JAKARTA- Tersangka kasus cek perjalanan Nunun Nurbaeti akhirnya menghabiskan malam di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Setelah sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (10/12) malam, istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun kemudian itu dipindahkan ke rutan kemarin (11/12) dini hari pukul 01.00.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengklaim bahwa Nunun tidak diperlakukan istimewa. Dia menegaskan telah memerintahkan kepada bawahannya, Dirjen Pemasyarakatan Sihabuddin agar tidak memberikan fasilitas lebih bagi tahanan tersebut.

Dia ditempatkan di ruang Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) blok Edelweis. Ruangan tersebut berukuran 5,7 meter x 4 meter. Di dalam ruangan itu, Nunun harus berbagi ruangan dengan 33 tahanan lainnya. Dia mengakui kapasitas ruang tahanan tersebut berlebih.”Kapasitas ruangan idealnya cuma 15 orang,” kata Denny di Jakarta kemarin (11/12).

Fasilitas di kamar tersebut, kata Denny, sama dengan tahanan lainnya. Masing-masing tahanan dijatah satu kasur spon tipis dan satu bantal dengan ruang kamar mandi dan toilet yang digunakan bersama-sama. Salah seorang petugas Rutan bahkan merilis sejumlah foto yang dicetak di kertas.

Dalam foto tersebut, terlihat seseorang yang tidur membelakangi kamera di antara tahanan lainnya. Dia berada di tempat paling pojok. Tapi, tidak menjamin apakah dia benar-benar Nunun. Sebab, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, terlihat bantal merah yang dipeluk ibu empat anak itu saat dikeler dari gedung KPK digunakan sebagai alas kepala.

Denny melanjutkan, petugas Rutan telah mengirimkan sejumlah foto ruang tahanan Nunun pada dirinya. Dalam foto-foto tersebut bisa dilihat bahwa Nunun diperlakukan layaknya tahanan lainnya. Namun, dalam sejumlah foto tersebut tidak tampak jelas wajah Nunun. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum itu, saat dipotret Nunun sedang tidur. “Menurut keterangan Karutan Pondok Bambu wajahnya memang tidak terlihat. Dia tidur menghadap dinding, paling pojok dengan selimut merah. Yang bersangkutan memang baru bisa istirahat setelah diperiksa KPK,”ujar Denny.

Selain itu, kata Denny, menurut laporan Karutan Pondok Bambu Herlin Candrawati, Nunun datang hanya membawa pakaian dan obat-obatan. Nunun juga belum bisa dikunjungi pihak keluarga. Sebab, pada hari Minggu (kemarin) tidak ada jadwal kunjungan. Nunun akan berada di ruang tahanan tersebut setidaknya selama 7-10 hari.

“Saya juga sudah perintahkan Karutan Pondok Bambu untuk memastikan semua beralan baik, tanpa penyimpangan apapun,?imbuhnya.
Orang pertama yang membesuk Nunun adalah Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sihabuddin. Namun, saat mengunjungi Mapenaling, Nunun masih sedang tidur karena capek setelah semalaman diperiksa KPK. “Kondisi bu Nunun sedang tidur nyenyak. Kami tidak bisa berkomunikasi dengannya,” katanya.

Informasi yang diterima Jawa Pos menyebutkan, Nunun ditempatkan blok yang terletak di bagian belakang sisi timur rutan. Letaknya beberapa meter dari masjid yang tepat di tengah-tengah rutan. Blok Edelweis adalah salah satu blok padat milik Rutan. Bangunan tiga lantai itu sebagian besar diisi para tahanan dan narapidana kasus narkoba.

Artis Sheila Marcia pernah ditahan di blok Edelweis. Narapidana kasus suap Artalyta Suryani dulu seharusnya juga ditahan di blok tersebut. Namun oleh para petugas rutan, perempuan yang akrab dipanggil Ayin itu ditempatkan di sel mewah di sisi utara sebelum akhirnya terungkap pada 10 Januari 2010 lalu.

Saat dibawa ke sel tersebut, Nunun didampingi tiga anaknya dan pengacara Ina Rahman. Anak-anak Nunun yang mendampingi adalah Adri Achmad Daradjatun, Tuza Junius Daradjatun, dan Ratna Farida Daradjatun. Buah hati Nunun dari pernikahan dengan Adang Daradjatun itu juga membawakan makanan. Informasi dari sejumlah petugas rutan, makanan yang dibawakan rata-rata makanan cepat saji.

Setelah dua tahun dalam masa pelarian, Nunun tak langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan rutan. Informasi yang diterima Jawa Pos, saat diantar oleh keluarga dan pengacara, Nunun terlihat lelah. Tapi, dia tak langsung menghuni ruang Mapenaling di blok Edelweis. Waktu antara pukul 01.00 hingga 04.00 dimanfaatkan untuk bersama rombongan pengantar sebelum mereka akhirnya pulang. “Ibu baru bisa tidur menjelang subuh,” kata Ina Rahman.

Soal makanan memang menjadi perhatian keluarga. Mereka khawatir, Nunun tak bisa beradaptasi dengan makanan yang disediakan pihak rutan. Karena itu pada sore kemarin (11/12), mereka menambah suplai makanan untuk sosialita 61 tahun itu. Sekitar pukul 17.00, dua lelaki berusia 20an tahun mendatangi rutan. Mereka menumpang Toyota Innova hitam bernopol B 289 MA.

Seorang lelaki berkaus oblong hitam dan seorang lagi berjaket merah motif kotak-kotak. Lelaki berkaus oblong hitam membawa tas plastik besar merah marun bertulisan Giordano. Di dalamnya, terdapat perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan lelaki satunya membawa makanan cepat saji yang dibawa dengan tas plastik bertulisan produk donat.

Dua orang tersebut tidak menemui Nunun secara langsung. Mereka terbentur aturan larangan membesuk pada hari Minggu. Karena itu, keduanya hanya menitipkan buah tangan itu pada petugas di pintu depan. “Iya benar. Mereka berdua mengaku keluarganya bu Nunun,” kata Makmun, salah seorang petugas rutan.

Dua lelaki tersebut irit bicara. Saat dicegat wartawan, mereka membisu dan hanya menggelengkan kepala. Mobil yang mengantar mereka sengaja diparkir hanya beberapa meter dari gerbang rutan. Itu membuat mereka bisa segera masuk mobil sebelum wartawan bisa mencegat. Usai menyerahkan bungkusan, mereka berdua langsung meninggalkan rutan.
Ina mengungkapkan, pada malam sebelum dipindah ke rutan, Nunun sempat diperiksa. Pemeriksaan mengarah ke sejumlah tersangka kasus cek pelawat lainnya. “Iya, termasuk yang mengarah ke Panda cs (tersangka kasus cek pelawat Panda Nababan,  Red.),” katanya.

Nunun rupanya tidak diterima disebut tertangkap oleh KPK. Ina menegaskan bahwa kliennya itu memang sudah berniat pulang. Dia datang menyerahkan diri ke polisi Thailand pada Rabu (7/12) lalu setelah diberitahu dirinya dicari KPK.

Adang Batal Open House

Sementara itu, suami Nunun, Adang Daradjatun berjanji akan menyampaikan kronologi penangkapan Nunun. Melalui kuasa hukumnya, Ina Rachman, Adang akan menggelar open house di kediamannya di bilangan Cipete, Jakarta Selatan.
Namun, nampaknya janji itu dibatalkan oleh Adang. Sejumlah wartawan yang sudah berada di depan rumah Adang, tidak menerima kabar apapun atas tindak lanjut keterangan pers. “Saya tidak menerima kabar apapun soal keterangan pers,” ujar salah satu petugas yang menjaga rumah Adang. Memasuki pukul 21.00 WIB, suasana di rumah Adang semakin sepi aktivitas.

Jika dilihat dari Jalan Cipete Raya, rumah Adang tampak biasa-biasa saja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Pintu pagar yang menutup muka rumah dengan lebar 18 meter itu nyaris tidak pernah terbuka.

Akan tetapi, suasana beda jika melihat jalan kecil yang berada di sebelah kiri rumah. Rupanya, rumah Adang memanjang dari ujung jalan Cipete Raya masuk ke dalam gang itu. Rumah Adang seperti membentuk huruf L. Bagian belakang rumah Adang terdapat dua rumah dengan ukuran sama, diatas 100 meter persegi.

Pada siang hari, banyak mobil keluar masuk di rumah bagian belakang itu. Diantaranya mobil anak Adang bernomor polisi B 289 MA. Siang mobil itu keluar, jelang maghrib sudah balik lagi. Informasinya, ternyata mobil itu membawa anak Adang mengunjungi Nunun Nurbaeti di Pondok Bambu.

Setelah mobil itu, sejumlah mobil menyusul masuk. Menyusul sekitar tiga mobil yang telah terparkir di dalamnya. Informasinya, Adang beserta keluarga serta pengacara berkumpul disitu membicarakan kasus Nunun.

Alasan Sakit

Praktisi Kesehatan, oleh DR Dr Ari Fahrial Syam SpPD mengatakan, pernyataan dokter pribadi Nunun, dr Andreas Harry SpS (K) yang menyatakan bahwa Nunun menderita Dementia (lupa) dan mengarah ke Alzheimer (pikun) dan dihubungkan dengan riwayat stroke sebelumnya, menjadi sesuatu hal yang akan dibuktikan.

“Saat ini pun keterangan para nara sumber di media elektronik dan juga komentar para pembaca yang saya amati dari berbagai media cenderung sudah mempertanyakan pernyataan dokter sebelumnya apakah Nunun benar-benar sakit. Bahkan, komentar para pembaca di salah satu situs berita elektronik sudah memojokkan profesi dokter,” ujar Ari Fahrial Syam, yang juga staf pengajar di Fakultas Kedokteran UI itu, kepada wartawan melalui keterangan persnya, Minggu (11/12).

Profesi dokter dipojokkan, padahal menurut Ari, Dr Andreas Harry yang sudah menjadi dokter pribadi Nunun bertahun-tahun, sudah menyatakan kepada media bahwa dia mempertaruhkan profesinya dalam menyampaikan kesimpulan sakit Nunun tahun lalu.

“Dan beliaupun siap kalau ada second opinion dari dokter lain yang akan menilai kondisi sakit Nunun,” ujar Dokter Ari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan akan  menyiapkan tim dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan Nunun.

“Sejarah berulang pada pemeriksaan mantan Presiden Soeharto ada tim dokter pribadi dan ada tim dokter independen yang menilai status kesehatan Pak Harto,” ujarnya.

“Di satu sisi kondisi kontroversi sakit Ibu Nunun memang akan memojokkan profesi dokter karena ada kesan di masyarakat  bahwa dokter pribadi melindungi tersangka dalam hal ini Ibu Nunun. Apalagi pernyataan-pernyataan yang ada di media menunjukkan bahwa kondisi ibu Nunun saat ini sehat wal afiat walaupun sebenarnya perlu evaluasi medis yang mendalam untuk  menilai sehat tidaknya seseorang,” terangnya.

Ari mengaku yakin bahwa sebelum menyampaikan pernyataan kondisi kesehatan Nunun tahun lalu,  dokter pribadi Nunun sudah melakukan analisa yang mendalam. Tentu sudah dilakukan tahapan pemeriksaan dan pengamatan yang terus menerus.

Karenanya, dia mengajak semua pihak berprasangka baik atas pernyataan yang telah disampaikan oleh dokter pribadi Nunun dan juga berprasangka baik atas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh tim dokter yang akan ditunjuk oleh KPK. Kondisi kesehatan Nunun selama pemeriksaan dan selama tahanan, lanjutnya,  juga harus menjadi perhatian pihak penyidik dalam hal ini KPK mengingat Nunun sudah pernah mengalami stroke karena stres, kelelahan dan istirahat yang kurang dapat mencetuskan stroke berulang.

Ari berharap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga harus terus  mengamati dan mengikuti kasus Nunun ini dengan seksama karena jelas profesi dokter dipertaruhkan. Para pakar spesialis syaraf Indonesia  juga diharapkan mengamati proses pemeriksaan yang terjadi dan kalau perlu melakukan kajian ilmiah atas kasus ini. (aga/bay/ken/sam/jpnn)

MEDAN- Praktisi hukum Sumatera Utara yang tergabung dalam Lentera Konstitusi (Lekons), Dani Sintara, mengatakanbahwa keberlangsungan atau berhentinya sebuah kasus dapat terjadi karena pergantian pucuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan hal itu sangat berkaitan dengan marwah KPK itu sendiri dalam penegakan hukum terlebih kasus-kasus korupsi, termasuk kasus JR Saragih.

“Tak ada istilah ganti pimpinan, kasus berhenti. Saya pikir KPK tidak akan menghentikan kasus yang diduga melibatkan Bupati Simalungun itu. Ini persoalan marwah dan nama baik. Jika dihentikan, maka KPK akan menurun citranya di masyarakat. Kita juga mengharapkan, KPK segera memproses kasus yang diduga dilakukan Bupati Simalungun itu. Karena kasus yang dihadapi relatif banyak,” katanya ketika berbincang dengan Sumut Pos, Minggu (11/12).
Pria yang duduk di Bagian Advokasi Lentera Konstitusi (Lekons) tersebut menuturkan, pada prinsipnya proses peradilan di Sumut secara teoritis relatif lucu. Sebab, bila seseorang terlibat lebih dari satu kasus, maka kasus-kasus tersebut akan dijadikan satu dalam satu dakwaan atau pengadilan.

“Secara teoritis memang lucu. Misalnya, saya hari ini melakukan pencurian, besok pemerkosaan, lusa lain lagi. Nah, pengadilannya nanti sekalian semua kasus tersebut,” jelasnya.

Dalam kasus JR Saragih, usulnya, sebaiknya kasus-kasus yang sudah terlebih dulu diproses dan telah memiliki bukti yang kuat, sebaiknya sesegera mungkin dinaikkan status pemeriksaannya. Hal itu juga mengantisipasi agar orang-orang yang diduga terlibat tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

“Ada dua kasus sejak tahun lalu, dan dua kasus lainnya baru-baru ini dilaporkan ke KPK. Dalam kasus-kasus ini, Bupati Simalungun itu tidak bermain sendiri. Kan ada orang-orang lainnya. Di dalam kasus pidana, semua orang yang disebut di dalam pengadilan itu harus diperiksa. Jadi, kasus-kasus yang sudah terlebih dulu dilaporkan dan ditangani KPK, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang disebut-sebut dalam kasus itu. Agar bisa secepatnya ada kepastian hukum, dan orang-orang yang disebut-sebut dalam kasus tersebut tidak bisa menghilangkan barang bukti atau sebagainya,” usulnya.

Lebih lanjut Dani Sintara menyatakan, ketika satu kasus sudah siap untuk diajukan ke pengadilan, untuk kasus-kasus yang lainnya bisa tetap dilangsungkan proses penyelidikan atau penyidikannya.

“Kalau menunggu semua kasus dikumpulkan, baru disidangkan maka akan lama lagi lah kasus-kasus Bupati Simalungun itu mendapat kepastian hukum bersalah atau tidaknya,” katanya.

Bupati Simalungun JR Saragih terseret sejumlah kasus diantaranya, kasus dugaan suap ke Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar Rp1 miliar lebih. Kemudian kasus dugaan suap kepada Ketua Pokja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Simalungun Robert Ambarita senilai Rp50 juta. Ada juga kasus dugaan pengalihan dana insentif guru non PNS di Simalungun sebesar Rp1,2 miliar serta kasus dugaan penyelewengan APBD Simalungun 2010 sebesar Rp48 miliar. (ari)