25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14432

Negara Mau PLN Garap PLTA Asahan III

Kontraktor Asing Sudah Keluarkan Dana

JAKARTA- Berlarut-larutnya masalah  izin lahan proyek PLTA Asahan III juga mendapat perhatian khusus dari Komisi VII DPR. Komisi yang membidangi masalah energi ini sudah lama menunggu ada penyelesaian masalah ini, namun hingga mendekati pengujung 2011 masih nihil juga.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Batoegana mengatakan, sudah saatnya komisi VII DPR langsung terlibat dalam upaya menyelesaikan ganjalan proyek setrum  2×87 MW ini. Menurut Sutan, sumber persoalan yang menyebabkan buntunya masalah ini adalah adanya dua pihak yang sama-sama ngotot, tidak ada yang mau mengalah.

“Ini kan soal tanah yang jadi lahan. Pemda sudah membebaskan satu tempat untuk kontraktor yang lama itu yang bersama kontraktor dari China (PT Bajradaya Swarna Utama dan China Huadian Corporation/CHD, red). Tapi, PLN mau mengerjakan juga. Dan, negara maunya juga PLN yang mengerjakan. Ini masalahnya,” ujar Sutan Bathoegana kepada Sumut Pos di Jakarta, Minggu (13/11).

Sutan mengatakan, bagaimana pun, kontraktor yang lama sudah mengeluarkan dana. “Yang lama sudah keluar dana, tapi negara maunya PLN. Terus bagaimana? Maka harus dicarikan jalan tengah,” cetus Sutan.

Komisi VII DPR, kata Sutan, akan mendorong agar proyek ini dikerjakan PLN tapi kontraktor lama itu tetap dilibatkan. “Kasih sahamnya sedikit. Yang mayoritas tetap PLN,” kata Sutan. Dia mengatakan, tawaran ini nantinya akan disampaikan ke PLN lewat forum resmi di dewan.

Tanggapan lain keluar dari Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga. Persis dengan Sutan, dia pun menganjurkan jalan tengah. “Plt Gubsu bisa mengajak pihak PLN untuk duduk bersama mendiskusikan masalah ini. Apa yang menjadi kendala dan solusi apa yang bisa dilakukan,” jelasnya di Medan, Minggu (13/11).

“Dengan PLN yang saat ini sudah jauh lebih baik dan memiliki kemampuan yang cukup terukur, sudah barang tentu proyek ini tak perlu ditunda-tunda lagi,” tambahnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, Gatot harus mengambil sikap cepat dan sigap.

“Jangan jadi menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif kepada masyrakat. Jangan ada dakwa sangka maupun praduga yang muncul, karena itu, Plt Gubsu harus menyegerakan pemberian izin pelaksanaan proyek PLTA Asahan III ini,” tutur Chaidir.

Dia menjelaskan, sebagai wakil rakyat, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati listrik tanpa ada kendala dan hambatan lagi seperti sebelum-sebelumnya.

“Yang penting PLTA ini segera terealisasi pengerjaannya. Jangan dibuat masyarakat berpikir ada permainan tarik-menarik antara pihak swasta dengan pemimpin daerah. Bagi kita rekomendasi izin ini baik masih di pihak swasta maupun sudah di tangan Plt Gubsu, sebaiknya proyek tersebut disegerakan,” ujar Chaidir.

Sebelumnya, anggota DPD RI Parlindungan Purba mengharapkan Gatot mengambil sikap terkait izin PLTA III. Dan, Manajer Proyek Asahan III Robert Aprianto Purba menyayangkan sikap Plt Gubsu yang hingga saat ini belum memberikan izin.

“Pemberian izin lokasi kepada PT Bajradaya Swarna Utama yang keluar tahun 2008 sudah berakhir pada Maret 2011 lalu. Nah, sesuai Perpres No 4 tahun 2010 dan Permen ESDM No 2 Tahun 2010, pemerintah menunjuk PLN langsung untuk membangun PLTA Asahan III. Tapi sampai saat ini, Plt Gubsu Gatot belum juga memberikan izin. Kami tidak tahu apa alasannya. Padahal, PLN telah memberikan surat permohonan izin lokasi PLTA Asahan III kepada Gubsu sebanyak 17 kali, sejak tahun 2004 hingga terakhir pada 28 Maret 2011,” tegas Robert. (sam/saz)

Berlusconi Mundur, Rakyat Bersorak

ROMA –  Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi mundur dari jabatannya. Kemundurannya itu sebagai bagian untuk memberi jalan kepada pemerintah yang sedang darurat menyelesaikan persoalan krisis keuangan.

Pasca ada pengumuman mundur itu, rakyat Italia langsung bersorak gembira karena kehancuran ekonomi Italia bakal bangkit. Ribuan pemrotes bergembira berteriak badut, badut dan merayakan berakhirnya era yang dirongrong skandal.

Berlusconi gagal meraih mayoritas dalam pemungutan suara menentukan pada Selasa (8/11).
Dia mundur dari jabatan perdana menteri, setelah parlemen mensahkan satu paket tindakan yang dituntut mitra Eropa Italia guna memulihkan kepercayaan pasar pada keuangan Italia yang bermasalah.

Lebih dari seribu pengunjuk-rasa mengibarkan spanduk yang mengejek Berlusconi berkumpul di kediaman presiden di Quidrinale Palace sementara iring-iringan kendaraan bermotor membawa pengusaha media tersebut yang telah menjadi perdana menteri paling lama di Italia memasuki tempat tersebut.

Kerumunan massa tak terkendali sehingga Berlusconi pergi secara diam-diam melalui pintu samping dan kembali ke tempat tinggal pribadinya, kata Reuters. Kegembiraan massa pecah ketika mereka mendengar Berlusconi telah meletakkan jabatan dan lapangan tersebut menjadi tempat pesta.

“Orang-orang menyanyi, menari dan sebagian membuka tutup botol champagne,” tulis Reuters.
Sementara itu, satu kelompok kecil pengunjuk-rasa pro-Berlusconi berkumpul di luar kediamannya tapi jumlah mereka kalah banyak dibandingkan para penentang Berlusconi.

Setelah pengunduran diri itu, ratusan orang sambil berteriak “Penjara, Penjara, Penjara”, bergerak dari istana presiden ke tempat tinggal Berlusconi untuk melanjutkan perayaan di bawah jendela rumah multi-jutawan Italia tersebut.
“Ini adalah keadaan yang sangat membuat saya sedih,” kata Berlusconi kepada para pembantunya sebagaimana dikutip kantor berita Ansa. (net/jpnn)

Gudang Senjata Iran Meledak

TEHERAN- Gudang senjata milik militer Iran di Bidganeh, dekat Kota Shahriah meledak, Sabtu (12/11) siang. Getaran dari ledakan itu terasa sampai jarak 45 km (28 mil) dan menewaskan 17 orang pasukan Garda Revolusi dan melukai 23 orang.

Ledakan itu terjadi, Sabtu (12/11) sekira pukul 13:30 waktu setempat. Ketika itu, ledakan terjadi di basis Garda Revolusi ketika alat peledak dipindahkan keluar dari gudang senjata.

“Saat pemindahan itu, beberapa amunisi di gudang senjata meledak dan menghasilkan suara yang mengerikan,” ujar juru bicara Garda Revolusi, Ramezan Sharif, kepada televisi pemerintah, seperti yang dilansir Reuters, Sabtu (12/11).
Menurut televisi Iran, Hassan Tehrani Moqaddam, seorang komandan Garda yang memimpin unit yang berdiri sendiri dari pasukan itu, telah tewas akibat ledakan tersebut.

Kabar tewasnya pasukan Garda Revolusi akibat ledakan disampaikan oleh juru bicara kekuatan tempur elite Amerika Serikat. Begitu juga, Media Barat memberitakan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan program nuklir Iran. Namun, hal itu dibantah oleh Sharif.

“Ledakan ini tidak berhubungan dengan uji coba nuklir sebagaimana yang diberitakan beberapa media asing,” ujarnya kepada Kantor Berita Mehr.

Wakil kepala misi keamanan nasional Esmaeel Kosari, mengatakan parlemen akan membuka penyelidikan terhadap ledakan itu. Seperti disampaikan seorang anggota parlemen, Hossein Garousi.

Garousi menyebutkan perlu dikesampingkan ledakan tersebut sebagai akibat dari aksi sabotase atau politik. Ia mengatakan di laman Internet parlemen bahwa ledakan itu telah menghancurkan sebagian besar dari gudang amunisi. “Mesti diselidik lebih mendalam lagi persoalan ini,” katanya dikutip ISNA.

Sebelumnya, seorang wartawan Kantor Berita Mehr mengatakan dua jam setelah ledakan itu, kebakaran masih berkobar, dan memunculkan kemacetan lalu lintas yang parah di jalan menuju ke markas tersebut.
Pada Oktober 2010, ledakan sebuah gudang amunisi Garda di Kota Khorramabad di Iran barat menewaskan 18 anggotanya dan menyebabkan puluhan orang terluka.

Sebelumnya, Pemerintah Iran terus melangsungkan program nuklirnya sebagai bagian ketahanan negaranya. Namun, program itu dikecam oleh sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Karena program nuklir bisa membahayakan.

Tapi, Pemerintah Iran tetap bersikeras enggan menghentikan uji coba program nuklirnya. Bahkan, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menegaskan di dunia ini tidak ada yang bisa menghalangi misinya untuk uji coba nuklir.
Ungkapan itu membuat AS dan Israel berang. Kedua negara itu berencana dan telah menyusun strategi untuk menyerang Iran jika terus melakukan uji coba nuklirnya. (bbs/jpnn)

Salurkan Ribuan TKI, Indonesia Bidik Korsel

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mencari negara-negara untuk menyalurkan TKI. Saat ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membidik Korea Selatan (Korsel). Apalagi, negeri gingseng itu sedang menerapkan moratorium penerimaan tenaga kerja asal Vietman.

Upaya BNP2TKI membidik Korsel untuk menyalurkan ribuan TKI tadi disampaikan oleh Direktur Penempatan BNP2TKI Haposan Saragih. Di temui di Jakarta kemarin, dia menjelaskan Korsel saat ini membutuhkan ribuan tenaga kerja baru. Diantaranya tenaga keperawatan.

Haposan menuturkan, kabar kebutuhan tenaga kerja untuk Korsel itu keluar ketika digelar pertemuan bertajuk Thank You Sajangnim di Seoul pekan lalu. Sajangnim adalah sebutan warga setempat untuk pemilik perusahaan atau penampung tenaga kerja. Tidak kurang dari 220-an sajangnim nimbrung di pertemuan ini. “Dalam pertemuan ini, kami mewakili pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada para sajangnim,” tandas Haposan.

Menurut Haposan, beberapa sajangnim yang ikut dalam pertemuan ini mengutarakan minat mempekerjakan TKI.
“Acara ini benar-benar kami manfaatkan untuk memetakan riil kebutuhan tenaga kerja di Korsel,” kata dia. Selain itu, Haposan mengatakan jika dalam pertemuan ini sajangnim mengaku puas dengan kinerja TKI. Menurut pengakuan Haposan, TKI di Korsel terkenal baik, disiplin, rajin, dan pekerja keras. Hampir mirip dengan label pekerja Korsel sendiri.

Penempatan TKI ke Korsel sendiri dijalankan dalam bentuk kesepakatan kerja sama G to G (government to goverment) atau lintas pemerintahan sejak 2004 silam. Sejak bergulirnya program ini, total ada 31.534 TKI yang saat ini berada di Korsel.

Sejak kurun waktu 2004 lalu, periode pengiriman TKI ke Korsel tertinggi terjadi pada 2008 yaitu sebanyak 11.885 orang. Sedangkan pada tahun ini hanya 3.359 orang. Diharapkan, tahun depan pemerintah bisa mengirim TKI ke Korsel lebih dari empat ribu jiwa.

Catatan dari BNP2TKI menyebutkan, rata-rata TKI di Korsel mendapatkan gaji antara Rp 9 juta hingga Rp 15 juta per bulan.

“Pendapatan gaji itu di luar lembur dan fasilitas lainnya,” jelas Haposan. Ada beberapa pos pekerjaan yang dominan diduduki TKI. Diantaranya perawat lansia, buruh pabrik, hingga pelaut.

Haposan menjelaskan, pihak Korsel berkomitmen menambah kuota lapangan kerja khusus untuk TKI. Sebab, saat ini Indonesia berada di posisi ketiga negara pengirim tenaga kerja ke Korsel. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam dan Thailand.

“Bertepatan dengan moratorium tenaga kerja Vietnam, kita harus menjadikannya sebagai peluang,” jelas Haposan. Diantara pos lapangan kerja yang diharapkan bertambah kuotanya adalah perawat lansia. Baik di rumah sakit maupun r umah tangga. (wan/jpnn)

Gagal Masuk PBB, Palestina Kecam AS

NEW YORK- Komisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyimpulkan perundingan tentang permintaan Palestina menjadi anggota penuh PBB berakhir tanpa kesepakatan. Hal itu memiliki makna gagalnya upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Diakibatkan tidak adanya pembahasan itu, utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengecam Amerika Serikat (AS) yang menghalang-halangi upaya Palestina tersebut.

“Sayangnya, ada satu negara besar yang telah terang-terangan menyampaikan dalam pertemuan-pertemuan khusus bahwa meskipun 14 negara mendukung upaya keanggotaan Palestina, negara itu tak akan membiarkan itu terjadi,” kata Mansour seperti diberitakan Press TV, Sabtu (12/11).

Pernyataan itu dilontarkan Mansour setelah komisi Dewan Keamanan PBB menyatakan tak ada konsensus di antara ke-15 negara anggota DK PBB mengenai upaya keanggotaan Palestina.

Otoritas Palestina membutuhkan 9 suara setuju untuk meluluskan resolusi DK PBB mengenai upaya keanggotaannya di PBB. Tapi, meskipun Palestina meraih 9 suara dukungan dari negara-negara anggota DK PBB, upaya tersebut tetap akan gagal karena AS telah mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi tersebut. (net/jpnn)

Korban Banjir Tinggal di Jembatan

BANGKOK- Korban banjir Thailand ternyata tak hanya mengungsi ke tenda-tenda penampungan yang disediakan. Malainkan, ada banyak yang memilih tinggal di blok cetak semen yang awalnya akan dijadikan fondasi jalur kereta layang.
“Saya sebenarnya punya toko kecil sekitar sini. Namun, ketika banjir mulai meninggi, saya dan keluarga mengungsi kemari,” kata Jaew, seorang ibu asal Pathum Thani, seperti dikutip dari CNN (12/11).

Pengembang blok cetak semen yang berbentuk mirip sarang lebah itu berbaik hati mengizinkan warga tinggal dengan mempergunakan aliran listrik yang ada di sekitar lokasi. Puluhan penduduk Pathum Thani juga melakukan hal yang sama dengan Jaew. Kebanyakan dari mereka memiliki rumah yang dapat ditempuh dengan dayungan singkat dari blok cetak semen.

Mereka mengaku bertahan hidup dari sumbangan uang dan makanan yang diberikan relawan dari Universitas Bangkok. Kadang-kadang pejabat daerah juga memberi sumbangan pada mereka.

Para pengungsi mengaku lebih betah tinggal di blok cetak semen daripada di tenda penampungan milik pemerintah. Karena selain lebih luas, mereka juga bisa mengawasi rumah mereka. Adapun yang lebih penting lagi, mereka bersama dengan para tetangga.

Walaupun para pengungsi menginginkan untuk kembali ke rumah mereka begitu air sudah mulai surut, mereka memperkirakan hal tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat. (net/jpnn)

Harta Capim KPK Melonjak Jaksa Zulkarnaen Terkaya

JAKARTA – Tak lama lagi tampuk pim pinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpindah tangan. Beberapa seleksi akan mereka hadapi di DPR sebelum dipilih empat orang yang akan mengganti pimpinan yang ada saat ini. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah laporan hasil kekayaan penyelenggara negara para capim KPK.

