24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 14

M Nuh: Duka Sumut, Sumbar, dan Aceh adalah Duka Kita Semua…

JAKARTA, SumutPos.co – Anggota DPD RI Muhammad Nuh mengatakan, duka warga Sumut, Sumbar, dan Aceh adalah duka kita semua. Hal tersebut diungkapkan KH Muhammad Nuh, MSP anggota DPD RI dari Sumatera Utara ketika menghadiri Focus Group Discusion (FGD) Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT), di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Nuh yang hadir mewakili Ketua DPD RI.Sultan B Najamuddin, mengajak para peserta FGD untuk selalu membantu dan mendoakan para korban dampak bencana alam banjir dan longsor. “Saya atas nama DPD RI mengucapkan duka yang mendalam atas bencana yang menimpa saudara saudara kita di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Mari kita saling membantu dan mendoakan saudara saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujar Nuh.

Berdasarkan data yang ia terima, korban jiwa bencana Sumatera sebanyak 780 orang meninggal dunia, dan 564 hilang. Dengan rincian, Sumatera Utara sebanyak 299 orang meninggal dunia, Sumbar 204 orang meninggal dunia, dan Aceh 277 orang meninggal dunia. “Ini adalah duka kita semua,” ujarnya.

Adapun FGD KMDT kali ini bertemakan “Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Mendunia Pasca Penguatan Green Card UNESCO Global Geopark”..Peserta yang hadir pada FGD KMDT yaitu; Edison Manurung, SH, MM (Ketua Umum KMDT), Prof Dr Iskandar Zulkarnain (Sekjen KMDT), Prof Dr Jhon Liberty Hutagaol (Ketua Dewan Pakar KMDT) , para Pengurus, Dewan Pakar, dan utusan KMDT dari daerah.

Pada FGD yang berjalan dinamis dan penuh keakraban tersebut. Hadir juga sebagai narasumber dari Kementerian Koordinator Pangan, Kemendagri dan Kementerian Pariwisata. (adz)

Asuransi Jasindo Tegaskan Kesiapsiagaan Penanganan Klaim Pasca Banjir di Sumatera

JAKARTA, SumutPos.co— Asuransi Jasindo menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam menangani laporan klaim pasca bencana banjir yang melanda Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Perusahaan juga menyampaikan keprihatinan atas dampak yang dialami masyarakat serta para pemegang polis.

“Asuransi Jasindo berkomitmen untuk memberikan layanan secepat dan seoptimal mungkin bagi para pemegang polis yang mengalami kerugian. Di tengah situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kepastian dan rasa aman. Karena itu, seluruh proses klaim kami pastikan dikelola dengan profesional dan responsif untuk membantu pemegang polis pulih lebih cepat,” ujar Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo.

Untuk mempercepat proses penanganan, Kantor Cabang Asuransi Jasindo di Padang dan Medan telah mengaktifkan langkah tanggap darurat, termasuk penguatan tim dan pendampingan langsung kepada para pemegang polis. Di wilayah Sumatera, jumlah pemegang polis tercatat sebanyak sekitar 1.946 polis di wilayah Padang dan 1.148 polis di wilayah Medan, dengan jenis perlindungan yang beragam seperti polis asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, dan lainnya.

Selain layanan tatap muka di kantor cabang, Asuransi Jasindo juga menyediakan jalur komunikasi khusus untuk mempermudah pelaporan kerugian yaitu melalui layanan contact center Asuransi Jasindo 1500-073.

“Upaya ini memastikan masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan perlindungan finansial yang menjadi hak mereka. Kami akan terus mengawal proses pemulihan para pemegang polis agar penanganan klaim berjalan efektif dan tertib sesuai ketentuan,” tambah Brellian.

Asuransi Jasindo menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan tidak berhenti setelah polis diterbitkan, tetapi berlanjut hingga nasabah benar-benar pulih dari kondisi sulit. Komitmen tersebut menjadi landasan perusahaan dalam menghadirkan layanan terbaik, terutama pada situasi darurat seperti bencana banjir di Sumatera. (adz)

Dampak Dugaan Pungli ASN Deliserdang Jadi Atensi Presiden, Asri Remedial 58 ASN Tak Lulus Kenaikan Pangkat

MEDIASI: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kelima kiri) bersama Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan (ketujuh kiri) beserta ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang Farida Purba (keenam kiri) usai dimediasi di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Sumut, Minggu (2/11)
MEDIASI: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kelima kiri) bersama Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan (ketujuh kiri) beserta ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang Farida Purba (keenam kiri) usai dimediasi di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Sumut, Minggu (2/11)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution bergerak cepat menindaklanjuti video viral di media sosial TikTok yang diunggah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang, Farida Purba. Dalam video tersebut, Farida mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat ASN.

Menanggapi hal itu, Bobby memanggil Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, untuk melakukan pertemuan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Minggu (2/11/2025). Pertemuan ini digelar guna mencari solusi terbaik sekaligus memastikan penyelesaian kasus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Saya mendapat perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri atas atensi Presiden Prabowo Subianto terkait video tersebut. Presiden menanyakan langsung perkembangan kasusnya. Karena itu, kami berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan baik,” ujar Bobby Nasution.

Dalam pertemuan itu, Bobby memberikan sejumlah arahan kepada Bupati Deliserdang. Ia meminta agar kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek kepegawaian sekaligus kepentingan masyarakat.

Bobby juga menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun, termasuk melalui pemberian kenaikan pangkat, meski tidak berpengaruh besar terhadap kenaikan gaji pensiun.

“Remedial atau tes ulang bisa dijadwalkan kembali oleh Bupati dan diprioritaskan bagi pegawai yang akan pensiun. Kami ingin masalah ini diselesaikan dengan baik dan ada solusi yang adil bagi semua pihak,” tegasnya.

Menanggapi arahan Gubernur, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyatakan siap mengambil langkah cepat. Ia memastikan Pemkab Deliserdang akan segera menyelenggarakan remedial test bagi 58 ASN yang sebelumnya tidak lulus dalam tes kenaikan pangkat, termasuk Farida Purba dari Dinas Kesehatan Deliserdang.

“Kita akan melaksanakan remedial kembali bagi 58 ASN yang tidak lulus, dan pelaksanaannya akan diselenggarakan oleh BKN Medan,” ungkap Asri Ludin.

Terkait dugaan pungli yang diungkapkan Farida, baik gubernur maupun bupati meminta agar Farida bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi kepada Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten Deliserdang.

“Kami minta kerja sama dari Saudari Farida untuk mengungkapkan nama-nama pihak yang diduga terlibat serta bukti-buktinya agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara hukum,” tegas Bobby.

Kasus ini kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Sumut menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik pungli di lingkungan birokrasi demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap ASN.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menilai kasus tersebut harus menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh pemerintah daerah. Ia menyebut kasus ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan pimpinan daerah dengan pelaksana di lapangan.

“Kadang-kadang arahan yang diberikan dari pimpinan tidak dijalankan oleh aparatur di bawahnya. Bupatinya mau bersih-bersih, tapi di bawah masih kotor,” ujar Zeira, saat dikonfirmasi Sumut Pos Senin, (3/11/2025).

Zeira mengapresiasi langkah cepat Gubernur Bobby dan Asri Ludin dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya kira ini sudah menjadi atensi Presiden dan telah difasilitasi dengan baik oleh gubernur bersama bupati. Ini juga menjadi pembelajaran bagi daerah lain agar lebih waspada terhadap praktik serupa,” katanya.

Zeira juga menilai keberanian ASN yang menyampaikan aspirasi melalui media sosial layak diapresiasi.

“Ibu ASN itu menyampaikan aspirasi sebagai bentuk peringatan bagi petugas yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa praktik pungli sudah tidak relevan di era birokrasi modern.

“Hal-hal seperti pungli sudah tidak zamannya lagi. Kalau bisa, ditertibkan lah, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan sedikit-sedikit uang,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Zeira mengaku prihatin dengan kondisi ASN tersebut yang dikabarkan akan segera pensiun.

“Saya dengar ASN itu mau pensiun. Masak gara-gara pungli di tingkat bawah, dia tidak bisa naik pangkat. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.(san/azw)

Respon Cepat Bencana, PT Tirta Investama Langkat Salurkan 800 Kotak AQUA untuk Korban Banjir Bandang di Sumut

BANTUAN: PT Tirta Investama saat menyalurkan bantuan air mineral AQUA kepada korban bencana di Sumut.
BANTUAN: PT Tirta Investama saat menyalurkan bantuan air mineral AQUA kepada korban bencana di Sumut.

LANGKAT— PT Tirta Investama Langkat menunjukkan kepedulian dan respon cepat terhadap bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dengan menyalurkan total 800 kotak AQUA kepada warga terdampak.

Bantuan ini diberikan sebagai upaya mendukung kebutuhan air bersih, yang sangat krusial pada masa darurat.

Dari total bantuan, 700 kotak AQUA berbagai ukuran 220 ml, 600 ml, dan 1500 ml disalurkan untuk korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan wilayah sekitar.

Penyerahan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan diterima langsung oleh Zainuddin Harahap, untuk kemudian didistribusikan ke titik-titik yang paling membutuhkan.

Selain itu, 80 kotak AQUA diberikan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat melalui BPBD Langkat, sementara 20 kotak AQUA lainnya diserahkan langsung kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kota Binjai.

Proses penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada Kamis, 27 November 2025, dan Jumat, 28 November 2025, agar bantuan air bersih dapat segera menjangkau masyarakat di lokasi bencana.

“Sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Utara, kami merasa terpanggil untuk hadir dan memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang. Akses terhadap air bersih sangat krusial pada situasi darurat seperti ini,” ujar Riswan Saleh Harahap, Stakeholder Relation Manager PT Tirta Investama Langkat.

PT Tirta Investama Langkat berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga sekaligus mendukung percepatan pemulihan di wilayah yang terdampak bencana.

Perusahaan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam distribusi bantuan, mulai dari pemerintah provinsi, dinas terkait, BPBD, hingga masyarakat lokal.

Bantuan ini sekaligus menjadi bukti konsistensi PT Tirta Investama Langkat dalam mendukung penanganan bencana serta memperkuat solidaritas bagi masyarakat Sumatera Utara. (ila)

Komisi A DPRD Sumut Kecewa, RDP Soal Tanah Dusun IX Sampali Hanya Dihadiri Perwakilan: BPN dan PTPN Diminta Bawa Dokumen Lengkap

RDP: Komisi A DPRD Sumut saat gelar RDP soal tanah Dusun IX Sampali.
RDP: Komisi A DPRD Sumut saat gelar RDP soal tanah Dusun IX Sampali.

MEDAN — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut dengan masyarakat Dusun IX Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, berlangsung tegang.

RDP yang digelar Selasa (2/12/2025) itu mengecewakan anggota dewan karena pihak BPN Deliserdang dan PTPN I hanya mengirim perwakilan, bukan pengambil keputusan maupun membawa dokumen yang dibutuhkan.

RDP tersebut digelar untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat terkait legalitas hak atas tanah seluas 23 hektare dari total 93 hektare yang telah dihuni sekitar 500 kepala keluarga di Dusun IX.

Pertemuan itu dihadiri anggota Komisi A DPRD Sumut, antara lain Ir Dumanter Tampubolon (PDI-P), Irham Buana Nasution SH MH (Golkar), Pdt Berkat Laoly, Zeira Salim Ritonga (PKB), serta Abdul Khair (NasDem). Hadir juga perwakilan BPN Deliserdang, PTPN I, Kabag Tapem Pemkab Deliserdang, Pemprovsu, perwakilan masyarakat Marwali 21, dan tim kuasa hukum Marwali 21 Law Firm IBN & Partner.

Usai mendengar pemaparan masyarakat yang disampaikan Ketua Marwali 21, Apt Tiora Sinaga, Ir Dumanter Tampubolon menegaskan bahwa persoalan tanah ini tidak boleh berlarut-larut.

Ia meminta pemerintah mempercepat proses penyelesaian lahan yang telah ditempati masyarakat selama puluhan tahun.

“Pada RDP kedua yang dijadwalkan Januari 2026, BPN Deliserdang dan PTPN wajib membawa dokumen lengkap. Jangan hanya hadir sebagai perwakilan tanpa keputusan,” tegas Dumanter.

Ketua Marwali 21, Apt Tiora Sinaga SFarm, dalam kesempatan itu meminta Gubernur Sumut, Ketua DPRD Sumut, dan Kepala Kanwil ATR/BPN Sumut memberi kepastian hukum atas lahan yang dikuasai masyarakat berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001 yang ditetapkan pada 9 Januari 2006.

Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan jaminan keamanan dari intimidasi pihak-pihak yang disebut sebagai mafia tanah.

“Kami memohon perlindungan bagi sekitar 500 KK yang tinggal menetap di Dusun IX agar terbebas dari gangguan dan intimidasi,” ujar Tiora.

Sementara itu, Irham Buana Nasution SH MH, anggota Komisi A sekaligus mantan kuasa hukum masyarakat Dusun IX, kembali menegaskan bahwa tanah yang ditempati masyarakat bukan bagian dari HGU PTPN II, bukan eks HGU, dan bukan pula tanah garapan. Ia menegaskan masyarakat sudah mengantongi ketetapan hukum dari PN Kelas I Lubukpakam, Pengadilan Tinggi Medan, hingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1734K/Pdt/2001.

Komisi A DPRD Sumut berkomitmen terus mengawal konflik agraria ini hingga ada kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat Dusun IX Desa Sampali. (ila)