Home Blog Page 1401

Bupati Ajak Masyarakat Berpartisipasi Awasi Pembangunan di Humbahas

PENGASPALAN: Pengerjaan pengaspalan ruas jalan pada kegiatan penataan MPP di samping Kantor Koramil Doloksanggul, Jalan Merdeka, Kelurahan Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, yang dikerjakan PT Bina Karya Sejati. Istimewa.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Bupati Humbanghasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor, mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan yang saat ini sedang berlangsung. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, sehingga kesalahan atau tidak optimalnya pelaksanaan pemba­ngunan dapat dihindari. Hal tersebut disampaikan Dosmar kepada sejumlah wartawan di Doloksanggul, Sabtu (24/6) lalu.

Dosmar juga mengatakan, sebagai masyarakat yang peduli de­ngan Kabupaten Humbahas, harus ikut serta mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemkab Humbahas, jika terdapat kekurangan pada saat pelaksanaan pembangunan. Karena hal itu membantu pemerintah untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan.

“Mari masyarakat ikut memberikan pikiran positif, agar Humbahas dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi,” harap Dosmar.

Menurut Dosmar, jika masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan, selain mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, juga kegiatan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebab, pengawasan pembangunan infrastrukur bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Agar hasil pembangunan bisa sesuai perencanaan, tepat waktu, dan bermutu.

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang akan merasakan hasilnya. Jika baik, maka masyarakat akan me­rasakan dampak yang baik pula,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, kinerja Pemkab Humbahas khususnya bidang program pembangunan, terus berjalan. Meski harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi pada ketersediaan anggaran yang ada.

Dan itu pun, menurut Dosmar, untuk memenuhi kebutuhan ma­syarakatnya, dia akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi de­ngan Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah pusat, agar jalan yang perlu perbaikan bisa segera diperbaiki.

“Ayo kita laksanakan pemba­ngunan dan kita awasi bersama, supaya kualitasnya baik. Ini perlu diawasi oleh siapapun, agar sesuai kua­litas dengan spek yang ditetapkan. Ayo kita bangun Humbahas ke arah yang lebih baik lagi,” imbaunya.

Dari amatan wartawan, saat ini pengerjaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan, semisal pengaspalan jalan di areal Mall Pelayanan Publik (MPP), samping Kantor Koramil Doloksanggul, tepatnya di Jalan Merdeka, Kelurahan Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, yang dikerjakan oleh PT Bina Karya Sejati.

Dari papan proyek, tercatat ke­giatan penataan Mall Pelayanan Publik dengan nilai pekerjaan Rp609.715.513, dikerjakan oleh PT Karya Anugerah Bersama Permai. Pekerjaan ini bersumber dari DAU APBD Kabupaten Humbahas, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender, dari tanggal kontrak 8 Juni 2023, dengan nomor kontrak 01/S-PSN/DAU/PKP/K.P/VI/2023. (des/saz)

PTPN 2 Dituding Rampok Lahan Masyarakat, Tanah di Sei Semayang, Sunggal

AKSI: Puluhan masyarakat saat menggelar aksi damai di lahan mereka yang tak jauh dari Kantor PTPN 2, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Minggu (25/6).Teddy Akbari/Sumut Pos.

SUMUTPOS.CO – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 dituding merampok lahan milik masyarakat di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Ini disampaikan puluhan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan, melalui aksi damai di lokasi tanah yang berdekatan dengan Kantor PTPN 2, Minggu (25/6).

Puluhan masyarakat yang didominasi ibu-ibu ini, memohon kepada Presiden Joko Widodo dan menteri terkait, mulai dari BUMN, Agraria, hingga Menkopolhukam, untuk turun tangan menyelesaikan persoalan mereka. Sebab, perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian BUMN tersebut, mengklaim, tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah aset mereka.

Sementara masyarakat bersi­kukuh, tanah tersebut adalah milik mereka melalui dokumen kepemi­likan yang dipegang.

“Pak Presiden, tolong kami rakyatmu ini. Tanah kami di Sei Semayang, Sumatera Utara ‘dirampok’ PTPN 2. Institusi hukum ne­gara tumpul dan tidak adil. Alas hak kami sah dan lengkap,” ungkap seorang warga, sembari menahan tangis.

“Tolong kami Pak Presiden, Pak Mahfud MD, Pak Hadi Tjahjanto, Pak Erick Thohir. Kami masyarakat pemilik lahan di Pasar 7, Desa Sei Semayang. Tanah kami tiba-tiba dirampok PTPN 2 pada 2018. Tanaman jagung kami diporak-porandakan. Kami sudah mengadu ke mana-mana. Ke BPN, polisi, PTUN, tapi satu pun enggak ada yang bela kami. Capek kami Pak. Kasihani kami Pak, kami dizolimi. Turun ta­nganlah Pak Presiden,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Adnan Syam Zega dan Datuk Nikmat Gea, selaku pemilik lahan membeberkan, status tanah tersebut. Pada 2001 hingga 2003, lahan dibeli oleh masyarakat dari IGD Urip dan telah disertifikatkan melalui akta notaris. Adnan menyebutkan, lahan tersebut sudah dikuasai masyarakat sejak 1950.

Melalui Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah atas nama Gubernur Sumut pada 1953, juga telah mengeluarkan surat, yang berisikan pembagian lahan. Menurut dia, lahan ini sebelumnya sawah dan perladangan.

“Belum ada PTPN 2, tanah ini sudah dikuasai masyarakat. Pada 2011, tanah ini sebelumnya dibeli IGD Urip dalam kondisi lembah dengan kedalaman kurang lebih 5 meter. Kemudian ditimbun dan dibuat per kavling-kavling sejumlah 200 KK yang telah memiliki. Namun pada 2018, lahan kami diserobot PTPN 2,” bebernya.

Sementara Nikmat menjelaskan, tanah yang dikuasai mereka dan diklaim oleh PTPN 2, sudah berproses hukum. Namun kejelasan statusnya mengambang, tidak ada kepastian siapa pemilik alas hak sebenarnya.

“Alas hak yang kami miliki sampai saat ini adalah surat atau akta notaris dari Puji Wahyuni. Kami juga telah berupaya agar rurat tanah tersebut disahkan Badan Pertana­han Nasional (BPN) Deliserdang, tapi juga belum ada kepastian,” kata­nya.

Dia mengatakan, alas hak dari pemilik sebelumnya atas nama IGD Urip adalah SK Bupati Deliserdang 1976, dan turunannya diketahui Camat dan Kepala Desa Sei Sema­yang. Bahkan jauh sebelumnya, tidak ada silang sengketa atas lahan tersebut.

“Tiba-tiba di 2018, ada klaim tanah yang kami kuasai milik PTPN 2 dalam bentuk HGU Nomor 90 tertanggal 20 Juni 2003, dan berakhir 8 Juni 2028. Kami juga telah melakukan upaya hukum dengan membuat gugatan ke PTUN Medan. Namun sayangnya, putusan PTUN tidak tegas memutuskan siapa sebenarnya pemilik lahan yang sah. Bukan kami sebagai penggugat dan bukan pula PTPN 2 sebagai tergugat,” jelas Nikmat.

Terpisah, Kasubbag Humas PTPN 2, Rahmat Kurniawan, saat dikonfirmasi wartawan lewat sambungan telepon selular, mengaku belum dapat berkomentar lebih jauh soal aksi unjuk rasa damai warga Desa Sei Semayang. “Kami cek ke bagian yang bersangkutan ya,” pungkas­nya. (ted/saz)

Wali Kota Binjai Terima Audiensi USAID IUWASH Tangguh

Istimewa CENDERAMATA: Wali Kota Binjai Amir Hamzah, saat memberikan cenderamata kepada Direktur United States Agency for International Development (USAID) Jeff Cohen, saat gelaran audiensi.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai Amir Hamzah, menerima audiensi Direktur United States Agency for International Development (USAID), Jeff Cohen, terkait kerja sama program air minum, sanitasi, higiene, dan pe­ngelolaan sumber daya air (SDA) Pemko Binjai, dengan Program IUWASH Tangguh di ruang kerja Wali Kota Binjai, akhir pekan lalu.

Jeff mengucapkan terima kasih atas sambutan Pemko Binjai. Dia menjelaskan, Program USAID Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) Tangguh akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, lembaga donor, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, penyedia layanan air minum, dan masyarakat, untuk memperkuat sektor WASH serta pengelolaan SDA di Indonesia.

Ini dilakukan untuk mendukung pengelolaan SDA, perubahan pe­ril­aku higiene, dan peningkatan akses air minum dan sanitasi aman, adil, dan setara. Jeff juga menekankan, USAID Indonesia melalui USAID IUWASH Tangguh berkomitmen untuk mendukung 1,5 juta orang menda­patkan akses air minum aman, dan 1 juta orang mendapatkan akses sanitasi aman yang dilakukan melalui dukungan pengelolaan SDA, perbaikan perilaku, hingga pe­ningkatan partisipasi semua pihak, termasuk perempuan, lansia, penyandang di­sabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Karena itu, untuk mendukung upa­ya tersebut, maka USAID IUWASH Tangguh bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Binjai, telah melakukan Pengkajian Partisipatif dan Pemicuan Perkotaan yang dilaksanakan di 2 kelurahan. Yakni Kelurahan Sumbermulyo Rejo, dan Timbang Langkat, pada April-Mei 2023.

Jeff juga mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mempererat kemitraan dan kolaborasi antara USAID dengan Pemko Binjai, dalam pe­nguatan program WASH hingga mengatasi dampak perubahan iklim terhadap pasokan sumber air.

Sementara itu, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah menyambut baik kerja sama tersebut. Dia berharap, kerja sama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada warga Kota Binjai. “Saya mohon dapat membantu Pemko Binjai dalam mengatasi pe­ngelolaan SDA dan sanitasi aman, adil, dan setara,” pungkasnya. (ted/saz)

Hendrik Sitompul Ajak Masyarakat Amalkan Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Drs Hendrik H Sitompul MM mengatakan, empat pilar kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa Indonesia. Karena, banyak kepentingan bangsa lain terhadap Indonesia di era globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan kita.

“Empat pilar kebangsaan ini, harus kita maknai sebagai alat untuk membangun bangsa kita sendiri,” kata Hendrik Sitompul ketika menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Medan, Sabtu (24/6/2023). Sosialisasi ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPR/MPR-RI.

Menurut Hendrik, sosialisasi empat Pilar Kebangsaan ini juga dilaksanakan demi menjaga keutuhan persatuan berbangsa dan bernegara. Ditegaskannya, poin penting yang terdapat dalam empat pilar kebangsaan tersebut, mencakup Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Melalui sosialisasi 4 Pilar ini, setidaknya pihaknya dapat memberi pemahaman bagi masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. “Kita sebagai masyarakat yang majemuk harus menjujung tinggi pancasila sebagai pemersatu,” tegas Hendrik.

Selain itu, tidak hanya sebagai jawaban atas masalah kebangsaan, permasalahan seperti korupsi juga akan hilang minimal berkurang, karena seseorang yang menghayati dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan pasti memliki integritas yang tinggi.

Hendrik Sitompul, juga mengajak masyarakat agar menghayati dan mengamalkan 4 pilar dalam kehidupan karena dengan itu apa yang dicita-citakan menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur akan terwujud.

“Jadi saya mengajak kita semua, untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari hari untuk mewujudkan Indonesia, berdaulat adil dan makmur,” pungkas Hendrik. (adz)

Usbat Ganjar Gelar Pelatihan Mandi Junub untuk Masyarakat Desa di Sumut

Usbat Ganjar Sumut Wilayah Kabupaten Langkat bersama masyarakat mengadakan pelatihan dan praktik mandi junub di Dusun Purwodadi, Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Langkat, Sumut, Minggu (25/6).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memberikan edukasi untuk masyarakat, sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ustad Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatera Utara (Sumut) menggelar pelatihan dan praktik mandi janabah atau junub.

Pelatihan dan praktik mandi junub itu diadakan bersama Majelis Ta’lim Nurul Falaq dan masyarakat di Dusun Purwodadi, Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (25/6) siang.

Muhammad Rizki, selaku Koordinator Daerah (Korda) Usbat Ganjar untuk Kabupaten Langkat mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk memberikan pemahaman ke masyarakat ihwal mandi junub yang baik dan benar menurut ajaran Islam.

“Kegiatan kami hari ini melaksanakan bagaimana mempraktikkan mandi janabah atau mandi wajib yang biasa kita kenal ke masyarakat, agar masyarakat lebih memahami cara mandi janabah yang selama ini masih banyak dari jemaah yang belum paham,” ujar Rizki.

Dalam praktik secara langsung yang dilakukan, Usbat Ganjar memberikan pelajaran mulai dari jenis-jenis hadas besar dan hadas kecil, niat mandi junub, hingga bagian-bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh.

Rizki memaparkan, edukasi ihwal mandi junub sangat penting diberikan kepada masyarakat lantaran kurangnya pemahaman. Oleh sebab itu, Usbat Ganjar melaksanakan pelatihan dan praktik mandi junub masyarakat lebih tercerahkan.

“Hal-hal dasar seperti ini yang paling penting dilakukan supaya masyarakat lebih paham bagaimana hal dasar yang dilakukan bisa dilaksanakan karena keseharian yang dilakukan adalah sebuah kewajiban untuk mendapatkan kesucian di dalam diri,” jelas Rizki.

“Harapan kami ke depan bagaimana pelatihan-pelatihan tentang agama ini terus dilaksanakan untuk masyarakat yang bermanfaat bagi mereka,” sambungnya.

Kegiatan Usbat Ganjar juga disambut antusias oleh masyarakat. Rizki menyebut, kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk mengedukasi dan bersilatutahmi dengan masyarakat, sekaligus menyosialisasikan Ganjar Pranowo Presiden 2024.

“Sebelum kami memulai acara dari masyarakat sangat antusias karena jarang sekali dilaksanakan pelatihan-pelatihan seperti ini,” ucap Rizki.

Kegiatan positif yang digelar sukarelawan Usbat Ganjar tak hanya disambut antusias masyarakat, tetapi juga mendapat apresiasi.

Hal itu disampaikan Adilah, selaku perwakilan ibu-ibu Majelis Ta’lim Nurul Falaq yang mengikuti kegiatan pelatihan dan praktik mandi junub Usbat Ganjar.

Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kecamatan Padang Tualang. Dia juga mengaku mendapat banyak ilmu ihwal mandi junub yang selama ini kurang dipahami.

“Alhamdulillah (kegiatannya) kalau untuk masyarakat bermanfaat sekali. Karena sekarang ini banyak masyarakat kita masih kurang mengetahui. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini bisa membangun akhlak masyarakat kita,” ungkap Adilah.

Tak hanya itu, Adilah juga mengaku tercerahkan tentang sosok calon presiden Ganjar Pranowo yang disosialisasikan Usbat Ganjar. Dia mendukung Ganjar untuk menjadi Presiden Indonesia 2024 agar Indonesia semakin maju dan makmur.

“Mudah-mudahan Pak Ganjar menjadi presiden yang adil, yang bisa memakmurkan dan menjadikan Indonesia ini seperti Indonesia yang kami inginkan, yang bersatu, jauh dari korupsi dan selalu membela rakyat yang di bawah,” tutur Adilah. (rel/tri)

Penerima Pupuk Subsidi di Sumut Hanya 623.425 Petani, Ini Alasannya

Sebanyak 623.425 petani yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi ini merupakan petani yang menanam sembilan (9) komoditas sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.

MEDAN, SUMUTPOS – Hanya 623.425 petani dari 998.745 total data petani di Sumatera Utara (Sumut) yang terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi tahun 2023.

“Jumlah 623.425 petani itulah yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan e-Alokasi Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagai penerima pupuk bersubsidi dari total data petani sebanyak 998.745 orang,” kata Kepala Dinas KPTPH Sumut, Rajali.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut menyebut, sebanyak 623.425 petani yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi ini merupakan petani yang menanam sembilan  komoditas. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.  Adapun sembilan komoditas tersebut, yaitu petani padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Dengan kata lain, sisa petani yang berada di Sumut tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Rajali melalui Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut, Jonni Akim Purba, mengatakan, masih ada nama petani 9 komoditas yang belum terentri ke dalam sistem.  “Hasil monitoring ke lapangan, masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum terentri ke dalam sistem,” kata Akim kepada wartawan, Senin (26/6/2023) di Medan.

Hal itu lanjut Akim, disebabkan banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Sehingga harus dipadu-padankan lagi dengan Dinas Dukcapil.

Masalah lainnya, lanjut Akim, susahnya sinyal untuk memasukkan data petani ke dalam sistem. Sehingga upload data sering error karena sinyal lemah, terutama di daerah pedalaman.  “Di samping itu, terbatasnya petugas juga menjadi kendala dalam pengentrian data,” jelasnya.

Ditanya berapa nama petani sembilan komoditas yang gagal dientri ke dalam sistem, Akim mengatakan, belum diketahui pasti. “Yang jelas, data yang terinput sampai saat ini hanya 623.425 nama. Merekalah yang berhak mendapat pupuk bersubsidi,” cetusnya.

Temuan Dinas KPTPH Sumut di lapangan seputar keluhan petani akan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, pertama alokasi pupuk bersubsidi di Sumut memang terbatas.

Kedua, banyak petani yang belum paham peraturan yang baru bahwa petani sawit tidak lagi berhak mendapat pupuk subsidi. Begitu juga petani di luar dari 9 komoditas tadi.

“Jadi, petani yang berteriak kekurangan pupuk adalah petani yang tidak terdaftar dalam kelompok,” katanya.

Ketiga, dalam sistem e-alokasi Kementan yang  baru, banyak nama petani yang sudah didaftarkan tapi namanya tidak muncul.

Sesuai aturan baru dari pemerintah, saat ini hanya petani dari 9 komoditas yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Salahsatunya petani padi.

Sistem Sering Error

Jonni Akim mencotohkan, waktu kunjungan mereka ke Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terungkap ada satu kelompok tani yang anggotanya didaftarkan 25 nama. Tetapi ternyata di e-alokasi yang keluar hanya 18 nama.

Diduga meski petugas sudah upload data ke sistem dan sudah sukses, namun mungkin sistem lagi error dan petugas tidak cross check kembali nama-nama itu.

Akibatnya, meski si petani menanam salah satu dari 9 komoditas, namun karena namanya belum masuk di sistem e-alokasi, maka dia tidak bisa dapat pupuk bersubsidi.

Terkait masalah itu, Akim mengaku, pihaknya sudah meminta perpanjangan waktu sampai 3 kali.

“Kita minta nama-nama yang dikirim yang ditolak, agar dimasukkan kembali. Kita juga sudah meminta agar alokasi (pupuk bersubsidi, Red) kedepan bisa ditambah sesuai kebutuhan. Ini sudah beberapa kali kita usulkan ke pusat,” katanya.

Adapun jawaban pusat, alokasi pupuk bersubsidi disusun sesuai dengan ketersediaan dana.

Akim menambahkan, jumlah komoditas pertanian di Sumut ada 70 jenis namun yang masuk dalam daftar penerima pupuk subsidi hanya 9 komoditas saja.

Total nama petani di Sumut yang terdaftar di SIMLUHTAN ada 998.745 tetapi yang terdata hanya 623.425 nama untk tahun ini.

Dan, dari jumlah 623.425 nama ini pun masih ada kesalahan. Nama tidak semuanya keluar dalam print penerima pupuk.

Dan temuan di lapangan, kebanyakan petani yang berteriak tidak memperoleh pupuk bersubsidi adalah petani di luar 9 komoditas tadi.

Kata dia, data petani penerima pupuk bersubsidi tahun 2023 di e-alokasi Kementan sudah fix paling lama 31 Desember 2022 untuk disahkan kepala daerah.

Daftar petani penerima akan diprint oleh pihak dinas, dan diserahkan ke kios mulai bulan Januari. Januari 2023, pupuk sudah disalurkan.

Jadi jika ada nama petani yang belum masuk sistem setelah pendaftaran ditutup, maka akan diusulkan untuk tahun berikutnya.

Dinas KPTPH terus melakukan padu padan data petani dengan dukcapil. Termasuk soal petani yang meninggal.

Adapun alur pupuk bersubsidi sesuai aturan yang berlaku menurut Akim, yakni mulai dari pabrik lini 1 ke lini 2 gudang provinsi, ke gudang distributor lini 3 baru ke pengecer lini 4. * (rel)

Pemda Diminta Tak Ragu Buka Formasi, Gaji PPPK Guru Dijamin Pusat

Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hingga tengah tahun, jumlah formasi untuk rekrutmen guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih minim. Baru 278.102 formasi. Padahal, tahun ini kebutuhan atau kuota yang dibuka mencapai tiga kali lipatnya. Yakni, 601.174 formasi

Melihat hal ini, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani tak lelah untuk kembali meminta pemda menambah formasi guru PPPK-nya. Dengan memaksimalkan kuota yang ada, maka semakin banyak guru bisa menanggalkan status honorernya.

Hal tersebut disampaikan Nunuk dalam koordinasi dan sinkronisasi antara Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama sejumlah pemerintah daerah terkait pengajuan formasi ASN PPPK guru 2023.

Terkait gaji yang menjadi keraguan pemda, Nunuk pun menegaskan kembali bahwa anggarannya telah disediakan pemerintah pusat. “Kami mohon pemda untuk membuka dan menambah formasi. Kami kumpulkan bapak ibu untuk berembuk bersama, jika ada hal yang mengganjal, kita selesaikan bersama,” ujarnya keterangan resminya, kemarin (25/6).

Dalam kesempatan tersebut, Nunuk turut mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin sebelumnya. Di mana, sudah ada 544.292 guru honorer yang telah lolos menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (ASN PPPK). Angka tersebut merupakan akumulasi dari seleksi 2021 dan 2022 dengan total formasi 825.281. “Tentu ini bukan hal yang sedikit dalam sejarah pengangkatan guru PPPK. Ini belum pernah terjadi,” ungkapnya.

Terkait anggaran, Deputi Perancangan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPANRB Aba Subagja pun turut memastikan bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran untuk pengangkatan PPPK guru 2023. Dia menegaskan, jika pihaknya ingin mengoptimalkan seleksi tahun ini untuk bisa mengangkat guru honorer menjadi PPPK guru.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hilman menambahkan, anggaran ASN PPPK 2023 sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Yang mana, pemda dapat mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk mengangkat ASN PPPK berdasarkan formasi pegawai yang ditetapkan kementerian yang menjalankan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara, sesuai ketentuan undang-undang. “Tahapannya sudah ada, tinggal diusulkan,” tegasnya.

Seleksi rekrutmen ASN sendiri rencananya digelar pada September 2023. Dalam seleksi ini, tidak hanya diperuntukkan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) saja tapi juga untuk PPPK. Tahun ini, jumlah rekrutmen PPPK mencapai 80 persen dari total kuota yang disediakan baik di pusat maupun daerah. (mia/jpg)

Besok, 2 Juta Jamaah Wukuf di Arafah

JAMAAH TIBA: Para jamaah haji asal Indonesia tiba di Bandara Arab Saudi, kemarin. Proses kedatangan jamaah haji di Makkah sudah selesai pada Sabtu (24/6) kemarin, baik itu kedatangan jamaah dari Madinah maupun dari Jeddah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Misi pemberangkatan jamaah haji musim 2023 sudah selesai. Ditutup dengan pendaratan dua kloter dari embarkasi Surabaya dan satu kloter dari Batam di Bandara Jeddah pada Sabtu (24/6). Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan, serapan kuota haji tahun ini nyaris 100 persen. Persisnya di angka 99,6 persen.

“Dari total kuota nasional 229.000 jamaah, realisasi penyerapannya mencapai 228.093 jamaah,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Makkah kemarin (24/6). Seperti diketahui, selain kuota dasar 221 ribu, tahun ini Indonesia mendapat tambahan kuota sebanyak delapan ribu.

Hilman mengatakan, kuota dasar sebanyak 221 ribu kursi berhasil terserap 100 persen. Baik itu kuota haji reguler maupun haji khusus. Sedangkan untuk kuota tambahan, jatah haji reguler 7.360 kursi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.820 jamaah sudah tervisa. Lalu, ada 358 jamaah reguler kuota tambahan yang sudah tervisa, namun membatalkan pemberangkatannya dengan beragam alasan.

Menurut Hilman, waktu yang tersedia untuk pengisian kuota tambahan tidak banyak. Arab Saudi baru menyampaikan keputusan kuota tambahan pada 7 Mei. Sedangkan proses pemberangkatan jamaah haji reguler berjalan sejak 24 Mei. “Waktu yang tersedia sangat mepet. Tapi, kita terus berusaha,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PPIH Arab Saudi Subhan Cholid mengatakan, proses kedatangan jamaah di Makkah sudah selesai pada 24 Juni. Baik itu kedatangan jamaah dari Madinah maupun dari Jeddah. Fase pemberangkatan jamaah haji berjalan sejak 24 Juni lalu. Diawali dari pemberangkatan gelombang pertama dengan rute Indonesia menuju Madinah, disusul gelombang kedua dengan rute Indonesia menuju Jeddah.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag itu mengatakan, Arab Saudi menetapkan 1 Dzulhijjah jatuh pada 19 Juni. Dengan demikian, pelaksanaan wukuf di Arafah (9 Zulhijjah) jatuh pada Selasa (27/6) besok. Tahun ini jumlah jamaah haji dari seluruh penjuru dunia diperkirakan lebih dari dua juta jamaah.

Jamaah yang baru mendarat 24 Juni langsung menjalani umrah wajib. Mereka kemudian diminta beristirahat dan beraktivitas atau beribadah di hotel saja. Pasalnya, mulai hari ini (26/6) secara bertahap jamaah diberangkatkan menuju ke Arafah. Setelah selesai wukuf, pada 27 Juni pukul 19.00 malam waktu setempat, jamaah mulai diberangkatkan menuju ke Muzdalifah. Proses pemberangkatan menuju Mudzalifah berjalan sampai dini hari pukul 01.00 waktu Saudi.

Prosesi berikutnya, jamaah diberangkatkan dari Mudzalifah menuju ke Mina pada 27 Juni pukul 23.40 sampai dengan 28 Juni pukul 09.00 waktu setempat. Setibanya di Mina, jamaah menjalani rangkaian mabit dan melempar jumrah.

Sementara itu, Juru Bicara PPIH Pusat Akhmad Fauzin mengatakan, kesiapan layanan jamaah di Arafah, Mudzalifah, dan Mina sudah dicek secara langsung oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dia menambahkan, untuk menuju kemabruran haji, setidaknya ada empat bekal yang harus diperhatikan jamaah. Yaitu, niat yang ikhlas dan ketaqwaan. Kemudian, bekal biaya haji yang halal. Ketiga, melaksanakan rukun, wajib, dan sunah haji serta meninggalkan segala larangannya. Bekal yang keempat adalah menjaga diri dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. “Khususnya rofats (perkataan kotor), fusuq (berbuat kotor), dan jidal (berkelahi). Jamaah dianjurkan memperbanyak zikir dan berdoa supaya hajinya diterima atau menjadi haji mabrur,” katanya.

5 CJH Ditolak Masuk Saudi

Sementara, lima calon jamaah haji (CJH) Indonesia ditolak masuk Saudi lantaran masuk daftar cekal. Penolakan itu terjadi setelah kelimanya sampai di bandara Arab Saudi. Mereka langsung dipulangkan ke Tanah Air.

Konjen RI Jeddah Eko Hartono mengatakan, saat tiba di bandara, lima jamaah tersebut menjalani pengecekan imigrasi. Dari sana diketahui, mereka masih masuk dalam daftar cekal. Mereka pernah mengalami kasus dideportasi sebelumnya. “Yang bersangkutan langsung dipulangkan, dicarikan pesawat kembali ke Tanah Air. Tidak sempat masuk ke sini (Makkah, Red),” ujarnya, kemarin (24/6).

Saat berangkat, lima jamaah itu memang sudah mengantongi visa haji yang didapat dari pendaftaran aplikasi e-Hajj. Namun, sistem di imigrasi Saudi belum terhubung dengan penerbitan visa di aplikasi e-Hajj. Karena itulah, meski masuk dalam daftar cekal, saat mengurus melalui aplikasi, mereka tetap mendapatkan visa.

Hal itu juga dialami oleh jamaah umrah yang dipulangkan setelah tiba di Saudi. “Meskipun mereka sudah membayar ke travel dan mendapatkan visa sejak sebelum tiba,” terangnya.

Eko menjelaskan, sebelum 2021, masa cekal Arab Saudi selama lima tahun. Setelah pandemi, pencekalan diperpanjang menjadi 10 tahun. Menurut dia, bisa jadi jamaah yang tercekal belum update kebijakan terbaru masa pencekalan. “Merasa sudah lima tahun, akhirnya berangkat. Sampai sini masih terhitung dicekal karena 10 tahun,” ucapnya.

Ada perbedaan kebijakan cekal sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi, calon jamaah yang dicekal masih diizinkan menyelesaikan haji dan umrah. Setelah itu, langsung diminta kembali ke tanah air. “Misalnya yang haji, setelah di Arafah langsung diminta pulang. Jadi, tidak boleh berlama-lama di sini (Arab, Red),” ujarnya.

Namun, kebijakan terbaru, calon jamaah yang masuk daftar cekal langsung diminta kembali setiba di bandara tanpa diizinkan berhaji dan umrah.

Pada bagian lain, proses pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2023 telah berakhir. Sebanyak 165 jamaah yang tergabung dalam kloter 34 asal embarkasi Batam (BTH) menjadi kloter terakhir yang mendarat di Jeddah, kemarin (24/6). Mereka diberangkatkan melalui kuota tambahan.

Rona bahagia terlihat dari wajah Wahyu Hidayati, warga Merangin, Jambi, setiba di Hotel Syafayir al Hayaa, Makkah. Persiapan yang dilakukan Wahyu hingga tiba di Tanah Suci sekitar sebulan. “Dikabari akhir Mei, terasa dadakan. Alhamdulillah sudah sampai. Seharusnya berangkat tahun depan,” ungkapnya.

Ketua Kloter 34 Muhsin mengatakan, kloternya berangkat dari asrama haji Jumat (23/6) siang dan malamnya pukul 19.00 langsung terbang. “Alhamdulillah perjalanan aman, lancar. Sampai Jeddah pukul 03.45,” katanya.

Dia dan jamaahnya sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji. Di kloter 34 BTH terdapat satu orang jamaah berusia 80 tahun dan tiga orang berkursi roda. Menurut dia, jamaah rata-rata baru masuk dalam kuota tambahan sebulan terakhir.

Kepala Sektor 4 Daerah Kerja Makkah Haris Fadillah mengatakan, jamaah akan melaksanakan umrah qudum. Karena bus Sholawat sudah berhenti beroperasi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bidang transportasi untuk memfasilitasi pemberangkatan jamaah ke Masjidilharam.

Hari menambahkan, jamaah diminta untuk istirahat dulu sebelum melanjutkan umrah. “Kalau sudah pulih dan fresh, baru berangkat umrah wajib. Biar kondisinya terjaga,” jelasnya.

Hingga closing date, total ada 558 kloter dengan jumlah 209.782 jamaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci. Perinciannya, 276 kloter dengan 103.809 jamaah mendarat di Bandara Madinah, sementara 282 kloter dengan 105.973 jamaah mendarat di Bandara Jeddah. (wan/lyn/c17/fal/jpg)

Dekat PDIP, Andika Siap Jadi Ketua Timses Ganjar

Andika Perkasa - Ganjar Pranowo

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo sejauh ini masih teka-teki. Namun, untuk calon ketua tim pemenangan atau tim sukses (Timses), salah seorang yang memiliki kans adalah Andika Perkasa. Bak gayung bersambut, jika memang mendapat tugas tersebut, mantan panglima TNI itu menyatakan kesiapannya.

Hubungan Andika dengan PDIP memang terlihat makin akrab. Sebelumnya, Andika bersama sejumlah elite PDIP berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Sabtu (24/6), Andika turut hadir di puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Andika juga bertemu Ganjar. Keduanya berfoto bersama dengan mengepalkan tangan. Andika dan Ganjar tampak mengumbar senyum.

Meski begitu, Andika mengaku belum diajak bicara soal tim pemenangan Ganjar. Dia juga belum menjalin komunikasi dengan PDIP tentang peluangnya menjadi ketua timses. Hingga kini, belum ada keputusan. ’’Pokoknya, saya siap kalau ditugaskan. Saya siap selalu,’’ ucapnya.

Andika pun memilih menunggu. Bahkan, dia mengaku siap jika nanti disandingkan menjadi bacawapres dan berpasangan dengan Ganjar.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya belum menetapkan sosok yang menjadi ketua tim pemenangan capres dan cawapres. Dia menyebutkan, tim pemenangan baru dibentuk jika cawapres sudah diputuskan. Nah, hingga kini, PDIP dan partai koalisi belum mengumumkan cawapres. Kalau pendamping Ganjar sudah diputuskan, ketua tim pemenangan baru akan diputuskan.

Dalam menentukan cawapres maupun tim pemenangan, PDIP akan membahasnya bersama PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, dan partai pendukung lainnya. ’’Kami bicarakan bersama,’’ jelas politikus asal Jogjakarta itu.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, melihat kedekatannya dengan PDIP, Andika punya kans menjadi ketua tim pemenangan Ganjar. ’’Andika sudah berziarah ke makam Bung Karno, bertemu Ganjar, dan disebut-sebut elite PDIP,’’ terangnya.

Ujang pun menilai Andika layak menjadi ketua tim pemenangan. Sebab, alumnus Akpol 1987 tersebut merupakan mantan panglima TNI. Purnawirawan jenderal itu tentu menguasai lapangan. Kalaupun nanti Andika tidak jadi ditunjuk, Ujang yakin PDIP dan partai koalisi akan memilih sosok yang tepat. (lum/c18/hud/jpg)

Tercapat dan Juara Umum Danau Toba Rally 2023, Ijeck: Alhamdulillah, Allah Kasih Kemenangan

JUARA: Pereli Sumatera Utara dari Tim Bla Bla Bla Motor Sport , Musa Rajekshah bersama navigatornya Hervian Soejono keluar sebagai yang tercepat dan juara umum di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Danau Toba Rally 2023. Mereka menyelesaikan perlombaan dengan overall waktu 1:43:18,5 selama dua hari, 24-25 Juni 2023.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah keluar sebagai yang tercepat dan juara umum Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Danau Toba Rally 2023. Berhasil menyelesaikan pertandingan dengan overall waktu 1:43:18,5 selama dua hari, 24-25 Juni 2023.

Pereli tuan rumah asal tim Bla Bla Bla Motor Sport dengan navigatornya Hervian Soejono ini bermain dengan baik dan cukup memuaskan. Di posisi kedua, disusul pasangan H Rahmat, Hade Mboi dengan total waktu 1:46:25,6 dan peringkat tiga Bintang Barlean, Anondo Eko dengan total waktu 1:47:09,7.

Atas capaian terbaik ini, Wagub Sumut yang akrab disapa Ijeck ini, mengucapkan rasa syukur atas keberhasilannya mencapai target di Danau Toba Rally 2023. “Alhamdulilah, Allah kasih kemenangan sesuai dengan target kami, bisa juara umum.

Ini semua atas izin Allah karena perjuangan berat kemarin karena sempat ada trouble mobil alhamdulilah tadi tidak ada masalah, SS kita lewati dengan baik, bisa sampai finish,” jelas Ijeck. (gus)

1...1,4001,4011,402...15,703Page 1,401 of 15,703