26 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Home Blog Page 14259

Tilang Tanpa Nama Petugas

081973174xxx

Pak Kapolresta Medan tolong tindak anggota Bapak yang menyalahi prosedur dalam melakukan razia di kawasan Jalan Brigjen Katamso Simpang Titi Kuning Medan. Pasalnya saya ditilang hanya karena lampu utama saya mati dikarenakan adanya sedikit kerusakan. Namun yang sangat saya sesalkan, oknum polisi tersebut tidak mencantumkan nama, kesatuan pangkatnya di dalam surat tilang tersebut. Oknum tersebut hanya menandatangani surat tilang tanpa nama. Apakah hal itu sudah sesuai prosedur?

Wajib Ada

Terimakasih untuk pertanyaannya. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat pengendara kendaraan bermotor, setiap pelanggaran lalu lintas akan dikenakan tilang. Sesuai peraturan tilang wajib disertai nama, kesatuan, dan pangkat dari petugas yang bersangkutan. Bila tidak tercantum, silahkan bawa surat tilang tersebut untuk kami cek siapa petugasnya.

Kompol I Made Ary Pradana
Kasat Lantas Polresta Medan

Adukan ke Pimpinannya atau DPRD Medan

Proses tilang harus ada aturan dimulai dari plank razia termasuk juga surat tilang yang dilengkapi nama petugas. Surat tilang tanpa nama petugas itu merupakan kesalahan. Bila terjadi, warga segera melapor ke atasannya yakni Kasat Lantas Polresta Medan atau ke DPRD Kota Medan.

Untuk itu kami minta Kasat Lantas Polresta Medan menindak tegas anggotanya yang melakukan kesalahan. Nama dan pangkat petugas di surat tilang itu penting bagi warga yang kena tilang sebagai pegangan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti orang yang berpura-pura jadi polisi untuk membawa lari kendaraan warga tadi. Kalau seperti itu mau ke mana lagi mengadu.

Memang penegakan hukum harus hitam-putih, tapi perlu juga dilihat alasannya. Apalagi hanya masalah lampu, kan ini baru tahap permulaan. Mengingat budaya kita, warga masih perlu diingatkan lagi.

Begitu pun warga masyarakat juga kita himbau agar mulai membenahi perlengkapan kendaraannya. Dengan menaati peraturan lalu lintas, warga membantu kinerja kepolisian sekaligus cermin sebagai anggota masyarakat yang bermartabat.

Aripay Tambunan
Anggota Komisi A DPRD Medan

Poldasu Tindak 22.145 Pengendara

Ops Zerbra Toba 2011

MEDAN- Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut menindak 22.145 pengendara selama digelar Ops Zebra Toba 2011, yang dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Poldasu mulai 18 November sampai menjelang Ops Lilin Toba.
Demikian disampaikan Dirlantas Kombes Pol Drs Bambang Sukamto SH MH melalui Kabag Bin Ops Dit Lantas Polda Sumut AKBP Ahmad Nurdin didamping Kasi Laka Kompol Edy Sudarsono, SH sebagai Ka Anev Ops Zebra Toba 2011, Senin (5/12).

“Sekarang ini sudah ada sebanyak 22.145 pelanggaran lalu lintas, jumlah itu menunjukkan kenaikan 58,25 persen dibanding 6 hari sebelum Operasi,” katanya.

Dia menjelaskan, jumlah penindakan tersebut dengan rincian 20.281 tilang dan 1.864 dengan teguran simpatik terhadap pengemudi roda dua, beca bermotor untuk pelanggaran light on, helm, kelengkapan kendaraan, rambu dan marka jalan juga terhadap pengemudi roda empat atau lebih ditambah pelanggaran sabuk keselamatan.
Menurut dia, operasi telah berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas baik kualitas maupun kuantitas dari 88 jumlah kecelakaan menjadi 70 kali kejadian atau turun 25,71 persen, dengan korban meninggal dunia dari 31 orang menjadi 18 orang atau 5 sampai 6 orang setiap hari menjadi 3 orang setiap hari ada penurunan  72,22 persen. “Korban yang mengalami luka berat juga terjadi penurunan sebesar 1,89 persen yaitu dari 54 orang menjadi 53 orang, sedangkan luka ringan turun 47,54 persen yaitu dari 90 orang menjadi 61 orang,” katanya.

Bambang menyebutkan korban meninggal dunia terbanyak 4 orang di Polres Labuhanbatu yang mencakup  wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, disusul Polres Tapanuli Selatan sebanyak 3 orang, urutan ke 3 masing masing 2 orang korban meninggal yaitu di Polres Tebing Tinggi serta Polres Asahan yang mencakup wilayah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara, sedangkan Kota Medan di luar operasi  jumlah kecelakaan terbanyak tahun 2010 dan 2011 di Sumut.

“Selama Operasi Zebra dapat menekan angka kecelakaan dan korban meninggal dunia 6 hari sebelum operasi  5 orang meninggal dunia menjadi 1 orang. 3 orang tersangka kecelakaan lalu lintas merupakan anak dibawah 16 tahun,” jelasnya.

Dari 70 kali kejadian laka lantas 43 persen pelakunya berusia 16 sampai 30 tahun  merupakan pelaku tertinggi,  sedangkan dari 132 korban tertinggi akibat kecelakaan 49 persen berusia 16 sampai 30 tahun.

Lebih lanjut, dia mengatakan di Polres Tapanuli Selatan dalam rangka Operasi Zebra dalam satu razia yang digelar telah menangkap seorang tersangka pembawa ganja seberat 3 Kg dengan menggunakan mobil Avanza BK 454 JA, barang tersebut dibawa tersangka dari Madina menuju Padang Sidempuan.

Direktur Lalu Lintas juga mengimbau, setiap pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas di jalan mana saja anda beraktiifitas, yang terpenting adalah untuk keselamtan, ketertiban dan kelancaran bersama. (azw)

Dimana Tunjangan Sertifikasi 2012

081362147xxx

Mohon penjelasan yang benar dan jujur. Kami guru-guru yang sudah lulus sertifikasi Desember 2010. Pemberkasan untuk dapat tunjangan sudah lama disampaikan ke Dinas Dikpora Deli Serdang periode Januari-Juni 2011. Tapi sampai sekarang kami belum terima itu tunjangan. Sebagian teman-teman kami sudah terima. Kami tanya ke Dinas katanya uangnya tidak cukup. Padahal dari pusat dananya sudah  masuk ke Pemkab/Pemko masing-masing. Katanya kami masuk gelombang ke-7. Katanya lagi rekening kami BNI seharusnya bank Sumut atau BRI. Gimana nasib kami Pak Bupati Cerdas? Pengabdian kami untuk bangsa ini sudah lebih 30 tahun lho, Pak.

Keluar Awal 2012

Tunjangan sertifikasi para guru rencananya keluar pada awal 2012. Pendistribusian dilakukan melalui Bank Sumut mengingat kemudahan proses administrasinya. Untuk itu kami himbau para guru agar bersabar sembari mengurus rekeningnya.

Drs Umar Sitorus
Kabid Humas Dinas Infokom Deli Serdang

Calon Kades Harus Biayai Pilkades

PAKPAK BHARAT- Anggaran untuk pemilihan kepala desa (Pilkades) se-Kabupaten Pakpak Bharat belum pernah dianggarkan hingga kini. Akibatnya, beban anggaran Pilkades dibebankan kepada para calon Kades.

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Pakpak Bharat, Petrus Saragih mengatakan  sesuai Perda No 8/2008, setiap calon Kades harus mengikuti seleksi calon. Karena hal itu merupakan tahapan Pilkades.

Terkait dengan anggaran Pilkades paparnya, pihaknya telah mengajukan pos anggaran Pilkades di APBD 2012. Tapi, hingga saat ini belum terealisasi sehingga ada kemungkinan Pilkades dibebankan kepada para calon kades bersangkutan.
Lebih lanjut, dia menerangkan Pilkades yang berlangsung dalam waktu dekat ini, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi diakibatkan belum ada anggarannya, tapi apabila panitia Pilkades tetap melaksanakannya, Pemkab Pakpak Bharat hanya bisa menyerahkannya kepada panitia.

“Semuanya merupakan kewenangan panitia Pilkades. Kami hanya mengimbau agar Pilkades menggunakan prinsip efesiensi. Sehinga tidak memberatkan kepada para calon,” imbaunya.

Menanggapi adanya kebijakan tersebut, seorang warga Desa Kutasaga, Kecamatan Kerajaan, Hernawati L terpaksa mengurungkan niatnya untuk maju sebagai calon Kades diakibatkan mengeluarkan dana pribadi. “Kalau dibebankan ke calon Kades sangat besar anggarannya,” sebutnya.

Dia berharap agar Pemkab Pakpak Bharat memberikan subsidi Pilkades, sehingga masyarakat terbuka luas untuk mencalonkan diri.   (mag-14)

DPRD Minta Gaji Honorer RSU Pirngadi Dinaikkan

MEDAN- DPRD Medan mendesak RSU Pirngadi Medan untuk segera mungkin menaikkan gaji tenaga honornya sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK). Karena rumah sakit tersebut sudah menjadi Badan Layan Umum Daerah (BLUD) sejak 2 bulan lalu.

Desakan itu Ketua Fraksi PDS DPRD Medan, Landen Marbun SH dan Sekretaris Komisi B DPRD Medan, Khairuddin Salim, Senin (5/12).

Seperti diketahui, gaji tenaga honorer di RSU Pirngadi hanya dibayarkan Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per bulannya. Gaji itu masih jauh di bawah UMK Kota Medan 2011 sebesar Rp1.1 juta.  Dengan kondisi itu, sama saja tenaga honorer hanya diambil tenaganya tanpa dipikirkan kesejahteraan para tenaga honorer.

Khairuddin Salim menegaskan, rendahnya gaji tenaga honorer RSU Pirngadi tentunya tak terlepas dari kebijakan Direktur Utama (Dirut ) RSU Pirngadi Medan. Untuk menengahinya, pihaknya akan memanggil Dirut rumah sakit milik Pemko Medan tersebut mengenai gaji honorer ini.

Anggota Fraksi Demokrat ini memaparkan, sebenarnya setelah RSU Pirngadi resmi menjadi BLUD, artinya rumah sakit sudah diberikan wewenang penuh untuk mengelola rumah sakit dan memajukan rumah sakit. Maka dari itu, rumah sakit khususnya Dirut harus mengeluarkan kebijakan baru agar meningkatkan kesejahteraan pegawai dan tidak luput juga pegawai honornya.

“Karena tujuan RSU Pirngadi dijadikan BLUD agar pegawai bisa sejahtera dan rumah sakit itu tak kesulitan dalam mengelola anggarannya,” sebutnya.

Lebih lanjut, Landen Marbun menegaskan tenaga honor di instansi pemerintahan tidak boleh di bawah UMK Kota Medan, seminimalnya harus sesuai dengan UMP. Apabila masih ada instansi yang membayar tenaga honorernya di bawah UMK, sama saja Pemko Medan melalui Wali Kota tak menghargai SK Wali Kota.”Jangan sampai hak dari pegawai tenaga honor itu ditahan. Harus direalisasikan secepatnya karena mereka itu manusia. Lagi pula, manalah cukup Rp500 ribu per bulan bila dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok sekarang,” ungkapnya.

Dia menegaskan, sebaiknya Dirut RSU Pirngadi segera merevisi gaji tenaga honorer tersebut, agar bisa lebih sejahtera. Tapi, dengan catatan para pegawai ini dibutuhkan bekerja, bukan karena ada kepentingan lainnya.

Sebelumnya, Kasubbag Hukum & Humas RSU Pirngadi Medan Edison Perangin-angin SH MKes mengaku, bahwa gaji honor diberikan sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya. Tapi, setelah RSU Pirngadi berstatus BLU, benar salah satunya untuk mensejahterakan para pegawai dan honorer. Dengan status ini, kami hanya bisa menaikkan gaji honorer sebesar Rp100 ribu per tahunnya.

“RSU Pirngadi baru dua bulan menjadi BLU dan ini masih pertimbangan,” ucapnya. (jon)

Pelancong Asal Takengon Tewas Usai Dirampok

MEDAN-  Aksi perampokan dengan menggunakan sepeda motor di Kota Medan terus menghantui masyarakat, khususnya bagi para penumpang becak motor (betor). Selain barang berharga menjadi incarannya, tak ayal nyawa bisa jadi melayang apabila korban melawan.

Seperti dialami seorang warga Takengon, Aceh Tengah, Hj Marianti (40), Sabtu (3/12). Warga asal Takengon itu datang ke Kota Medan untuk liburan dan menginap di Hotel Tiara Medan. Ketika ke luar berniat jalan-jalan di Kota Medan, Marianti menyetop betor.

Baru naik betor dan sesampainya di Jalan Imam Bonjol, tiba-tiba pengendara sepeda motor yang berboncengan merampas tas.  Namun, Marianti  menahannya, sehingga terjadi tarik menarik. Tali tas yang dipegang putus, Marianti jatuh dan bagian kepalanya terbentur aspal serta terluka. Satu hari menjalani perawatan, Marianti akhirnya tewas di RSU Materna di Jalan Tengku Umar, Medan untuk mendapatkan perawatan medis.

Kanit Reskrim Polsekta Medan Baru Iptu Andik Eko membenarkan kejadian itu. “Korban naik betor, dirampok dua orang mengendarai sepeda motor, kini korbantewas,” ucapnya.  (gus)

Elakkan KA, Bus Sentosa Masuk Parit

TEBING TINGGI- Bus Sentosa Transport BK 7062 DO jurusan Parapat-Medan masuk ke parit sedalam dua meter di Jalan AMD, tepatnya di Simpang Beo pintu perlintasan kereta api di Jalan HM Yamin, Tebing Tinggi. Tabrakan itu terjadi  karena bus menghindarkan bus lain dari arah berlawanan dan kerata api (KA) yang sedang melintas, Senin (5/12) sekira pukul 10.25 WIB.

Akibat peristiwa itu, sembilan orang mengalami luka-luka. Kini, para korbannya dirawat di RS Sri Pamela, Kota Tebing Tinggi. Adapun kesembilan korban itu, supir bus, Suro Sihombing (41) warga Pematangsiantar, Yana br Saragih (20), Mihel Br Sembiring (63), Hendri (29), Umi Br Saragih (40), Basar Simanjorang (50), Hetty Trisna (32), Hasudungan Gultom (32) dan Rosmina Br Hutabarat (48).

Di temui di RS Pamela, Hendri mengatakan bus yang ditumpanginya ketika itu dalam kecepatan tinggi, karena saling kejar-kejaran dengan satu bus penumpang Sejahtera. Saat itu para penumpang sudah mengingatkan supir agar memperlambat kecepatan busnya. Namun, tak mendengarkan apa kata penumpang, bus tetap melaju dan memotong laju bus Sejahtera.  Belum sempat memotong, tiba-tiba ada bus kecepatan tinggi datang dari Pematangsiantar menuju Medan.

Saat itulah, tuturnya bus mengelakkan tabrakan dan masuk ke dalam parit. Tapi, sebelumnya bus juga mengelak menabrak plang perlintasan KA.”Sopir buang setir ke kanan, saat itu KA sedang melintas. Bus terbang setinggi dua meter dan kemudian masuk ke dalam parit sedalam dua meter,” ceritanya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan ketika itu penumpang berteriak histeris dan menangis, akibatnya penumpang saling bertumpuk. “Banyak penumpang saling injak untuk menyelamatakan diri keluar dari dalam bus,” katanya sembari meminta bus Sentosa menanggung biaya perobatan penumpang.

Sedangkan supir bus, Suro Sihombing mengaku bus yang dikendarainya tidak berfungsi dengan baik. Sebab, dua kali injak remnya, tetapi bus tetap meluncur dengan kecepatan tinggi. “Remnya blong pak, dari pada kami satu bus tabrakan dengan kereta api, lebih baik bus saya banting stir ke kanan,” katanya.

Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Juliani Prihatini membenarkan kejadian tersebut. Kini pihaknya sedang menyelidiki apa penyebab lakalantas tunggal tersebut. (mag-3)

Pemprov Dukung Kinerja PMI Sumut

MEDAN- Pemprovsu menegaskan siap membantu keberadaan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap membantu keberadaan PMI dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ungkap Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, saat menerima audiensi pengurus PMI Sumatera Utara di ruang kerjanya, Kamis (1/12) di Kantor Gubsu di Medan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekdaprovsu, setelah menerima laporan perkembangan kinerja PMI Sumut yang dipimpin DR H Rahmat Shah. “Kami siap membantu perkembangan PMI di Sumut, semoga PMI ke depan dapat menjalankan misi mulianya ditengah-tengah masyarakat, karena PMI adalah mitra dari pemerintah,” kata Nurdin Lubis, yang juga Ketua KORPRI Sumatera Utara.

Sebelumnya, pengurus PMI Sumut yang hadir dalam audiensi yaitu, Zulkifli SE (Sekretaris), Chairil Siregar SH (Wakabid Organisasi), Ir H Benny Yuswar (Wakabid Penanggulangan Bencana) dan M Salim SH (Anggota Pengurus) menyampaikan, di Sumut saat ini telah terbentuk cabang-cabang PMI di Kabupaten/Kota sebanyak 30 Kabupaten/Kota, dan menyusul satu cabang lagi yang SK nya dalam proses yakni Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Selanjutnya disampaikan, khusus untuk PMI Kota Medan, saat ini kepengurusannya dipegagng langsung oleh Ketua PMI Sumut sehubungan dengan mengundurkan dirinya Ketua PMI Medan H Ajib Shah karena kesibukannya sebagai anggota DPRD Provinsi.

Kemudian dalam rangka mencapai target pememenuhan kebutuhan darah, PMI Sumut melakukan pembenahan organisasi Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Medan. Hal ini juga dikarenakan mundurnya Direktur UDD dr Delyuzar, yang digantikan oleh dr Gita yang selama ini telah aktif mengelola UDD tersebut bersama karyawan yang ada.

Terkait dengan pergantian pengelola UDD PMI Medan, yang disebut-sebut menimbulkan kekisruhan, Chairil Siregar membantahnya. “Pemberitaan media bahwa dengan pergantian pengelolaan UDD PMI Medan menimbulkan kekisruhan, jelas tidak benar. Semua mekanisme dan petunjuk organisasi telah dijalankan sebagaimana mestinya. Kekisruhan yang disampaikan adalah ulah oknum segelintir pihak yang selama ini memanfaatkan UDD tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, jelas hal itu bertentangan dengan misi PMI,” ujarnya.

Permasalahan UDD PMI Kota Medan ini, lanjutnya, sudah lama dan sudah dibentuk tim PMI Pusat. Namun karena berbagai pertimbangan, maka baru ini dilaksanakan. Sedangkan penunjukan dr Gita sebagai Plt Direktur UDD sama sekali tidak bertentangan dan PMI Sumut telah mempertimbangkannya dengan matang,” ujar Chairil.
Dalam seminggu ini saja, sambungnya, dari pantauan pihaknya, UDD PMI Kota Medan mengalami perubahan signifikan baik dalam hal pelayanan maupun kinerja yang menunjukkan grafik ke arah lebih baik. (*/ila)

Rusak Tanaman Tebu, Anggota Kelompok Tani Ditangkap Polisi

BINJAI- Permasalahan lahan eks HGU PTPN2 di Kelurahan Mencirim, Binjai Timur, kembali tegang. Hal itu diakibatkan adanya seorang anggota kelompok tani Anugerah Tunggurono, Abdul Azis diamankan Polres Binjai tanpa ada surat pemberitahuan atau panggilan pemeriksaan.

Azis dibawa ke Polres Binjai, Senin (5/12) sekitar pukul 15.00 WIB. Ketika itu, Azis didatangi anggota polisi Polres Binjai. Saat itu, dirinya tak tahu menahu kenapa polisi menjemputnya. Namun, karena merasa sebagai warga negara yang baik, dia akhirnya ikut dengan polisi ke Polres Binjai untuk menjalani pemeriksaan.

“Saya langsung diajak ke Polres Binjai. Karena saya menghargai pihak kepolisian. Jadi saya ikut saja. Menurut, mereka saya di amankan ke Polres karena ada pengaduan dari pihak PTPN 2 perihal pengerusakan tanaman tebu,” ucapnya saat ditemui di Polres Binjai.

Menurut dia, tindakan warga menebangi pohon tebu yang ada di Kelurahan Mencirim merupakan tindakan benar, karena lahan tebu yang ditebangi tersebut, sepengetahuannya bukanlah milik dari PTPN2 lagi. Melainkan, selama ini lahan yang ditanami tersebut sudah lepas dari HGU atau sudah eks HGU. “Lahan itu sendiri sepengetahuan kami bukan lagi lahan HGU. Tapi lahan itu merupakan eks HGU, yang diduga ditanami PT Ratna Prima. Jadi kenapa pihak PTPN2 yang melaporkan permasalahan ini, ada apa ini sebenarnya,” ujar Azis bingung.

Dia mengaku sangat kecewa dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian. Sebab, pihak kepolisian tidak transparan dalam melakukan penyelidikan. Padahal, permasalahan ini sudah di rapatkan seluruh instasi terkait dan sedang menunggu hasilnya.

Kepala Rayon C PTPN 2 Sei Semayang, yang bermarga Samosir ketika ditemui Sumut Pos di Polres Binjai mengaku, mereka melakukan pengaduan atas dasar pengerusakan tebu. “Kita melaporkan permasalahan ini karena atas pengerusakan lahan di areal PTPN 2,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Ronni Bonic mengatakan diamankannya warga itu atas laporan PTPN 2 yang terdahulu. “Yang jelas, laporan itu masih didalami dan persoalan yang dilaporkan  PTPN2 terkait pengerusakan lahan dengan terlapor Azis Cs,” katanya. (dan)

Curi Emas Orangtua, Anak Kandung Dibui

BINJAI- Seorang ibu di Binjai memenjarakan anaknya, DRS (14) warga Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur. Tindakan nekat ibu itu untuk memberikan pelajaran kepada anaknya karena kedapatan mencuri emas orang tuanya sebesar Rp10 juta.

Polisi menahan DRS karena adanya laporan orang tuanya ke Polres Binjai. Seketika itu juga, polisi langsung membawa pelakunya, Senin (5/12) sekitar pukul 13.00 WIB. Di Polres Binjai, anaknya sempat menolak dimasukkan penjara, bahkan berteriak histeris. Tak ayal, ibunya juga berteriak histeris.”Mama, aku gak mau di penjara,” teriak DRS sembari mengelaurkan air mata.

Melihat anaknya menangis histeris, hati ibu itu langsung luluh dan memeluk anaknya. Keduannyapun menangis, seperti orang yang sudah tidak berjumpa selama berbulan. “Sabar yak au ito, maafkan mamamu ini,” teriaknya menangis tersedu-sedu.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Roni Bonnic mengaku, masih melakukan penyelidikan atas pencurian tersebut. “Kamis masih menyelidikan dan memintai keterangan dari pelaku dan korban,” tegasnya. (dan)