Lima dari delapan capim merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya. Mereka adalah Koordinator Staf Ahli Jaksa Agung Zulkarnaen, mantan Ketua PPATK Yunus Husein, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat.

Sedangkan tiga lainnya bukan termasuk penyelenggara negara. Yakni Bambang Widjojanto yan berprofesi sebagai advokat, Adnan Pandu Pradja dosen FH UI dan Abraham Samad yang juga berprofesi sebagai advokat sekaligus penggiat antikorupsi. “Ketiga orang itu belum wajib melaporkan kekayaannya,” kata juru bicara KPK Johan Budi kemarin (13/11).

Nah, berdasarkan data Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Dirjen LHKPN) diantara kelimanya penyelenggara negara, jaksa Zulkarnaen tercatat sebagai calon pimpinan KPK yang memiliki pundi-pundi kekayaan terbanyak. Hartanya Rp1,55 miliar. Angka tersebut bukan angka terbaru. Kekayaan yang tercatat itu merupakan data kekayaannya para tahun 2009 lalu.

Meski begitu, kekayaan mantan Kajati Kalimantan Selatan itu melonjak sangat tajam hanya dalam kurun waktu dua tahun. Sebab, data LHKPN 2007 menunjukkan harta yang dimiliki Zulkarnaen hanya Rp875,73 juta.
Urutan kedua ditempati pensiunan polisi Aryanto Sutadi. Kekayaannya mencapai 1,24 miliar. Tapi besar kemungkinan harta tersebut melonjak tinggi lantaran itu adalah data pada 2001. Beberapa kalangan memang menilai bahwa Aryanto malas untuk melaporkan kekayaannya ke KPK.

Posisi berikutnya ditempati mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Yunus Husein. Data pada 2005 tercatat bahwa harta yang dimiliki Yunus sebesar Rp679,9 juta dan USD 34.796.

Penasehat KPK Abdullah Hehamahua merupakan capim yang tergolong rajin melaporkan kekayaannya. Hingga saat ini, pria yang pernah menjadi ketua komite etik kasus Nazaruddin itu sudah empat kali melaporkan harta kekayaannya. Pada tahun 2001 kekayaan Abdullah sebesar Rp120,3 juta. Pada 2005 harta Abdullah justru menyusut menjadi Rp70,72 juta. Dua tahun selanjutnya, kekayaan bertambah menjadi Rp373,54 juta. Terakhir pada tahun 2009, harta Abdullah terlapor sebanyak Rp460,52 juta. “Pak Abdullah memang yang paling rajin melapor,” kata seorang pengawai Dirjen LHKPN.

Internal KPK lainnya Handoyo Sudrajat menjadi capim KPK dengan kekayaan yang paling sedikit. Menempati posisi buncit, Handoyo hanya memiliki kekayaan Rp360,99 juta. Itu merupakan data pada tahun 2010. Nilai kekayaan Handoyo naik tipis dari hartanya pada tahun 2006 sebanyak Rp 259,51 juta.

Sementara itu anggota badan pekerja ICW Emerson Yuntho meminta agar seluruh capim KPK membenahi dan mengupdate kekayaannya. “Seharusnya mereka menggunakan waktu yang ada untuk memperbaharui LHKPN-nya,” kata pria yang akrab disapa Econ itu.

Menurutnya, itu untuk membuktikan bahwa kelimanya merupakan orang yang transparan. Dia melanjutkan bahwa orang yang transparan merupakan syarat mutlak untuk menjadi pimpinan KPK.

Selain itu Econ juga meminta agar KPK melakukan penelusuran apakah harta yang dilaporkan kelimanya benar atau tidak. Kata dia, tidak menutup kemungkinan ada diantara mereka yang tidak jujur.(kuh/jpnn)

800 Kades Ditipu Oknum Mengaku Protokoler Istana

Jakarta- Ratusan kepala desa (kades) yang sedang mengikuti workshop Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Wisma Hijau, Mekarsari, mendatangi Mapolresta Depok, Sabtu (12/11) malam kemarin. Mereka mengadukan Dendi Firman dan Edi Hanson, panitia workshop, yang dianggap telah menipu 800 kepala desa di beberapa provinsi.

Para kades ini dijanjikan akan mendapat bantuan dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan desanya masing-masing. “Dari Kementerian Keuangan Rp6 miliar dan dari Kementerian Dalam Negeri Rp2 miliar untuk tiap-tiap desa,” ujar Syaiful Anshori, koordinator Kepala Desa dari Kabupaten Kesawaran, Lampung yang menjadi perwakilan rekan-rekannya membuat laporan.

Menurut Anshori, setiap kades dimintai biaya untuk pembuatan proposal Rp500 sampai Rp600 ribu per orang. Setelah proposal selesai, akan dikirim ke kementerian dan kembali dikenakan biaya Rp2,6 juta per orang.
“Kami sudah menyerahkan uang itu kepada Dendi,” imbuhnya.

Anshori mengisahkan, teman-teman Dendi rajin mendatangi sejumlah kantor kepala desa di Lampung.
Saat dikonfirmasi, Dendi sendiri mengaku sebagai wartawan Tipikor. Uang itu, menurut Dendi, diberikan kepada Tomi yang mengaku bekerja sebagai protokoler Istana Kepresidenan RI. (net/bbs)

Bawaslu Setuju Batasi Kampanye di Media

JAKARTA – Pembatasan kampanye partai politik atau pasangan calon melalui media massa harus didorong untuk diatur dalam Undang Undang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setuju merevisi pasal pengaturan kampanye dalam UU Pemilu nomor 10 2008 bisa diatur lebih detail.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Bawaslu bidang pengawasan Wahidah Suaib di Jakarta, kemarin (13/11). Menurut Wahidah, Bawaslu berharap agar pasal terkait batasan kampanye media di UU Pemilu saat ini tetap dipertahankan. Hanya saja, perlu diatur lebih lanjut fenomena digunakannya media massa sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. Hal itu acapkali terjadi di pemilihan kepala daerah.

“Sebelum pilkada, banyak media baru bermunculan. Media ini mendukung pasangan calon tertentu,” ujar Wahidah.
Media baru itu, kata Wahidah, biasa dibentuk tiga bulan sebelum pemungutan suara. Bahkan, lanjut dia, ada media yang dibentuk satu tahun sebelum pilkada digelar. “Bisa saja ini terjadi untuk proses pemilu nasional nanti,” ujar Wahidah.
Menurut Wahidah, keberadaan media baru yang mendukung parpol ataupun pasangan calon memang belum diatur. Jika media itu beredar terbatas di internal parpol tentu tidak menjadi masalah. Hanya saja, media tersebut kemudian beredar luas kepada publik.

“Padahal, publik kan membutuhkan informasi yang berimbang, tentu itu meresahkan,” kata Wahidah mengingatkan.(bay/jpnn)

Polisi Selidiki Keterlibatan Ajudan Gubsu

Penipuan Terhadap 49 CPNS

MEDAN-Direktorat Reserse Kriminal Umum Poldasu menyelidiki adanya keterlibatan RP, ajudan Gubernur Sumatera Utara, terkait kasus penipuan terhadap 49 CPNS di Pemprovsu.

Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan yang dikonfirmasi Sumut Pos menjelaskan, akan memeriksa RP. “RP akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Tunggu saja hasil pemeriksaan nanti,” ujar Nainggolan.

Nainggolan juga menjelaskan terungkapnya kasus ini setelah adanya laporan Hendra Arif Ritonga (31), honorer di Pemprovsu.

Dalam laporannya Hendra menyebutkan, tersangka Tengku Hasanul Bolqiah  meminta uang Rp25 juta dengan iming-iming SK pengangkatan menjadi PNS.

Warga Jalan Pasar II Barat Griya Sapta Marga Blok B, Medan Marelan itu memberikan SK tersebut, setelah memalsukan tandatangan Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pembinaan Pemprovsu, Kaiman Turnip.
Merasa tidak pernah menandatangi SK tersebut dan merasa tandangannya dipalsukan Kaiman Turnip juga melaporkan tersangka. (mag-5)

1...14,43114,43214,433...15,735Page 14,432 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor