27 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14371

Pernikahan Ibas-Aliya Habiskan Puluhan Miliar

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menegaskan tidak ada sedikit pun uang negara yang dipergunakan untuk pernikahan Ibas-Aliya. Meski demikian, SBY tetap harus menjelaskan asal-usul biaya pernikahan itu. Apalagi ada spekulasi yang menyebutkan pernikahan tersebut menghabiskan dana hingga puluhan miliar rupiah.
Direktur Eksekutif Lingkar Madanai untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan justru karena pernyataannya itulah SBY wajib menjelaskan sumber dana pernikahan anaknya.

“Kalau tak pakai uang negara, dari manakah? Yang utama mereka menjelaskan terlebih dahulu besaran dananya. Benarkah mencapai puluhan miliar atau tidak,” ujar Ray, Rabu (23/11).

Ray mengatakan, jika benar pernikahan Ibas-Aliya menghabiskan puluhan miliar rupiah, penjelasan SBY dan juga calon besannya, Hatta Rajasa menjadi sangat penting. Apalagi kekayaan SBY, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 25 Mei 2009, ‘hanya’ Rp 7,14 miliar ditambah US$ 44.887.

“Jadi memang penuh pertanyaan dari mana dana prosesi pernikahan ini, jika benar sampai mencapai puluhan miliar,” kata Ray.

Ray mengatakan, penjelasan dari SBY bukan hanya penting karena banyak spekulasi yang bermunculan tentang jumlah biaya dihabiskan. “Tetapi juga untuk taat asas transparansi. Setidaknya pihak presiden memastikan bahwa dana yang dipakai tidak ada sepersen pun dipakai dari kas negara. Dan tentunya sembari menjelaskan sumber dana yang didapatkan,” ujarnya.

Jika benar pernikahan menghabiskan puluhan miliar, kata Ray, hal itu juga bertolak belakang dengan pola hidup sederhana yang senantiasa diucapkan SBY.

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan bahwa keluarga Susilo Bambang Yudhoyono tidak menggunakan uang negara untuk membiayai pernikahan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dengan Siti Rubi Aliya Rajasa.

“Pihak keluarga siap membuat laporan keuangan usai pernikahan bila dibutuhkan, termasuk pada KPK dan lembaga lain yang menginginkannya,” kata Julian di Istana Cipanas, Rabu (23/11). Julian mengatakan, SBY menginstruksikan untuk menggunakan biaya seminimal mungkin dalam pernikahan ini. Termasuk menghindari penggunaan uang negara. (net/bbs)

Militer Serahkan Mesir ke Sipil

Aksi Anarkis Demonstran Beringas

KAIRO- Aksi  anarkis demonstran di Lapangan Tahrir, Kairo terus memanas. Desakan mundur pemerintah pengganti Husni Mubarak terus menjalar. Tuntutan itu akhirnya dijawab Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) sebagai pemegang kekuasan pemerintahan di Mesir. Militer  berjanji akan menyerahkan kekuasaan pada musim panas akan datang.

Demikian menurut laporan The Telegraph, Rabu (23/11). Janji itu disampaikan demi meredakan kemarahan para demonstran yang terus membengkak di pusat kota Kairo.

Selama berhari-hari, para jenderal Mesir berusaha membungkam protes rakyat dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Namun hampir 100 ribu orang yang berkumpul di Lapangan Tahrir militer mengubah taktiknya.
Setelah kemarin seharian membahas krisis itu dengan para pemimpin partai dari seluruh spektrum politik Mesir, Panglima Tertinggi Jenderal Hussein Tantawi, pemimpin dewan militer yang kini berkuasa, muncul untuk pertama kalinya sejak kerusuhan dimulai. Ia berjanji, militer akan mempercepat proses transisi negara itu ke pemerintahan sipil.

Dia mengatakan, proses transisi itu akan berakhir dengan pemilihan presiden pada akhir Juni tahun depan. Pemilihan pertama parlemen akan berlangsung sesuai jadwal semula, yaitu Senin depan. Dia juga mengisyaratkan kesediaannya menanyakan kepada rakyat Mesir apakah tentara harus segera menyerahkan kekuasaan dalam sebuah referendum.  Berdasarkan rancangan awal militer, pemilihan presiden mungkin belum akan terjadi hingga tahun 2013.
Jenderal Tantawi menegaskan paket yang dijanjikan membuktikan dia dan rekan-rekannya sesama perwira militer tak pernah menginginkan sesuatu yang lebih selain memandu menuju negara demokratis.

“Militer, yang diwakili oleh dewan tertingginya, tidak bercita-cita untuk memerintah,” kata Tantawi dalam pidato televisi.

Setelah pidato itu, demonstran masih bertahan di Lapangan Tahrir. Tidak jelas, apakah tawaran itu menenangkan para pengunjuk rasa. Banyak dari mereka menganggap janji Tantawi itu sebagai taktik mengulur-ulur waktu. Pengunjuk rasa mengatakan, mereka mengakhiri protes jika militer setuju untuk segera turun dari kekuasaan.

“Kami tertipu sekali ketika kami berpikir bahwa kami sudah menyingkirkan kediktatoran dengan menyingkirkan Mubarak,” kata Ali Hassan, seorang mahasiswa di antara demonstran.

Ada juga kegembiraan di alun-alun itu. Banyak yang merasakan konsesi merupakan tanda kelemahan militer, dengan tekanan tambahan. “Hari Jumat, militer punya kesempatan menanggapi tuntutan rakyat dengan membuat perjanjian transisi secara  bertahap,” kata seorang aktivis oposisi. (bbs/net/jpnn)

Presiden Yaman Bersedia Mundur

SANAA- Desakan demonstran agar Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatannya akhirnya disambut oleh pemimpin 33 tahun itu. Dia bersedia mundur dan akan menyerahkan Negara kepada militer jika diminta oleh oposisi.

Utusan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Jamal Benomar, Selasa (22/11) mengatakan Presiden Saleh setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya dan menerima pembentukan pemerintah persatuan.

“Saleh sudah setuju menyerahkan kekuasannya, demi pemerintahan yang lebih baik pada masa akan datang,” ucapnya.
Sebenarnya, paparnya Saleh berulangkali berencana menandatangani perjanjian serupa di masa lalu. Tapi, mengurungkan niat di menit-menit terakhir. Presiden Saleh yang berkuasa sejak 1978 di luar dugaan kembali dari Saudi dua bulan lalu setelah selamat dari serangan di kompleks kediamannya Juni lalu.

Demonstrasi antipemerintah awalnya berjalan damai namun kemudian berubah menjadi konflik bersenjata yang melibatkan suku dan kelompok militan. Setidaknya lima provinsi di Yaman saat ini berada di luar kontrol pemerintah.
Sedangkan kantor berita resmi Saba, Sabtu (19/11) mengutip pernyataan Ali Abdullah Saleh mengatakan siap mundur dengan catatan militernya tetap berada di kawasan tersebut.  “Kami siap membuat pengorbanan bagi negara ini. Tapi anda akan selalu berada di sana, meskipun kami mundur,” kata Saleh kepada tentara yang setia padanya.

Kantor berita itu mengatakan, Saleh menyampaikan pernyataan tersebut pada saat inspeksi terhadap Garda Republik, korps elite militer yang dipimpin oleh anak laki-lakinya, Ahmad.

Presiden yang berkuasa sejak 1978 itu telah mendapat tekanan domestik dan internasioal yang meningkat untuk mundur sesuai dengan cetak biru perdamaian yang diperantarai Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Saleh menyambut baik rencana Teluk  itu belum secara resmi mendukungnya.

Dewan Keamanan dengan suara bulat telah mengesahkan Resolusi  2014 pada  21 Oktober lalu, yang mengutuk serangan terhadap demonstran oleh pasukan Saleh dan sangat mendukung rencana GCC. Beberapa ratus demonstran telah tewas di Yaman sejak demonstrasi anti-pemerintah meletus pada akhir Januari lalu. (net/jpnn)

Ical Puji Kecantikan PM Thailand

BANGKOK – Rangkaian safari politik Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie  terus berlanjut. Setelah bertemu dengan pimpinan Pheu Thai Party, giliran Ical – sapaan akrab Aburizal- menemui Perdana Menteri (PM) Thailand yang diusung oleh Pheu Thai Party (PTP), Yingluck Shinawatra.

Pertemuan antara Ical dengan Yingluck berlangsung sekitar setengah jam di gedung parlemen Thailand, Bangkok, kemarin (23/11).

Yingluck mengenakan jas kotak-kotak berwarna abu-abu, penampilan Yingluck tampak modis. Di sebelah kanan jasnya, dia mengenakan tanda pengenal sebagai kepala pemerintahan di Thailand. Ical mengawali pertemuan itu dengan langsung memuji kecantikan Yingluck. “Anda terkenal di Indonesia, termasuk pula kecantikan anda,” puji Ical. Adik kandung mantan PM Thailand itu hanya tertawa atas  pujian Ical.

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu menghasilkan sejumlah kesepakatan. Menurut Ical, dirinya pada kesempatan pertama memberikan simpati kepada PM Yingluck atas musibah banjir yang memakan korban jiwa. Dirinya yakin, kabinet yang dipimpin Yingluck bisa menyelesaikan masalah ini. “Seperti pemerintahan Presiden SBY awal,” ada masalah kelaparan di Papua dan tsunami di Aceh. Namun rakyat akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu,” ujar Ical usai pertemuan.

“Pertemuan itu juga membicarakan tindak lanjut kerjasama antara Partai Golkar dengan PTP. Beberapa bidang kerjasama yang akan dilangsungkan kedua belah pihak diantaranya pengkaderan internal partai dan organisasi. (bay/jpnn)

Potensi Kegaduhan di Balik Century

DPR Tuntut BPK Selesaikan Audit Forensik Lebih Cepat

Ujung kasus aliran dan Bank Century belum ada titik terang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diharapkan mempercepat upaya pengusutan, malah dituding menimbulkan potensi kegaduhan baru. Mengapa?

Proses audit forensik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, belum tuntas dilakukan. Dari semestinya sudah bisa diserahkan awal November 2011, BPK mengundur target penyelesaian, hingga 23 Desember 2011, nanti.

Kemarin, Ketua BPK Hadi Purnomo yang didampingi unsur pimpinan BPK lainnya, yang menyampaikan langsung hal tersebut di depan Tim Pengawas DPR terhadap kasus Bank Century, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (23/11). BPK menyatakan proses audit forensik baru berjalan 60 persen, saat ini.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengingatkan, bahwa kerja tim pengawas akan segera selesai pada 17 Desember 2011. Artinya, menurut politisi PDIP tersebut, jika BPK menyerahkan hasil audit forensik setelah tanggal tersebut, maka penggunanya adalah DPR secara kelembagaan.

“Mekanismenya akan jauh lebih ribut karena kembali ke fraksi-fraksi, lebih gaduh itu,” kata Pramono Anung, di Gedung Parlemen, Senayan, kemarin.

Meski demikian, dia mengakui, lambatnya penyelesaian kasus Bank Century bisa dimengerti. Pasalnya, lanjut dia, kasus tersebut melibatkan kepentingan politik. “Kesannya akhirnya jalan di tempat karena aroma politiknya terlalu kental, KPK saja sepertinya juga tak mampu sampai sekarang,” tandasnya.

Rapat Timwas bersama BPK, kemarin, akhirnya lebih banyak diisi pemaparan kesulitan-kesulitan yang dihadapi BPK selama melakukan proses audit forensik. Meski mengungkapkan, jika ada temuan baru yang memperkuat sembilan temuan dalam audit sebelumnya, namun BPK belum bisa mengungkapkannya. Mereka terbentur ketentuan UU yang melarang hasil audit dibuka sebelum benar-benar tuntas.

Di sisi lain, kalangan anggota Timwas juga tidak memiliki banyak pilihan. Mayoritas hanya memberikan dorongan atau sekedar mengingatkan kepada BPK agar tidak lagi mundur dalam menyelesaikan hasil auditnya.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurnawan yang memimpin rapat saat itu juga meminta, agar BPK mempercepat penyelesaian proses audit forensik aliran dana Bank Century. Proses audit diharapkan bisa selesai pada 7 Desember 2011 mendatang.

Alasannya, menurut dia, pada 8 Desember ada rapat Badan Musyawarah DPR sebagai bagian dari persiapan agenda paripurna yang rencana dilaksanakan pada pertengahan Desember 2011. “Percepatan ini berkaitan dengan keputusan perpanjangan atau tidak masa kerja tim pengawas nantinya,” ujar Taufik Kurniawan, usai memimpin rapat.
Terkait permintaan percepatan waktu tersebut, Hadi Poernomo menyatakan belum bisa memberi kepastian. Pasalnya, penentuan target penyelesaian pada 23 Desember itu terkait dengan proses audit yang juga melibatkan sejumlah lembaga lainnya. Diantaranya, Bank Indonesia. “Kami kan juga tergantung BI, data dari mereka, tergantung mereka dulu nantinya,” ujar Hadi Poernomo.(dyn/jpnn)

Masa Kerja Timwas Diusulkan Diperpanjang

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyayangkan sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru hari ini menyampaikan kendala teknis audit forensik skandal Bank Century kepada DPR.

“Ini pula yang kita sayangkan, kenapa BPK baru menyampaikan kendala teknis di lapangan saat ini, tidak dari awal,” tanya Taufik Kurniawan, usai memimpin rapat Tim Pengawas (Timwas) Century dengan BPK, di gedung DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Sebelumnya, dalam rapat DPR meminta BPK dapat menyelesaikan pekerjaan audit forensik Century pada 10 Desember 2011 atau enam hari sebelum penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012. Sementara, BPK sendiri memperkirakan baru dapat menyelesaikan audit forensik Century pada 23 Desember 2011.

“Dalam rapat tadi, Ketua BPK mengatakan tidak bisa memberikan kepastian dapat menyelesaikan audit forensik kasus Bank Century sebelum masa tugas Timwas Century DPR berakhir pada 16 Desember 2011, mengingat BPK masih menghadapi banyak kendala untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap data-data baru dalam kasus ini. Termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia,” kata Taufik, mengutip Ketua BPK Hadi Purnomo.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua BPK. “BPK ini efektif bekerja menangani kasus Century ini setelah ada data yang diberikan dari BI. Nah, terkait data baru itu, kita tetap mesti koordinasi dengan BI. Sehingga kita juga sangat tergantung dari BI sendiri untuk kelancaran membuka data-data baru soal aliran dana Century yang ditemukan tersebut,” tegas Hadi.

Menyikapi fakta tersebut, Menurut Taufik Kurniawan DPR memang perlu memperpanjang masa tugas Tim Pengawas Kasus Century DPR. “Perpanjangan masa tugas Timwas Century DPR ini juga untuk mengungkap kendala dan masalah teknis yang dihadapi dan dikeluhkan BPK dalam rapat ini,” ujar politisi Partai PAN itu.

Jika jadi diperpanjang, ini adalah yang kedua kalinya masa tugas Timwas diperpanjang karena pada 16 Desember 2010, masa tugas Timwas Century sudah diperpanjang satu tahun, hingga Desember 2011. (fas/jpnn)

Siswa dan Guru Yayasan Perguruan Nurul Amaliya Minta Kapolsek Turun

LUBUK PAKAM- Puluhan massa terdiri para siswa serta wali murid dan guru dari Yayasan Perguruan Nurul Amaliya (YPNA), Jalan Sei Merah, Desa Dagang Kerawan, Rabu (23/11) sekira pukul 14.00 WIB, menggelar demo di Mapolsek Tanjung Morawa. Demontrasi itu, menuntut agar Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Malto Datuan SH, mundur dari jabatanya. Menurut demonstran, Kapolsek belum dapat menjalankan supremasi hukum yang berlaku dan hanya menambah persoalan, terkait tanah Yayasan tersebut. Kapolsek menganggap tanah yang sekarang diduduki Yayasan itu masih ilegal. Sedangkan menurut para demonstaran, tanah itu sudah sampai ke ranah hukum.

Para demonstran meminta, agar Kapolsek Tanjung Morawa, menghentikan segala bentuk pemeriksaan kepada pengurus Yayasan Perguruan Nurul Amaliah. Akibat aksi massa itu, sempat membuat arus lalulintas Jalinsum tersendat, karena massa berada di badan jalan, serta berteriak menyuarakan aspirasinya.

Seperti ucapkan seorang siswa, Harianto, mereka resah dan terganggu dengan aksi pemeriksaan dilakukan penyidik. “Kami resah dengan aksi-aksi mereka bang, apa lagi sekolah kami, jelas ini mengganggu kosentrasi pelajan kami,” ujarnya.
Setelah sempat sekitar setengah jam melakukan aksi. Perwakilan dari yayasan diterima Kapolsek Tanjung Morawa. Sempat terjadi perdebatan antara kedua belah pihak.

“Kepolisian menjalankan prosedur hukum berlaku, kita tidak berpihak kemanapun,” kata Malto.(btr)

Rp6 M Setoran PPJ Kota Binjai Dipertanyakan

BINJAI- Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Binjai, yang dipungut setiap bulan dari masyarakat melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebesar Rp6 miliar. Namun, besaran pendapatan ini, dianggap minim dan Pemko masih merugi.

Hal itu diungkapkan Aspian, Kepala Bagian Keuangan Pemko Binjai, kepada Sumut Pos, saat dimintai keterangan terkait persoalan pendapatan PPJ, Rabu (23/11).

“Memang kita akui, sampai saat ini persoalan PPJ masih bermasalah. Karena kita sama-sama tahu, kalau di sejumlah ruas jalan di Kota Binjai ini, belum mendapatkan penerangan jalan. Bahkan, dalam hal ini, kita sendri pun masih merugi,” ujar Aspian.

Lebih jauh dijelaskannya, masalah yang ada di PPJ sudah pernah dibahas oleh intansi terkait. Dalam pembahasan itu menurutnya, sangat sulit membuat kesepakatan atau satu pendapat dengan PLN. “Pertemuan untuk membahas masalah ini saja sampai empat bulan kita lalui,” jelasnya.

Aspian juga mengaku, kalau masyarakat yang tidak mendapat penerangan jalan, terkadang memasang bola lampu dengan sendirinya, seharunya tidak boleh dilakukan. Sebab, ada intansi yang sudah menanganinya yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP),” ucapnya.

Jika masyarakat memasang bola lampu sendiri, sambung Aspian, maka, data atau administrasi di DKP menjadi rancu. “Seharunya, masyarakat mengajukan ke DKP, berapa banyak tiang listrik di pemukimannya itu tidak memiliki bola lampu. Selanjutnya, DKP menyikapi laporan itu dengan mengajukan permohonan anggaran ke Wali Kota. Dengan demikian, anggaran akan diturunkan ke dinas itu untuk memenuhi permintaan masyarakat tadi,” terangnya.
Disinggung banyaknya masyarakat mengajukan permohonan tetapi tidak ada realisasi dari DKP, Aspian dengan nada ragu menerangkan, urusuan itu sudah menjadi urusan dinas terkait. “Bukan saya memojokan siapapun. Kalau masyarakat sudah memohon tetapi tidak terpenuhi, saya tidak tahu lagi salahnya dimana. Yang jelas, dalam hal ini DKP yang terutama menanganinya,” cetusnya.

Kembali disinggung dimana letak kerugian Pemko Binjai, sementara pendapatan pertahun cukup besar, Aspian hanya mengatakan, menajemen intansi terkait kurang untuk mengelola persoalan ini. “Pihak PLN tidak mau tahu. Jika di tiang listrik ada lampu merkuri, daya yang dihitung rata-rata mencapai 100 watt. Namun, merkuri yang dipasang tidak sampai 100 watt, paling hanya 40 watt. Jadi, kelebihan 60 watt yang tidak kita pakai, tetap dikenakan pembayaran. Sehingga kita tetap merugi. Makanya, menejamen intansi terkait yang kurang. Seharunya, dilayangkan laporan secara resmi ke PLN. Mana saja merkuri yang 100 watt, dan yang mana merkuri 40 watt,” tegasnya.

Namun, ketika ditanya berapa anggaran yang dikeluarkan untuk membayar daya listrik ke PLN, Aspian tidak dapat menjawab. “Kalau urusan itu sudah bagian umum. Disanalah yang tahu berapa pertahunnya dikeluarkan. “Bisa jadi, kita dapat 6 miliar keluar 8 miliar,” ujarnya menduga, seraya mengaku, kecilnya anggaran tender penerangan lampu di DKP, itu salah DKP sendiri. Sebab, seberapa besar anggaran itu keluar untuk tender, berdasarkan permohonan dari DKP.

Sementara itu, Asisten Menejer Niaga Cabang PLN Binjai, Ari Prasetio, sempat memberikan data setoran PPJ dari PLN ke Pemko Binjai. Dimana, dalam seteroran yang disebut PPJ tertagih Pemko Binjai tahun 2010 itu menunjukan, ada tiga kantor PLN yang memberikan setorannya ke Pemko Binjai yakni, Kantor Cabang PLN Binjai dengan pendapatan PPJ tahun 2010 sebesar Rp404,492,455, rayon Binjai Kota sebesar Rp4,827,093, 105, dan rayon Binjai Barat sebesar Rp1, 652, 395, 725.

Sehingga, total keseluruhan yang disetorkan PLN ke kas Pemko Binjai dari hasil pendapatan PPJ sebesar Rp6, 883, 981, 285. “Inilah yang kami setorkan untuk tahun 2010. Kemana uangnya saya tidak tahu. Itu urusan Pemda,” kata Ari.(dan)

Marampok untuk Biaya Hidup

TEBING TINGGI- Hery Syahputera alias Ganot (37) warga Jalan Debdol Sundoro, Kota Tebing Tinggi, pelaku perampokan dengan modus pengembosan ban mobil dan mengambil uang dari dalam jok sepeda motor milik nasabah bank, berhasil diringkus Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi, Rabu (23/11).

Tersangka ditangkap petugas karena aksinya selama ini meresahkan warga Kota Tebing Tinggi. Hery ditangkap Satreskrim Polres Tebing Tinggi di Jalan Deblod Sundoro, Kota Tebing Tinggi, ketika melintas menggunakan sepeda motor Honda BK 6447 NS, Rabu (23/11) sekira pukul 14.30 WIB.

Dalam pemeriksaan petugas, Hery mengaku, melakukan perampokan bersama temannya, Khairul Fahri Pohan (sudah tertangkap dua minggu lalu) dibeberapa lokasi di Kota Tebing Tinggi.

Saat diperiksa petugas, Hery mengaku, melakukan aksi perampokan sudah lebih dari enam kali, diantaranya di Jalan Senagin, Jalan MT Haryono dan beberapa lokasi di Kota Tebing Tinggi.

Uang hasil rampokan tersebut, ungkapnya, digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama istri dan dua orang anaknya, selebihnya dipergunakan untuk berpoya-poya sesama rekan-rekanya.
“Selepas diberhentikan dari perkebunan Gunung Pamela, baru melakukan perampokan, itupun karena menganggur tidak punya pekerjaan,” kata Hery kepada Sumut Pos.

Kapolres melalui Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, AKP Lili Astono mengatakan, tertangkapnya Hery Syahputera alias Ganot, dari hasil pengembangan kasus terdahulu dari tersangka Khairul Fahri Pohan. (mag-3)

Saksi Ahli Bela Terdakwa

Sidang Korupsi Mantan  Kadis Tata Kota Kisaran

MEDAN- Sidang dugaan korupsi mantan Kepala Dinas Tata Kota Kisaran priode 2004-2007, dengan terdakwa Drs Masrul Siregar, kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (24/11).

Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek penataan lahan taman mahoni tahap I tahun 2007 sebesar Rp70 juta ini, dengan agenda menghadirkan dua orang saksi ahli (pakar hukum dan pakar adminitrasi) Drs Darwinsyah SH, dosen Ilmu Administari Negara Univeritas Panca Budi dan Mahmud Muliadi.

Dalam persidangan lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jonner Manik, Darwinsyah mengatakan, kepala dinas yang sudah tidak menjabat secara administrasi, tidak dapat bertanggung jawab dalam proyek yang bukan dalam masa jabatannya.

“Kepala dinas yang baru bertanggung jawab dalam pekerjaan saat itu. Karena adanya serah terima jabatan (sertijab),” ujar saksi di depan persidangan.

Lebih lanjut dikatakan saksi, secara umum dan logika, tidak mungkin seorang SKPD yang tidak lagi menjabat bertanggung jawab atas apa yang bukan pekerjaannya.

“Karena dalam proses sertijab, semua urusan administrasi sudah diserahkan ke kepala dinas yang baru,” tegas Darwinsyah SH.

Lebih lanjut dikatakan Darwinsyah lagi, dalam sebuah birokrasi khususnya menyangkut tindak pidana korupsi, tidak mungkin hanya satu pelaku.

“Namun, semua pihak yang ikut menandatangani dalam  pengerjaan proyek fiktif tersebut, mutlak dalam administrasi  pertanggung jawaban adalah semua  panitia yang ikut dalam proses pengerjaan itu,” tegas Darwinsyah menutup kesaksiannya.

Sementara itu, DR Mahmud Muliadi mengatakan, penetapan mantan Kadis Tata Kota Kisaran adalah eror law, karena pekerjaan proyek yang dikerjakan tersebut, ada PPK dan juga pihak yg mengerjakan proyek tersebut.
Setelah mendengarkan beberapa keterangan saksi ahli, sidangan pun ditutup.(rud)

Pembunuh Sales Ditangkap di Kalsel

MEDAN- Setelah diburu selama dua minggu, Unit Jahtanras Polda Sumut, akhirnya Mustifal Jaya alias Mus (39) warga Aceh Selatan, pelaku pembunuhan Adi alias Robert Yua (31), warga Jalan Aksara Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung, yang merupakan sales spare part kenderaan bermotor, berhasil ditangkap, Rabu (23/11) sekira pukul 01.30 WIB di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Informasi yang didapat, dalam perburuan tersangka yang tak lain teman sekerja korban, petugas lebih dahulu  terbang ke Batam memburu tersangka. Namun, sesampainya di Batam, tersangka sudah melarikan diri ke Kalimantan.
Kasubdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kompol Andre Setiawan, dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, tersangka dalam perjalanan balik ke Medan dari Kalimantan Selatan

Petugas yang tak mau perburuannya sia-sia, mengikuti jejak tersangka yang diketahui lari hingga ke Kalimantan Selatan. Perjalanan pun dilakukan tim Unit Jahtanras Poldasu ke Kalimantan.

Di kota dayak tersebut, petugas akhirnya mengetahui persembunyian tersangka dan meringkus tersangka.
Kasubdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kompol Andre Setiawan, dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, tersangka dalam perjalanan balik ke Medan dari Kalimantan Selatan. “Besok (hari ini) sudah sampai,” terang Andre Singkat.(mag-5)

1...14,37014,37114,372...15,735Page 14,371 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor