26 C
Medan
Tuesday, December 30, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14290

Kondisi Kritis, Motif Belum Diketahui

Pelaku Bakar Diri Disebut Mahasiswa Suku Batak

JAKARTA – Teka-teki motif dan siapa pria yang melakukan aksi membakar diri di depan Istana Negara akan sulit terungkap. Sebab, kondisi pria tersebut saat ini sangat mengenaskan. Tubuhnya mengalami luka bakar di seluruh tubuh dengan tingkat 98 persen. Pihak RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) menyebut kondisinya kritis.

Kemarin, dipimpin oleh Direktur Utama RSCM Prof Dr. dr. Akmal Taher Sp.U, pihak rumah sakit menggelar konferensi pers. Dia mengatakan, meski masih hidup, hingga kemarin kondisinya masih mengenaskan. “Keadaan umum sangat buruk. Sekarang dia dibantu alat pernafasan,” ujarnya kemarin.

Dalam gambar, badan korban tampak gosong dan menghitam. Tubuhnya dibalut dengan perban, bibirnya membengkak, matanya memerah dan mengeluarkan air mata berwarna merah. Rambut sisi kiri, belakang, dan kanan terbakar hingga menyisakan bagian depan. Juga terlihat berbagai selang menancap di tubuhnya.

Meski demikian, dia tidak tahu pasti bagaimana peluang pria tersebut bisa bertahan. Yang pasti, pihaknya akan berbuat yang terbaik untuk bisa membuatnya tetap bertahan. Disatu sisi, dia mengakui jika kondisi luka bakar seperti itu sulit untuk disembuhkan.

Saat ini, lanjutnya, belum ada yang mengaku sebagai keluarga pelaku bakar diri hingga 18.00 Rabu (7/12).
Masih gelapnya motif dan identitas pelaku membuat berbagai spekulasi bermunculan. Bahkan, setelah santer berita pria bakar diri menyebar, sekelompok LSM yang menyebut diri dari Pemuda Kebangsaan, Bendera, hingga Petisi 28 langsung menggelar aksi simpati di RSCM.

Kordinator aksi bernama Dani langsung mengaitkan dengan politik. Dia menyebut aksi tersebut sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu juga pernyataan Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning yang menjenguk pelaku. Dia mengaku sudah bertemu pasien dan menyebut aksi dilakukan karena jenuh dengan pemimpinnya.

“Kalau hanya aksi bunuh diri, kenapa di depan istana,” urainya. Entah benar atau tidak, saat pihak RSCM melarang ada yang menjenguk selain tim medis, dia mengaku sempat berkomunikasi dengan korban. Bahkan, dia menyebut pelaku adalah mahasiswa dan dari suku Batak.

Sementara itu, pihak Istana meminta dilakukan upaya penyelamatan yang maksimal oleh kepolisian dan rumah sakit terhadap orang yang melakukan aksi bakar diri di depan Istana Merdeka (7/12). Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, setiap kehidupan makhluk adalah anugrah dari Tuhan.

“Tidak seorang pun boleh kita biarkan menyia-nyiakan anugrah itu,” kata Daniel di Nusa Dua, Bali, kemarin (8/12). Pihaknya, kata dia, mendorong semua warga negara menjauhkan dari kekerasan, termasuk terhadap diri sendiri. “Demokrasi kita harus memuliakan keadaban yang di antaranya datang dari moralitas agama dan kemanusiaan,” sambungnya.

Daniel menyatakan keprihatinan dan menyayangkan terjadinya aksi bakar diri tersebut. “Kami berharap itu akan menjadi peristiwa terakhir yang kita lihat dalam masa hidup kita,” katanya. Dia juga tidak ingin aksi yang tergolong nekat tersebut dianggap sebagai sesuatu yang heroik.  (dim/fal/jpnn)

Contoh The Beatles

Mari Elka Pangestu

INDONESIA terdiri dari 33 provinsi memiliki keragaman budaya. Begitu juga dengan kerajinan yang berbeda-beda. Melalui kerajinan industri kreatif atau ekonomi kreatif dapat mengangkat destinasi pariwisata, termasuk Indonesia.
Begitulah yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, pada seminar Outlook Pariwisata 2012, Optimalisasi Sektor Ekonomi Kreatif bagi Industri Pariwisata di Jakarta, belum lama ini. “Contohnya seperti The Beatles membuat Liverpool jadi terkenal karena ikon kreatif ekonomi fashion, film, musik, kuliner, sehingga membantu mempromosikan negaranya,” kata Mari.

Mari menjelaskan ekonomi kreatif merupakan sumber daya terbaru yang tidak akan habis. Termasuk, lanjutnya, Indonesia yang memiliki beragam budaya sehingga mampu menciptakan inovasi dan kreativitas terus menerus. Mari mengungkapkan setiap daerah di Indonesia berpotensi untuk ekonomi kreatif namun memiliki kekhasan masing-masing. (net/jpnn) “Seperti di Jogja, kriya dan pertunjukan. Bandung produk fashion dan anak muda. Batam untuk film. Jadi tiap daerah ada fase dan kelasnya,” paparnya.

Menurut Mari, semangat ekonomi bukanlah untuk mengomersialisasikan budaya. Namun, lanjutnya, menghidupkan budaya agar tidak mati.

“Budaya itu harus living. Agar living, harus ada economic value atau menciptakan pasar. Menciptakan pasar sama dengan menciptakan penonton,” tuturnya.

Ia menambahkan dengan terciptanya penonton merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap budaya. Misalnya, kata Mari, pertunjukan wayang.

“Bisa dibuat lebih modern sehingga anak muda tertarik. Wayang dalam bahasa Jawa, banyak yang tidak mengerti, bisa ditambahkan terjemahan dalam bahasa Indonesia, atau, durasinya yang biasanya 6 jam, bisa dibuat versi yang lebih pendek,” jelasnya. (net/jpnn)

 

Ada 800 Kasus Tanah di Sumut

MEDAN-Koordinator tim tanah DPD PDI Perjuangan Sumut H Syamsul Hilal mengatakan Gubernur Sumatera Utara tidak berniat menyelesaikan tanah yang terjadi di Sumut sehingga banyak kasus tanah di Sumut tidak terselesaikan.
“Gubernur Sumut takut terhadap penguasa sehingga perkara tanah menumpuk yang sekarang mencapai 800 perkara,” beber Syamsul Hilal didampingi H Alamsjah Hamdani SH di Posko Pengaduan Kasus Tanah Rakyat (P2KTR) Aula Bung Karno DPD PDI-Perjuangan Sumut di Jalan Hayam Wuruk Medan, Kamis (9/12).

Syamsul Hilal mencontohkan kasus PTPN II pada tahun 2004, DPR-RI ketika mengeluarkan surat dengan Nomor: KD.02.5298/dprri/2004 tanggal September 2004, luas HGU sisa 43.116,51 HA, namun yang dikuasai 62.210,47 hektar jadi ada kelebihan luas illegal 21.093,96 hektar.

“Nah tim khusus penanganan lahan eks HGU kembali melakukan pengukuran pada 23 September 2011 ternyata luas total HGU mencapai 56.341,75 hektar, sedangkan kantor pusat PTPN II total luas HGU mencapai 86.044,11 hektar, ternyata jumlahnya sudah berlainan,” bilang Syamsul Hilal.(rud)

Kada Harus Berani Main Pecat

DEPOK-Di tengah pesimisme publik terhadap upaya perbaikan kinerja birokrasi, Wali Kota Solo, Jateng, Joko Widodo, justru bersikap optimistis. Dia yakin, kinerja birokrasi bisa bersih dari kebiasaan pungutan liar (pungli). Syaratnya, ada ketegasan dari kepala daerahnya (Kada).

Menurut Jokowi-panggilan akrabnya-seorang kepala daerah harus bertindak tegas terhadap anak buahnya yang tidak punya niat bekerja melayani masyarakat dengan baik. Jokowi sendiri, mengaku tidak sungkan-sungkan memecat aparatur di daerahnya yang tidak mau diajak memperbaiki sistem birokrasi.

Dia bercerita, pertama kali duduk sebagai wali kota 6,5 tahun silam, Jokowi gerah dengan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang harus makan waktu tiga hingga empat minggu baru kelar. “Tergantung amplop,” cetus Jokowi saat didaulat menyampaikan pendapatnya di acara Deklarasi Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (8/12).

“Saya panggil programer. Dia bilang urus KTP delapan menit selesai. Saya bilang ke masyarakat, sehari selesai. Waktu rapat, ada ada tiga-empat lurah dan camat, merasa keberatan. Dia bilang tak mungkin sejam, tak mungkin sehari. Empat orang yang ngomong gitu, besoknya saya copot karena niat saja tidak punya, apalagi melaksanakan. Saya cari yang punya niat,” tegas Jokowi, disambut tepuk tangan hadirin.

Hadir di acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasojo, penggiat antikorupsi Teten Masduki, dan sejumlah kepala daerah yang diundang. Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, juga hadir. “Birokrasi bisa diperbaiki. Tergantung pimpinannya,” cetus Jokowi lagi.

Mangindar menyatakan setuju dengan pendapat Jokowi. “Bahwa karakter kepemimpinan sangat menentukan di internal birokrasi,” ujar Mangindar kepada koran ini usai acara.

Menurutnya, Jokowi membenahi birokrasi pelayanan, lantaran sebagai orang yang berlatarbelakang pengusaha, dia pasti punya pengalaman dipersulit birokrasi. Sedang sebagai orang yang lama meniti karier di birokrasi, Mangindar juga punya pengalaman tidak enak. Dia mengaku, dulu saat mengurus kenaikan pangkat, selalu diganjal. Nah, pengalaman pahit itu lah yang dihindarinya agar tak terulang lagi ke orang lain.

“Sebagai kepala daerah yang sekaligus pejabat pembina kepegawaian, saya tak mau mempersulit proses kenaikan pangkat pegawai. Itu prinsip. Pengisian jabatan harus berdasarkan kompetensi, punya jiwa kepemimpinan, dan mau memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri atau pun kelompoknya saja. Saya juga optimis, birokrasi bisa baik, yang harus dimulai dengan proses rekrutmen yang benar,” cetusnya.

Wamenpan-RB Eko Prasojo menyoroti pentingnya tenaga ahli keuangan alias akuntan di birokrasi. Seorang akuntan menurutnya akan menentukan perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban keuangan.(sam)

Clinton Dituding Provokator

Hubungan AS-Rusia

MOSKOW – Menyusul pertikaian NATO dan Rusia, kini berkembang konflik antara negeri bekas pecahan Uni Soviet tersebut dengan Amerika Serikat (AS). Misalnya, pemilihan umum (pemilu) parlemen yang berbuntut aksi protes meluas di Rusia berdampak buruk pada hubungan AS dengan Negeri Beruang Merah tersebut. Kemarin (8/12) Perdana Menteri (PM) Rusia Vladimir Putin secara terang-terangan menuding Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Rodham Clinton campur tangan dan memprovokasi atau memperkeruh situasi politik di negerinya.

“Dengan mengatakan bahwa pemilu parlemen (Rusia) diwarnai kecurangan, dia (Clinton) telah memberi sinyal positif kepada kubu oposisi untuk memprotes pemerintah,” kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi tersebut. Karena merasa mendapat dukungan dari Deplu AS, ungkap dia, oposisi Rusia menjadi makin berani.
Dalam kesempatan tersebut, Putin juga menuduh Negeri Paman Sam mendanai aksi protes yang dilancarkan oposisi. Konon, Washington mengucurkan dana sampai ratusan juta dolar untuk memastikan aksi protes terhadap pemerintah Rusia itu terus berlangsung. Melalui kebijakan tersebut, tuding Putin, AS berusaha melemahkan sistem politik Rusia dan melengserkan rezim kuat yang kini berkuasa.

Kritik Putin itu menandai babak baru retaknya hubungan AS dan Rusia. Apalagi, pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan ke-20 penandatanganan Kesepakatan Belovezh. Kesepakatan yang disahkan oleh Rusia, Ukraina, dan Belarusia pada 8 Desember 1991 tersebut menandai bubarnya Uni Soviet.

Kemarin Putin juga menyampaikan kekesalannya pada Clinton di hadapan partainya, All Russian Popular Front (ONF). Di depan para pendukungnya, pemimpin 59 tahun itu mengatakan bahwa sinyal positif Washington pada oposisi Rusia tersebut mengindikasikan ketakutan AS pada pemerintahannya. Karena itu, ungkap dia, Washington tak ingin Putin terus berkuasa.

“Kita adalah negara dengan kekuatan nuklir yang besar dan sampai sekarang pun masih bertahan pada posisi itu. Karena itu, rekan-rekan di luar sana gentar,” katanya di depan massa OMF, kendaraan politik Putin.
Putin menambahkan bahwa AS sengaja mencampuri krisis Rusia untuk menggertak pemerintahannya. Menurut dia, pemerintahan Presiden Barack Obama hanya ingin menegaskan kepada Rusia bahwa AS masih menjadi bos di mata dunia. Clinton mengirimkan sinyal dukungan pada oposisi.

“Mereka ingin kita merasakan dominasi mereka di dalam negeri dan memaksa kita patuh pada mereka,” lontar Putin di hadapan para pendukungnya. Karena itu, lanjut dia, tak heran jika AS mengucurkan bantuan ratusan juta dolar pada organisasi pengawas pemilu tertentu di Rusia. Salah satunya Golos. Bantuan finansial tersebut, disalurkan melalui USAID dan lembaga AS lain.

Sejumlah pengamat politik menganggap tudingan Putin terhadap Hillary itu sebagai hal yang serius. “Apa yang disampaikan Putin bisa menghilangkan, kesabaran AS bisa habis dan hubungan dua negara akan kembali ke titik yang paling buruk,” ujar Viktor Kremenyuk, analis politik yang juga wakil pimpinan Lembaga AS-Kanada. (ap/afp/hep/dwi/jpnn)

Pemilu Pertama Mesir Dimenangi Ikhwanul Muslimin

KAIRO- Ikhwanul Muslimin resmi menaingi putaran pertama Pemilihan Parlemen Mesir. Komisi Pemilihan Mesir mengumumkan Partai Kebebasan dan Keadilan dari kelompok Ikhwanul Muslimin memenangkan mayoritas suara di putaran pertama pemilihan parlemen, Rabu (7/11).

Dengan adanya pengumuman itu, mereka siap mengkonsolidasikan posisinya sebagai pelaksana terdepan pemerintahan Mesir mendatang.

Hasil pemilihan menunjukkan, para pemilih dari kelompok liberal lebih memilih Ikhwanul Muslimin. Suara diberikan demi mencegah kelompok ultrakonservatif Salafi mendominasi suara. Dari 9,7 juta suara yang dihitung, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) meraup 37 persen, diikuti Partai al-Nour berada diposisi kedua dengan 24 persen suara.
Dengan perolehan suara itu, FJP memenangkan 24 dari 44 kursi parlemen yang disediakan pada putaran pertama ini. Sementara sekutu-sekutu Ikhwanul Muslimin berhasil mendapatkan empat kursi. Masih ada delapan kursi yang statusnya ditunda karena bersangkutan hukum, namun FJP mengatakan pihaknya memperkirakan akan memenangkan enam kursi diantaranya.

Sebaliknya, Partai Salafi al-Nour hanya memenangkan empat kursi, sementara kelompok Salafi lainnya hanya memperoleh dua kursi. Sisa kursi dibagi diberikan untuk kelompok liberal dan independen.

Catatan pada pemilihan demokrasi pertama di Mesir adalah jumlah pemilih turun tajam dalam pemilihan kemarin. Dari 52 persen pemilik suara yang mengikuti jajak pendapat awal bulan lalu, pemilihan kemarin hanya diikuti oleh 39 persen. Kondisi ini menunjukkan kekecewaan yang mungkin disebabkan oleh kekuatan kelompo Islam yang terlihat sejak awal.

Seorang juru masak dari Kairo, Sayyeda Ibrahim (52) mengatakan bahwa dia memilih calon dari Salafi di putaran pertama pekan lalu, tetapi menyesali pilihannya ketika dia melihat calon anggota parlemen dari Salafi melakukan debat dengan seorang kandidat liberal. “Jenggot si kandidat (Salafi) terlalu radikal,” katanya.

Dewan militer Mesir, yang mengambil alih kekuasaan ketika Mubarak digulingkan pada Februari, telah mengatakan tetap menjadi otoritas tertinggi di Mesir sampai presiden baru terpilih di Juni mendatang. (net/jpnn)

TKI di Bawah Umur Diancam Gantung

JAKARTA – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura, Fitriah Depsi Wahyuni warga Jember, Jawa Timur menghadapi resiko hukum gantung, setelah dituduh membunuh majikannya di Singapura. Kini, Satgas Penanganan Kasus TKI tengah berupaya memperjuangkan nasibnya agar terbebas dari hukuman gantung.

Demikian disampaikan Juru Bicara Satgas TKI Humphrey Djemaat di kantornya, kemarin (8/12). Menurut dia, Satgas mengupayakan perjuangan nasib Fitriah.

Salah satunya, Fitriah melakukan kejahatan yang menyebabkan kematian tanpa niat membunuh. Alasan ini cukup kuat karena terjadi perkelahian diantara dirinya dengan majikannya, dan ada latar belakang tekanan psikis dan fisik yang dialaminya saat bekerja. Pihaknya mendapat informasi tentang Fitriah dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) M  Thamrin, yang merupakan utusan Bupati Jember. Mohammad mendatangi kantor Humphrey menanyakan upaya yang ditempuh Satgas .  “Ternyata Fitriah berusia 17 tahun,” sebutnya.

Lewat penjelasan Thamrin, diperoleh informasi bahwa usia Fitriah masih di bawah umur. Usianya kurang dari 17 tahun. Usia Fitriah sengaja dipalsukan untuk memperoleh ijin bekerja di Singapura.

Humphrey melanjutkan, Fitriah dituduh melakukan pembunuhan atas majikan perempuannya Sng Gek Wah yang sudah berusia 81 tahun. Fitriah sendiri baru pertama kali bekerja di luar negeri. Dia mulai bekerja di Singapura pada 21 November 2009 lalu dengan usia yang sudah dipalsukan, yaitu 23 tahun. Fitriah berasal dari keluarga petani miskin dengan dua adik perempuan dan satu kakak perempuan. Pendidikannya hanya sampai tingkat sekolah dasar.

Pada tanggal 2 Desember 2009, lanjut dia, KBRI dan pengacara di Singapura, Mohammad Muzammil, telah memperoleh akses untuk melakukan wawancara langsung kepada terdakwa Fitriah. Mereka berhasil menggali informasi terkait usia Fitriah yang sebenarnya. Kemudian, investigation officer merencanakan pencarian dokumen asli atas usia Fitriah ke kampung halamannya di Jember. Ternyata ditemukan bukti dokumen yang menyebutkan bahwa pelaku berusia kurang dari 17 tahun pada saat melakukan pembunuhan. (ken/jpnn)

5 Presiden tak Mampu Hapus Korupsi

MK Nilai Slogan hanya Omong Kosong Belaka

Upaya pemerintah untuk menghapus atau melenyapkan tindakan korupsi di Indonesia dengan melakukan reformasi birokrasi dinilai tidak berhasil. Bahkan, hingga saat ini tindakan korupsi kian merajalela dan berkembang di daerah.

Alasan itu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD pesimis bahwa pemerintah bisa menuntaskan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurutnya, hingga saat pemberantasan korupsi hanyalah wacana dan teori belaka. Bahkan, setelah kepemimpinan lima presiden pun tak terbukti mampu menghapuskan korupsi di Indonesia. “Banyak orang berbicara hapus korupsi, dan itu hanya teorinya saja. Sekarang itu kuncinya bertindak, bukan teori. Jujur saja, saya malu bicara masalah birokrasi dan korupsi seperti ini. Karena, lima orang Presiden saja tidak mampu menghapuskannya,” terang Mahfud dalam acara Deklarasi Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (8/12).

Mahfud mengungkapkan, hingga saat ini banyak orang yang selalu aktif menyuarakan anti korupsi dan secara tegas memberikan opini dan solusi penghapusan korupsi.  Namun, lanjut Mahfud, itu hanya omong kosong.  “Buktinya, orang-orang yang dulunya lantang dan tegas anti korupsi dan hapuskan korupsi, namun ketika diberi jabatan memimpin suatu lembaga ternyata ia pun korupsi. Maka itu, jangan hanya ngomong dan teori. Harus bertindak juga,” tegasnya.

Ia sempat mengakui bahwa dirinya enggan untuk hadir dalam acara Deklarasi ini. Itu disebabkan sudah tidak ada teori lagi yang harus diungkapkan karena korupsi pun tetap berjalan. “Saya sudah tidak tahu harus  berteori seperti apa lagi. Sekarang ini, tugas saya hanya mengetok pejabat atau siapapun yang melakukan korupsi,” imbuhnya. Begitu pun dengan adanya deklarasi ini, Mahfud berharap agar jalannya reformasi borokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Masalahnya, kesalahan bukan pada penyuap, melainkan pada yang meminta suap. “Para penyuap tidak akan menyuap jika tidak ada yang minta disuap. Di birokrasi kita saat ini, justru pejabat birokrasinya yang minta disuapin. Jika tidak disuapin, maka akan dipersulit. Kuncinya, harus ditindak saja,” jelas Mahfud.

Dalam kesempatan yang sama Pengamat Hukum sekaligus penggiat anti korupsi, Teten Masduki mengakui korupsi di Indonesia sulit dihapus. “Di dalam reformasi birokrasi ini tidak bisa menghapus suatu predatory yang menguasai  perekonomisan, politik dan lainnya di dalam pemerintahan. Saya melihat justru yang  lahir saat ini adalah sebuah oligarki hybrid baru dan sangat mengganggu birokrasi kita. Ini menjadi problem nasional,” tukasnya.

Dari kondisi demikian, lanjut Teten, mengakibatkan demokratis di Indonesia  mengalami kemunduran. Menurutnya, dulu masyarakat menilai bahwa korupsi tumbuh dari kepemimpinan yang otoriter. Akan tetapi sekarang ini tindakan korupsi justru bersandingan dengan demokrasi. “Banyak sekali kasus yang terjadi. Misalnya, proses pengangkatan Kepala Sekolah (Kepsek) saat ini hampir mirip jaman kolonial. Reformasi birokrasi gagal menyingkirkan elit birokrasi yang dikembangkan elit yang korup,” ungkapnya.

Contoh lainnya, saat ini banyak sekali tindakan suap menyuap dan korupsi di Pengadilan, Kejaksaaan dan lainnya. Bukti tersebut, terang Teten, adalah salah satu faktor penghambat jalannya proses reformasi birokrasi. Namun, yang terpenting dan dibutuhkan saat ini adalah leadership dari sang pemimpin negara yakni Presiden. “Presiden tidak berani dan tidak tegas dalam menghapus kotornya lembaga-lembaga yang terbukti korupsi. Dulu jaman Presiden Soeharto, beliau berani menyingkirkan oknum-oknum di Ditjen Bea Cukai yang terkenal kotor luar biasa dan mengerahkan 1500 anggota BPKP untuk mengaudit. Nah, kenapa kasus Nazarudin tak kunjung selesai? Kenapa Presiden tidak berani mengambil langkah seperti Presiden terdahulu?  Tetapi ya sudah lah, kita jangan berharap banyak deh, karena kita pasti kecewa,” serunya.

Guru Besar UI bidang Ilmu Administrasi, Prof. Azhar Kasim yang juga selaku Ketua Panitia Deklarasi Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani menjelaskan, deklarasi ini merupakan ajang menginisiasi gerakan massa untuk mendukung, menggerakkan dan mendorong terwujudnya reformasi administrasi (birokrasi) di Indonesia.

“Birokrasi adalah suatu instrument penting negara. Akan tetapi, di Indonesia ternyata menilai perbaikan birokrasi adalah suatu hal yang berat dan lamban serta pemerintah cenderung tidak sensitif. Ini mengakibatkan Indonesia mengalami krisis. Maka itu, dengan deklarasi ini, birokrasi harus ditata kembali tentunya dengan konteks menuju pembangunan,” ungkap Azhar.

Dari ratusan deklarator yang hadir , lima diantaranya adalah Mahfud MD (perwakilan yudikatif), Dewi Aryani (perwakilan legislatif), Putri Wardani (perwakilan pengusaha), Joko Widodo (Walikota Solo), Teten Masduki.

Selain itu, hadir pula tokoh dan senior gerakan perubahan birokrasi dan turut serta sebagai deklarator yaitu Prof. Dr Sofian Effendi, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak J Kristiadi, Bupati Serdang Bedagai, Bupati Samosir, Bupati Sumbawa Barat, Bupati, Mamuju, Walikota Denpasar dan Walikota Kediri. Puluhan profesor, rektor, dekan dari berbagai universitas, kalangan praktisi birokrat,politisi,pengusaha dan lain-lain juga menyatakan hadir dan mendukung. (cha/jpnn)

MK Dianggap Banyak Bicara

DESAKAN demi desakan terus dialamatkan kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan rekening gendut milik Pegawai Negeri Sipil, baik yang muda maupun tua. “Siapapun ia, mau itu PNS muda atau tua, pensiun atau veteran, kalau kemudian gunakan cara tidak halal dan menyalahi aturan, apalagi terindikasi korupsi, periksa,” tegas Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Kamis (8/12), di Jakarta.

“Kalau punya rekening gendut yang tidak karuan, harus diperiksa,” tegas Ketua DPP Partai Golkar, itu.

Ia mengingatkan, siapapun tanpa terkecuali, mau itu PNS di lingkungan aparat penegak hukum, BEA Cukai, Imigrasi, yang bisa jadi pintu masuk kegiatan itu karena dianggap lahan basah, jangan sampai dibiarkan.

Priyo juga mengingatkan Ketua Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi (PPATK), jangan tergoda untuk ikut-ikutan banyak bicara seperti Mahkamah Konstitusi. “Lebih bagus bersikap tenang, berikan bukti kepada Kejaksaan Agung, kepolisian bila perlu KPK agar penegak hukum yang resmi bisa menindaklanjuti,” katanya.

Kalau Pimpinan PPATK, ikut banyak bicara seperti MK, maka Priyo menganjurkan jadikan saja mereka itu Anggota DPR baru. “Harusnya irit bicara. PPATK hendaknya jangan tergoda menjadi anggota parlemen baru. Saya hargai temuan PPATK, dan harus ditindaklanjuti. (cha/jpnn)

Rekam Data e-KTP Deli Serdang Baru 25 Persen

LUBUK PAKAM- Pelaksanan rekam data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) baru bisa selesaikan 25 persen dari target progres 100 persen pada 2011. Hal ini dikarenakan kuirangnya peralatan di sejumlah kantor camat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Deli Serdang, Yusuf Siregar, Kamis (8/12). Menurut dia, dari 22 Kecamatan di Deli Serdang, baru 25 persen penduduk yang terdata dalam program e-KTP. Kendalanya, karena kurangnya peralatan yang diturunkan Pemerintah Pusat ke Deli Serdang. “Saat ini, baru 43 unit peralatan pendataan identitas penduduk yang diterima Deli Serdang,” sebutnya.

Dia menyebutkan peralatan itu meliputi, kamera digital foto, alat pendata sidik jari dan kornea mata, serta peralatan pendukung lainnya. Padahal, kebutuhan 99 unit digunakan untuk mempercepat proses pendataan. “Tapi kami akan menjemput 29 unit peralatan lagi ke Bandara Polonia,”katanya.

Uniknya, Yusuf pesimis rekam data e-KTP bisa mencapai 100 persen sampai akhir Desember 2011. Bahkan, pihaknya berprediksi membutuhkan waktu 6 bulan ke depan  proses dapat selesai terwujud.
“Kendalanya ada 6 kecamatan jumlah penduduknya padat, padahal satu kecamatan satu set peralatan e KTP,” sebutnya. (btr)

Ayah Gauli Putri Kandung Sejak Kelas 3 SD

LANGKAT- Seorang ayah, Andrika (39) menggauli Tin (11) putri kandungnya selama tiga tahun. Aib  dipergoki istrinya, Ratnawati beru Perangin-nangin, Kamis (8/12) subuh. Ketika itu, dia melihat Andrika menggagahi putri kandungnya di kamar putrinya itu.

Ayah badau itu didapati istrinya menggagahi putri kandungnya itu, sekira pukul 04.30 WIB saat hendak berniat memasak kebutuhan sarapan pagi untuk anak dan suaminya. Ketika beranjak dari ruangan tamu tempat dia tidur bersama bayinya yang di ayun, merasa heran ketika melintasi kamar Tin yang gelap tidak seperti biasa. Rasa penasaran semakin bertambah, ketika sebelum sampai didapur rumahnya mendengar suara berisik dari dalam kamar putrinya tersebut.

Karena penasaran, Ratna mendekati pintu kamar putrinya itu, serta mencari celah dinding melihat kejadian dalam kamar. Masih belum bisa menyaksikan sesuatu, Ratna mencari celah lebih besar dan saat itulah melihat suaminya menggagahi putri mereka sendiri.

“Betul-betul sadis, aku tak percaya suami ku sanggup meniduri anaknya sendiri. Saat aku menyaksikan itu, aku tak yakin dan hampir setengah jam terpaku. Tega kali la dia, anak kandungnya sendiri dibegituin macam mimpi saja waktu melihatnya. Tidak tahan lagi, aku menjerit sekuat-kuatnya dan ketika warga berdatangan aku ceritakan semua kejadian itu,” tuturnya berderai air mata.

Mendengar jeritan itu, warga sekitar berbondong-bondong ke rumah Ratna. Saat itulah, semuanya melihat kejadian memalukan itu. Akhirnya, seorang warga Sulaiman mengadukan persoalan tersebut ke Kepala Dusun, Syarifuddin agar warga bisa tenang dan tidak anarkis. Selanjutnya, bersama-sama warga bersama Kepala Dusun memboyong pelaku ke Mapolres Langkat.

“Ketika saya tanyain, pelaku tadi mengaku semua perbuatannya. Guna hindari hal-hal tak diinginkan diperbuat warga makanya langsung diamankan ke polisi,” tegas Ucok sapaan Syarifuddin tak percaya peristiwa itu mengingat pelaku tergolong baik di kampung.

Warga dari Dusun Otorita Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang-Langkat ini, tak dapat menahan kemarahan saat berada di ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Langkat, ketika suaminya diperiksa guna dimintai keterangan. Dia pun meminta pihak keluarga pelaku mengurus surat cerai dan sekaligus berencana hengkang membawa serta seluruh anaknya karena tak kuasa menahan malu.

Di Polres Langkat, korban mengaku digagahi pelaku sejak kelas tiga SD. Korban tak mampu melawan atau memberitahukan kepada siapapun termasuk ibunya karena diancam. Sebelum terkuak, korban tak ingat berapa kali sudah diperlakukan demikian. Pasca terkuaknya peristiwa pahit yang dialami korban dan bercita-cita menjadi seorang guru, tak lagi kepingin sekolah karena terlanjur merasa malu dan takut menerima ejekan teman-temannya.

“Terakhirnya kemarin, pas hari Rabu (7/12). Aku takut menceritakannya karena diancam bapak dan akan dipukulnya kalau cerita sama siapapun. Aku benci sama bapak, aku mau sama mamak saja. Dia kejam, pelit dan mau memukul biarin saja dia disini (kantor polisi),” ujar Tin.

Sementara itu, Ratnawati berpesan kepada suaminya. “Rajinlah kau sholat dan minta maaf pada yang Kuasa, biar ringan hukumanmu. Karena, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosamu. Walau kau tetap bapak anak-anak tetapi kau bukan suamiku lagi,” tegasnya.

Kapolres Langkat AKBP Mardiyono ketika menghampiri ruang PPA dan mendengar informasi ada pelaku incest (menggauli saudara kandung) menyebutkan, pelaku di jerat Pasal 81 ayat 1 UU RI No23/2002 tentang perlindungan anak. “Dunia ini mau kiamat kayaknya, saya keliling setiap Jumat memberikan pengarahan di masjid-masjid agar kasus seperti ini tidak sampai terjadi, tapi masih saja terjadi. Berarti kamu tidak pernah ke Masjid ya,” tutur Kapolres didampingi Kasat Reskrim dan Kanit PPA yang diamini pelaku. (mag-4)

1...14,28914,29014,291...15,741Page 14,290 of 15,741

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor