30 C
Medan
Friday, April 17, 2026
Home Blog Page 14446

JR Saragih Zalimi Guru

Masyarakat Simalungun Diminta Desak Aparat Hukum

JAKARTA-Bertepatan dengan Hari Guru Nasional Nasional ke-66, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Sulistyo, menyuarakan lagi nasib para pengajar. Dia berharap pemerintah lebih peduli karena kehidupan guru masih memprihatinkan.
Tidak hanya soal gaji, maksud Sulistyo tampaknya mengarah ke Kabupaten Simalungun.

Setidaknya beberapa waktu lalu dia sempat berang begitu mendengar kabar kalau di Simalungun dana insentif non PNS (guru) dialihkan menjadi mobil anggota DPRD. Kasus ini diduga didalangi oleh Bupati Jr Saragih dan Ketua DPRD Binton Tindaon. “Selama tidak ada bencana, mestinya dana insentif guru tetap berlanjut. Tapi ini malah digunakan untuk beli mobil,” ujar Sulistyo, Rabu (16/11) lalu.

Senada dengan Sulistiyo, tokoh masyarakat di Simalungun pun langsung bukan suara. Bahkan, mereka menganggap bupati telah menzalimi para pahlawan tanda jasa. Setidaknya hal ini diungkapkan Dardjat Purba, ketua bidang pendidikan MUI Simalungun. “Apa yang dilakukan JR Saragih benar-benar tidak manusiawi. JR telah menzalimi para pahlawan tanpa tanda jasa ini, terlebih yang menjadi korbannya adalah guru non PNS yang honornya tak seberapa dibanding guru yang berasal dari PNS,” ungkapnya kepada Sumut Pos di kediamannya di kawasan Jalan Medan Pematangsiantar, Jumat (25/11).

Di momen hari guru ini, Dardjat memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membawa kasus JR Saragih ke KPK. “Jika guru tak sejahtera bagaimana pendidikan akan maju,” tambahnya.
Karena itu, dia berharap KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut sesegera mungkin. “Mengapa harus dana guru yang diambilnya? Kenapa tidak yang lain, seperti anggaran yang ada di dinas PU dan dinas-dinas lainnya,” geram Dardjat.

Masalahnya, meski punya harapan besar KPK bisa menjerat JR Saragih, Dardjat pesimis kasus ini bisa tuntas. “Sudah patut dia (JR Saragih, Red) dicopot dari jabatannya karena yang dizalimi dia guru, tetapi lain daripada itu saya berharap agar kasus ini jangan sampai mandeklah…,” harapnya.

Di tempat terpisah, Ketua Pimpinan Daerah Al Washliyah Kabupaten Simalungun Drs Nurdin Sinaga yang dimintai keterangan, mengaku sangat menyayangkan tindakan JR Saragih selaku bupati pilihan rakyat. “Seluruh komponen masyarakat yang ada di Simalungun agar mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini agar Simalungun kondusif dan tidak terjadi polemik berkepanjangan,” ungkap Nurdin, kemarin.

Soal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan JR Saragih memang banyak menimbulkan komentar. Kini, berbagai pihak menunggu kapan KPK melakukan aksi. Oleh karena itu, pada puncak perayaan Hari Guru Nasional Nasional ke-66  di Jakarta, Jumat (25/11), yang berpusat di komplek Monumen Nasional, Sulistyo kembali berharap pemerintah lebih peduli.

Sulistyo menuturkan pihaknya terus mendesak pemerintah supaya bisa menetapkan ketentuan upah minimal pendidikan (UMP). Ketentuan upah ini berbeda atau lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum kabupaten atau kota (UMK). Sebab, menurut Sulistyo, profesi guru tidak bisa disamakan dengan buruh pabrik yang gajinya didasari UMK.

“Jangan sampai ada guru digaji Rp100 ribu sampai Rp200 ribu per bulan. Kenyataan ini sudah bukan aib yang harus disembunyikan lagi,” terang pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah itu.

Terkait dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) secara tegas akan memberhentikan bantuan finansial kepada pemerintah daerah yang terbukti tidak melakukan penataan dan pemerataan guru sesuai dengan rekomentasi dari Kemdikbud.

Selain itu, Kemdikbud juga akan memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait agar menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penataan guru PNS.

“Tak hanya itu, Kemenkeu juga akan melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota,” tegas Muhammad Nuh usai upacara peringatan Hari Guru Nasional di Gedung , Kemdikbud, Jakarta, Jumat (24/11).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Nuh, juga akan memberikan penilaian kinerja kurang baik kepada Pemda terkait dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru ini. “Jadi, sekarang ini semua menteri sudah sepakat ada sanksi tegas. Kami harap, Pemda jangan meremehkan aturan ini,” tegasnya.

Meski begitu, Mendagri Gamawan Fauzi menilai wajar jika masih ada kepala daerah yang berurusan dengan KPK dan akan dijadikan tersangka. “Ya, selama ada yang ketahuan, ya berurusan dengan proses hukum,” kata Gamawan kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.

Gamawan mengatakan, jika KPK terus-terusan menemukan ada kepala daerah yang diduga korupsi, maka akan terus ada kepala daerah yang menjadi tersangka. “Yang ketahuan delik korupsinya, ya akan terus ada,” kata mantan gubernur Sumbar itu.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, kebijakan Bupati Simalungun JR Saragih dan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon, sudah memenuhi delik perbuatan tindak pidana korupsi.

Sekjen FITRA Yuna Farhan mengatakan, pengalihan dana intensif para guru non PNS sebesar Rp1.276.920.000 miliar untuk membeli mobil anggota DPRD Simalungun, jelas menabrak setidaknya dua ketentuan.

Pertama, alokasi anggaran dana insentif guru sudah ada di APBD, yang ditetapkan dengan Perda APBD. “Bupati dan Ketua DPRD sudah melanggar perda,” ujar Yuna Farhan. Ketentuan kedua yang dilanggar, dana insentif guru merupakan dana yang dikucurkan pusat ke daerah. Dana ini, mirip dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peruntukannya sudah jelas, tak bisa dialihkan untuk hal lain.

Seperti diberitakan, Bernhard Damanik sudah melaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi yang dilakukan JR Saragih pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2010 di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, senilai Rp48 miliar, pada 30 September 2011.

Selain dugaan korupsi dana APBD, JR Saragih juga dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Anak Bangsa (SAB), dengan Nomor Surat 001/SAB/IX/2011 Tanggal 28 September 2011. JR Saragih diduga berkolusi dengan Ketua  DPRD Simalungun Binton Tindaon, untuk mengalihkan dana intensif para guru non PNS sebesar Rp1.276.920.000 miliar untuk membeli mobil anggota DPRD Simalungun.(wan/cha/jpnn/sam/ari/mag-15)

Diskon BB Rusuh, 90 Pingsan

JAKARTA-Budaya antre yang tidak diresapi betul oleh warga Indonesia berkali-kali memakan korban. Mulai dari antre pemberian sembako yang umumnya terjadi saat Hari Raya Kurban hingga antre menonton pertandingan sepakbola. Terbaru, antre diskon 50 persen blackberry bold tipe 9790 di lobby utara Pasifik Place, kawasan niaga SCBD, Jakarta Selatan, juga memakan korban, kemarin (25/11).

Ribuan calon pembeli handphone type Bellagio yang dijual Rp 2.400.000 ribu plus PPN atau setengah dari harga resmi saling berebut. Karena situasi tak terkendali dan 90 lebih orang pingsan, akhirnya polisi membubarkan acara diskon besar-besaran tersebut.

Saking antusiasnya penjualan blackberry murah dibuka dua hari mulai kemarin (25-26/11), para calon pembeli rela mengantre sejak dini hari. Merekapun rela mengantre seharian untuk mendapatkan gelang berlogo blackberry yang harus dikenakan saat melakukan transaksi pembelian. ?Kamis (24/11) sehari sebelum loket dibuka, sekitar pukul 18.00 kita sudah berkumpul di sini Mas, karena panitia hanya menyediakan 1000 gelang,” ujar Fajri, 21, seorang pengantre kepada INDOPOS (Grup Sumut Pos) usai mendapatkan blackberry.

Meski datang lebih awal, Fajri mengaku, antrean mendapatkan gelang tersebut sudah mulai ramai. Penumpukan antrean mulai mengekor sejak pukul 01.00 Jum’at (25/11) dini hari dan semakin ramai sekitar pukul 03.00 pagi. “Tapi petugas beberapa kali membubarkan, karena baru dibuka besok,” katanya.

Namun, karena harga yang dijual sangat murah, calon pembeli dan petugas pun kucing-kucingan. Saat petugas lengah, merekapun kembali mengantre. Apalagi menurut dia, pembagian gelang yang dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan blackberry murah tersebut sangat minim, yakni 1000 gelang. “Ya karena murah, jadi kita rela antre, kalau nggak murah kita nggak mau lah bela-belaain seharian di sini, ini setengah harga loh,” cetusnya.

Animo masyarakatpun semakin banyak dan mencapai ribuan lebih. Gelang yang didistribusikan sekitar pukul 06.00 tersebut pun tidak menampung jumlah calon pembeli yang sudah antre berjam-jam. “Padahal loket pembelian baru dibuka sekitar pukul 09.00 pagi tapi gelang sudah habis dan masyarakat yang datang semakin banyak, malahan yang nggak dapat gelang rela antre,” paparnya.

Sayangnya, ketika transaksi sudah mulai dibuka, masyarakat yang seharian mengantre semakin beringas. Petugas keamanan Pasifik Place dan petugas Polsek Kebayoran Baru pun kewalahan meredakan emosi masyarakat yang ingin segera memasuki counter pembelian. Tidak sabar, dan tak kuat menahan panas, pengantre pun mulai ricuh. Desak-desakan antara petugas keamanan dan calon pembeli pun tidak terelakan di depan kounter.

Sebagian calon pembeli yang didominasi wanita dan pria paruh baya satu demi satu tumbang. Mereka pingsan lantaran lemas dan kepanasan. “Air-air, kita kepanasan,” teriak ribuan calon pembeli.

Mereka juga banyak yang mengeluh karena kaki kram, kepansan dan sesak nafas. “Aduh sakit, kaki saya kram, tolong dong,” rintih seorang perempuan pengantre. Mayoritas pengantre yang pingsan perempuan berusia di atas 30 tahun. Ada 5 dokter menangani pengantre yang pingsan. Mereka diberi nafas oksigen tabung, ada juga yang dipijat kakinya hingga diberi obat pereda nyeri.

Sementara yang sakitnya dianggap parah dan tidak bisa diobati secara darurat dilarikan ke RS Jakarta. Dikabarkan, dari belasan yang dibawa lari ke rumah sakit, empat di antaranya mengalami patah tulang.

Meski korban pingsan terus berjatuhan, calon pembeli lain semakin ganas mereka terus mendorong dan mendesak petugas yang berjaga-jaga di depan counter.

Menyaksikan hal tersebut, Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Hando turun tangan ke tengah kerumunan menenangkan ribuan calon pembeli. Namun imbauannya melalui pengeras suara tidak digubris. “Sabar, jangan berdesakan-desakan, tolong petugas untuk masuk ke kerumunan,” tegasnya.

Upaya tersebut tetap gagal. Massa sudah terlanjur banyak dan tak terkendali lagi. Karena situasi sudah tidak memungkinkan, Kapolsek menginstruksikan panitia menghentikan transaksi pembelian yang sudah setengah jalan tersebut. “Korban sudah 90 lebih, keputusan sementara pembelian blackberry kita hentikan dulu hingga menunggu pengumuman dari pihak panitia,” ucapnya.
Ini semua, kata dia demi keselamatan calon pembeli. “Saya menghargai kecapaian ada, kita sudah koordinasi dengan panitia barang masih ada, tetapi untuk pemberitahuan lebih lanjut kapan dibuka lagi panitia akan mengumumkan lewat media,” sambungnya.

Keputusan yang dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut justru semakin memantik emosi massa. Khususnya para calon pembeli yang sudah mendapatkan gelang namun belum sempat masuk counter. Mereka semakin beringas dan terus berusaha memasuki areal counter penjualan. “Saya tidak terima, blackberry tidak profesioanal, saya sudah mendapat gelang kenapa tidak bisa masuk?” protes Ratna sambil menangis tersedu meminta kepada petugas agar diperbolehkan masuk.

Ironisnya lagi, banyak juga calon pembeli yang sudah mamasuki counter penjualan dan kartu kreditnya dipegang oleh panitia tidak bisa mendapatkan handphone. Calon pembeli yang jenis ini juga menolak untuk bubar dan tetap mendesak untuk bertransaksi sampai selesai. Kerusuhan kembali terjadi hingga menjelang sore massa berangsur-angsur membubarkan diri dengan penuh kecewa.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugiyanto menyayangkan peristiwa tersebut. Pihaknya tidak tahu menahu adanya kerumunan massa sebesar itu. Sejatinya, kata dia,  jika ada keramaian, panitia atau kapolsek setempat memberikan tembusan kepada polres. “Sampai saat ini tidak ada izin pemberitahuan ke polres, tetapi kita akan selidikan lebih lanjut ke panitian, kita cek kembali dan kita dalami apakah memang sudah memberitahukan kepada petugas atau belum,” katanya.

Penutupan ini, kata dia, untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan. “Penutupan ini karena alasan keamanan dan kesalamatan konsumen, saya harap calon pembeli menyadari ini,” bebernya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Baharudin Djafar mengatakan, penjualan?blackberry murah sudah mendapatkan izin, akan tetapi izin tersebut dikeluarkan oleh Polsek Kebayoran Baru tanpa ada tembusan kepada Polres Jakarta Selatan. “Polsek tidak peka, seharusnya dia sampaikan ke Polres juga,” jelasnya.

Sehingga, kata dia, jika terjadi hal yang tidak diinginkan petugas polres bisa membackup dan mengamankan kericuan tersebut. “Itu sebenarnya tempat keramaian, orang tempat berniaga, siapa saja boleh datang, karena memang wilayahnya berniaga. Cuma jumlah pengunjung tidak bisa diatur, makanya kita akan periksa Kapolsek Kebayoran Baru,” tegasnya. (ash/jpnn)

Mendagri: Stop Nego Gelap Pemda-DPRD

JAKARTA-Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan seluruh pemda dan DPRD agar menjadikan kasus di Kota Semarang sebagai pelajaran penting. Dia berharap ke depan tidak ada lagi proses negosiasi saat pembahasan RAPBD.

“Ini pelajaran berharga bagi DPRD seluruh Indonesia, agar tak ada lagi tawar-menawar sembunyi-sembunyi. Saya imbau seluruh daerah, jangan pernah negosiasi-negosiasi,” ujar Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (25/11).

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekretaris Kota Semarang Ahmad Zainuri dan dua anggota DPRD Kota Semarang, yakni Agung Purna Sarjono dan Sumartono, Kamis (24/11). Ketiganya ditangkap karena diduga terlibat kasus suap dalam pembahasan RAPBD Kota Semarang tahun 2012 Gamawan mengatakan, untuk menghindari proses nego gelap itu, masing-masing pihak harus menumbuhkan kesadaran mengenai tugas dan kewenangannya masing-masing.  “Itu (negosiasi RAPBD) kan kepentingan pribadi. DPRD harus memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan negosiasi,” kata Gamawan.

Bukankah nego itu praktek umum yang terjadi di banyak daerah? Gamawan mempersilakan untuk juga diusut jika memang ada. “Kalau ada di daerah lain, juga harus diusut,” tegasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Nurdin Lubis menilai, DPRD memang punya hak budgeting, yakni terlibat dalam pembahasan RAPBD. Cara yang salah dalam memahami hak itu, bisa menimbulkan masalah seperti kasus Kota Semarang.

“Tak perlu praktek-praktek seperti di Semarang, karena fungsi-fungsi sudah jelas. Tinggal cara pemahaman terhadap hal-hal itu. Dewan punya hak untuk mengoreksi (RAPBD) sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang,” kata Nurdin kepada Sumut Pos ini usai sebuah acara di Jakarta, kemarin.

Hanya saja, lanjutnya, dewan harus paham bahwa anggaran itu terbatas. “Aspirasi, keinginan, program, itu tak terbatas, tapi anggaran terbatas,” ujar Nurdin.(sam)

Jamaah Tertinggal, Bahaya ; Barang Tercecer Sudah Biasa

MEDAN-Setelah banyak koper yang ditahan, ternyata soal bawaan jamaah haji masih menjadi masalah. Ini bukan soal muatan atau isi bawaan yang kelebihan kuota, tapi lebih mengarah kepada barang yang tercecer.

Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan, Sazli Nasution mengaku setiap penyelenggaraan haji, ada beberapa jamaah yang kehilangan barang di Tanah Suci. “Memang ini sudah hal biasa, ada saja barang jamaah yang tercecer di Bandara King Abdul Aziz maupun di Bandara Polonia. Maka setiap pemulangan, barang-barang ini disisir dan petugas bagian ini juga ada.

Barang-barang yang tercecer disimpan dulu di Asrama Haji Medan, nanti kalau ada jamaah yang merasa kehilangan dapat mengklaimnya,” jelasnya, Jumat (25/11) Lanjutnya, sedangkan barang-barang yang tercecer di Bandara King Abdul Aziz, akan dibawa pada pemulangan kloter selanjutnya. “Setiap koper atau tas tentengan inikan ada tanda dan nomor manifestnya. Jadi, petugas kita di sana bagian Kasi Bidang Haji Zakat dan Wakaf, Nasrudin, akan menginformasikannya kepada kita. Jika tidak ada yang mengambil, barang-barang ini nantinya akan disumbangkan,” ujar Sazli.

Menurutnya, mengenai jamaah yang kemalingan atau kehilangan barang saat di tanah suci, memang sering ditemukan khususnya pada jamaah yang golongan resiko tinggi. “Biasanya, kasus ini menimpa jamaah resiko tinggi usia 60 tahun keatas. Maka, dianjurkan jamaah haji golongan ini ada yang mendampinginya,” ucapnya.

Pada pemulangan kloter 13/MES asal Medan dan Tapanuli Tengah, lanjutnya, dijadwalkan Sabtu (26/11) sekitar pukul 03.15 WIB dibandara Polonia Medan. “Kalau jumlahnya kita belum tahu pasti. Jadi, kita doakan saja jamaah pulang dengan selamat. Informasi yang saya peroleh, cuaca ditanah suci cukup ekstrim, maka dihimbau agar para jamaah haji yang masih ditanah suci menjaga kesehatannya dan perbanyak minum air putih,” bebernya.

Lalu, bagaimana jika ada jamaah yang tercecer atau tidak terangkut kloter? “Kita harap para jamaah haji kita jangan sampai ada yang tercecer atau tertinggal sehingga tidak pulang ke Indonesia. Kita upayakan itu tidak terjadi. Memang pada saat pemulangan, ada sedikit keterlambatan, tapi itu masih bisa kita tolerir,” timpal Sekretaris PPIH Debarkasi Medan, Abd Rahman, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Agama memastikan dan berupaya tidak ada satupun jemaah yang tertinggal di Arab Saudi, sehingga seluruhnya bisa terangkut pesawat dan kembali ke Tanah Air dengan selamat dan sudah menjadi haji.

“Jangan sampai ada jemaah haji kita yang tercecer atau tertinggal, sehingga tidak pulang ke Indonesia. Kami upayakan itu tidak terjadi,” kata Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Slamet Riyanto kepada pers di Mekkah, kemarin.

Slamet Riyanto mengakui, bukan suatu hal yang mudah memberangkatkan dan memulangkan orang dalam jumlah yang sangat besar, yaitu dua ratusan ribu orang, dengan berbagai tingkat pendidikan, kesehatan, dan karakteristik yang berbeda-beda.

Untuk itu, menurut dia, Kemenag akan terus melakukan pemantauan dan persiapan hingga pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan standar yang ditentukan, serta waktu yang tepat.

“Kami berupaya sampai nanti penerbangan terakhir ke Indonesia, seluruh jemaah haji Indonesia bisa terangkut dan pulang ke rumahnya masing-masing,” ujarnya. (mag-11/bbs)

Menkeu Kejar Pajak Orang Kaya

JAKARTA-Keluarnya rilis 40 daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, menjadi salah satu bahan bagi Kementrian Keuangan untuk menambah informasi perpajakan. Aset 40 orang terkaya yang diantaranya banyak wajah-wajah baru, disebut mencapai USD85 miliar, akan dikejar untuk menambah pundi-pundi negara melalui pajak.

“Direktorat Jenderal Pajak selalu menggunakan dan memanfaatkan data dan atau informasi dari publik termasuk data 40 orang terkaya Indonesia yang dirilis oleh Majalah Forbes,” ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Dedi Rudaedi di Jakarta, Jumat (25/11).

Menurutnya,  seluruh data dan informasi ini akan memperkaya database DJP yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak khusus yang mengelola orang-orang kaya di Indonesia, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Besar atau High Wealth Individual (HWI).

Menko Ekonomi Hatta Rajasa juga mengaku bersyukur, ada banyak nama-nama baru yang disebut sebagai orang kaya baru di Indonesia. Namun demikian katanya, hal tersebut bukanlah prestasi khusus bagi pemerintah karena kenyataannya masih banyak orang-orang miskin.

“Masih banyak PR kita yaitu masyarakat miskin yang masih 30 jutaan. Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan bantuan sosial dan perlindungan sosial yang ada dalam anggaran belanja,” jelas Hatta.(afz/jpnn)

Nafsu Menjahit

Dewi Rezer

Ada satu barang yang sangat ingin dimiliki oleh Dewi Rezer sampai-sampai dia tidak bisa tidur memikirkan barang tersebut. Yakni, mesin jahit. Ya, dia sedang tertarik menjadi desainer. Bahkan, dua minggu ini dia mengikuti kursus singkat di Sekolah Mode Esmod.

“Saya sedang menggebu-gebu ingin bisa menjahit. Ingin bisa buat pola sendiri, buat baju sendiri. Makanya, saya ambil short course,” katanya Jumat (25/11) di Sudirman, Jakarta.
Nafsu istri Marcelino Lefrandt tersebut semakin menguat setelah mengelola bisnis fashion online. Dia seolah menemukan hobi baru. “Ketika berkutat dengan fashion, saya menemukan sesuatu yang saya suka. Tiap hari beli baju, lihat majalah. Nggak pernah bosan,” tuturnya.

Meski sudah berkeluarga, mantan VJ MTV itu masih bersemangat untuk belajar menjahit. Kata Dewi, toh dirinya sudah memiliki ijazah sarjana komunikasi dengan nilai memuaskan. Saat ini dia ingin mengenyam pendidikan yang menunjang hobi. Bintang film Rumah Ketujuh tersebut memulai dengan mendesain baju-baju kasual. “Masih sebatas suka. Gayaku lah. Belum sekelas Ivan Gunawan atau Barli Asmara yang sudah luar biasa kelasnya,” ucapnya.

Kalau sudah mahir menjahit dan membuat pola, selanjutnya dia ingin memiliki clothing line sendiri. Dia sudah mendambakan memiliki usaha tersebut sejak tahun lalu. Marcelino mendukung keinginan sang istri. Marcelino senang karena istrinya punya kesibukan baru yang positif.

Mendapat dukungan, Dewi tidak menyia-nyiakan. Dia tak pernah absen mengikuti kursus. “Saya bukan tipe yang suka bolos. Sayang dong buang-buang duit. Saya sudah terbiasa membuat diri saya disiplin sejak kecil. Kerja saja harus profesional. Belajar juga begitu. Kalau memang nggak serius, mending nggak usah ikut sejak awal,” tegasnya. (jan/c8/ayi/jpnn)

Nggak Ada Bulan Madu, Madunya Sudah Habis

Pernikahan Ketujuh Dalang Manteb ‘Oye’ Sudarsono

Untuk kali ketujuh, dalang kondang Ki Manteb Sudarsono menikah. Bagi dalang yang tenar dengan kalimat Pancen Oye itu, menikah lagi adalah keharusan sebagai tuntutan profesi.

RIKA-ARI WIBATSU, Solo

MASJID Fatimah yang berlokasi di Jalan Dr Radjiman, Solo, Jawa Tengah, Kamis pagi (24/11) cukup ramai. Satu per satu tamu berdatangan dan duduk lesehan di dalam masjid yang dibangun keluarga pengusaha batik Danar Hadi tersebut. Melihat dandanan mereka yang datang, tampaknya, para tamu bukan menghadiri pengajian. Sebab, semuanya kompak ber-dress code acara resmi resepsi.

Ya, mereka memang datang untuk menyaksikan pernikahan pasangan dalang Ki Manteb Sudarsono (63) dan Beni Samsiah (37) warga Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, itu adalah pernikahan ketujuh Manteb. Sedangkan untuk Sasa, panggilan akrab Beni Samsiah, itu adalah pernikahan kedua.

Sekitar pukul 09.00, prosesi ijab kabul mulai disiapkan. Sasa yang datang belakangan di lokasi pernikahan itu segera dibimbing ke lantai dua Masjid Fatimah. Begitu pula Manteb, yang sejak lama menunggu di lantai 1, tempat akad nikah berlangsung.

Dipimpin Mahmud, penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Serengan, Solon
Manteb menyunting Sasa dengan maskawin emas seberat 50 gram. Hadir di acara akad nikah itu, Samsudin Umar, ayahanda Sasa. Acara ijab kabul pun berlangsung cukup lancar. Seolah sama dengan namanya, Manteb cukup manteb dalam menjalankan prosesi ijab kabul yang sakral tersebut.
Tidak ada perasaan grogi atau cemas yang terlihat dari Manteb saat dirinya menunggu prosesi ijab kabul dimulai. Bahkan, sambil menunggu kedatangan mempelai perempuan, Manteb yang mengenakan setelan jas berwarna hitam tersebut terlihat senang.

Senyum senantiasa mengembang di wajahnya saat menyalami satu per satu kerabat dan keluarga yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Bahkan, saat berbincang dengan wartawan, dalang yang dikenal lantaran kecepatan sabetan wayangnya di atas panggung itu selalu menjawab pertanyaan dengan guyon. “Wis ora grogi meneh, wong wis tau (Sudah tidak canggung lagi karena sudah pernah menikah, Red),” kata Manteb sambil tertawa.

Manteb menuturkan, pernikahan yang dijalani sekarang bukan sekadar ibadah. Tuntutan profesinya sebagai dalang ruwatlah yang mengharuskannya segera mengakhiri masa menduda. April lalu Manteb resmi bercerai dengan istri keenamnya, Erni. Menurut pakem tinggalan (ketentuan peninggalan) kakeknya yang dijadikannya pegangan, seorang dalang ruwat harus memiliki istri dan tidak boleh beristri lebih dari satu.

“Kalau ada dalang ruwat yang tidak punya istri atau istrinya lebih dari satu, ya monggo. Semua kan nurut bukune dhewe-dhewe. Tapi, buku yang saya pegang mengharuskan dalang ruwat beristri dan tidak boleh lebih dari satu (istri) atau tidak boleh masih joko (perjaka, Red),” ujarnya. “Bukan karena kesusu (tergesa-gesa) saya memutuskan untuk menikah lagi. Tapi, memang tuntutan profesi. Saya perlu orang yang betul-betul mengenal profesi saya dan bisa ngopeni (merawat, Red) saya,” lanjut Manteb, yang juga bintang iklan obat itu.

Soal pilihan yang jatuh ke Sasa, dalang berjuluk Dalang Setan tersebut punya alasan tersendiri. Menurut dia, Sasa merupakan teman istri Manteb, Sri Suwarni. Selama pertemanan itulah, Manteb mengetahui kepribadian Sasa. Perempuan 37 tahun tersebut menjawab setuju dinikahi Manteb setelah lamaran kedua.

“Dia yang membantu ngopeni istri saya yang waktu itu sakit. Mencarikan rumah sakit dan sebagainya. Memang tidak seperti kisah cinta anak muda sekarang. Wong wis tuwa, sing penting pas (sudah tua, yang penting tepat, Red). Saya tanya, aku dampingono, iso ora, dia jawab insya Allah bisa. Ya sudah, akhirnya menikah,” ungkap Manteb.

Manteb juga menceritakan sebuah romantika hidup antara dirinya dan Sasa. Tiga bulan setelah Sri Suwarni (istri kelimanya) meninggal, Manteb mengaku sebenarnya pernah melamar Sasa untuk dijadikan istri. Tetapi, janda satu anak tersebut tak memberikan jawaban. Karena itu pula, Manteb kemudian menikahi Erni.

Namun, biduk rumah tangganya dengan Erni kandas. Mereka kemudian berpisah secara baik-baik. Setelah itu, Manteb langsung mendatangi Sasa lagi. Dia kembali melamar perempuan tersebut. Lalu, lamaran kedua itu diterima. “Sempat saya tanya, mengapa dulu tidak menerima lamaran saya. Dia malah menyalahkan saya yang kesusu menikah dengan perempuan lain,” papar dia. “Padahal, dia juga sebenarnya mau. Tapi, hanya merasa tak enak karena istri saya (Sri Suwarni) yang juga temannya meninggal baru seratus hari. Ibarate, kuburane wae durung garing (ibaratnya, kuburannya saja belum kering, Red). Tapi, aslinya dia nggak menolak,” lanjut Manteb.

Berbeda dengan Manteb, Sasa kemarin cenderung diam. Sesudah ijab kabul, dia tampak sibuk menerima ucapan selamat dan bersalaman dengan para tamu. Meski begitu, dari wajah perempuan yang beruntung menjadi istri dalang kondang itu tampak rona bahagia.

Banyak pihak yang mendoakan pernikahan itu menjadi pernikahan terakhir bagi keduanya. Termasuk, Samsudin Umar. Samsudin merelakan anak sulungnya tersebut dinikahi Manteb setelah melihat kesungguhan dan niat baik dalang itu meminang putrinya. “Saya hanya berharap, itu pernikahan terakhir bagi mereka. Pernikahan yang memberi berkah dunia dan akhirat,” harap Samsudin.

Hal senada diungkapkan oleh rekan sekerja Manteb, dalang Anom Suroto. Anom yang datang dalam resepsi pernikahan sederhana itu mengharapkan Sasa menjadi pelabuhan hati Manteb yang terakhir. Sementara itu, pengacara Muhammad Taufik yang menjadi saksi pernikahan tersebut juga menyatakan bersedia menjadi saksi setelah Manteb berjanji bahwa kali ini merupakan pernikahan terakhir. “Itu harus menjadi the last wedding,” pintanya.

Sayang, tidak ada waktu khusus bagi pasangan tersebut untuk berbulan madu. Kamis sore Manteb sudah harus terbang ke Jakarta lantaran kemarin ada pentas di TMII. Dilanjutkan dengan manggung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Ora enek bulan madu, madune wis entek (Tidak ada bulan madu, madunya sudah habis, Red). Setelah ini, ada pekerjaan. Tapi, istri saya akan saya bawa juga,” ujar Manteb, menjawab pertanyaan wartawan.

Tidak banyak tamu yang diundang dalam acara tersebut. Selain keluarga, tamu yang memberikan doa restu adalah rekan kerja Manteb. Termasuk, para niyaga dan sinden yang setia mendampingi Manteb manggung. Enam anak Manteb dan 14 cucunya terlihat mendukung pernikahan ketujuh ayah dan kakek mereka itu.

Lantas, mengapa memilih Masjid Fatimah sebagai tempat ijab kabul? Manteb mengaku sengaja memilih masjid sebagai lokasi ijab kabul. Pemilihan masjid itu, menurut dia, tak lepas dari niatnya untuk bertobat. Dia berharap, pernikahan dengan Sasa tersebut menjadi pernikahan terakhirnya.
“Menikah di Taman Mini (Jakarta) sudah, di rumah juga sudah. Kali ini saya milih menikah di masjid.

Ngiras pantes tak nggo mertobat (sekaligus keinginan untuk bertobat, Red). Mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir. Aku ora isin. Iki lelakon sing kudu tak lakoni. Anak putuku nyengkuyung kabeh (Saya tidak malu. Ini merupakan garis hidup yang harus saya jalani. Anak cucu saya, semua mendukung),” tambahnya.(*)

Medan Zona Merah Peredaran Narkoba

Kota Medan menjadi zona merah peredaran narkoba. Pasalnya, segala jenis narkoba tersedia di kota terbesar ketiga di Indonesia ini. Bahkan, setiap bulan panti rehabilitasi narkoba Sibolangit Center selalu over kapasitas dalam menangani masyarakat yang menjadi korban narkoba.

Saat ini saja, panti rehabilitasi ini mempunyai daftar tunggu lebih dari 100 pasien. “Kalau tempat saya yang masuk melakukan rehabilatas banyak. Saat ini masuk daftar tungu rehabilitas. Karena saya mememang membatasi penanggulangan korban narkoba di panti 50 pasien, dan pasien dalam panti didominasi warga Kota Medan,” terang Kamaluddin Pengurus Rehabilitasi Sibolangit Center dan ketua Gerakkan Anti NArkoba, Jumat (25/11) siang.

Dia juga mengatakan, Kota Medan sudah masuk dalam zona merah peredaran narkoba. Untuk itu, dalam memerangi peredaran narkoba, polisi harus membersihkan intitusinya terlebih dahulu. “Sebelu memerangi narkoba, polisi juga harus membersihkan institusinya terlebih dahulu, sebab percuma saja memerangi, tapi intitusinya tidak bersih,” sebutnya.

Ia juga mengatakan, dalam memerangi narkoba di institusi polisi, oknum polisi yang terlibat narkoba harus mengakui kepada komandannya bahwasannya ia menjadi korban narkoba. Sehingga polisi yang mengaku tersebut harus diberi rehabilitasi dan tidak dipecat.

Sementara Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengatakan, dirinya akan bekerja keras membekuk pelaku narkoba, mulai pengedar sampai pemakai. Setiap harinya, anggotanya menangkap dua sampai lima pemakai hingga bandar narkoba. Hal ini tentunya untuk menekan angka peredaran narkoba di Medan.

Begitu juga dilakukan Kanit Reskrim Polsekta Percut Sei Tuan AKP Faidir Chaniago mengatakan, setiap minggunya di kawasan hukum Polsek Percut Sei Tuan, ia dan anggotanya berhasil memnangkap para pemakai dan penggunanan narkoba.(gus)

Warga Jalan Turi Demo PTUN Soal SPPBE

MEDAN- Puluhan warga Jalan Turi Medan mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jumat (25/11). Mereka meminta pada PTUN agar membantalkan pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik PT Petro Grasindo Energi di lingkungan mereka.

Warga Jalan Turi Medan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Lingkungan dan Pembangunan (MPLP) itu melakukan aksinya sembari melakukan orasi. Dalam orasinya, warga menuntut agar PTUN segera mencabut izin berdirinya SPPBE milik PT Petro Grasindo Energi yang keberadaannya dianggap meresahkan warga sekitar.

Massa MPLM yang dikordinator Bosmen Simamora mengatakan, permasalahan antara warga Jalan Turi Medan Amplas dengan PT Petro Grasindo terjadi sejak Juni 2009 lalu. “Dalam masalah ini PT Petro Grasindo Energi telah menipu warga. Karena saat hendak melakukan pem bangunan, mereka mengaku hanya membangun gudang penampungan tabung kosong,” ujar Simamora.

Menyikapi aksi warga itu, Humas PTUN Medan Elly Sulianto di hadapan massa berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat tersebut. “Kami berjanji akan  menerima dan akan membahas serta mempelajari terlebih dahulu soal batas pengujian izin usaha perusahaan yang bersangkutan,” ujar Elly. (rud)

BRT Jawab Persoalan Lalulintas

Pemko Medan tengah merencanakan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dengan jalur alternatif koridor-koridor di inti kota, lingkar luar hingga luar daerah. Di harapkan, BRT ini dapat mengatasi permasalahan transportasi yang terjadi di Medan saat ini. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Zulkarnain kepada wartawan Sumut Pos Adlansyah Nasution, kemarin. Berikut petikan wawancaranya.

Apa tujuan dari pengembangan BRT di Medan?
Bus Rapid Transit (BRT) adalah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal. Pengembangan BRT ini merupakan salah satu upaya Pemko Medan dalam mengembangkan moda transportasi yang layak bagi masyarakat Kota Medan. Tidak hanya di dalam kota, namun juga ke luar kota. Kita juga akan terus mengembangkan berbagai peraturan pendukung yang dapat memanjakan pihak swasta untuk mempercayakan investasinya di Kota Medan.

BRT itu juga model transportasi lintas daerah dan provinsi. Selain itu, dapat menjadi moda transportasi yang sudah lama diharapkan dan diinginkan untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Medan. Kita berharap Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sudah ada dibuat pemerintah pusat itu lebih dilengkapi lagi dengan pengembangan infrastruktur daerah dengan kemampuan daerah.

Di mana saja skala pelayanan BRT itu?
Pengembangan BRT ini dengan skala pelayanan Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang). Dari hasil studi yang dilakukan, sesuai hasil survei dan permasalahan transportasi yang berkembang, fokus penentuan alternatif awal koridor-koridor BRT Mebidang untuk dalam Kota Medan sebanyak 7 koridor dan 2 koridor menuju luar kota.

Bisa disebutkan, dimana saja 9 koridor BRT ini?
Jalur koridor tersebut antara lain, pertama, Pinang Baris-Guru Patimpus meliputi Terminal Pinang Baris-Jalan Gatot Subroto-Jalan Guru Patimpus. Kedua, Brigjend Katamso-Yos Sudarso meliputi Jalan Brigjen Katamso-Jalan Pemuda-Jalan Achmad Yani-Jalan Balaikota-Jalan Puteri Hijau-Jalan Yos Sudarso (Simpang Brayan). Ketiga, Amplas-Irian Barat meliputi Terminal Amplas-Jalan Sisimangaraja-Jalan Cirebon-Jalan Irian Barat). Keempat, Perintis Kemerdekaan-Kuala Namu meliputi Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan HM Yamin-Jalan Letda Sudjono-Kuala Namu. Kelima, Jamin Ginting-Raden Saleh meliputi Jalan Jamin Ginting-Jalan S Parman-Jalan Kapten Maulana Lubis-Jalan Raden Saleh. Keenam, Asrama-Kolonel Bejo meliputi Jalan Asrama-Jalan Kapten Sumarso-Jalan Helvetia (Bay Pass)-Jalan Pertempuran-Jalan Pertahanan-Jalan Cemara-Jalan Kol Bejo. Ketujuh, AH Nasution-Pinang Baris meliputi Jalan AH Nasution-Jalan Ngumban Surbakti-Jalan Flamboyan Raya-Jalan Sakura Raya-Jalan TB Simatupang-Terminal Pinang Baris. Kedelapan, Terminal Binjai-Terminal Pinang Baris meliputi Jalan Medan-Binjai dan kesembilan, Terminal Amplas-Terminal Lubuk Pakam meliputi Jalan Medan-Lubuk Pakam.

Lalu, bagaimana untuk pengembangan koridor tersebut?
Untuk pengembangan sembilan koridor BRT ini juga perlu dilakukan perencanaan lebih teknis. Sebab, dalam pelaksanaan teknisnya juga perlu dilakukan Desaign Engenering Detail (DED) terhadap struktur pembangunan fisik bangunan. Master Plan ini kan kita persiapkan untuk perencanaan lebih teknisnya. Karena selama ini hanya perencanaan berupa omongan saja. Kalau master plan ini, perencanaannya yang sudah pasti hanya saja tinggal bagaimana implementasinya ke depan. Karena perencanaan ini tinggal menyusun bagaimana sumber pembiayaannya dan teknis pelaksanaannya melalui DED yang disusun.(*)