Menangis karena Tanah Dipagar Pengembang

MEDAN-Nasib veteran seringkali tak sebanding dengan perjuangan di masa lampau. Karena itu, puluhan veteran perang beserta anggota keluarganya turun ke jalan Kamis (10/11) persis pada peringatan hari pahlawan di seluruh Indonesia.

Aksi damai ini menuntut pengembalian hak tanah milik veteran yang coba diserobot oleh pihak swasta. Hal ini dilakukan untuk mendapat perhatian agar pemerintahan memperhatikan hidupn
para perjuang ini dan keluarganya.

Adalah sesuatu yang miris mengetahui kehidupan para pejuang. Sudah cerita usang, sebagian dari mereka hidup kekurangan.

Seperti halnya Mawardi (85) seorang veteran perang zaman Jepang yang kini tinggal di rumah kontrakan mungil yang disewanya seharga Rp150 ribu per bulan di Jalan Pemasyarakatan, Tanjung Gusta Medan. Selain itu, tanahnya di Kompleks Veteran di Jalan Trepes Area Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan yang dihibahkan pemerintah pusat padanya tidak bisa ditempati. Pasalnya, tanah tersebut dipagari kawat setinggi satu meter oleh PT Orta Berjaya. “Kalau tanahnya tidak dipagari kawat kan saya bisa bangun rumah walaupun gubuk, sebagai tempat berlindung di hari tua,” kata Mawardi. Menurutnya, rumah yang disewanya saat ini sudah kurang layak bagi kesehatannya.

Begitulah, Mawardi yang pernah tercatat sebagai anggota Jendral AH Nasution dengan pangkat kopral sewaktu di Jawa beserta veteran lainnya berdemo ke lokasi tanah veteran seluas 11,4 hektar usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Jalan Sisingamaraja Medan.

“Kami meminta pemerintah memperhatikan nasib veteran yang terkatung-katung ini. Apalagi di kawasan tanah ini sudah didirikan pos preman yang coba memprovokasi kami agar tidak berada di tanah yang jadi hak kami,” kata Usman Permadi (60) sekretaris Serikat Tolong Menolong Menuntut Hak Veteran.

Menurut Usman, seluruh veteran berjumlah sekitar 227 KK. Seluruhnya menganggap tindakan pemagaran sepihak yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut selain tak berbelas kasih juga bertentangan dengan hukum. Apalagi saat ini, sengketa lahan yang pernah dimenangkan oleh veteran di PN Lubukpakam ini sedang berlanjut dengan banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. “Kami taati hukum. Proses sengketa tanah ini kan sedang di berproses di PT,” jelas Usman.

Karenanya, pihak swasta sama sekali tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Ceritanya, PT Orta Berjaya mengklaim sebagai pemilik lahan dengan HGB (Hak Guna Bangunan) yang dipegang. Namun HGB yang dibeli pada 2010 tersebut telah berakhir sejak 2007 lalu. “Jadi PT itu membeli HGB yang sudah berakhir masanya,” jelasnya.

Aksi damai para veteran yang tergabung dalam LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) yang didukung beberapa elemen lain seperti Pemuda Panca Marga dan Ormas Kepemudaan lainnya ini berlangsung cukup haru. Bahkan beberapa veteran perang yang ikut langsung dalam perang kemerdekaan ini tak sanggup menahan tetesan air mata yang tumpah saat menyanyikan lagu perjuangan dengan suara yang mulai serak.(mag-7)

BPN Kota Medan Diminta Reformasi Diri

MEDAN-Sengketa tanah Sari Rejo belum juga mencapai kesepakatan yang diinginkan. Masyarakat hingga kini belum juga menerima sertifikat. Sementara pihak lain, yang belakangan terlibat di tanah tersebut, telah menerimanya.
Tak pelak hal ini menimbulkan kecemburuan. Kecurigaan adanya permainan mafia tanah pun merebak. “Sudahilah, biarlah kepada masyarakat tanah Sari Rejo yang sudah di tempati sejak tahun 1948. Masyarakat tidak berharap banyak, mereka berharap bisa tinggal dengan nyaman di tanah kelahiran yang sudah turun temurun,” ucap Ketua Fraksi PDS DPRD Kota Medan, Landen Marbun kepada Sumut Pos di ruangannya, Kamis (10/11) siang.

Soal adanya permainan mafia tanah menurut Landen adalah masuk akal. “Mungkin saja ada peran mafia tanah. Karena, banyak ditemui di Kota Medan, mafia tanah yang mengurusi seluruh tanah masyarakat yang bermasalah,” ujarnya.
Dengan begitu, DPRD Kota Medan meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, untuk saatnya melakukan ‘reformasi diri’ dan tidak berpihak kepada mafia tanah. “BPN harus objektif agar usaha rehabilitasi sertifikat tanah Sari Rejo terkabul,” katanya lagi.

Untuk itu, menurut Landen masyarakat harus terus bisa menjaga kekompakan agar ke depannya perjuangan yang dilakukan tidak terprovokasi. “Jaga terus kekompkan warga agar jangan terprovokasi yang akhirnya bisa mencabut hak-hak warga. Dewan tetap mendukung masyarakat berjuang sejak dulu agar memperoleh alas hak yang jelas,” jelasnya.

Ketua Forum masyarakat Sari Rejo (Formas), Riwayat Pakpahan juga merasakan adanya keterlibatan mafia tanah. “Sewaktu kami tanya ke BPN katanya tanah Sari Rejo merupakan aset, sedangkan Depertemen Keuangan tak bisa membuktikan. Di situ kita melihat ada keterlibatan orang kuat dibalik itu, apa mafia tanah saya tidak tahu,” jelasnya saat dihubungi wartawan koran ini melalui telepon selulernya.

Menurutnya, ketidakadilan sangat tampak dengan terbitnya sertifikat untuk pihak pengembang. “Walaupun kami masyarakat kecil kami juga warga negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bila bulan Desember tidak ada kejelasan juga kami akan kaji ulang,” terangnya.

Selain itu, lanjut Riwayat, BPN juga tidak transparan saat diminta menunjukkan sertifikat lahan warga yang bersertifikat. “Apa rahasia negara, ini harus dijelaskan. Karena masyarakat sudah tidak bodoh lagi. Hasil informasi yang saya peroleh di kawasan belakang perumahan Malibu, tepatnya kawasan sungai mati. Harga tanahnya mencapai Rp3 juta per meter dengan status tanah sama dengan Sari Rejo,” bebernya.

Terlepas dari itu, beberapa kalangan menganggap dengan sampainya surat dari TNI AU kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap nantinya, maka hak-hak warga terhadap tanah Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia bisa benar-benar terealisasi dan tak terabaikan. Setidaknya hal ini diyakini pengamat tata kota Medan Rafriandi. Ia menerangkan, perjuangan warga Sari rejo ini harus didasari kekuatan analisis. “Warga bisa mempraktekkan sistem urut kacang,” jelasnya, Kamis (10/11).

Sistem urut kacang yang dimaksud Rafriandi yakni dengan mengikuti prosedur penerbitan sertifikat tanah ke pihak yang berwenang, langkah demi langkah. “Semua prosedur dan ketentuan penerbitannya coba diikuti. Yang mana yang kurang dipenuhi,” tuturnya.

Jika setelah mengikuti prosedur dengan sebenar-benarnya, begitu pula yang sudah dilakukan pihak pengembang, tapi pihak berwenang tak mengeluarkan sertifikat tanah itu, maka warga bisa menuntut pihak berwenang dalam penerbitan sertifikat itu melalui jalur hukum. “Mereka (warga, Red) bisa menyewa pengacara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau melalui pengawalan LBH,” ujar Rafriandi.

Untuk memberikan efek jera, menurut Rafriandi warga harus menggugat dari pihak-pihak yang paling rendah kepangkatannya. “Seperti menggugat lurah, kemudian camat hingga kepala BPN,” tuturnya.

Sementara itu, terkait adanya indikasi mafia tanah dalam permasalahan ini, Rafriandi belum berani menyudutkan sejumlah pihak. “Warga sudah digaransi oleh pemerintah tentang kepemilikan tanah itu. Jadi saya rasa belum bisa kita simpulkan tenang adanya mafia dalam permasalahan ini,” katanya lagi.

Ia kembali menegaskan, jika memang warga masih khawatir dengan keadaan ini, maka prosedur atau sistem urut kacang tadi harus diterapkan. “Dengan begitu, jika memang sudah seluruh prosedur diikuti dan penerbitan sertifikat tanah itu belum jga dilakukan. Maka hak mendapatkan keadilan yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia bisa ditegaskan,” tutur Rafriandi.

Ia menegaskan, berdasarkan Keputusan MA No 229 K/Pdt/1991 Tanggal 18 Mei 1995 dan Peraturan Pemerintah (PP) RI No 24 Tahun 1997 warga sudah mendapatkan pegangan cukup kuat dalam mempertahankan tanah milik warga itu.
Terlepas dari itu, warga Sari Rejo memang terus memperjuangkan hak mereka melalui Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas). Yang menyuarakan aspirasinya dengan memasang plang di tiap-tiap lingkungan batas tanah Kelurahan Sari Rejo. Plang dibuat oleh masing-masing kepala lingkungan dari Lingkungan I hingga XI. Isi plang bertuliskan ‘Selamat Datang di Kelurahan Sari Rejo, Tanah Milik Masyarakat Berdasarkan Keputusan MA No 229 K/Pdt/1991 Tanggal 18 Mei 1995 dan Peraturan Pemerintah (PP) RI No 24 Tahun 1997.’ (adl/saz)

Setahun Jadi Buron Terkait Penipuan CPNS Rp15 Miliar

Medan-Setelah menjadi buronan selama setahun, akhir mantan anggota DPRD Tobasa, Marisi Tambunan (55) berhasil ditangkap. Bersama Marisi, Suroso (45) pegawai Dinas Pertanian Jakarta, juga berhasil diringkus.

Keduanya ditangkap lantaran menipu calon pegawai negeri sipil (CPNS) periode 2009 dan 2010 senilai Rp15 miliar. Mereka dibekuk petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dari dua kawasan berbeda di Jakarta, Rabu (9/11). Saat ini polisi masih memburu Aminuddin oknum kepala bagian di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kasubdit III Kompol Andry Setiawan yang ditemui Sumut Pos, Kamis (10/11) menjelaskan tertangkapnya dua tersangka baru dalam kasus penipuan CPNS ini, dari hasil pemeriksaan terhadap Delisa Situmorang,(58), warga Jalan HM Yamin Medan,  yang telah melakukan penipuan dengan jumlah korban sekitar 241 orang dengan jumlah uang sekitar Rp16 miliar lebih. “Delisa ditangkap di kawasan Lembang Pasar Miinggu Jakarta Selatan tiga bulan lalu tepatnya, Senin (15/8) siang lalu. Tersangka Marisi, sudah satu tahun diburu, selama hidup di Jakarta, tersangka selalu berpindah-pindah,” jelas Andri.

Lebih lanjut Andre menjelaskan, dalam menjalankan aksi kejahatan para tersangka, memiliki tugas masing-masing. Delisa dan Marisi, bertugas mencari para calon CPNS yang menjadi korban dengan menjanjikan bisa masuk menjadi PNS di Pemko Medan, instansi-instansi di Sumut dan di beberapa provinsi lain atau nasional.

Untuk memuluskan aksinya, para tersangka selalu menyebut nama Suroso yang akan mengurus di tingkat pusat di Badan Kepegawaian Nasional. “Agar korban semakin yakin, dua tersangka, Marisi dan Delisa menyebut Suroso kepara korban,” terang Andre.

Dari 241 korban  yang telah ditipu,  pelaku berhasil meraup uang sekitar Rp16,685 miliar, namun, dari hasil pemeriksaan Delisa, uang tersebut diberikan ke Marisi Tambunan sebesar Rp15 miliar. Sementara itu, saat ditanyai petugas terkait pernyataan Delisa tersebut, Marisi mengaku uang tersebut di setor ke Suroso.

Suroso yang juga telah ditangkap, mengaku uang tersebut di setor kepaa Aminuddin PNS yang menjabat sebagai kepala Bagian di BKN (badan Kepegawaian Nasional). “Saya pun ditipu, uang tersebut bersama dokumen para CPNS tersebut saya serahkan ke Amin,” terang Suroso sambil meminta kepada Sumut Pos agar pemberiataan dirinya jangan dinaiki ke koran.

“Katanya bisa lulus, sampai sekarang nggak ada yang lulus mas. Sekarang saya yang bingung dikejar-kejar orang,” tambah Suroso.

Diakui Suroso dari hasil tipu menipunya, ia belum mendapat bagian. Namun, Suroso mengaku ia mendapat hanya uang operasional ratusan juta rupiah.  “Cuma uang operasional, ratusan juta lah,” bebernya sembari menenggak segelas teh manis.

Ditanyai perihal Aminuddin, Suroso mengaku jaringannya terputus hingga Aminuddin. “Saya hanya nyetor sama dia (Aminuddin), terputus hanya sampai dia,” tuturnya.

Sementara, Marisi yang juga suami seorang anggota DPRD Tobasa ini mengakui segala perbuatannya. Ketika ditanya apa tidak malu menjadi penipu padahal istri masih anggota DPRD Tobasa, Marisi cukup santai. “Untung lah istri masih anggota DPR, masih ada yang ngasi uang rokok awak nanti kalau di dalam (penjara),” ujarnya sambil menghisap sebatang rokok.

Marisi mengatakan semua dilakukannya karena tak lagi memiliki pekerjaan tetap setelah menjadi anggota DPRD Tobasa selama dua periode. “Kami sudah pernah juga masuk penjara karena kasus ini di Polres Jaksel, tapi nggak sampai ke Persidangan,” tukas Marisi sembari tersenyum.

Andre yang dikonfirmasi Sumut Pos mengaku akan kembali berangkat ke Surabaya mengejar tersangka Aminuddin yang disebut-sebut otak pelaku dalam kasus penipuan CPNS . “Kita akan kembali berangkat, memburu Aminuddin yang menurut informasi berkerja di Dinas BKN dan memiliki jabatan sebagai kepala bagian,” terang Andre.

Andre juga menjelaskan, sebelumnya dalam penangkapan Delisa, petugas juga mengamankan seorang tersangka, Halomoan Siregar warga Jalan Serdang Gang Mantri yang kemudian pindah ke Jalan Klambir ini,  bekerja sama dengan Delisa sebagai perekrut calon korban. Dari hasil pemeriksaan Halomoan Siregar, jaringan pencaloan Delisa ini sudah berjalan sejak Tahun Anggaran 2009/2010 lalu. (mag-5/ala/smg)