MEDAN-Tercatat sebanyak 40 persen PNS) di jajaran Badan Pemberdayan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB) Kota Medan bolos, usai menjalani libur hari besar menyambut Natal. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan pun berjanji akan mengambil sanksi teguran dan penundaan kenaikan gaji berkala.

“Ada tujuh tim yang kita sebar melakukan pengawasan disiplin kehadiran pegawai (PNS) di masing-masing jajaran SKPD.

Badan PP dan KB Medan yang paling besar, kita menemukan 40 persen pegawai di Badan PP dan KB Medan tidak hadir tanpa keterangan,” kata Kepala BKD Kota Medan, Parluhutan Hasibuan, Selasa (27/12).

Dikatakan Parluhutan, dari seluruh jajaran SKPD Pemko Medan yang diawasi langsung oleh tim, Badan PP dan KB merupakan SKPD yang paling rendah tingkat kehadiran pegawainya, karena hanya mencapai 60 persen dan sisanya 40 persen tidak hadir tanpa keterangan.

“Pegawai terlena dengan libur panjang Natal sejak Sabtu dan Senin cuti bersama. Jadi, kita langsung melakukan pengawasan disiplin pegawai setelah masuk kerja Selasa (27/12). Kita mencatat jumlah pegawai di Badan PP dan KB sebanyak 66 orang dan hanya 60 persen diantaranya yang masuk kerja, sedangkan sisanya tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari hasil pengawasan keseluruhan yang dilakukannya pada seluruh SKPD Pemko Medan tercatat tingkat kehadiran mencapai 92,31 persen.

Jumlah itu dinilai sudah cukup besar, walau memang masih ditemukan PNS tidak masuk kerja cukup banyak hanya di beberapa SKPD saja seperti Badan PP dan KB.

“Keseluruhan tingkat kehadiran pegawai sebesar 92,31 persen dari jumlah PNS Pemko Medan sekitar 8.000-an pegawai. Namun, dari jumlah 8.000 pegawai itu, sedikitnya 1.000 pegawai merupakan PNS guru di sekolahsekolah negeri. Guru memang sedang libur sekolah. Jadi, pegawai pemerintahannya sekitar 92,31 persen dari 7.000-an pegawai non guru yang hadir.,” jelasnya. (adl)

Tak Bisa Laksanakan Proyek Pengaspalan Jalan

MEDAN- Tiga hari mendekati akhir 2011, tercatat empat kontraktor proyek aspal jalan di Kota Medan terkena penalti dan denda dari Dinas Bina Marga Kota Medan. Empat perusahaan pelaksana proyek jalan itu kena penalti akibat tidak bisa melaksanakan proyek pengaspalan jalan karena kelangkaan bahan baku aspal sejak beberapa waktu lalu.

“Kita masih tabulasi dan menghitungnya secara keseluruhan. Karena masih ada beberapa hari lagi sebelum 31 Desember tutup buku, kita sedang menyelesaikan semua laporan keuangan ini termasuk realisasi proyek. Karena sampai saat ini kita lihat ada beberapa kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek,” kata Kadis Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis, Selasa (27/12).

Dikatakan Gunawan, saat ini sedikitnya ada empat perusahaan yang bermasalah dan jumlah ini tidak tertutup kemungkinan akan bertambah mengingat laporan sedang diselesaikan satuan kerjanya.

“Laporan sedang diproses dan dipersiapkan sebelum 31 Desember ini sudah rampung. Bisa saja jumlah kontraktor bermasalah itu bertambah lagi. Karena, dari laporan keseluruhan yang sedang disiapkan ini kita melihat lebih dari empat perusahaan yang tidak menyelesaikan proyek tepat waktu atau proyek yang dikerjakan bermasalah di lapangan,” ujarnya.

Dijelaskannya, pihaknya belum bisa memberikan laporan pasti dan terperinci mengenai jumlah perusahaan pelaksana proyek aspal jalan yang kena pinalti. Dimana, perusahaan yang kena pinalti tidak hanya melaksanakan proyek tidak tepat waktu namun melaksanakan proyek bermasalah di lapangan juga dikenakan sanksi berupa penalti dan denda.

“Empat perusahaan yang kena pinalti ini merupakan kontraktor lokal asal Sumut dan Medan. Mereka umumnya, tidak menyelesaikan proyek tepat waktu. Bahkan, dari empat perusahaan itu beberapa di antaranya sama sekali belum mengerjakan proyek aspal jalan apapun di lapangan, artinya nilai realisasi pekerjaannya masih nihil,” jelasnya.

Untuk sanksi, lanjut Gunawan, pihaknya memberikan hukuman pinalti pada kontraktor berupa pemotongan uang jaminan proyek sebesar 5 persen untuk dicairkan menjadi PAD Kota Medan. Selain itu, perusahaan juga tidak dibolehkan mengikuti tender proyek apapun selama dua tahun berturut di Dinas Bina Marga Kota Medan.

Ditegaskannya, pihaknya juga berhasil menghemat anggaran seperti penyerapan dari selisih pagu anggaran proyek. Contohnya, proyek pengaspalan jalan bernilai Rp1 miliar, namun dari pagu anggaran itu kontraktor pelaksana proyek melakukan penawaran proyek Rp800 juta, jadi terdapat selisih harga sekitar Rp200 juta dan dimasukan menjadi Pendapatan Daerah Kota Medan.(adl)

Kejatisu Tunggu Hasil Audit Tim Investigasi BPKP

MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) masih menunggu hasil audit tim investigasi dari BPKP, atas dugaan penyelewengan anggaran operasional di RSUD Dr Pirngadi Medan. Investigasi dan audit tersebut diminta tim Pidsus Kejatisu, untuk mencari adanya kerugian negera dalam pengelolaan dan pemakaian dana operasional RS Pirngadi Medan.

“Sejauh ini, tim masih bekerja. Kita juga menunggu laporan hasil audit yang dilakukan petugas BPKP. Kita belum tahu berapa kerugian negera yang diderita dalam pemakaian dana operasional,” ujar Kepala Penyelidikan Tindak Pidana Khusus Kejatisu Jufri Nasution SH pada wartawan, Selasa (27/12).

Jufri Nasution juga mengatakan, selain melakukan invetigasi dan audit pembukuan mengenai pemakaian dana operasonal RSUD Dr Pirngadi Medan, mereka juga sudah memeriksa para pejabat dan pegawai RSUD Dr Pirngadi Medan sebanyak 15 orang.

“Sudah 15 orang yang kita periksa. Dari mulai pejabat hingga pegawai biasa yang berhubungan langsung dengan pembukuan anggaran dana operasional. Namun demikian, kita belum ada menetapkan para pejabat dan pegawai yang kita periksa, ditetapkan sebagai tersangka.

Karena kita masih menunggu hasil audit apakah ditemukan kerugian negara atau tidak,” tegas Jufri.

Kasi Pidsus ini juga mengatakan, saat ini tim gabungan yang telah dibentuk itu, masih bekerja di lapangan guna menelusuri adanya penyimpangan dalam pemakaian dana operasional rumah sakit. “Kita masih menelusuri.

Tim masih bekerja, sejauh ini kita belum mendaptakan laporan dari hasil investigasi,” tegas Jufri.

Dalam melakukan investigas, Kejatisu juga akan memeriksa pejabat dan staf RSUD Dr Pirngadi Medan, mengetahui soal sistem adminitrasi pemakaian dana operasional.

“Bisa saja mereka akan kita panggil kembali. Bahkan, pemanggilan juga akan kita lanjutkan bagi pegawai lainnyayangmengetahuipembukuanadminitrasi, baikdana operasional, obat dan lain sebagaianya,” tegas Jufri.

Sejauh ini tim investigasi masih bekerja. Mereka juga sudah menemukan adanya aliran dana yang tidak sesuai peruntukan di rumah sakit. “Kita belum bisa jabarkan. Karena sifatnya masih penyelidikan. Kita belum bisa mengatakan soal kerugian negara. Kita tidak mau berandai-andai, yang terpenting tim sudah bekerja kita tinggal menunggu hasil. Apabila ditemukan, maka yang sudah kita periksa ini tidak tertutup kemungkinan akan kita panggil kembali untuk dimintai keteranganya,” tegas Jufri.(rud)