjualnya ke kolektor dan membawanya keluar Kota Siantar.

“Sekarang sudah berkurang banyak. Tinggal sekitar 200 motor yang beroperasi di Siantar,” paparnya.

Iming-iming harga tinggi sempat menggoda Abdi Pramono (39). Saat istrinya sakit dan harus opname di rumah sakit, motornya hampir dijual. Apalagi si calon pembeli memberi harga sampai Rp30 juta dengan kondisi seadanya. “Tapi, transaksi batal karena makelar minta imbalan yang tinggi,” ceritanya.
Padahal, bila Abdi bersedia menjual dengan harga Rp30 juta, untungnya berlipat-lipat. Sebab, dia membeli motor tersebut sepuluh tahun lalu hanya Rp4 juta. Selain itu, dia tidak ingin becak BSA yang khas Siantar hilang ditelan masa.

“Nanti tidak ada lagi cerita Indonesia punya becak 500 cc yang bisa digeber setara motor tunggangan Valentino Rossi di Moto GP,” ujar Abdi. (*)

Ilham Dituntut 14 Tahun Penjara, Denda Rp6 Miliar

Kasus Penggelapan Dana Pemkab Batubara

JAKARTA- Terdakwa kasus perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dana kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara senilai Rp80 miliar, Ilham Martua Harahap Direktur PT Pacifik Fortune Management (PFM) dituntut hukuman penjara 14 tahun dan denda hingga Rp6 miliar, subsider enam bulan kurungan.

Selain itu ia juga diharuskan membayar biaya pengganti senilai Rp14 miliar lebih. Dan jika tidak mampu membayarkannya selama satu bulan setelah putusan hukum berkekuatan hukum tetap, maka diminta dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun.

Demikian tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung, Daster dan Rizal di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/4) malam.

“Hal yang memberatkan, terdakwa mempengaruhi Fadil dan Yos Rouke untuk menempatkan dana Pemkab Batubara di deposito.

Dimana dana ini dipergunakan oleh PT Nobel Mandiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terdakwa menurut JPU, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto UU nomor 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi (tipikor). Selain itu, ia juga terbukti melanggar undang-undang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010. Hal yang meringankan, dana tersebut tidak dikendalikan oleh terdakwa.

Sebelumnya dalam uraian tuntutannya, JPU menerangkan, kasus ini bermula saat Ilham Martua Harahap bertemu dengan temannya semasa kuliah, Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara, Fadil Kurniawan. Fadil sendiri sebelumnya telah divonis delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 5 bulan penjara.

Dalam pertemuan tersebut, Ilham menawarkan pada Fadil untuk menanamkan dana Pemkab Batubara dalam bentuk investasi di PT Pacific Fortune Management dan perusahaan sekuritas Nobel Mandiri.

Fadil kemudian menyampaikan tawaran ini kepada atasannya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara, Yos Rouke. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya telah menjatuhi Yos dengan pidana penjara lima tahun dan denda senilai Rp500 juta, subsider empat bulan penjara. Pada awalnya Yos menolak, dengan alasan dana kas Pemkab tidak boleh ditempatkan dalam bentuk investasi. Namun dapat ditempatkan dalam bentuk deposito.

Dana Pemkab yang ada di BPD Sumut ditransfer sebanyak enam kali hingga berjumlah 80 miliar ke Bank Mega. Disebutkan penempatan ini dalam bentuk deposito berjangka. Dimana menurut Jaksa kemudian, terdakwa Rahman Hakim yang merupakan atasan Ilham, seolah-olah setiap bulan mengirim uang bunga deposito ke rekening dana Pemkab Batubara.

Namun akhirnya dana Pemkab senilai Rp80 miliar tersebut, ditransfer ulang ke rekening BCA dan CIMB Niaga. Dari dua bank inilah, PT Pacific Fortune Management dan perusahaan sekuritas Nobel Mandiri mendapat dana investasi.(gir)