Disdukcapil Razia KTP di Asrama USU

MEDAN-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan bersama Polresta Medan kembali menggelar razia Kartu Tanda Penduduk (KTP), Selasa (29/11) siang. Razia kali ini dilakukan di asrama mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), mengingat selama ini banyak mahasiswa asing yang tak memiliki identitas diri.

“Berdasarkan data yang ada, masih banyak mahasiswa asing di Medan yangn tidak memiliki identitas. Makanya, untuk kali ini kita gelar razia di asrama mahasiswa USU,” kata Kadisdukcapil Kota Medan, Darusalam Pohan.

Dikatakannya, seharusnya bagi warga asing yang berdomisili di kota Medan setelah lebih enam bulan, harus memiliki KTP. “Namun, banyak kita temukan selama ini, selain tidak ada KTP, juga ada yang tidak memiliki KTP asal,” terang Darussalam yang tidak bisa merincikan berapa jumlah mahasiswa asing di Medan yang belum memiliki KTP. “Inikan masih kita lakukan razia, makanya datanya belum kita rekap lagi,” jelasnya.

Menurutnnya, mahasiswa asing yang sudah enam bulan berdomisili di Medan, harus mengurus kartu izin tinggal dari Imigrasi, lalu berdasarkan kartu tersebutlah Disdukcapil dapat menerbitkan Kartu Keluarga (KK) juga KTP nya. “Razia ini kita lakukan untuk membina, sebab berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, semua masyarakat yang berdomisili di suatu daerah wajib memiliki KTP,” terangnya.

Ketika disinggung dengan razia KTP yang dilakukan Disdukcapil hanya untuk menakut-nakuti warga dan menjadi ajang pungutan liar (pungli), Darusalam membantahnya. “Justru kita membuat razia KTP ini untuk membina dan bukan untuk menakuti, razia yang kita lakukan juga masih belum memberikan sanksi, kita masih melakukan pembinaan dan sosialisasi,” ujar Darussalam.

Kemudian dengan UU yang telah mengatur sanksi bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP sebesar Rp50 ribu, Disdukcapil belum menerapkannya. “Sanksi untuk sekarang ini belum kita terapkan. Dalam razia yang kita lakukan kita masih melakukan sosialisasi dana pembinaan dulu,” terang Darussalam.

Sebelumnya, Darussalam menyebutkan sanksi denda akan diterapkan tahun depan. Sehingga, bagi warga yang tidak memiliki KTP tahun depan akan dikenakan sanksi sebesar Rp50 ribu. “Saat ini dalam razia yang kita gelar memang belum menerapkan sanksi, tapi kita masih melakukan sosialisasi, namun tahun depan bagi masyarakat yang tidak memiliki ktp akan langsung kita kenakan denda,” kata Darussalam.

Sementara, kalau ada warga di luar Kota Medan yang belum memiliki KTP saat dirazia, akan langsung dipulangkan ke asal domisilinya. “Kalau ada warga di luar Kota Medan kita temukan tidak memiliki KTP datang ke Medan, akan langsung kita pulangkan, sebab kalau dia tidak membawa kartu identitas berarti dia penduduk yang tidak jelas,” tegas Darussalam.

Namun, razia KTP (yustisi) yang dilakukan Pemerintah Kota Medan pada 2012 disambut dingin kalangan DPRD. Langkah tersebut dinilai kurang efektif menekan urbanisasi dan lebih jauh lagi bisa jadi ajang pungutan liar (pungli).(adl)

MEDAN- Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan Edy Suhairy yang menjadi terdakwa pemerasan terhadap keluarga terdakwa perkara narkoba Said Ikhsan di vonis 2 tahun, denda Rp50 juta subsidair 2 tahun penjara. Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim PN Medan yang dipimpin M Nur, dalam persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (29/11).

Mendengar putusan yang dijatuhkan hakim M Nur, terdakwa Edy Suhairy hanya bisa tertunduk lesu di kursi pesakitan. M Nur dalam persidangan mengatakan, terdakwa  Edy Suhary telah terbukti bersalah melanggar UU pasal 11 No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHPidana.

Tidak itu saja, dalam amar putusan majelis hakim memerintahkan pada JPU Maya SH, untuk mengembalikan uang pada Syarifah Hazanah sebesar Rp50 juta. “Uang yang selama ini disita sebagai barang bukti pemerasan tersebut harus dikembalikan pada Syarifah Hazanah ibu terpidana narkoba Said Ikhsan,” tegas M Nur SH.

Lebih lanjut dikatakan M Nur, putusan ini menolak tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya agar majelis hakim menyita uang sebesar Rp50 juta untuk negara.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa Edy Suhairi tidak mengindahkan peraturan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu  hal yang meringankan menurut majelis hakim, terdakwa Edy Suhairy belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan belum sempat menikmati hasil uang tersebut.

Diketahui, Panitera pengganti di PN Medan Eddi Suhairy (50), resmi dijadikan tersangka dan berstatus tahanan Dit Reskrim Poldasu pada 27 Maret 2011 lalu. Eddi tertangkap tangan memeras Syarifah Hazanah (50), orangtua Said Ikshan (20), terdakwa kepemilikian sabu-sabu seberat 17 gram.

Beradasarkan laporan pemerasan tersebut di Poldasu, polisi bersama korban Syarifah Hazanah berhasil meringkus Eddi di Jalan Amal Luhur, tepatnya di Grosir Aceh sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk bertemu dan mengambil uang muka sekitar pukul 14.00 WIB.

Polisi yang meringkus Eddi mengamankan barang bukti uang masih dalam bungkusan sebanyak Rp50 juta sebagai uang muka, rekaman pembicaraan dan rekaman video saat penyerahan uang tersebut diambil oleh Eddi.

Korban mengaku dihubungi pelaku lewat ponsel untuk menyerahkan uang sejumlah Rp100 juta. Imbalannya, anak korban, Said Iksan, akan divonis bebas dalam perkara terkait kepemilikan narkoba jenis sabu yang saat itu dalam proses persidangan dan sudah dituntut 6 tahun penjara oleh JPU Teddy SH yang diketuai M Sabir SH, Selasa 1 Maret lalu.

Lazimnya, terdakwa kasus pidana yang sudah melalui agenda tuntutan, akan divonis tidak lama kemudian. Biasanya, hanya berselang seminggu saja. Namun dalam kasus ini, hingga panitera pengganti Eddi ditangkap, Said Ikhsan belum juga dipidana.

Sumber-sumber di kepolisian menduga, ada hubungan keterlambatan vonis ini dengan upaya pemerasan yang dilakukan panitera. Pasalnya, agenda vonis mestinya sudah berlangsung Rabu (23/3), dua hari sebelum ketua majelis hakim M Sabir SH mengetuk palu vonis. Tetapi dengan alas an yang tidak jelas, majelis hakim menunda vonis hingga Rabu (30/3). (rud)

Protes Pembangunan Gedung Sekolah Nanyang

MEDAN- Diduga karena tak senang atas penolakan warga atas pembangunan gedung baru Yayasan Nanyang International School, para buruh bangunan melempari rumah warga, M Sianipar dengan batu, Selasa (29/11) siang pukul 14.00 WIB. Tidak senang rumahnya diteror dengan lemparan batu, Alfrida Br Napitulu istri M Sianipar melaporkan kejadian itu ke Polsekta Medan Baru.

Alfrida br Napitupulu mengung kapkan, saat kejadian dirinya ber ada di dalam rumah. Tiba-tiba mendengar hujan batu beberapa kali yang menghantam atap rumahnya yang diduga berasal dari lantai II bangunan sekolah Nanyangn
“Saya tidak senang rumah saya dilempar dan saya laporkan ke Polsekta Medan Baru,” ujar Alfrida.

Selain itu, M Sianipar mengatakan, teror pelemparan batu terhadap atap rumahnya akan dibawa ke jalur hukum. “Saya sudah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian untuk mengunmgkap pelaku pelemparan rumah saya yang berasal dari lantai II bangunan sekolah Nanyang,” ungkap M Sianipar sembari memperlihatkan surat laporan dengan No.STPL/2877/XI/SU/2011/Polresta Medan/sek Medan Baru.

Sementara Pelita, warga Jalan Tomat lainnya mengatakan, teror pelemparan batu itu terjadi mulai Senin (28/11), usai warga Jalan Tomat melakukan aksi di depan sekolah Nanyang meminta agar pembangunan sekolah tersebut dihentikan.

“Setiap kami melakukan aksi di depan sekolah Nanyang, pasti salah satu rumah warga dilempari batu kerikil secara bertubi-tubi. Ini merupakan hari kedua kami menerima lemparan. Kami menduga yang melakukan adalah tukang-tukang yang bekerja di sekolah Nanyang,” kata Pelita.

Dijelaskannya, awalnya warga meminta agar para tukang yang sedang bekerja untuk berhenti bekerja. Tetapi para tukang tidak mengindahkan permintaan warga dengan mengejek mereka. “Kami meminta mereka untuk berhenti membangun. Malah kami yang dilawani tukang itu dengan mnengejek. Tukang tersebut membuka seperuh pakaiannya dengan menunjukkan kemaluannya,” jelas Pelita.

Untuk itu, lanjut Pelita, warga akan terus melakukan aksi guna menolak pembangunan gedung sekolah Nanyang International di Jalan Sriwijaya. Karena dinilai pihak yayasan sekolah Nanyang International tak mempedulikan dampak yang dirasakan warga sekitar atas pembangunan gedung baru sekolah yang menyalahi aturan.(adl/gus)

Distanla Tertibkan Ternak Babi di Medan Area

MEDAN- Dari 10 peternak yang menjadi sasaran penertiban ternak berkaki empat, cuma tiga peternak yang berhasil ditertibkan di Kecamatan Medan Area. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk shock terapi kepada pemilik ternak kaki empat.

“Dari hasil pendataan pihak kecamatan melalui lurah dan kepling, ada 10 peternak dengan jumlah 48 ekor. Hari ini kita hanya melakukan penertiban terhadap 3 KK saja sebagai bentuk shock teraphy kepada pemilik ternak babi,” kata Kadistanla Kota Medan, Wahid di lokasi, Selasa (29/11) siang.

Saat melakukan penertiban di lapangan, juga terjadi cekcok antara Camat Medan Area, Irfan dengan staf Distanla Kota Medan, Emi. Pihak Distanla meminta agar seluruh hewan ternak yang ada di dalam kandang diangkat seluruhnya, sementara camat meminta agar satu hewan saja yang diangkat karena bentuk kepedulian terhadap warganya.

“Saya sudah menyurati kepada mereka untuk mengosongkan hewan ternak babi tersebut. Dan penertiban yang dilakukan kali ini saya minta agar tidak mengambil seluruh hewan ternak babi tersebut.

“Kalau mau penertiban ini dilakukan dengan mengambil satu sample saja hewan itu. Jangan dimabil semua, kasihan melihat mereka yang hidup dengan babi. Mereka juga adalah warga saya, kalau ada apa-apa dengan mereka saya juga yang dikejar mereka. Sedangkan ibu (Staf Distanla) tidak ada masalah,” kata Irfan.(adl)

Penertiban Terminal Liar Belum Efisien

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap menilai, penertiban terminal liar yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan belum maksimal. Karenanya, orang nomor satu di Pemko Medan ini memarahi Kadis Perhubungan Kota Medan Syarif Armansyah Lubis alias Bob dan Kasi Penertiban dan Penindakan Dishub Medan, Gunartin Tampubolon yang kala itu sedang duduk bersama di ruang lobi Novotel Soechi, di sela-sela sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, Selasa (29/11).

Saat itu, Rahudman yang baru saja meninggalkan ruangan Sumatera Novotel Soechi di lantai I, langsung memarahi Gunartin. “Jangan duduk-duduk saja di situ. Buat bagus dulu penertiban itu. Dengar tidak apa yang kubilang,” kata Rahudman dengan nada keras.

Teguran Rahudman itu membuat Kadishub Medan Armansyah Lubis terlihat panik. Bahkan, seluruh pengunjung yang berada di sekitar lobi terheran sejenak. Beruntung para wartawan dapat meredam kemarahan Rahudman dengan mengajaknya wawancara.

Sementara, Armansyah yang ditemui wartawan koran ini untuk wawancara penertiban pool bus dan agen liar dan betor di Medan, dia enggan menjawab dan mengalihkannya kepada bawahannya. “Tanya saja itu sama kasinya. Ada kasinya di sini tadi,” kata Armansyah.

Disinggung soal sentilan Wali Kota Medan terhadap penertiban pool bus liar yang dilakukan saat ini, Gunartin menyebutkan, pihaknya akan terus berupaya berbuat semaksimal mungkin. “Saya tahu kenapa Pak Wali marah, karena operasi yang kami lakukan kurang maksimal khususnya penertiban betor. Namanya juga bawahan, kami siap bila ditegur. Tetapi penertiban tetap terus kita lakukan. Kalau dinilai belum maksimal, kami akan terus berupaya membuat semaksimal mungkin,” kata Gunartin. (adl)