MEDAN-Situs porno sulit diblokir hingga 100 persen selama umat belum benar-benar menerapkan ajaran agama dengan benar. Karena hanya dengan iman dan akidah lah situs porno itu dapat diblokir seluruhnya.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring saat menyampaikan kuliah umum di hadapan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dengan tema Undang-Undang ITE dan Pemberantasan Pornografi, di Aula kampus UMSU, Selasa (27/3).
“Artinya selama akidah kita masih jauh dari norma-norma agama akan sangat mudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang tidak baik termasuk untuk membuka situs porno,” ungkapnya.

Tifatul juga mengatakan, dewasa ini perkembangan teknologi informasi sudah semakin cepat, yang menjadikan dunia seolah menjadi kecil hanya dalam satu ruangan saja. Namun, pesatnya perkembangan ini menurutnya, juga harus diimbangi dengan proteksi yang baik pula.

“Proteksi tersebut salah satunya adalah dalam bentuk pengawasan yang intensif dari orangtua. Jangan biarkan anak-anak bermain sendiri di dunia internet, karena kemungkinan untuk membuka situs-situs porno akan sangat terbuka,”ucapnya.

Dalam kesempatan itu ia juga mengungkapkan, jika pada tahun 2009, pernah dilakukan riset oleh salah satu lembaga terhadap 3.500 siswa SMA dan SMP di dua belas kota besar di Indonesia termasuk Medan.

Dari hasil riset tersebut diketahui bahwa sebanyak 92,1 persen siswa SMP dan SMA yang menjadi responder pernah melakukan kissing. Dari 92,1 persen tersebut pernah melakukan zinah dan 22,3 persen pernah melakukan abortus.

“Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian semua pohak karena sudah sangat membuat miris hati kita. Ini juga menjadi tanggungjawab kita bersama bagimana kedepan hal ini dapat kita tekan,” katanya.

Dalam hal itu, Tifatul juga mengajak seluruh civitas akademika UMSU untuk tetap menjadi yang terdepan dalam upaya memberantas segala yang berbau porno baik porno aksi maupun porno grafi.

“Karena selaku kaum intelektual, sudah menjadi kewajiban untuk menjaga moral anak bangsa. Umat Islam juga harus bermutu dan untuk itu  harus memahami Al-Quran dan hadist dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Rektor UMSU, Agussani MAP mengatakan, pihaknya bersyukur Tifatul berkenan hadir ke UMSU menyampaikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang mengenai persoalan bangsa ini melalui kuliah umum yang disampaikannya.

“Apa yang disampaikan Tifatul tentunya dapat menjadi masukan bagi mahasiswa. Kami juga sangat berharap kedepannya Tifatul bersedia menjadi dosen tamu UMSU, karena kami tahu Tifatul juga adalah seorang akademisi,” katanya. (uma)

Pedagang Pasar Penampungan Serbu Kantor Wali Kota

MEDAN-Puluhan pedagang formal Pasar Penampungan di Jalan Sutomo Baru, Jalan Seram, Jalan Sei Kera, Jalan RRI, dan Jalan Veteran melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemko Medan, Selasa (27/3) sekitar pukul 10.00 WIB.

Para pedagang sayur-mayur yang didominasi ibu-ibu tersebut berteriak di depan halaman Pemko Medan, meminta Wali Kota Medan memerhatikan nasib mereka yang terus mengalami penurunan pendapatan, karena keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sutomo.
Dengan membawa spanduk bertuliskan PD Pasar.

Tidak Sportif’ dan Kami adalah Korban Taat Peraturan PD Pasar, pedagang menuding PKL di Jalan Sutomo bermain dengan preman dan PD Pasar melakukan pembiaran berjualan di luar dari Pasar Penampungan yang dikelola PD Pasar.

“Kami ini patuh pada peraturan. Disuruh jualan di daerah ini kami patuh, dijanjikan perbaikan kami juga mau bersabar. Tetapi sampai sekarang kondisi kami semakin memprihatinkan,” ujar seorang ibu yang meminta namanya tidak ditulis.

Dijelaskan ibu yang sudah 10 tahun berjualan di Pasar Penampungan, sebelum berjualan di Jalan Sutomo, tepatnya di badan jalan, dia bersama pedagang lainnya sempat pindah ke dalam atas intruksi Pemko Medan.

“Sekarang semakin banyak PKL yang berjualan di badan jalan di luar kawasan pasar resmi. Mereka (PD Pasar) tidak berani menegur para PKL karena terkesan dilindungi oleh preman. Kalau begitu kami meminta untuk pindah berjualan ke badan jalan juga sampai saat ini kondisi insfratruktur jalan saja tidak mendukung. Akibat dari jalan yang rusak, pembeli saja tidak mau masuk ke dalam. Apalagi becak untuk mengangkut barang mereka takut terjebak lumpur yang sudah seperti lumpur Lapindo,” jelasnya.

Menurutnya, pihak PD Pasar harus bersikap adil terhadap pedagang yang sama-sama mencari nafkah dengan berjualan sayur-sayuran. Sementara pedagang sudah pernah menyurati PD Pasar untuk menertibkan PKL di badan jalan untuk ditertibkan. Namun, sampai saat ini tidak ditanggapi.
“Hal ini lah yang membuat kami mendatangi kantor Wali Kota Medan meminta kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap menurunkan Satpol PP menertibkan seluruh pedagang untuk berjualan ke dalam Pasar Penampungan. Seharusnya, pemerintah harus bersikap adil kepada masyarakat kecil untuk menentukan pedagang berjualan di dalam apa di luar dari Pasar penampungan,” jelasnya.

Dikatakannya, lokasi di dalam Pasar Penampungan sangat luas dan masih banyak lokasi untuk dijadikan lapak berjualan.
“Jadi, kenapa PKL itu tidak mau berjualan ke dalam. Bila tidak ada hasilnya bagi pedagang, kami pedagang sudah berencana akan berjualan juga di badan jalan sebagai bentuk protes yang tidak dipedulikan,” pintanya.

Direktur Utama PD Pasar, Benny Harianto Sihotang yang menerima perwakilan pedagang di ruangan Humas Pemko Medan menjelaskan, secara hukum PD Pasar tidak punya kewenangan mengatur keberadaan PKL karena berada di luar pasar tradisional yang dikelola PD Pasar. Namun berdasarkan etis dan moral, Benny mengaku keberadaan PKL itu juga karena efek keberadaan pasar tradisional.

“Karena itu, kita meminta pihak pedagang agar bersabar dalam mengatasi persoalan ini. Sebab kita perlu melakukan koordinasi bersama dinas terkait dalam mengatasi para PKL itu, terutama koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, kepolisian, kelurahan dan kecamatan setempat,” jelasnya.
Ketika para pedagang terus menagih realisasi waktu, Benny menyebutkan paling lambat hari Jumat (30/3), PD Pasar bersama dinas terkait akan melakukan penertiban kepada para PKL untuk masuk ke dalam Pasar Penampungan. Sedangkan kondisi jalan yang rusak berat, Benny mengatakan itu bukan wewenang PD Pasar. Tetapi pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk mengatasi hal itu. Ia lalu segera menghubungi pejabat SKPD Bina Marga guna mengetahui realisasi perbaikan Jalan di Pasar Penampungan.

“Dari informasi yang saya peroleh secara bersama-sama dari Dinas Bina Marga kalau perbaikan jalan akan dimulai paling lambat selama dua minggu sejak hasil tender sudah dumumkan pada tanggal 28 Maret ini. Sebab hal itu harus melalui tender dahulu, lalu setelah itu bisa direalisasikan perbaikan jalan di kawasan pasar penampungan yang ada,” tegas Benny.

Ketika disinggung para PKL yang nantinya ditertibkan akan kembali lagi, Novi Zulkarnain selaku Humas PD Pasar menambahkan kalau pihaknya akan membuat perjanjian dengan petua adat PKL di Jalan Sutomo bersama PKL Pasar Penampungan disaksikan PD Pasar.

“Dalam perjanjian itu, akan dibuat larangan bagi PKL berjualan di badan jalan sesuai dengan Perwal yang mengatur. Jika mereka tetap berjualan, kita akan melaporkannya kepada pihak kepolisian karena sudah melanggar perjanjian yang sudah dibuat,” bebernya.

Pedagang Pajak Dame Mau Ngadu ke Polisi

Sementara pedagang pakaian di Pajak Dame mengancam akan mengadukan pemilik Toko Tayan Jaya, Mardiana Sianipar  ke Mapolresta Medan, karena menutup akses jalan.

“Hampir seminggu kami menunggu agar pemilik Toko Tayan Jaya Mardiana Sianipar membuka pagar yang telah menuntupi akses jalan ke toko-toko milik pedagang yang berada di belakang tokonya. Namun apabila upaya secara kekeluargaan tidak dipedulikannya kami akan mengadukannya ke kantor polisi,”terang seorang pedagang kain, Agustina Hutabarat ketika ditemui sejumlah wartawan di Pajak Dame.
Wanita berusia 51 tahun itu mengaku belasan pedagang kain yang berada persis di belakang Toko Tayan Jaya sangat menyesalkan tindakan penutupan akses jalan. Sebab menurut pengakuan dari pemiliknya kalau toko miliknya itu statusnya masih dikontrak  dan bukan milik Mardian.
“Kami merasa tidak senang dan rencananya seluruh pedagang yang telah dirugikan akan membuat laporan pengaduan ke Mapolresta Medan,”ancam Agustina.

Diceritakannya, pemagaran itu membuat para pedagang yang berada di bagian belakang Toko Tayan Jaya menjadi tertutup. Otomatis dagangan yang mereka jajakan tidak laku. Ditambahkan Agustina,kalau lahan yang berada persis dibelakang Toko Tayan lebarnya hanyalah 1 meter. Namun Mardiana sudah mengklaim lahan belakang tokonya itu selebar sekitar 2 meter. (gus/adl)

MEDAN-510 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) mengikuti seleksi beasiswa unggulan tahun 2012. Seleksi itu bertujuan untuk menjaring siswa yang miskin namun berprestasi untuk bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi.

Seleksi beasiswa unggulan ini dilaksanakan melalui kerjasama Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia dengan beberapa Perguruan Tinggi (PT) berkualitas di Indonesia, seperti Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM) Intititut Teknologi Bogor (ITB) serta Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdiksu),Syaiful Syafri dalam pembukaan seleksi mengatakan, kegiatan itu dilakukan guna menyaring siswa-siswa ber prestasi di Sumut untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
“Dengan seleksi ini, kita tidak lagi mendengar adanya siswa berprestasi namun miskin yang tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan,” sebutnya di Aula Disdiksu, Senin (26/3).

Syaiful juga mengakui, jika saat ini Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu) berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut melalui program beasiswa bagi siswa-siswa di Sumut yang memiliki prestasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.
“Apalagi, saat ini dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) memang diprioritaskan untuk membantu siswa-siswa yang berprestasi namun miskin, sehingga tidak ada alasan lagi 2013 masih ada siswa Sumut yang tidak sekolah, “ucapnya.

Dalam rangka mendukung program itu, Pemprovsu melalui Disdiksu tengah men jalin kerjasama dengan beberapa founding atau perguruan tinggi baik di Sumut maupun di luar Sumut dalam memberikan beasiswa kepada siswa asal Sumut yang berprestasi.
Saat ini bilang Syaiful, Pemprovsu melalui Disdiksu tengah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumut maupun di luar Sumut dalam memberikan beasiswa bagi siswa yang ingin ke perguruan tinggi.

Untuk seleksi, Syafri berharap siswa Sumut harus mampu lulus dengan nilai terbaik, agar bisa tembus ke perguruan tinggi dengan kualitas terbaik. Hasil itu bisa diimplementasikan bagi peningkatan kualitas pendidikan Sumut. “Ya, saya yakin siswa Sumut memiliki prestasi yang luar biasa dan bisa masuk ke perguruan tinggi favorit di Indonesia, “ harapnya.

Sementara Wakil Yayasan STEKPI, Lomi menuturkan kalau seleksi ini bertujuan menyaring siswa-siswa berprestasi di Sumut untuk bisa melanjutkan hingga perguruan tinggi. “Untuk seleksi ini, kami mengirim ke seluruh Dinas Pendidikan di seluruh Provinsi di Indonesia. Sumut sangat merespon. Antusiasme pelajar di Sumut luar biasa untuk mengikuti seleksi ini,” bilangnya. (uma)

MEDAN-Prof Dr Asih Menanti MS SPsi, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan-FIP Universitas Negeri Medan, dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Psikologi Pendidikan.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127263/A4.3/KP/2011, tentang pengangkatan dalam jabatan akademik sebagai profesor/guru besar dalam bidang psikologi pendidikan.

“Dengan dikukuhkannya Dr Asih sebagai guru besar, kini Universitas Negeri Medan (UNIMED) memiliki 47 guru besar,”terang Tappil Rambe SPd, MSi, Selasa (27/3).

Untuk judul disertasinya bilang Tappil, Prof Dr Asih Menanti MS SPsi mengambil judul,  “Kontribusi Peresepsi Remaja Mengenai Teknik Pendisiplinan yang Dilakukan oleh Orangtua dan Pemahaman Diri Interdependen Remaja Terhadap Penalaran Moral Remaja” (Studi Pada Remaja Siswa SMA Suku Bangsa Melayu di Lingkungan Budaya Dominan di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara).

Masih menurut Tappil, Dr Asih juga aktif dalam menulis berbagai buku tentang psikologi diantaranya Psikologi Kognitif,  Penalaran Moral Suku Bangsa Melayu dan lainnya.

Disamping itu, Tappil Rambe SPd MSi (Kepala Humas Unimed) menyampaikan bahwa Program Pasca Sarjana pada Prodi Manajemen pendidikan Universitas Negeri Medan (Unimed), kembali menggelar ujian terbuka promosi Doktor atas nama Yasaratodo Wau dengan judul, Pengaruh kepemimpian partisipatif, kemampuan pribadi, iklim kerja, dan motivasi berprestasi terhadap komitmen afektif, (studi empiris pada sekolah menengah pertama di Pulau Nias).(uma)

Puluhan massa dari Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung (UDA) Medan, memblokir satu Station Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) No. 14201192 di Jalan Gajah Mada, Medan.  Pemblokiran SPBU di Jalan Gajah Mada itu diiringi dengan pembakaran ban bekas di depan SPBU dan menutup ruas jalan SPBU.

Sayangnya, sebelum massa sampai ke SPBU di Jalan Gajah Mada, kumpulan massa sempat memukuli seorang tukang tambal ban. Hal itu dilakukan dikarenakan tukang tambal ban tak memberikan ban bekasnya. Akibatnya, tukang tambal ban di Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Indomaret, mengalami luka pada bibirnya dan memar di bagian pipinya.

Melihat kejadian itu, Indomaret yang ada di Jalan Gajah Mada langsung menutup gerainya lantaran massa sudah mulai anarkis. Bahkan, pembeli terpaksa diusir dari dalam Indomaret. “Kami tidak kenal dengan massa yang memukuli tukang tambal ban itu, itu bukan bagian dari kami,” tegas koordinator lapangan aksi unjuk rasa Fakultas Hukum UDA, Armada Sihite.

Sihite menyebutkan, sebelumnya aksi unjuk rasa yang digelar oleh kelompoknya digelar di persimpangan Jalan Kajaksaan, Bundaran Majestyk, persimpangan Jalan Gajah Mada-Iskandar Muda dan terakhir memblokir SPBU serta menutup jalannya.

“Bila sampai besok Pemprovsu tidak menyatakan tegas menerima atau menolak BBM, maka kami akan kembali aksi unjuk rasa dengan cara anarkisme,” ancamnya.(*)

Sementara itu, beberapa toko dan hotel di seputaran aksi massa ditemukan dalam keadaan tak beroperasi. Contohnya  di Jalan Palakarangkaya, Cirebon, Bandung, serta Jalan Pegadaian (pajak Ikan Lama). “Takut aja kami Bang, mana tahu tiba-tiba aksi anarkis seperti tahun-tahun sebelumnya yang melakukan penjarahan. Bagusnya kami kan menghindar dari pada jadi korban,” cetus Ika, penjaga toko Sumatera yang berbenah untuk pulang.

Merdeka Walk dan Hotel Santika Dyandra juga menutup usahanya selama aksi berlangsung. Hanya Plaza Paladium yang bersebelahan dengan kantor Wali Kota Medan tetap membuka usahanya. “ Kurasa besok (hari ini, Red) kami sudah buka seperti biasa,” jelas petugas Satpam hotel Santika Dyandra.
Tak hanya itu, sejumlah ruas jalan lancar dan sepi kenderaan bermotor seperti ruas jalan lintas Medan-Belawan, Jalan Yos Sudarso, Jalan Gatot Suboroto, Jalan Raden Saleh, Jalan Imam Bonjol, Jalan Adam Malik, dan Jalan Sudirman. (*)

Selain toko dan hotel, ternyata 60 persen angkotan kota (angkot) juga tidak beroperasi. Akibatnya, anak sekolah dan warga kota menjadi terlambat beraktivitas.

Ilham, seorang siswa di SMA Negeri 2 Medan mengaku akhirnya kembali pulang ke rumah, setelah hampir setengah jam menunggu di depan gang rumahnya, tak juga ada angkutan kota yang muncul. “Saya sudah menunggu hingga setengah jam lebih, tapi tak ada satupun angkot yang lewat, katanya angkot semua ikut demo. Jadi, ya sudahlah tidak bisa ke sekolahlah hari ini jadinya,” kata warga yang berdomisili di Simpang Limun ini.

Lumpuhnya angkutan kota di Medan diakui oleh Ketua Kesper Kota Medan, Israel Situmeang. “Hari ini memang ada 60 persen angkutan kota dari 17 merek angkot yang mogok, dan hanya 40 persen yang tidak,” kata Israel.

Disebutkannya, pihaknya terus berupaya mengajak sopir-sopir untuk berunjuk rasa. Sopir yang melintas di beberapa kawasan seperti di Simpang Limun, Pulo Brayan, Simpang Pos, Titi Kuning, dan Kampung Lalang dihentikan untuk bersama-sama turun ke jalan. Namun, dari 40 persen angkot di Medan yang masih beroperasi itu karena sopirnya khawatir disebabkan adanya intimidasi dari pihak kepolisian.

“Polisi melarang kita untuk mengajak sopir angkot ikut berdemo. Akibatnya tadi sempat ada tujuh anggota kita yang ditahan di Polsek Patumbak, ketika sedang berupaya untuk mengajak sopir aksi unjukrasa. Namun, sekarang sudah dibebaskan karena alasan polisi menahan tidak kuat,” terang Israel.
Ketua Organda Sumut, Haposan Siallagan, mengatakan pihaknya tidak ada memerintahkan sopir untuk melakukan aksi unjukrasa. “Kami belum ada menginstruksikan sopir untuk unjuk rasa. Kami masih menunggu arahan dari Organda pusat, kemungkinan aksi akan kami lakukan tanggal 29 mendatang,” jelas Haposan. (ril/adl/gus/omi/ram)