MEDAN- Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Garuda Plaza, Jalan SM Raja Medan, Jumat (6/1) lalu, menjadi sarana atau momentum bagi Pemuda Pancasila (PP), untuk memetakan kekuatan menghadapi pesta demokrasi tahun 2014 mendatang.

Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Akil Mochtar mengatakan, organisasi Pemuda Pancasila sebaiknya segera melakukan konsolidasi, baik dari tingkat pusat, wilayah, cabang hingga ranting di seluruh daerah dalam menyongsong pesta demokrasi.

“Perlu dilakukan satu hal untuk merevitalisasi organisasi yang relatif stagnan. Kendati dari sisi usia tergolong mapan, namun perkembangan Pemuda Pancasila tentunya memiliki pasang surut, dalam perkembangannya di masyarakat yang bersifat dinamis,” ujar Akil Mochtar yang didampingi Koordinator Wilayah I PP Pancasila, Sahyan Asmara, dan sejumlah pengurus MPN lainnya seperti Habib Hilal, Piala HS dan Yosep BM.

Lebih lanjut Akil menyatakan, sebagai organisasi yang secara vulgar menyematkan Pancasila sebagai nama organisasi, seharusnya Pemuda Pancasila tampil di depan dan kader Pemuda Pancasila menjadi panutan. Tapi yang terjadi saat ini, Pemuda Pancasila seperti kehilangan spirit, sehingga berbagai peluang dan potensi keanggotaan yang cukup signifikan, belum menjadikan Pemuda Pancasila sebagai elemen penentu kebijakan.

Sedangkan Koordinator Wilayah I PP, Sahyan Asmara menekankan hal yang sama dimana konsolidasi institusi secara maksimal harus berjalan dari tingkat anak ranting sampai wilayah.

“Seperti moto Rakorwil kita, Back To Zero. Maka kita akan melakukan heregritasi seluruh anggota PP malalui kartu organisasi. Memantapkan konsolidasi, meningkatkan SDM para kader seperti memberikan training of trainer (TOT).
Kader Pemuda Pancasila itu harus andal dan bisa mewarnai pembangunan di negeri ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Sumut Anuar Shah SE mengatakan,  Rakorwil tersebut merupakan, bagian dari konsolidasi organisasi.

Selain itu, Rakorwil yang digelar tersebut selain sebagai konsolidasi struktural dan lembaga, heregistrasi dan registrasi serta kaderisasi, tapi juga beragendakan untuk menggali pemikiran baru demi memperkokoh organisasi, tanpa adanya pengkotak-kotakan.

“Berdasarkan data yang kita miliki di Sumut saja ada 120 ribu orang kader PP. Kalau seandainya data tersebut falid dan ditambah kader PP di seluruh Indonesia bukan tidak cukup diperhitungkan pada pemilu 2014 nanti,” ujar Aweng.
Terkait pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 mendatang, Aweng dengan tegas menyatakan, dirinya belum siap untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. “Saya tidak akan maju dibursa pemilihan Gubsu,” tegasnya.(ari)

MEDAN-Direksi PD Pasar diminta melakukan zonasi pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Pasalnya, posisi pasar tradisional di Kota Medan berdekatan sehingga tidak merata.

“Ini seharusnya menjadi perhatian ke depan, sehingga pasar tradisional yang ada di Medan bisa tertata dengan baik dan zonasinya bisa diatur sedemikian rupa,” kata anggota DPRD Medan Drs Godfried Effendi Lubis, kemarin (8/1).
Dijelaskan Godfried, ada beberapa pasar tradisional seperti Pasar Jalan Halat dan Pasar Jalan Bakti serta Pasar Sukaramai, posisinya berdekatan.

“Kita melihat di beberapa kecamatan ada hingga tiga pasar yang posisinya berdekatan, sementara di kecamatan lain seperti Amplas tidak ada pasar. Silahkan anda lihat sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan pasar tradisional di Medan perlu ditata kembali terutama zonasinya sehingga masyarakat bisa menjangkau semuanya.

“Bayangkan saja, seperti Pasar Simpang Limun banyak diantaranya masyarakat dari Kecamatan Medan Polonia, Johor dan Amplas berbelanja ke pasar ini. Seharusnya pemerintah membangun kembali pasar seperti di kawasan Marendal,” ungkapnya.

Selain itu, Godfried juga meminta Pemko Medan menata pasar tradisional yang dikelola swasta, karena banyak masalah yang timbul dan belum bisa diselesaikan.

Tempuh Jalur Hukum

Sementara Sekretaris Persatuan Pedagang Pasar Tradisional (P3T) Simpang Limun, Rusli Tanjung mengaku, pemilik perusahaan pasar Simpang Limun, Lusi Nadeak sangat tidak manusiawi terhadap pedagang ikan yang sudah puluhan tahun berjaualan di lahannya  milik mereka. Karena sebelum mengusir pedagang, pemimpin perusahanaan tidak ada melakukan kompromi.

Menurut Rusli, pedagang merasa dirugikan karena PT Inatex juga tidak mengahargai pertemuan dengan DPRD Sumut tanggal 27 Desember 2011, di kantor DPRD Sumut bersama perwakilan pedagang dan PT Inatex. Rusli berharap kepada penyidik dari Polsekta Medan Kota segera melakukan penyelidikan terhadap perkembangan laporan 20 pedagang ikan yang sudah dirusak lapaknya oleh PT Inatex.

Pemilik PT Inatex, Lusi Nadeak yang dikonfirmasi wartawan koran ini membantah kalau dirinya yang menyuruh melakukan pengrusakan. “Itu tidak benar, karena saat melakukan pembongkaran lapak pedagang saya sedang berada di Jakarta,” jelasnya. (adl)

MEDAN -Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa SH, MH mengatakan tidak semua kasus pidana harus sampai pada proses persidangan. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan anak-anak atau remaja. Adapun kasus lainnya yakni seperti pencurian tiga buah kakao.

Namun Harifin mengakui kasus-kasus tersebut ada yang berlanjut ke proses hukum, sehingga muncul berbagai tanggapan bahwa penegak hukum tidak memandang rasa keadilan. Padahal ada manfaat jika kasus-kasus tersebut ditindaklanjut agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan tidak terjadi terus menerus.

Menurutnya, dalam hukum ada yang dikatakan restoratif juctice dimana semua penegak hukum bisa melihat kejahatan dengan jernih. “ Artinya suatu tindak pidana yang tidak terlalu menganggu kepentingan masyarakat luas, sebaiknya diselesaikan di luar pengadilan saja,” terang Hakim Agung ini.

Begitu juga dalam kasus tindak pidana korupsi. Tidak semua kasus layak dinaikan di persidangan. Umpanya hanya satu juta yang dikorupsi, apakah perlu sampai ke pengadilan? “Oleh karena itu, kita semua harus satu persepsi,” imbuhnya.

Menurut Harifin, kalau kasus tersebut sampai ke pengadilan mau tidak mau harus memutuskan perkara tersebut.

“Justru yang berkembang pada saat ini adalah bahwa pengadilan tidak memperhatikan rasa keadilan karena memutuskan anak di bawah umur seperti sandal jepit yang melibatkan pelakunya anak remaja,” ujarnya.

Maka dalam kasus ini, kata Harifin akan muncul pertanyaan apakah masyarakat menginginkan anak-anak yang melanggar hukum tidak perlu dihukum?“Inilah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum,” katanya. (rud)