Setelah menabrak 15 muridnya, muncul berbagai pertanyaan tentang sosok Marini. Guru yang gagal menguasai mobilnya saat posisi mundur itu memang mengingatkan kasus Afriyani di Jakarta beberapa waktu lalu yang menwaskan sembilan orang.

Pertanyaannya, mungkinkah Marini dalam kondisi seperti Afriyani yang positif mengonsumsi narkoba? “Dia sehat (Marini, Red)tidak dalam keadaan sakit,” tegas Kasat Lantas Polresta Medan Kompol M Risya Mustario, kemarin.

Pernyataan Risya didapat setelah Marini diserahkan oleh pihak keluarga pelaku ke Satuan Lalu Lintas Polresta Medan, Jumat (2/3) sore sekitar pukul 17.30 WIB. Risya menambahkan Marini dititipkan rumah tahan wanita di Polresta Medan.”Hasil penyeledikan dari CCTV dia adalah pelaku tunggal dalam kejadian,” ungkapnya.

Sebelumnya, Marini yang didamping pihak keluarga enggan berkomentar atas kejadian yang dialaminya. Marini dengan mengguna pakaian berwarna abu-abu menutupi mukanya menuju ruang pemeriksaan unit Lakalantas Satlantas  Polresta Medan di Lantai II gedung Satlantas Polresta Medan.

Di dalam ruang pemeriksaan Marini hanya tertunduk sambil dilakukan pemeriksaan oleh juru periksa Satlantas Polresta Medan.

Sementara itu Awi bapak pelaku kepada sejumlah wartawan mengatakan meminta maaf kepada pihak korban atas kejadian ini.”Saya minta maaf kepada semua korban atas kejadian ini,”pintanya.

Lanjut pria tua ini mengungkapkan bahwa pagi harinya, pelaku sempat menelepon untuk menanyakkan kabar dan izin pamit pergi kerja.”Tadi pagi menelpon aku dan aku pun tahu kejadian ini,” sebutnya.

“Begitu tahu, aku tahu langsung kesini, Marini juga yang menelepon aku,” tambah Awi yang bekerja sebagai nahkoda kapal penangkap ikan di perairan kawasan Tanjungbalai.

Marini merupakan mahasiswi IT&B di Jalan Mahoni Medan, semester VI dan sudah bekerja Perguruan Buddhis Bodhocittia selama dua tahun, setahun pernah menjadi kasir sekolah ini, kemudian bekerja sebagai guru TK. “Anakku kuliah di Medan, semester terakhir, sudah dua tahun dia bekerja di sekolah itu,” pungkas Awi. (gus)

MEDAN-Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Gerakan Mahasiswa Medan (Agam), Jumat (2/3), menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Mereka menuntut Kejatisu mengusut dugaan korupsi sebesar Rp4,3 miliar di Dinas Pendapatan (Dispenda) Medan.

Sebelumnya mereka juga menggelar unjuk rasa di Balai Kota menuntut Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, mencopot Kadispenda Medan, Syahrul Harahap, terkait kasus tersebut.

Di Kejatisu massa Agam meminta Kepala Kejatisu yang baru, Noor Rahmad SH, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Dalam orasinya, pimpinan aksi Rifva Ginanjar, menduga adanya dugaan penyelewengan honorarium pegawai honorer sebanyak 2.530 orang pada tahun 2011 senilai Rp3.061.300.000.

Kemudian pengadaan lift senilai Rp1.016.111.250. Proyek tahun 2011 itu hingga kini belum selesai dikerjakan. Pasalnya hingga kini lift tersebut belum bisa dipergunakan. Selain itu, dalam pengadaan lift itu juga diduga terjadi penyimpangan spesifikasi. Dalam dokumen pengadaan lift berkapasitas 15 orang, namun lift yang terpasang hanya berkapasitas 9 orang.

Tak cuma itu, Rifva juga mengatakan, ada pembengkakan honorarium pegawai cleaning service (CS) sebanyak 216 orang senilai Rp261.000.000. Total nilai dugaan korupsi di Dispenda Medan selama 2011 mencapai Rp4,3 miliar. “Kami meminta kejatisu mengusut tuntas dugaan korupsi ini dan memeriksa Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan,” katanya.

Massa Agam kemudian diterima Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare SH MH. Dia mengatakan akan meneruskan aspirasi para mahasiswa tersebut kepada Kepala Kejatisu. “Kajatisu akan menyelidiki dan mencoba menemukan bukti permulaan dalam dugaan korupsi di Dinas Pendapatan Kota Medan,” katanya. Usai mendengarkan arahan Marcos, massa Agam membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, massa Agam menggelar aksi di Balai Kota. Mereka menuntut Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, mencopot Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Medan, Syahrul Harahap terkait dugaan korupsi tersebut. “Kami meminta kepada Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, segera mencopot Kadispenda Medan karena dianggap gagal menjalankan tugas,” kata Rifva Ginanjar.

Kadispenda Medan, Syahrul Harahap, yang dikonfirmasi wartawan koran ini membatah semua tudingan itu. Dia mengatakan, dugaan korupsi yang dituduhkan massa Agam sama sekali tak berdasar. Semua proyek di dinas yang dipimpinnya telah berjalan sesuai prosedur. “Tak ada yang betul itu, tak ada yang jelas,” jelasnya. (rud/adl)

Dari Diskusi Pilgubsu dengan Praktisi Kesehatan

MEDAN-Pernyataan mencengangkan muncul dalam diskusi Sumut Pos dengan Praktisi Kesehatan Medan, dr M Nur Rasyid Lubis SpB FINACS, terkait Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013, kemarin. Praktisi kesehatan yang akrab dipanggil dr Mamad itu mengatakan dari sekian bakal calon (balon) yang akan maju ke Pilgubsu, belum ada satu pun yang dianggap bisa meningkatkan kesehatan di Sumut.

“Gatot, Gus Irawan, RE Nainggolan, dan lainnya sama saja Belum ada yang terlihat pas kalau dipandang dari sisi visi kesehatannya,” ungkap dr Mamad di Graha Pena Medan, Jumat (2/3).

Dr Mamad menjelaskan, ada beberapa poin penting agar Sumut bisa maju dalam bidang kesehatan. Pertama, perbaikan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Artinya, cepat menangani pasien dan keprofesionalan pelaku bidang kesehatan. “Bagaimana membuat pasien merasa terhargai dengan pelayanan yang cepat dan tepat,” katanya.

Kedua, memandirikan fasilitas di rumah sakit. Dianggap tidak mandiri adalah ketika sebuah rumah sakit masih berharap dengan fasilitas yang ada di rumah sakit lain. Ketiga, pemerataan dokter pemerintah. “Kenyataannya dokter pemerintah juga praktik di rumah sakit swasta. Bukan tidak boleh, tapi berani tidak gubernur yang akan datang membuat regulasi dokter pemerintah tersebut,” cetus dokter yang juga Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)IDI Medan itu.

Maksud dr Mamad, ada sebuah aturan yang mengatur penyebaran dokter dengan tegas antara rumah sakit pemerintah dan swasta. Ada tata caranya, hingga tidak menumpuk pada rumah sakit tertentu. Dan, ketika sudah berpraktik di rumah sakit swasta tak perlu lagi ke rumah sakit pemerintah. “Ini terkait soal poin pertama tadi. Bayangkan saja, ketika ada pasien di sebuah rumah sakit, tapi dokternya malah di rumah sakit lainnya,” jelas dr Mamad.

Keempat, soal ketersediaan obat. Untuk hal ini, bagi dr Mamad, bidang ini cerita baru. Pemerataan obat sudah lama menjadi kendala di Sumut. Poin kelima pada pembiayaan yang mahal. “Sebenarnya tidak mahal. Jika dibandingkan dengan Malaysia tepatnya Penang, biaya pengobatan sama saja.

Bedanya, pemerintah Malaysia tidak mengutip pajak tinggi. Sementara di negeri kita ini, pajak alat kesehatan kita bisa mencapai 40 persen!” tegas dokter yang juga menjabat Direktur SDM dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik.

Dan poin terakhir, menurut dr Mamad, soal ketepatan diagnostik. Untuk bagian ini, sejatinya Sumut tidak kalah dengan negara lain. Malah, di beberapa kasus, pasien yang berobat ke negara tetangga malah menyesal. Pasien itu pun malah sembuh ketika kemudian dipindahkan ke Sumut.

Keenam poin di atas, bagi dr Mamad, adalah catatan penting untuk calon pemimpin Sumut di masa mendatang. Gubernur yang baru harus mampu menjadikan Sumut tidak hanya sebagai tempat kunjungan wisata, tapi juga tempat tujuan untuk berobat. “Tapi, dari sekian tokoh yang namanya sudah muncul, ya tetap saja belum ada yang pas. Belum ada satu pun dari mereka yang tampak memberikan perhatian lebih soal kesehatan di Sumut,” ulas dr Mamad.

Jika memang belum ada balon yang cocok, apakah ada gubernur Sumatera Utara selama ini yang ideal di sisi kesehatan? “Marahalim Harahap. Pada masa dia, cukup banyak rumah sakit berdiri. Setelah itu, mungkin T Rizal Nurdin,” pungkas dr Mamad. (omi)

Soal Sirkuit Pancing

MEDAN-Persoalan Sirkuit Multifungsi Pancing, aset atau bukan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), mulai menemukan titik terang.
Berdasarkan keterangan Ketua Komisi C DPRD Sumut, Marasal Hutasoit kepada Sumut Pos, Jumat (2/3), sudah ada alih lahan tersebut kepada pihak pengembang.

Dijelaskannya, berkisar tahun 1980-an, pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Jalan Pancing (sekarang Kantor Dinas Tarukim, Dispora dan Gedung Serba Guna, red), mengalami kekurangan biaya. Saat itu, yang membangun kantor tersebut adalah PT Perumahan Sarana dan Prasarana Pemprovsu.
Kemudian, karena kekurangan itu, ada kesepakatan dengan pengembang, untuk membantu dana tambahan pembangunan Kantor Gubsu saat itu. Namun, dana yang dipinjamkan itu, tidak begitu saja diberikan. Ada semacam kompensasi dari kesepakatan itu, yakni pengembang meminta 25 hektar lahan. Nah, lahan itu termasuklah lahan sirkuit multifungsi itu. Kemudian, pembangunan kantor gubsu di lahan dari pihak PTPN II tersebut, diteruskan oleh PT Mutiara Development.

“Saat itu akhirnya memang ada penjualan tanah itu, sekitar Rp80 miliar. Dan itu dibawa ke pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketika itu Mendagrinya masih Rudini. Namun yang kita sesalkan, kenapa sampai dilakukan seperti itu. Meskipun surat-suratnya sudah sesuai semua. Surat-surat atau bukti-buktinya sudah ada sama saya, sayangnya saya sudah keluar kantor. Dan data itu ada di kantor,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan dan anggaran Sumut, Elfenda Ananda kepada Sumut Pos menegaskan, masalah ini tetap harus ditelusuri. Karena menurutnya, pelepasan hak atas tanah atau lahan tidak bisa begitu saja dilakukan.

Dalam hal ini, Pemprovsu harus melakukan penelusuran atas bukti-bukti kepemilikan aset tersebut. “Itu tidak bisa begitu saja. Yang namanya pelepasan tidak semudah yang dibayangkan, apalagi ini menyangkut aset,” tegasnya.

Lebih lanjut Elfenda Ananda menyatakan, Komisi C DPRD Sumut harus mengambil sikap, dengan membahas persoalan itu dengan serius, dan bila perlu mengagendakannya dalam rapat paripurna dewan. “Komisi C DPRD Sumut, harus membahas ini. Membawanya ke paripurna, untuk pada akhirnya persoalan ini bisa selesai secara tuntas,” tuturnya.

Diketahui, arena balapan tersebut nilai total pembangunannya mencapai Rp6,3 miliar. Sirkuit road race di Jalan Pancing tersebut, dibangun menggunakan APBD Sumut yang dikucurkan bertahap, yakni tahun 2007 senilai Rp1,7 miliar, tahun 2008 senilai Rp900 juta dan tahun 2010 senilai Rp3,7 miliar.

Tanah negara seluas 20 hektar itu awalnya merupakan bagian dari 45,5 hektar eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IX yang dikuasai Pemprovsu selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Dengan peruntukan fasilitas pendidikan, sosial dan pemerintahan, berdasarkan Berita Acara No 593/6714/17/BA/1997, tanggal 5 Mei 1997, Pemprovsu kemudian mengalihkan haknya ke-20 hektar tersebut kepada PT Pembanguna Perumahan (PP) Cabang I, dengan status pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun.(ari)