Home Blog Page 13755

Bandara Dikepung, Penerbangan Kacau

MEDAN-Massa yang demo menolak kenaikan BBM mengepung Bandar Udara (Bandara) Polonia Medan  sejak pukul 13.55 WIB hingga pukul 16.44 WIB. Akibatnya, sejumlah jadwal penerbangan menjadi kacau.

Kurang lebih tiga jam, akses pintu keluar Bandara Polonia ditutup pendemo. Tak hanya itu, pendemo juga menutup akses keluar masuk Depot Pertamina pengisian avtur yang ada di Bandara Polonia, tepatnya di belakang kargo.

Amatan Sumut Pos, puncak ditundanya sejumlah penerbangan di Bandara Polonia dimulai pukul 15.30 WIB; saat massa memblokir pintu akses keluar masuk Depot Pertamina pengisian Avtur. Akibatnya, truk yang seharusnya bisa mendistribusikan dan mengisi avtur ke pesawat, terblokir.

Tidak hanya sampai di situ, lokasi akses keluar masuk truk pengisian avtur tersebut berdekatan dengan akses pintu pengalihan masuk bandara yang dibuka, tepatnya di Jalan Mustang. Akses pintu masuk itu karena akses utama diblokir massa.

Namun, merengseknya massa di akses masuk alternatif yang dibuka tersebut, membuat jalur pengalihan masuk calon penumpang jadi tersumbat. Hal inilah yang membuat  pihak AP II Bandara Polonia bersama maskapai sepakat menunda penerbangan. Beberapa maskapai tertunda di antaranya Lion Air, Sriwijaya Air, dan Garuda Indonesia (lihat grafis). Akhirnya, penerbangan dibuka kembali pukul 17.30 WIB.

Kemudian, pada saat akses alternatif di Jalan Mustang yang dibuka itu dikepung massa, pihak AP II Polonia langsung membuka akses alternatif lagi. Yakni, melalui komplek perumahan Angkasa Puri yang menuju Jalan Polonia Medan. Akses ini langsung menuju pintu pagar landasan Bandara Polonia. Para penumpang yang masuk melalui akses ini dijemput dengan bus oleh pihak AP II Polonia menuju ke terminal keberangkatan.

Ratusan Penumpang Tertahan di Bandara

Sejak awal massa melakukan orasi demo di Bandara Polonia sekira pukul 13.55 WIB, calon penumpang yang akan berangkat maupun yang baru tiba di Bandara Polonia terlihat panik. Bagi calon penumpang yang akan terpaksa berjalan kaki sejauh 1 kilometer karena massa menutup gerbang utama Bandara Polonia.

Calon penumpang terpaksa bersusah payah membawa kopernya berjalan kaki menuju akses alternatif kedua yang di Jalan Mustang. “Bikin repot saja pendemo ini. Kayak tak ada tempat lain aja buat demo,” kata Siburian, wanita paruh baya warga Jalan Jamin Ginting yang akan berangkat ke Jakarta.
Sementara itu, para penumpang yang baru tiba di Bandara Polonia tak kalah pusing dengan ditutupnya akses keluar masuk bandara. Ada ratusan penumpang yang tertahan di depan terminal bandara karena tak ada kendaraan yang mengangkut mereka. Ini karena taksi yang biasa ngetem tak bisa mengangkut penumpang. Mereka pun akhirnya bersusah payah sambil menyeret koper untuk berjalan kaki mencapai Jalan Mongonsidi Medan. “Saya heran kenapa bisa terjadi. Terpaksa harus berjalan kaki lah sampai simpang jalan sana,” kata Teddy, yang baru tiba dari Batam ini.

Aksi massa itu tak hanya merepotkan penumpang maupun maskapai penerbangan, tapi juga para pemilik toko di Bandara Polonia. Pasalnya, sekira pukul 15.00 WIB, seluruh pedagang di Terminal Keberangkatan Domestik maupun Keberangkatan Internasional menutup toko mereka.

Ironisnya, pemilik toko yang menutup dagangan mereka sempat membuat panik calon penumpang yang sedang duduk menunggu keberangkatan pesawat mereka di teras terminal. “Ayo cepat tutup toko kalian! Pendemo mau menjarah dan masuk,” teriak seorang wanita pemilik salah satu toko di situ sambil bergegas menutup tokonya.

Spontan para calon penumpang yang sedang asyik duduk menunggu, langsung berlarian dan berhamburan masuk ke dalam terminal karena takut jadi sasaran pendemo. “Ayo lari. Ayo kita cepat masuk,” ajak calon penumpang kepada rekan, keluarga atau sahabat mereka yang sama-sama sedang duduk menunggu.

GM Angkasa Pura II Bandara Polonia Kolonel PNB Bram Bharoto Tjiptadi tak membantah kalau ada pembatalan penerbangan. “Hanya penundaan dan Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan sudah berkoordinasi dengan masing-masing maskapai penerbangan terkait hal ini,” jelasnya.

Alasan penundaan, menurut Bram, karena ada masalah pada pengisian bahan bakar. “Tadi mobil pengangkut bahan bakar tak berjalan karena dihadang para pendemo. Sekarang sudah bisa berjalan normal dan terpaksa memakan waktu lagi sehingga terjadi penundaan,” jelasnya.

Staff Duty Manager OIC Bandara Polonia Medan, Andi Mulyono mengaku, penerbangan terpaksa ditunda selama dua jam. “Penerbangan ditunda selama dua jam karena pesawat tak bisa berjalan sebab BBM jenis avtur tak bisa disalurkan karena pendemo juga menutup akses masuk truk pengangkut yang berada di dekat Kargo. Kalau  penumpang bisa keluar masuk ke dalam Bandara Polonia Medan,” ujarnya.

Sementara itu, pendemo tak bisa masuk ke dalam Kargo Bandara Polonia Medan karena dikawal oleh petugas TNI AU tepatnya dari Paskhas TNI AU dan Pasukan Pertahanan TNI AU (Paslan). Tak hanya itu, petugas TNI AU juga dibantu oleh security Bandara Polonia Medan. Petugas tetap melakukan pengawasan walau pun para pendemo membubarkan diri di pintu keluar masuk akses kedua yakni Kargo Bandara Polonia Medan. “Kami tetap siaga sesuai dengan perintah Panglima TNI AU, walaupun para pendemo sudah membubarkan diri,” kata Kapten Suharto.

Pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di Bandara Polonia Medan, suasana di Bandara Polonia kembali normal dan semua pintu keluar masuk bandara sudah beroperasi kembali, Senin (26/3) malam 20.00 Wib. Semua kendaraan sudah bisa masuk dan keluar dari Bandara Polonia. “Tadi memang sempat terjadi gangguan aktivitas ke dalam maupun keluar bandara. Kini sudah kembali normal dan penerbangan sudah beroperasi kembali,” kata Staff Duty Manager OIC Bandara Polonia Medan, Jamal.

Walaupun aktivitas sudah kembali normal berjalan, petugas dari TNI dan Polri masih melakukan pengamanan di Bandara Polonia. “Personel masih tetap bertahan di Bandara Polonia sesuai instruksi dari Kapolda Sumut. Kita tetap bertahan karena menjaga hal-hal yang tak diinginkan,” kata Kasat Pamobvit Polresta Medan, Kompol Calvin Simanjuntak.

Hingga berita ini diberitakan/diturunkan, petugas TNI dan Polri masih berjaga-jaga di dalam Bandara Polonia. Tak hanya itu, mobil water canon juga masih berada di Bandara Polonia. Tenda-tenda milik petugas Polri masih berdiri di dalam Bandara Polonia Medan. Arus keluar dan masuk ke dalam Bandara Polonia Medan pun berjalan normal. (jon/ila/gus/mag-18)

Kapoldasu Mengeluh, Kapolresta Berdarah

Aksi unjuk rasa kemarin memunculkan kisah berbeda bagi dua sosok petinggi kepolisian. Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengeluh karena ada aksi bentrok, sedangkan Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang mengalami pendarahan akibat lemparan batu yang mengenai tangannya.

“Silahkan unjuk rasa, tapi tolong, mari kita jaga kota kita ini. Sekarang teman-teman lihat, apa hasilnya? Akhirnya kan begini,” keluh Wisjnu, kemarin..
Ketika ditanya latar belakang yang menyebabkan bentrok, Wisjnu tidak memberikan jawaban pasti. “Saya tidak tahu. Sudah kita jelaskan, sabar.

Bapak-bapak (wartawan) juga tahu, anak buah saya sudah saya bilang mundur, sabar. Anak buah saya, tidak melakukan apa-apa. Terus mereka (demonstran) merusakkan pagar. Loh ini, ini gak bisa dibiarkan,” bebernya.

Apalagi, sambung Wisjnu ketika ada permintaan untuk menghentikan penerbangan. Hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, pasalnya berkaitan dengan kepentingan orang banyak. “Masak permintaan yang tidak rasional kita izinkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Wisjnu juga mengatakan, aksi anarkis tersebut akan ditelusuri dan diselidiki. Dia mengaku, pihaknya telah mengantongi rekaman peristiwa tersebut. Untuk masalah itu, Wisjnu juga meminta tolong kepada para wartawan, jika memiliki data hasil liputan seperti foto dan rekaman untuk bisa diserahkan kepada pihaknya. “Tolong ya teman-teman. Nanti itu, yang jelas dari mulai mereka datang sampai anarkis saya ada rekamannya. Saya mohon teman-teman juga, tolonglah itu yang punya foto itu disampaikan. Masukkan juga di tv itu, dari mulai melempar. Biar berimbang ini semua,” paparnya.

Sementara itu, pada aksi kemarin, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang juga menjadi korban. Tokoh ini memang langsung turun ke lokasi sekaligus memberikan instruksi kepada personel untuk meredam kemarahan masa. Monang yang mengendalikan personel, dikejutkan dengan lemparan batu ke arahnya. Awalnya, lemparan batu yang secara terus menerus dihujankan dapat dielakkannya.

Namun, Monang yang tidak memakai tameng dan pakaian pelindung terkena lemparan batu di bagian tangannya. Akibatnya, jari kelingking dan jari manis tangan kanan Monang mengalami luka pendarahan. Dengan sigap, Monang langsung membungkusnya dengan sarung tangan putih miliknya.
Ketika ditanya Sumut Pos, Monang sempat membantah kalau dia jadi korban. “Tidak ada. Mau tahu aja,” ucapnya sambil senyum.

Namun, ketika disinggung luka ditangannya sebagai bentuk apresiasi dalam memberikan pelayanan terhadap aksi unjuk rasa. Monang mengakuinya. “Ya, tangan aku luka akibat terkena lemparan batu. Tapi luka kecil ini,” jelasnya. (ari/adl)

Soal BBM, Koalisi Mulai Mengambang

Satu per satu partai koalisi memilih sikap mengambang atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Melalui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, partai berlambang beringin, sebutan Golkar, menyatakan bahwa bukan domain parlemen bersikap menolak atau menerima kenaikan harga BBM.

“Naik atau tidaknya (harga) BBM itu domain pemerintah, bukan domain parlemen,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal, saat ditanya soal sikap Partai Golkar atas kenaikan harga BBM di gedung DPR, kemarin.

Menurut Ical, DPR hanya berwenang membahas APBN atau APBNP yang diajukan pemerintah. Parlemen nanti yang menetapkan besaran APBN atau APBNP itu. “(Untuk kenaikan BBM) itu ditetapkan saja subsidinya berapa. Terserah pemerintah nanti mau pakai apa subsidi itu,” terang Ical.

Ical menegaskan sudah menginstruksi anggota Fraksi Partai Golkar untuk mengusulkan subsidi energi dalam pembahasan APBNP. Subsidi energi itu, papar dia, bertujuan menggantikan subsidi listrik dan BBM. Dalam rencana Ical, subsidi energi tersebut dibiayai untuk pengembangan minyak nabati. “Kami mau menggunakan biodiesel atau bioetanol. Subsidinya bisa dipakai untuk itu,” tutur dia.

Dengan pengembangan minyak nabati, lanjut Ical, pemerintah tidak perlu terpengaruh harga minyak bumi. Ical menyatakan, subsidi energi juga bisa dilakukan untuk penggantian alat yang mendukung pengembangan minyak nabati. “PLTD, misalnya. Itu kan menggunakan diesel. Untuk mengganti itu, kita memberikan kepada pemerintah subsidi energi yang longgar,” jelasnya.

Ical menambahkan, subsidi energi tersebut tidak berkaitan dengan BBM. Pemerintah dalam hal ini bisa mempertimbangkan semua opsi yang ditawarkan. Yang utama, subsidi itu nanti tidak boleh melebihi yang ditetapkan DPR. “Pemerintah mau pakai apa juga boleh. Mau naik juga boleh, mau turun juga boleh,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya saat ini tidak memihak kubu mana pun. Golkar tidak mau menyurati presiden seperti yang dilakukan PKS. Golkar juga tidak begitu saja mengikuti sikap Partai Demokrat yang sepakat begitu saja dengan pemerintah. “Golkar tidak harus mengikuti cara PKS. Tapi, kami juga tidak harus mengikuti Demokrat,” ujar Priyo di tempat terpisah.

Menurut Priyo, Partai Golkar baru akan memberikan keputusan pada saat akhir. Partai Golkar akan memastikan terlebih dahulu apa langkah pemerintah jika akan menaikkan harga BBM. “Kami ingin cek apakah ada kepastian dari pemerintah untuk menyiapkan semuanya guna menanggulangi kenaikan harga BBM itu. Lalu, apa yang akan diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi,” ujar dia.

Menurut Priyo, Golkar belum memutuskan secara gamblang tindak lanjut atas kenaikan harga BBM. Partai berlogo Beringin itu ingin memastikan apakah pengalihan dana subsidi BBM digunakan tepat sasaran. Misalnya, untuk transportasi, seperti angkutan umum atau infrastruktur jalan. “Kalau belum ada kepastian itu, kami sarankan berpikir ulang untuk menaikkan harga BBM. Bisa saja Golkar punya sikap lain,” tambah dia.

Sampai kemarin, hanya tiga fraksi di DPR yang tegas menolak kenaikan harga BBM. Yakni, Fraksi PDIP (94 kursi), Fraksi Partai Gerindra (26 kursi), dan Fraksi Partai Hanura (17 kursi). Akumulasi suara tiga fraksi itu baru 137.

Selain Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS (57 kursi) tidak secara tegas menolak. PKS mengajukan mekanisme pemberlakuan BBM dua harga. Yakni, harga tetap untuk sepeda motor dan kendaraan umum atau usaha kecil serta harga baru untuk mobil pribadi.

Kalau Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar (106 kursi) diasumsikan pada akhirnya menolak kenaikan harga BBM, kubu anti kenaikan harga BBM akan memperoleh 300 suara. Jumlah itu sudah melampaui kekuatan koalisi Partai Demokrat sebesar 260 suara.

Tapi, mungkin itu tergolong kecil. Sebab, dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2012 di badan anggaran (banggar) kemarin, Golkar dan PKS menunjukkan respons positif terhadap opsi postur RAPBNP dengan asumsi harga BBM naik. Penentuan naik atau tidaknya harga BBM akan diputuskan melalui sidang paripurna Kamis mendatang (29/3).

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum optimistis soliditas partai-partai koalisi anggota sekretariat gabungan (setgab) akan terjaga dalam menyambut kenaikan harga BBM kali ini. Semua dinamika yang muncul diyakini Anas akan mengerucut. “Saya yakin, ujungnya, anggota setgab akan sama,” kata Anas di Kantor DPP Partai Demokrat kemarin.

Dia menyebut, setgab merupakan bentuk kebersamaan dari koalisi dalam mengelola pemerintahan. “Kalau konteksnya kebersamaan, ketika situasi manis sama-sama, saat situasi sedang agak pahit sama-sama juga,” ujarnya.

Anas mengharapkan pembahasan RAPBNP 2012 tuntas sepenuhnya di rapat banggar. “Ketika paripurna tinggal mengesahkan apa yang sudah diputuskan banggar. Saya berharap begitu dan yakin bisa,” tegas mantan ketua umum PB HMI itu.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani memahami sepenuhnya kemungkinan kalahnya kubu penolak kenaikan harga BBM di sidang paripurna mendatang. Dia menegaskan bahwa PDIP siap menghadapi itu. “Walaupun nanti di voting suara kami tidak bisa melebihi suara teman-teman koalisi, kami tidak pernah merasa kalah,” tegas Puan.

Soal Golkar dan PKS yang terkesan plinplan, Puan tidak mau mengomentari. “Kami tidak dalam posisi mengomentari fraksi atau partai lain. Namun, alangkah indahnya jika kita bisa bersama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” tutur dia. (bay/pri/c11/agm/jpnn)

Balon Golkar Butuh Restu Syamsul Arifin

JAKARTA-Siapa pun yang ingin menuju kursi Sumut 1 dengan perahu Partai Golkar, cepat-cepatlah minta restu dari Syamsul Arifin. Pasalnya, DPP Partai Golkar menganggap pendapat gubernur Sumut nonaktif itu sebagai hal yang harus didengarkan.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan, mengatakan, Syamsul yang saat ini masih berada  di rutan Salemba itu merupakan tokoh penting Partai Golkar Sumut. “Saya tegaskan bahwa Syamsul Arifin adalah salah satu kader terbaik Golkar, terutama di Sumut. Meski dengan statusnya sekarang (terpidana kasus korupsi APBD Langkat, Red), tapi beliau tetap kader Golkar,” ujar Leo Nababan kepada Sumut Pos di Jakarta, Senin (26/3).
Leo pun mengatakan, dirinya sebagai Korwil Golkar Sumut sudah minta pendapat ke Syamsul terkait dengan siapa yang layak dimajukan sebagai bakal calon (balon) di pilgub Sumut 2013 mendatang. “Pak Syamsul Arifin merupakan seorang tokoh besar. Soal bagaimana pendapat beliau, tak mesti saya ekspos kan?” kata Leo.

Berkali-kali Leo memuji kiprah Syamsul selama memimpin Golkar Sumut. “Pak Syamsul itu senior dan telah berbuat yang terbaik di Sumut,” ujar Leo.
Berarti restu dari Syamsul penting dong? Leo tidak membantahnya. Bagi para kandidat pun disarankan minta arahan dari mantan bupati Langkat itu. DPP Golkar juga akan sangat mendengarkan pendapat Syamsul. “Alangkah baiknya pendapat Pak Syamsul Arifin tetap didengar dalam penyusunan jabatan di Sumut,” imbuhnya lagi.

Mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai cagub oleh Golkar, Leo masih enggan menyebut nama. Seperti yang dikatakan sebelumnya, DPP Golkar akan menentukan calon berdasarkan hasil survei. Tentunya, diramu dengan pendapat Syamsul itu.

Golkar, lanjutnya, sama sekali tidak terpengaruh dengan manuver-manuver dan langkah partai lain menjelang pilgub 2013 mendatang. Terkait kehadiran Ketua Tim Pengawas Partai Demokrat, TB Silalahi di acara pemberian Bulang-bulang pada Dirut Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu dari Pomporan Guru Tatea Bulan Boru, Bere/Ibebere Kabupaten Toba Samosir, beberapa hari lalu, Golkar juga mengaku tidak terpengaruh.

Pengamat politik lokal Ray Rangkuti menilai, kehadiran TB Silalahi yang juga merupakan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu, bisa dimaknai bahwa Partai Demokrat sedang mengincar Gus Irawan untuk diusung sebagai cagub Sumut. Dengan prinsip siapa cepat maka dia dapat, Demokrat tak mau keduluan Golkar untuk menggaet Gus Irawan.

Leo pun mengaku tidak peduli. “Saya tegaskan, Golkar tidak terpengaruh dengan partai mana pun. Kalau PKS sudah menetapkan si A, PPP sudah menetapkan si B, Golkar tak masalah nanti menetapkan calonnya pada last minute, menjelang deadline pendaftaran di KPU,” beber Leo.
Menurut teori politik, kata Leo, “Kepastian itu tidak bisa diukur oleh langkah-langkah yang diambil diawal.”

Menurut Leo, tidak masalah jika Gus Irawan digaet Demokrat lebih dahulu, mendahului Golkar. Dikatakan, Golkar merupakan partai yang mempersilakan jika kadernya digaet partai lain. “Karena itu justru malah menunjukkan Golkar yang berhasil, berhasil menciptakan kader-kader terbaik. Seperti di pilgub DKI, Ahok diambil PDIP dan Gerindra, tak masalah,” urainya. (sam)

PNS Tukar Baju Setelah Diteriaki Massa

PNS Ganti Seragam Dinas dengan Batik

Aksi unjuk rasa besar-besaran di Medan membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan khawatir menggunakan seragam dinas. Sebagian mereka malah ada yang berbalik pulang untuk mengganti kostum dinas mereka dengan batik setelah diteriaki massa.

Soal ganti kostum langsung dirasakan Asisten Pemerintahan Pemko Medan, Daudta P Sinurat. “Saya ganti seragam untuk menghindari aksi demo, karena tadi sewaktu saya berjalan mengenakan baju dinas saya diteriaki,” katanya, kemarin.

Ya, peristiwa kemarin bisa dikatakan mengubah pola masyarakat Medan. PNS Pemko Medan yang sejatinya mengenakan seragam Linmas berwarna hijau sama sekali tidak terlihat. Padahal, seragam hijau itulah yang lazim dipakai hari Senin.

Pantauan Sumut Pos di lapangan, sejumlah PNS dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Medan terlihat sama sekali tak ada yang mengenakan seragam dinas. Seluruh PNS yang hadir terlihat mengenakan baju batik, sebagian juga mengenakan baju kemeja.

Tak hanya itu, kantor Pemko Medan juga sangat sepi. Kehadiran PNS terlihat minim. Sehingga mengakibatkan, beberapa ruangan di Pemko Medan lengang. Bahkan, pimpinan SKPD baik Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, Sekda dan beberapa Kepala Bahagian (Kabag) juga sudah tidak berada di kantor sejak pukul 09.30 WIB.

“Pak Wali memang tidak ada jadwal lagi hari ini, setelah tadi pagi berada di kantor, sekarang Pak Wali ke RS Pirngadi Medan menjenguk keluarganya yang sakit,” kata Kabag Humas Pemko Medan, Budi Hariono, Senin (26/3).

Padahal, sekitar pukul 08.25 WIB, Kabag Humas Pemko Medan, Budi Hariono mengirimkan SMS kepada wartawan di unit Pemko Medan yang menyatakan kalau Wali Kota Medan ada rencana untuk meninjau Pasar Petisah, Pusat Pasar, dan Gudang Gula di Jalan Cemara. Selain itu, meninjau pabrik Musim Mas di Jalan Yos Sudarso. Namun, sekitar pukul 09.10 WIB, Kabag Humas Pemko Medan kembali mengirimkan SMS yang menyatakan kalau peninjauan pasar ditunda menjadi hari ini, Selasa (27/3).

Kasubag Protokoler Pemko Medan, Zul Fakhri Ahmadi yang dikonfirmasi terkait keberadaan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menyebutkan, setelah dari RS Pirngadi Medan, sekitar pukul 11.00 WIB, Rahudman kembali ke rumah dinas. “Mungkin besok juga belum ada jadwal Pak Wali,” terang Zul ketika dihubungi melalui telepon selulernya.

Kepala BKD Medan, Parluhutan Hasibuan yang dihubungi membantah kalau kehadiran PNS di jajaran Pemko Medan minim. “Biasa saja kehadiran PNS, tadi pagi saat apel pagi, rata-rata ada 80 persen PNS yang masuk kerja,” terang Parluhutan.

Namun, kenyataannya, kantor Pemko Medan sangat lengang, banyak ruangan yang sepi, bahkan parkir mobil dan sepeda motor juga terlihat lengang. Bahkan, di sore hari hanya ada 40 jumlah PNS yang mengikuti apel sore.

Ketika disinggung, PNS yang tak mengenakan seragam dinas hari ini, Parluhutan menyatakan kalau itu merupakan inisiatif sendiri. “ Kita belum ada memberikan instruksi untuk tidak mengenakan pakaian seragam hari ini. Itu hanya inisiatif dari pegawai saja untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan,” terang Parluhutan.

Sejumlah PNS yang tak berseragam dinas ketika ditanya menyatakan sebagai upaya untuk menghindari aksi anarkis yang seketika bisa saja dilakukan para pengunjuk rasa. “Dari pada nanti kita berangkat kerja pulangnya habis dihajar massa, mendingan kita tak pakai seragam dinas,” kata seorang PNS di bagian Humas Pemko Medan.

Dia mengaku sama sekali memang belum ada instruksi dari Wali Kota Medan untuk tidak mengenakan pakaian seragam dinas. “Memang instuksinya belum ada. Tapi, lebih baik tak mengenakan seragam dinas lah dulu,” jelasnya.

Sementara pantauan Sumut Pos di Kantor Gubsu, usai apel pagi Kantor Gubsu, terlihat langsung lengang. Sekira pukul 14.30 WIB, tampak para PNS Pemprovsu satu per satu memasuki Kantor Gubsu, usai aksi massa meninggalkan Kantor Gubsu.

Area parkir kantor Gubsu, juga terlihat sepi. Di area parkir sepeda motor, hanya terlihat puluhan sepeda motor yang terparkir. Padahal biasanya, mencapai ratusan sepeda motor. “Karena mau demo itulah Bang, makanya sepi,” kata salah seorang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di area parkir sepeda motor.

Begitu halnya dengan suasana parkir mobil, baik di halaman depan kantor gubsu maupun di basement kantor gubsu juga tampak lengang. Hanya terlihat beberapa unit mobil saja yang terparkir.

Dampak aksi kemarin juga terasa di beberapa sekolah yang ada di Medan. Atas aksi itu, banyak siswa terpaksa terlambat masuk. “Kalau jumlah siswa yang hadir masih normal, seperti hari biasanya. Namun, banyak siswa yang hadir terlambat,” ungkap pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 3 Medan Emir Harahap.

Menurutnya, dari sejumlah siswa yang terlambat hadir pada jam pertama mata pelajaran karena terpaksa mencari alternatif kendaraan lain untuk sampai ke sekolah. “Kebanyakan mereka dipaksa turun dari angkutan oleh para pendemo. Karena itu mereka terlambat sampai di sekolah. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang meminta teman mengantarkan dengan sepeda motor,” papar Emir.

Namun, keterlambatan siswa ini harus ditolerir pihak sekolah. “Kebijakan dari Disdik Medan juga sudah ada mengenai hal itu. Pihak sekolah diharuskan mentolerir siswa yang hadir terlambat ke sekolah karena adanya aksi demonstrasi tersebut. Jadi tak ada sanksi bagi siswa yang terlambat itu,” tambahnya.

Ada lagi, hal menarik yang terjadi di sekolah tersebut. “Karena termakan informasi bakal ada kekerasan yang dilakukan kepada para PNS, para guru juga tak berani berpakaian seragam saat pergi dan pulang sekolah. Mereka mengenakan pakaian sipil, termasuk saya,” kata Emir sambil tersenyum.
Keadaan serupa juga terjadi di beberapa sekolah favorit di Medan. Seperti SMA Negeri 2, SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 5 Medan. Di ketiga sekolah tersebut jumlah kehadiran siswa tetap normal. Namun, tetap ada sejumlah siswa yang dating terlambat.

“Daerah sekolah kita tak berada dalam jalur atau titik-titik demonstrasi. Jadi tak begitu berpengaruh,” ungkap pembantu kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 4 Medan Nurbaina.

Ia juga mengaku, pihak sekolah tak ada memulangkan siswa pada jam pelajaran. “Karena kita anggap aksi demonstrasi itu tak begitu dekat dengan sekolah dan domisili siswa. Jadi sekolah tetap jalankan proses pembelajaran seperti biasa,” pungkasnya.(adl/ari/saz)

Gaji PNS Karo, Langkat, dan Palas Terancam

Lambat Serahkan Perda APBD, Kemenkeu Bakal Potong DAU 16 Daerah

JAKARTA- Pembayaran gaji PNS di Kabupaten Karo, Langkat, dan Padang Lawas (Palas) untuk April 2012 terancam tersendat. Ini menyusul ancaman sanksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan memangkas pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ketiga daerah itu hingga 25 persen. Padahal, gaji PNS diambilkan dari DAU tersebut.

Ancaman Kemenkeu ini berkaitan dengan keterlambatan penyerahan Perda APBD oleh 16 daerah di Indonesia (termasuk Karo, Langkat dan Palas, Red) hingga 20 Maret 2012. Deadline penyerahan Perda APBD dari Kemenkeu adalah 31 Januari 2012 lalu.

Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam, mengingatkan kemenkeu bahwa penundaan pembayaran DAU hingga 25 persen bagi 16 daerah itu akan menimbulkan dampak yang serius.

“Karena sebagian besar DAU ini disalurkan untuk anggaran rutin khususnya gaji pegawai, sehingga dampaknya akan sangat signifikan terhadap semangat kinerja dari birokrat di daerah,” ujar Latief Adam di Jakarta, kemarin (26/3).

Selain akan berdampak langsung bagi kinerja PNS di 16 daerah itu, menurut Latief, sanksi penundaan DAU sebesar 25 persen itu juga akan mempengaruhi pelaksaan anggaran secara umum. Perencanaan penggunaan anggaran oleh pemda, bisa terganggu. Lebih lanjut, harapan APBD sebagai stimulan perekonomian di daerah, tidak bisa terwujud.

Latief setuju ada sanksi bagi daerah yang masih membandel tidak menyerahkan Perda APBD tepat waktu. Hanya saja, dia mengusulkan, angka penundaan pembayaran DAU cukup dalam kisaran 10-15 persen saja, tidak sampai 25 persen. “Idealnya 10-15 persen saja DAU-nya yang ditunda,” kata Latief.
Kemenkeu sendiri sebelumnya telah menyampaikan surat peringatan kepada 16 daerah, pada 7 Februari 2012. Ke-16 daerah itu adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Alor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mappi, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Penyerahan Perda APBD tepat waktu, sudah diperintahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 tahun 2010.

“DAU itu kan bisa dicairkan setiap bulan. Daerah yang belum melaporkan APBD akan ditunda pencairan bulan April. Nanti kalau sudah lapor bulan selanjutnya diberikan kembali,” ujar  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Marwanto di Jakarta, beberapa waktu lalu. (sam)

Kepala Daerah Dilarang Demo BBM

Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi mulai diikuti kepala daerah. Wakil Wali Kota Solo (Wawali) Solo FX Rudy Rudyatmo, misalnya, kemarin (26/3) membaur dengan pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Solo (AMMAS) di depan Kantor Bank Indonesia (BI) Solo.

Unjuk rasa tersebut menjadi perhatian Mendagri Gamawan Fauzi. Dia memberikan warning kepada kepala daerah, termasuk Rudy, agar tidak ikut-ikut turun ke jalan untuk menolak kenaikan BBM. “Kalau mau menyampaikan aspirasi sebagai anggota partai politik yang tidak setuju, silakan. Kami hormati,” kata Gamawan setelah mengikuti rapat koordinasi menghadapi demo BBM di Kantor Kemenko Polhukam kemarin (26/3).

Namun, lanjut dia, kondisinya berbeda ketika seseorang tersebut sudah menjadi kepala daerah. “Kalau sudah jadi kepala daerah, dia menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional. Dia harus tunduk kepada keputusan-keputusan tingkat nasional,” imbuhnya. Dia meminta tidak ada perbedaan kebijakan nasional dengan kebijakan kepala daerah.

Gamawan mengaku telah menerima informasi adanya wakil kepala daerah yang terlibat demo menolak BBM. Dia menyatakan telah memberikan peringatan. “Hari ini (kemarin, Red) saya tulis surat edaran kepada semua kepala daerah agar tidak mengambil tindakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat,” terangnya.

Mantan Gubernur Sumbar tersebut menjelaskan, jika pembahasan RAPBN Perubahan 2012 gol di DPR, itu akan menjadi produk hukum berupa undang-undang. Artinya, semua kepala daerah, harus menjalankannya. Termasuk melaksanakan bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Tidak ada alasan menolak dengan alasan otonomi daerah atau merasa tergolong daerah yang kaya. Menurut Gamawan, meski presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara mendistribusikan sebagian kewenangan dalam otda, dia juga berperan sebagai penanggung jawab akhir.(fal/c6/agm/jpnn)

Rumah Rieke Dilempar Bangkai Anjing

JAKARTA- Rumah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka di kawasan Beji Depok, Jawa Barat, dilempar orang tak dikenal dengan bangkai anjing, Minggu (25/3) malam pukul 21.00 WIB. Wakil Ketua DPR Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung, mengatakan, praktik-praktik teror yang anti demokrasi seperti ini tidak terpengaruh apa-apa.

“Yang melakukan itu pasti tidak memiliki pola demokrasi yang sekarang ini sudah kita jalani bersama-bersama,” kata Pramono menanggapi aksi itu di Senayan, kepada wartawan, Senin (26/3).

Ia mengatakan, jika ada perbedaan itu wajar, selama apa yang dilakukan Rieke masih dalam koridor demokrasi.
Di tempat terpisah, Rieke menegaskan, itu merupakan risiko dari sikapnya menolak kenaikan harga BBM. “Ini bukan teror untuk diri saya, tapi untuk rakyat yang menolak kenaikan harga BBM,” kata Rieke.

Lebih lanjut, dia menyatakan tidak peduli dengan aksi teror itu. Oleh karena itu, Rieke kembali menegaskan, dirinya akan tetap ikut dalam aksi demo menolak kenaikan harga BBM yang akan digelar Selasa (27/3), di depan Istana Merdeka, Jakarta. “Besok saya tetap jalan, kita tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM,” imbuhnya.(boy/fas/jpnn)

Aung San Suu Kyi Sakit Kelelahan Kampanye

Diduga kerena kelelahan berkampanye, tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dilaporkan jatuh sakit. Padahal, jadwal pemungutan suara tinggal sepekan lagi.

Menurut juru bicara partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), kondisi Suu Kyi dilaporkan menurun ketika melakukan kampanye di Kepulauan Mergui di Selatan Myanmar. Bahkan dalam perjalanan, Suu Kyi sempat mengalami muntah dan terpaksa diinfus.

Sementara dokter pribadi Suu Kyi, Tin Myo Win yang terus menemani selama kampanye mengatakan, pasiennya itu mengalami kelelahan akibat jadwal kampanyenya yang cukup padat. “Dia sakit akibat kelelahan dan cuaca yang sangat panas ketika melakukan kampanye di Kepulauan Mergui,” ujar Tin Myo Win seperti dikutip Associated Press Senin, (26/3).

Sebelumnya, meski dalam kondisi sakit, Suu Kyi tetap menyapa 10 ribu pendukungnya di Kepulauan Mergui dan menjelaskan kondisinya yang tengah menurun. (ap/net)

Tenggelam di Laut Jepang, WNI Diselamatkan

TOKYO- Petugas penjaga pantai Jepang menyelamatkan anak buah kapal (ABK) warga Negara Indonesia (ABK WNI) yang kapalnya tenggelam di luar perairan Jepang. Pihak penjaga pantai Jepang langsung mengirimkan helikopter saat mereka mendapatkan panggilan darurat.

Kapal itu diketahui tenggelam di sekitar 11 kilometer sebelah utara Pulau Yakushima. Demikian diberitakan Japan Today, Senin (26/3). Sebanyak 10 dari 12 ABK WNI berhasil diselamatkan oleh helikopter penjaga pantai tersebut. Sementara sang kapten dan teknisi bekerja sama dengan pihak penjaga pantai guna mencegah kapal feri itu tenggelam.

Kapal feri dengan kapasitas 480 penumpang tersebut tengah berlayar dari Onomichi menuju Indonesia. Kapal feri bernama Masagena ini akan digunakan untuk peruntukan penyeberangan di Indonesia.

Sementara Kabar tenggelamnya kapal tersebut dibantah Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Tatang Razak. Tatang menjelaskan, kapal hanya mengalami kebocoran.

“Hasil pengecekan kami dengan KBRI Tokyo diperoleh informasi bahwa kapal ferry Masadena yang di dalamnya terdapat 10 ABK dan dua kapten WNI mengalami kebocoran di Pulau Yakushima, Jepang Selatan,” jelasnya. (net)

1...13,75413,75513,756...15,769Page 13,755 of 15,769