25 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14282

Clinton Dituding Provokator

Hubungan AS-Rusia

MOSKOW – Menyusul pertikaian NATO dan Rusia, kini berkembang konflik antara negeri bekas pecahan Uni Soviet tersebut dengan Amerika Serikat (AS). Misalnya, pemilihan umum (pemilu) parlemen yang berbuntut aksi protes meluas di Rusia berdampak buruk pada hubungan AS dengan Negeri Beruang Merah tersebut. Kemarin (8/12) Perdana Menteri (PM) Rusia Vladimir Putin secara terang-terangan menuding Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Rodham Clinton campur tangan dan memprovokasi atau memperkeruh situasi politik di negerinya.

“Dengan mengatakan bahwa pemilu parlemen (Rusia) diwarnai kecurangan, dia (Clinton) telah memberi sinyal positif kepada kubu oposisi untuk memprotes pemerintah,” kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi tersebut. Karena merasa mendapat dukungan dari Deplu AS, ungkap dia, oposisi Rusia menjadi makin berani.
Dalam kesempatan tersebut, Putin juga menuduh Negeri Paman Sam mendanai aksi protes yang dilancarkan oposisi. Konon, Washington mengucurkan dana sampai ratusan juta dolar untuk memastikan aksi protes terhadap pemerintah Rusia itu terus berlangsung. Melalui kebijakan tersebut, tuding Putin, AS berusaha melemahkan sistem politik Rusia dan melengserkan rezim kuat yang kini berkuasa.

Kritik Putin itu menandai babak baru retaknya hubungan AS dan Rusia. Apalagi, pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan ke-20 penandatanganan Kesepakatan Belovezh. Kesepakatan yang disahkan oleh Rusia, Ukraina, dan Belarusia pada 8 Desember 1991 tersebut menandai bubarnya Uni Soviet.

Kemarin Putin juga menyampaikan kekesalannya pada Clinton di hadapan partainya, All Russian Popular Front (ONF). Di depan para pendukungnya, pemimpin 59 tahun itu mengatakan bahwa sinyal positif Washington pada oposisi Rusia tersebut mengindikasikan ketakutan AS pada pemerintahannya. Karena itu, ungkap dia, Washington tak ingin Putin terus berkuasa.

“Kita adalah negara dengan kekuatan nuklir yang besar dan sampai sekarang pun masih bertahan pada posisi itu. Karena itu, rekan-rekan di luar sana gentar,” katanya di depan massa OMF, kendaraan politik Putin.
Putin menambahkan bahwa AS sengaja mencampuri krisis Rusia untuk menggertak pemerintahannya. Menurut dia, pemerintahan Presiden Barack Obama hanya ingin menegaskan kepada Rusia bahwa AS masih menjadi bos di mata dunia. Clinton mengirimkan sinyal dukungan pada oposisi.

“Mereka ingin kita merasakan dominasi mereka di dalam negeri dan memaksa kita patuh pada mereka,” lontar Putin di hadapan para pendukungnya. Karena itu, lanjut dia, tak heran jika AS mengucurkan bantuan ratusan juta dolar pada organisasi pengawas pemilu tertentu di Rusia. Salah satunya Golos. Bantuan finansial tersebut, disalurkan melalui USAID dan lembaga AS lain.

Sejumlah pengamat politik menganggap tudingan Putin terhadap Hillary itu sebagai hal yang serius. “Apa yang disampaikan Putin bisa menghilangkan, kesabaran AS bisa habis dan hubungan dua negara akan kembali ke titik yang paling buruk,” ujar Viktor Kremenyuk, analis politik yang juga wakil pimpinan Lembaga AS-Kanada. (ap/afp/hep/dwi/jpnn)

Pemilu Pertama Mesir Dimenangi Ikhwanul Muslimin

KAIRO- Ikhwanul Muslimin resmi menaingi putaran pertama Pemilihan Parlemen Mesir. Komisi Pemilihan Mesir mengumumkan Partai Kebebasan dan Keadilan dari kelompok Ikhwanul Muslimin memenangkan mayoritas suara di putaran pertama pemilihan parlemen, Rabu (7/11).

Dengan adanya pengumuman itu, mereka siap mengkonsolidasikan posisinya sebagai pelaksana terdepan pemerintahan Mesir mendatang.

Hasil pemilihan menunjukkan, para pemilih dari kelompok liberal lebih memilih Ikhwanul Muslimin. Suara diberikan demi mencegah kelompok ultrakonservatif Salafi mendominasi suara. Dari 9,7 juta suara yang dihitung, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) meraup 37 persen, diikuti Partai al-Nour berada diposisi kedua dengan 24 persen suara.
Dengan perolehan suara itu, FJP memenangkan 24 dari 44 kursi parlemen yang disediakan pada putaran pertama ini. Sementara sekutu-sekutu Ikhwanul Muslimin berhasil mendapatkan empat kursi. Masih ada delapan kursi yang statusnya ditunda karena bersangkutan hukum, namun FJP mengatakan pihaknya memperkirakan akan memenangkan enam kursi diantaranya.

Sebaliknya, Partai Salafi al-Nour hanya memenangkan empat kursi, sementara kelompok Salafi lainnya hanya memperoleh dua kursi. Sisa kursi dibagi diberikan untuk kelompok liberal dan independen.

Catatan pada pemilihan demokrasi pertama di Mesir adalah jumlah pemilih turun tajam dalam pemilihan kemarin. Dari 52 persen pemilik suara yang mengikuti jajak pendapat awal bulan lalu, pemilihan kemarin hanya diikuti oleh 39 persen. Kondisi ini menunjukkan kekecewaan yang mungkin disebabkan oleh kekuatan kelompo Islam yang terlihat sejak awal.

Seorang juru masak dari Kairo, Sayyeda Ibrahim (52) mengatakan bahwa dia memilih calon dari Salafi di putaran pertama pekan lalu, tetapi menyesali pilihannya ketika dia melihat calon anggota parlemen dari Salafi melakukan debat dengan seorang kandidat liberal. “Jenggot si kandidat (Salafi) terlalu radikal,” katanya.

Dewan militer Mesir, yang mengambil alih kekuasaan ketika Mubarak digulingkan pada Februari, telah mengatakan tetap menjadi otoritas tertinggi di Mesir sampai presiden baru terpilih di Juni mendatang. (net/jpnn)

TKI di Bawah Umur Diancam Gantung

JAKARTA – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura, Fitriah Depsi Wahyuni warga Jember, Jawa Timur menghadapi resiko hukum gantung, setelah dituduh membunuh majikannya di Singapura. Kini, Satgas Penanganan Kasus TKI tengah berupaya memperjuangkan nasibnya agar terbebas dari hukuman gantung.

Demikian disampaikan Juru Bicara Satgas TKI Humphrey Djemaat di kantornya, kemarin (8/12). Menurut dia, Satgas mengupayakan perjuangan nasib Fitriah.

Salah satunya, Fitriah melakukan kejahatan yang menyebabkan kematian tanpa niat membunuh. Alasan ini cukup kuat karena terjadi perkelahian diantara dirinya dengan majikannya, dan ada latar belakang tekanan psikis dan fisik yang dialaminya saat bekerja. Pihaknya mendapat informasi tentang Fitriah dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) M  Thamrin, yang merupakan utusan Bupati Jember. Mohammad mendatangi kantor Humphrey menanyakan upaya yang ditempuh Satgas .  “Ternyata Fitriah berusia 17 tahun,” sebutnya.

Lewat penjelasan Thamrin, diperoleh informasi bahwa usia Fitriah masih di bawah umur. Usianya kurang dari 17 tahun. Usia Fitriah sengaja dipalsukan untuk memperoleh ijin bekerja di Singapura.

Humphrey melanjutkan, Fitriah dituduh melakukan pembunuhan atas majikan perempuannya Sng Gek Wah yang sudah berusia 81 tahun. Fitriah sendiri baru pertama kali bekerja di luar negeri. Dia mulai bekerja di Singapura pada 21 November 2009 lalu dengan usia yang sudah dipalsukan, yaitu 23 tahun. Fitriah berasal dari keluarga petani miskin dengan dua adik perempuan dan satu kakak perempuan. Pendidikannya hanya sampai tingkat sekolah dasar.

Pada tanggal 2 Desember 2009, lanjut dia, KBRI dan pengacara di Singapura, Mohammad Muzammil, telah memperoleh akses untuk melakukan wawancara langsung kepada terdakwa Fitriah. Mereka berhasil menggali informasi terkait usia Fitriah yang sebenarnya. Kemudian, investigation officer merencanakan pencarian dokumen asli atas usia Fitriah ke kampung halamannya di Jember. Ternyata ditemukan bukti dokumen yang menyebutkan bahwa pelaku berusia kurang dari 17 tahun pada saat melakukan pembunuhan. (ken/jpnn)

5 Presiden tak Mampu Hapus Korupsi

MK Nilai Slogan hanya Omong Kosong Belaka

Upaya pemerintah untuk menghapus atau melenyapkan tindakan korupsi di Indonesia dengan melakukan reformasi birokrasi dinilai tidak berhasil. Bahkan, hingga saat ini tindakan korupsi kian merajalela dan berkembang di daerah.

Alasan itu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD pesimis bahwa pemerintah bisa menuntaskan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurutnya, hingga saat pemberantasan korupsi hanyalah wacana dan teori belaka. Bahkan, setelah kepemimpinan lima presiden pun tak terbukti mampu menghapuskan korupsi di Indonesia. “Banyak orang berbicara hapus korupsi, dan itu hanya teorinya saja. Sekarang itu kuncinya bertindak, bukan teori. Jujur saja, saya malu bicara masalah birokrasi dan korupsi seperti ini. Karena, lima orang Presiden saja tidak mampu menghapuskannya,” terang Mahfud dalam acara Deklarasi Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (8/12).

Mahfud mengungkapkan, hingga saat ini banyak orang yang selalu aktif menyuarakan anti korupsi dan secara tegas memberikan opini dan solusi penghapusan korupsi.  Namun, lanjut Mahfud, itu hanya omong kosong.  “Buktinya, orang-orang yang dulunya lantang dan tegas anti korupsi dan hapuskan korupsi, namun ketika diberi jabatan memimpin suatu lembaga ternyata ia pun korupsi. Maka itu, jangan hanya ngomong dan teori. Harus bertindak juga,” tegasnya.

Ia sempat mengakui bahwa dirinya enggan untuk hadir dalam acara Deklarasi ini. Itu disebabkan sudah tidak ada teori lagi yang harus diungkapkan karena korupsi pun tetap berjalan. “Saya sudah tidak tahu harus  berteori seperti apa lagi. Sekarang ini, tugas saya hanya mengetok pejabat atau siapapun yang melakukan korupsi,” imbuhnya. Begitu pun dengan adanya deklarasi ini, Mahfud berharap agar jalannya reformasi borokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Masalahnya, kesalahan bukan pada penyuap, melainkan pada yang meminta suap. “Para penyuap tidak akan menyuap jika tidak ada yang minta disuap. Di birokrasi kita saat ini, justru pejabat birokrasinya yang minta disuapin. Jika tidak disuapin, maka akan dipersulit. Kuncinya, harus ditindak saja,” jelas Mahfud.

Dalam kesempatan yang sama Pengamat Hukum sekaligus penggiat anti korupsi, Teten Masduki mengakui korupsi di Indonesia sulit dihapus. “Di dalam reformasi birokrasi ini tidak bisa menghapus suatu predatory yang menguasai  perekonomisan, politik dan lainnya di dalam pemerintahan. Saya melihat justru yang  lahir saat ini adalah sebuah oligarki hybrid baru dan sangat mengganggu birokrasi kita. Ini menjadi problem nasional,” tukasnya.

Dari kondisi demikian, lanjut Teten, mengakibatkan demokratis di Indonesia  mengalami kemunduran. Menurutnya, dulu masyarakat menilai bahwa korupsi tumbuh dari kepemimpinan yang otoriter. Akan tetapi sekarang ini tindakan korupsi justru bersandingan dengan demokrasi. “Banyak sekali kasus yang terjadi. Misalnya, proses pengangkatan Kepala Sekolah (Kepsek) saat ini hampir mirip jaman kolonial. Reformasi birokrasi gagal menyingkirkan elit birokrasi yang dikembangkan elit yang korup,” ungkapnya.

Contoh lainnya, saat ini banyak sekali tindakan suap menyuap dan korupsi di Pengadilan, Kejaksaaan dan lainnya. Bukti tersebut, terang Teten, adalah salah satu faktor penghambat jalannya proses reformasi birokrasi. Namun, yang terpenting dan dibutuhkan saat ini adalah leadership dari sang pemimpin negara yakni Presiden. “Presiden tidak berani dan tidak tegas dalam menghapus kotornya lembaga-lembaga yang terbukti korupsi. Dulu jaman Presiden Soeharto, beliau berani menyingkirkan oknum-oknum di Ditjen Bea Cukai yang terkenal kotor luar biasa dan mengerahkan 1500 anggota BPKP untuk mengaudit. Nah, kenapa kasus Nazarudin tak kunjung selesai? Kenapa Presiden tidak berani mengambil langkah seperti Presiden terdahulu?  Tetapi ya sudah lah, kita jangan berharap banyak deh, karena kita pasti kecewa,” serunya.

Guru Besar UI bidang Ilmu Administrasi, Prof. Azhar Kasim yang juga selaku Ketua Panitia Deklarasi Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani menjelaskan, deklarasi ini merupakan ajang menginisiasi gerakan massa untuk mendukung, menggerakkan dan mendorong terwujudnya reformasi administrasi (birokrasi) di Indonesia.

“Birokrasi adalah suatu instrument penting negara. Akan tetapi, di Indonesia ternyata menilai perbaikan birokrasi adalah suatu hal yang berat dan lamban serta pemerintah cenderung tidak sensitif. Ini mengakibatkan Indonesia mengalami krisis. Maka itu, dengan deklarasi ini, birokrasi harus ditata kembali tentunya dengan konteks menuju pembangunan,” ungkap Azhar.

Dari ratusan deklarator yang hadir , lima diantaranya adalah Mahfud MD (perwakilan yudikatif), Dewi Aryani (perwakilan legislatif), Putri Wardani (perwakilan pengusaha), Joko Widodo (Walikota Solo), Teten Masduki.

Selain itu, hadir pula tokoh dan senior gerakan perubahan birokrasi dan turut serta sebagai deklarator yaitu Prof. Dr Sofian Effendi, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak J Kristiadi, Bupati Serdang Bedagai, Bupati Samosir, Bupati Sumbawa Barat, Bupati, Mamuju, Walikota Denpasar dan Walikota Kediri. Puluhan profesor, rektor, dekan dari berbagai universitas, kalangan praktisi birokrat,politisi,pengusaha dan lain-lain juga menyatakan hadir dan mendukung. (cha/jpnn)

MK Dianggap Banyak Bicara

DESAKAN demi desakan terus dialamatkan kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan rekening gendut milik Pegawai Negeri Sipil, baik yang muda maupun tua. “Siapapun ia, mau itu PNS muda atau tua, pensiun atau veteran, kalau kemudian gunakan cara tidak halal dan menyalahi aturan, apalagi terindikasi korupsi, periksa,” tegas Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Kamis (8/12), di Jakarta.

“Kalau punya rekening gendut yang tidak karuan, harus diperiksa,” tegas Ketua DPP Partai Golkar, itu.

Ia mengingatkan, siapapun tanpa terkecuali, mau itu PNS di lingkungan aparat penegak hukum, BEA Cukai, Imigrasi, yang bisa jadi pintu masuk kegiatan itu karena dianggap lahan basah, jangan sampai dibiarkan.

Priyo juga mengingatkan Ketua Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi (PPATK), jangan tergoda untuk ikut-ikutan banyak bicara seperti Mahkamah Konstitusi. “Lebih bagus bersikap tenang, berikan bukti kepada Kejaksaan Agung, kepolisian bila perlu KPK agar penegak hukum yang resmi bisa menindaklanjuti,” katanya.

Kalau Pimpinan PPATK, ikut banyak bicara seperti MK, maka Priyo menganjurkan jadikan saja mereka itu Anggota DPR baru. “Harusnya irit bicara. PPATK hendaknya jangan tergoda menjadi anggota parlemen baru. Saya hargai temuan PPATK, dan harus ditindaklanjuti. (cha/jpnn)

Rekam Data e-KTP Deli Serdang Baru 25 Persen

LUBUK PAKAM- Pelaksanan rekam data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) baru bisa selesaikan 25 persen dari target progres 100 persen pada 2011. Hal ini dikarenakan kuirangnya peralatan di sejumlah kantor camat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Deli Serdang, Yusuf Siregar, Kamis (8/12). Menurut dia, dari 22 Kecamatan di Deli Serdang, baru 25 persen penduduk yang terdata dalam program e-KTP. Kendalanya, karena kurangnya peralatan yang diturunkan Pemerintah Pusat ke Deli Serdang. “Saat ini, baru 43 unit peralatan pendataan identitas penduduk yang diterima Deli Serdang,” sebutnya.

Dia menyebutkan peralatan itu meliputi, kamera digital foto, alat pendata sidik jari dan kornea mata, serta peralatan pendukung lainnya. Padahal, kebutuhan 99 unit digunakan untuk mempercepat proses pendataan. “Tapi kami akan menjemput 29 unit peralatan lagi ke Bandara Polonia,”katanya.

Uniknya, Yusuf pesimis rekam data e-KTP bisa mencapai 100 persen sampai akhir Desember 2011. Bahkan, pihaknya berprediksi membutuhkan waktu 6 bulan ke depan  proses dapat selesai terwujud.
“Kendalanya ada 6 kecamatan jumlah penduduknya padat, padahal satu kecamatan satu set peralatan e KTP,” sebutnya. (btr)

Ayah Gauli Putri Kandung Sejak Kelas 3 SD

LANGKAT- Seorang ayah, Andrika (39) menggauli Tin (11) putri kandungnya selama tiga tahun. Aib  dipergoki istrinya, Ratnawati beru Perangin-nangin, Kamis (8/12) subuh. Ketika itu, dia melihat Andrika menggagahi putri kandungnya di kamar putrinya itu.

Ayah badau itu didapati istrinya menggagahi putri kandungnya itu, sekira pukul 04.30 WIB saat hendak berniat memasak kebutuhan sarapan pagi untuk anak dan suaminya. Ketika beranjak dari ruangan tamu tempat dia tidur bersama bayinya yang di ayun, merasa heran ketika melintasi kamar Tin yang gelap tidak seperti biasa. Rasa penasaran semakin bertambah, ketika sebelum sampai didapur rumahnya mendengar suara berisik dari dalam kamar putrinya tersebut.

Karena penasaran, Ratna mendekati pintu kamar putrinya itu, serta mencari celah dinding melihat kejadian dalam kamar. Masih belum bisa menyaksikan sesuatu, Ratna mencari celah lebih besar dan saat itulah melihat suaminya menggagahi putri mereka sendiri.

“Betul-betul sadis, aku tak percaya suami ku sanggup meniduri anaknya sendiri. Saat aku menyaksikan itu, aku tak yakin dan hampir setengah jam terpaku. Tega kali la dia, anak kandungnya sendiri dibegituin macam mimpi saja waktu melihatnya. Tidak tahan lagi, aku menjerit sekuat-kuatnya dan ketika warga berdatangan aku ceritakan semua kejadian itu,” tuturnya berderai air mata.

Mendengar jeritan itu, warga sekitar berbondong-bondong ke rumah Ratna. Saat itulah, semuanya melihat kejadian memalukan itu. Akhirnya, seorang warga Sulaiman mengadukan persoalan tersebut ke Kepala Dusun, Syarifuddin agar warga bisa tenang dan tidak anarkis. Selanjutnya, bersama-sama warga bersama Kepala Dusun memboyong pelaku ke Mapolres Langkat.

“Ketika saya tanyain, pelaku tadi mengaku semua perbuatannya. Guna hindari hal-hal tak diinginkan diperbuat warga makanya langsung diamankan ke polisi,” tegas Ucok sapaan Syarifuddin tak percaya peristiwa itu mengingat pelaku tergolong baik di kampung.

Warga dari Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang-Langkat ini, tak dapat menahan kemarahan saat berada di ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Langkat, ketika suaminya diperiksa guna dimintai keterangan. Dia pun meminta pihak keluarga pelaku mengurus surat cerai dan sekaligus berencana hengkang membawa serta seluruh anaknya karena tak kuasa menahan malu.

Di Polres Langkat, korban mengaku digagahi pelaku sejak kelas tiga SD. Korban tak mampu melawan atau memberitahukan kepada siapapun termasuk ibunya karena diancam. Sebelum terkuak, korban tak ingat berapa kali sudah diperlakukan demikian. Pasca terkuaknya peristiwa pahit yang dialami korban dan bercita-cita menjadi seorang guru, tak lagi kepingin sekolah karena terlanjur merasa malu dan takut menerima ejekan teman-temannya.

“Terakhirnya kemarin, pas hari Rabu (7/12). Aku takut menceritakannya karena diancam bapak dan akan dipukulnya kalau cerita sama siapapun. Aku benci sama bapak, aku mau sama mamak saja. Dia kejam, pelit dan mau memukul biarin saja dia disini (kantor polisi),” ujar Tin.

Sementara itu, Ratnawati berpesan kepada suaminya. “Rajinlah kau sholat dan minta maaf pada yang Kuasa, biar ringan hukumanmu. Karena, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosamu. Walau kau tetap bapak anak-anak tetapi kau bukan suamiku lagi,” tegasnya.

Kapolres Langkat AKBP Mardiyono ketika menghampiri ruang PPA dan mendengar informasi ada pelaku incest (menggauli saudara kandung) menyebutkan, pelaku di jerat Pasal 81 ayat 1 UU RI No23/2002 tentang perlindungan anak. “Dunia ini mau kiamat kayaknya, saya keliling setiap Jumat memberikan pengarahan di masjid-masjid agar kasus seperti ini tidak sampai terjadi, tapi masih saja terjadi. Berarti kamu tidak pernah ke Masjid ya,” tutur Kapolres didampingi Kasat Reskrim dan Kanit PPA yang diamini pelaku. (mag-4)

Penandatangan R-APBD 2012 Deli Serdang Mencurigakan

LUBUK PAKAM- Pembahasan dan penanandatangan KUA-PPAS R-APBD 2012 Deli Serdang sangat tak lazim dan mencurigakan, dikarenakan pembahasan dan penandatangannya di gelar di hari libur serta berlangsung sambil makan-makan di rumah makan Garuda di Jalan Adam Malik, Medan.

Mendengar hal itu, sejumlah anggota DPRD Deli Serdang angkat bicara. Bahkan menilai, penandatanganan KUA-PPAS itu membuat penuh pertanyaan sejumlah pihak.

Anggota DPRD Deli Serdang dari Farksi PKS Saiful Tanjung berkomentar, kegiatan pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2012 boleh dilaksanakan berpindah tempat. Dengan alasan, kondisi gedung DPRD Deli Serdang dalam proses renovasi. “Boleh saja membahasnya di hotel. Itu tidak diatur dalam Permendagri No 22/2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2012,” jawabnya.

Tapi, paparnya sangat disayangkan ketika penandatanganan KUA-PPAS R-APBD 2012 berlangsung di hari libur kerja.”Saya tidak setuju itu. Dilakukan di malam hari lagi. Mirisnya kegiatan penandatanganan itu dilaksanakan di rumah makan Garuda Jalan Adam Malik, Medan. Saya nggak abis pikir melihatnya,” ujarnya.

Menanggapi itu, Pengamat Anggaran di Sumut, Elfanda Ananda menyatakan dalam aturanya tidak ada dijelaskan secara terperinci tempat pembahasan KUA-PPAS R-APBD. Tapi, sejatinya bila ada perubahan jadwal serta lokasi, hendaknya disampaikan ke publik. “Iya terbuka saja. Soalnya publik akan menaruh curiga bila tidak terbuka,”  jelasnya.
Dia menyebutkan, penandatanganan KUA-PPAS dilaksanakanj di rumah makan itu tidak lazim. Seharusnya,  penandatanganan dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik. Kemudian mudah di akses warga Deli Serdang.

“Bila ada alasan kuat dilakukan perpindahan pembahasan serta ditandatanggani, hendaknya tim badan anggaran DPRD dan Eksekutif mempublikasikanya ke media tentang rencana itu. Soalnya, bila tak transparan bisa mencurigakan APBD-nya. Bisa jadi ada pengaturan soal anggaran di SKPD tertentu,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan seharusnya KUA-PPAS R-APBD 2012 Deli Serdang mengikuti aturan Permendagri No 22/2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2012. Tahapanya, penyusunan RKPD akhir Mei, dilanjutkan penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah di Minggu pertama bulan Juni.

Kemudian, penyampaian KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD pertengahan bulan Juni. KUA dan PPAS disepakati antara kepala daerah kepada DPRD akhir bulan Juni. Setelah selesai sepakati terbit surat edaran kepala daerah perihal pedoman RKA-SKPD awal bulan Agustus.
Pada akhir September, penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPDK serta penyusunan rancangan APBD, di awal bulan Oktober dilakukan penyampaian rancangan APBD kepada DPRD. Pembasahan bersama ekskutif dan legislatif di awal Desember. (btr)

Mayat Perempuan Muda Tewas Dibakar

TEBING TINGGI-  Sesosok mayat perempuan muda tanpa identitas (Mrs X) ditemukan warga telah membusuk di perkebunan sawit dengan kondisi tubuh gosong bekas dibakar. Jasad wanita itu ditemukan di Dusun II, Desa Penggalangan, Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai, Kamis (8/12) sekira pukul 10 .00 WIB.

Setelah ditemukan warga, jasad perempuan itu langsung dibawa ke RSUD dr Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi untuk menjalani visum et refertum. Mayat  yang telah membusuk itu ditemukan seorang warga, Geger (50) yang bekerja sebagai pemanen buah sawit di Desa Penggalangan.

Geger mengaku, pertama kali ditemukannya jenazah itu karena mencium aroma busuk, karena aromanya sangat menyengat. Dia berusaha mencari asal muasal aroma tersebut. Ternyata, mayat itu sudah berada di bawah pohon sawit dengan kondisi gosong. “Saya menemukan mayat itu ketika mau mengambil buah sawit, saya sangat terkejut melihat jenazahnya tergeletak sia-sia,” sebutnya.

Akibat terkejut, dia langsung memanggil warga setempat. Sedangkan warga lainnya langsung menginformasikan kepada pihak kepolisian. “Melihat kondisi mayat itu  sudah tidak bisa dikenali lagi, sementara didekat jenazahnya ditemukan sandal berwarna orange. Kondisi mayat tewas tidak memakai busana celana (telanjang) dan baju yang dipakainya telah hangus terbakar berwarna keputih-putihan,” jelasnya.

Petugas kamar jenazah RSUD dr Kumpulan Pane, Edy mengatakan kondisi jasad perempuan itu sudah rusak dan membusuk, diperkirakan sudah meningal enam hari lalu. “Memang ada tanda-tanda bekas benturan dengan benda keras, dugaannya jenazah itu dianiaya dan dibakar orang,” ungkapnya

Dia menyebutkan, ciri-ciri jenazah diperkirakan 25 tahun, memakai ikat rambut hitam, tinggi badan sekitar 160 cm, berbadan kurus, rambut sampai bahu dan gigi geraham ompong. “Kami masih menunggu pihak keluarga yang datang mencari,” ujarnya.

Kapolsek Tebing Tinggi AKP HE Harahap membenarkan penemuan jenazah perempuan dengan kondisi membusuk. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, petugas masih melakukan proses visum dan penyedikan lebih lanjut.  (mag-3)

Pembacaan Visi dan Misi Calon Kades Gagal

PAKPAK BHARAT- Ratusan masyarakat kecewa akibat penyampaian visi dan misi calon kepala desa (Kades) di Desa Kaban Tengah, Kecamatan STTU Jehe batal dilaksanakan. Batalnya acara itu dikarenakan hanya dihadiri dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan tiga lainnya tak hadir.

Sesuai jadwalnya, penyampaian visi dan misi calon Kades dilaksanakan, Kamis (8/12) sekira pukul 14.00 WIB.  Dalam pelaksanaan itu, dihadiri camat, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), 2 calon Kades, Polisi Masyarakat dan unsur panitia.

Setelah ditunggu lama, sekitar 1,5 jam. Tiga anggota BPD tak juga hadir ke acara tersebut. Akibat ketidak hadiran ketiga anggota BPD itu, akhirnya pembacaan visi dan misi calon Kades batal dilaksanakan.

“Karena belum mencukupi kuota, forum menunda acara pembacaan visi misi calon kepala desa,” kata seorang anggota forum, di kantor Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2 KD).

Menyikapi hal itu, Camat STTU Jehe Sabar Berutu mengharapkan pihak panitia pemilihan sebaiknya memusyawarahkan kembali dan menentukan jadwalnya. “Panitia harus secepatnya bermusyawarah agar pelaksanaan pembacaan visi dan misi yang gagal dapat terlaksana kembali,” ujarnya.

Dia mengiangatkan tahapan pelaksanaan pembacaan visi dan misi calon Kades harus secepatnya terlaksana, mengingat jadwal Pemilihan Kades (Pilkades) sudah dekat. Pihak-pihak yang terlibat pada acara tersebut telah sepakat dan menyanggupi agar secepatnya terlaksana.

Lebih lanjut, dia mengingatkan kepada calon Kades agar dapat mematuhi seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan P2KD.  “Terhitung besok, siapa calon yang melanggar aturan akan diberikan sanksi,”tegasnya.  (mag14)

Pendapatan Kasek KUPTD Langkat Dinilai Berlebih

LANGKAT- Kehidupan kepala sekolah (kasek) jenjang SMP, SMA maupun Kepala Unit Pembantu Teknis Daerah (KUPTD) di Langkat secara materi dinilai berkecukupan. Hal itu dibuktikan mampu menggunakan biaya sendiri ke Pulau Bali dengan melakukan studi banding.

“Wah sudah hebat lah itu, para Kasek jenjang SMP dan SMA serta KUPTD melakukan studi banding ke pulau Bali dengan menggunakan biaya sendiri. Ini merupakan indikator sekaligus bukti kalau kehidupan mereka secara materi mencukupi, sebab bukan sedikit biaya dibutuhkan ke sana apalagi menyertakan keluarga di studi banding,” kata Poiman anggota DPRD Langkat.

Kepada wartawan, Rabu (7/12) kemarin di gedung dewan, dia mengaku salut sekaligus menaruh hormat kepada dinas terkait mampu memberikan input kepada segenap Kasek atau KUPTD mensiasati terlaksananya keberangkatan ke Bali, yang disebut-sebut berbalut misi studi banding.

Direktur Investigasi Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM) Pusat, Misno Adi menegaskan kondisi tersebut sekaligus memperkirakan kecukupan diperoleh saat menduduki jabatan Kasek atau KUPTD.

“Sangat memungkinkan kalau Kasek atau KUPTD bertambah penghasilannya setelah menduduki jabatan. Jadi, kalau ada rumor atau berita miring bahkan dugaan menyebutkan menduduki jabatan harus melalui jalur imposible,” ucapnya.
Dia berharap, persoalan seperti ini bisa diselesaikan oleh DPRD Langkat sebagai peran yang bertugas mengontrol sekaligus mengawasi kinerja eksekutif. “DPRD harus bisa membuktikan apakah benar forum guru sebagai elemen yang menerbangkan ke Bali untuk studi banding, Nah, apabila diduga akal-akalan maka serahkan ke pihak penyidik untuk memprosesnya,” ucapnya (mag-4)

1...14,28114,28214,283...15,733Page 14,282 of 15,733

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor