JAKARTA-Poros tengah ini benar-benar mengancama soliditas pendukung pemerintah. Empat dari enam partai anggota koalisi, kini bergabung dalam Poros tengah. Mereka yakni PAN, PKB, PPP dan PKS. Keempatnya meng inginkan PT antara 2,5 dan 3 persen. Dalam Poros Tengah ini juga ikut Gerindra dan Hanura. Sedangkan Demokrat, Golkar dan PDIP menginginkan 4 atau 5 persen. Pemerintah sendiri sudah mengajukan 4 persen seperti Demokrat.

Pemilu 2009, PT sebesar 2,5 persen. Yang bisa duduk di Senayan hanya sembilan partai. Bila dinaikkan 5 seperti keinginan Golkar, otomatis akan membuat banyak partai yang ‘hangus’ yang bisa juga menimpa parpol Poros Tengah.
Saat disinggung terkait keluhan sejumlah partai koalisi tentang belum adanya pembahasan menyangkut besaran PT di internal setgab, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapinya secara ringan. “Setgab itu membahas hal strategis, kalau dianggap strategis ya bisa saja nanti, tapi menurut saya dibahas di pansus juga sama saja, toh sudah ada pansus (di DPR),” katanya.

Dia juga memaparkan, bahwa alasan partainya memilih besaran ambang batas kursi di parlemen sebesar 4 persen, sesungguhnya juga setelah melihat fakta obyektif partai-partai yang ada di koalisi. Yaitu, mengacu pada hasil Pemilu 2009 lalu, tidak ada satupun anggota koalisi perolehan kursinya di bawah 4 persen. “Semua melewati, yang paling kecil PKB saja juga kalau dibulatkan jadinya lima persen,” imbuhnya mantan anggota KPU itu.

Jadi, sindir Anas, seharusnya tidak perlu ada partai yang takut dengan kebijakan angka PT yang ditetapkan di sebesar 4 persen. Setelah sebelumnya berada di angka 2,5 persen. “Saya mendengar Partai Nasdem saja yang pendatang baru minta PT 5 persen, itu lebih tinggi dari 4 persen yang diajukan Demokrat lho. Jadi, menurut saya, dengan usulan ini kami berharap koalisi makin bersemangat untuk menyiapkan diri lebih baik,” sindirnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, tidak seharusnya partai-partai pendukung angka ambang batas 2,5-3 persen membentuk koalisi poros tengah. Jika ada kesadaran untuk mengacu pada konstitusi, seharusnya yang terbentuk adalah poros kebangsaan.

“Yang harus kita bangun dalam rangka penataan kebangsaan ini adalah poros bangsa, tidak ada poros lain,” ujar Idrus usai menghadiri Salat Ied di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (6/11).

Menurut Idrus, konstitusi dengan jamak menyatakan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah sistem presidensiil. Saat ini, sistem presidensill belum bisa dilaksanakan dengan murni. Seharusnya ada langkah-langkah dari parpol penghuni DPR untuk mewujudkan sistem tersebut.

“Tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok kita, yang kita bangun adalah poros bangsa. Kalau ada poros lain maka itu cara lain untuk tidak melaksanakan konstitusi,” jelasnya.

Idrus menyatakan, usulan Golkar terkait angka PT sebesar 5 persen bukan harga mati. Menurut dia, yang diinginkan oleh Golkar adalah pembangunan poros bangsa yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi menginginkan sistem presidensiil yang kuat. Penguatan itu bisa dicapai dengan penyederhanaan partai.(dyn/bay/pri/jpnn)

JAKARTA-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terus melakukan bersih-bersih terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) nakal. Kemarin (6/11), kementerian berslogan Makarti Karya Muktitama itu melansir telah mencabut izin operasi 28 PPTKIS nakal.

Pencabutan izin merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap 387 PPTKIS yang izin operasionalnya kadaluarsa tahun ini. Mereka juga dianggap telah melakukan pelanggaran berat.

“Pelanggaran ini sudah tidak bisa ditolerasnsi lagi,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta kemarin (6/11).
Pelanggaran yang masuk kategori berat itu di antaranya, nekat mengirim TKI ke sejumlah negara yang masuk daftar moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI. Seperti di Arab Saudi, Malaysia, Kuwait, Yodania dan Suriah.

Jenis pelanggaran lain yang masuk kategori berat adalah, penyekapan TKI saat masih di penampungan.
Rata-rata, di PPTKIS yang dicabut izinnya itu terjadi penyekapan hingga berbulan-bulan tanpa ada kepastian pemberangkatan. Selain itu, penampungan mereka tidak layak. Mulai dari tempat tidur hingga kamar mandi.
Pelanggaran lainnya yang berujung pencabutan izin operasional ini adalah, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI. Seharusnya, tutur Muhaimin, sesuai dengan aturan yang ada, para TKI harus menempuh pendidikan dan pelatihan selama 200 jam sebelum diberangkatkan. Selain itu, pemalsuan umur, hasil rekam medis, dan dokumen perjalan ke luar negeri juga masih ditemukan.

Menteri yang juga ketua umum DPP PKB itu menerangkan, pihaknya saat ini juga menilai dan memetakan seluruh PPTKIS yang jumlahnya mencapai 565 unit.

“Penilaian dan pemetaan ini dilakukan oleh tim independen,” paparnya.

Kemenakertrans menggunakan jasa tim independen untuk menjaga objektivitas penilaian dan pemetaan. Tidak menutup kemungkinan, upaya ini kembali berujung pencabutan izin operasional sejumlah PPTKIS. Dijadwalkan, penilaian dan pemetaan ini rampung pekan depan.

Muhaimin menuturkan, evaluasi, pemetaan, dan pencabutan izin yang telah dilakukan merupakan komitmen pemerintah untuk membenahi sistem perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri. “Khususnya komitmen (pemerintah, Red) sektor pembinaan dan peningkatan kinerja PPTKIS,” papar dia.

Dengan upaya ini, Muhaimin mengatakan, pemerintah bisa mengetahui PPTKIS yang bakal dicabut izinnya, atau PPTKIS yang bisa mendapatkan ampunan. Tetapi harus menjalani proses pembinaan dan pembenahan kinerja.
“Untuk yang masih mendapatkan ampunan, bisa jadi ada sejumlah PPTKIS yang harus di-marger untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik,” terang Muhaimin. (wan/nw/jpnn)

JAKARTA-Wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) daerah ternyata mendapat pertentangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut lembaga yang dipimpin Busyro Muqoddas itu, seharusnya pengadilan yang khusus menyidangkan para pengemplang uang negara di provinsi tidak dibubarkan. Namun, pengawasannya yang harus diperketat.

“Yang harus diperbaiki itu sistem perekrutan (hakim) dan pengawasannya,” kata Johan Budi, juru bicara KPK.  Dia berharap Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) saling mengawasi jalannya peradilan korupsi di daerah.
Menurutnya, KPK memang sangat kecewa dengan semakin beraninya para hakim membebaskan orang-orang yang dituduh melakukan korupsi. Apalagi salah satu terdakwa KPK, Wali Kota Mochtar Mohammad yang dijerat empat dakwaan korupsi dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Tapi, menurut Johan, kehadiran Pengadilan Tipikor di daerah adalah amanah undang-undang. “Kami (KPK) juga tidak bisa seenaknya melimpahkan kasus korupsi  yang kami tangani hanya ke Pengadilan Tipikor Jakarta,” ujarnya. (kuh/dyn/rko/jpnn)

SRAGEN-Kecelakaan karambol terjadi beberapa jam sebelum menjelang Salat Idul Adha. Kemarin (6/11) sekitar pukul 04.00, Kecelakaan maut itu melibatkan bus PO Mira, Isuzu Panther, dan sebuah taksi. Korban tewas adalah pengemudi Panther nopol AD 9434 JA, Sarwito (35) dan istrinya, Sunarni (34).

Korban tewas lainnya adalah sopir serta tiga penumpang taksi Express Limo dari Surabaya nopol L 1247 UK. Yakni, Sutikno (43), Nur Halimah (35), Efi Akmala (20) dan Yuanita (35). Dua korban yang terluka berat adalah Fatimah Jahroh (28) dan seorang perempuan yang belum teridentifikasi. Keduanya adalah penumpang taksi.

Kecelakaan maut tersebut membuat dua balita, Nasita (5), dan Sasa (2), menjadi yatim piatu. Sebab, dalam kecelakaan tersebut, ayah dan ibunya tewas sekaligus. Kendati belum mengerti betul musibah yang baru saja dialami itu, dua bocah tersebut terlihat syok. Rona kesedihan benar-benar terpancar dari keduanya saat digendong kerabatnya di RSUD Sragen.(in/jpnn)

JAKARTA-Aksi pembajakan oleh perompak Somalia kembali menimpa WNI. Kali ini, yang menjadi korban adalah kapal nelayan berbendera Taiwan yang mempekerjakan 28 ABK (anak buah kapal), termasuk enam WNI. Tapi untungnya, aksi berani para ABK, mereka berhasil bebas dari para perompak.

Keberhasilan para ABK kapal bernama Chin Yi Wen memukul mundur enam perompak ini, dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Michael Tene. “Info sementara memang para ABK di kapal Taiwan tersebut berhasil mengatasi para pembajak,” ujarnya di Jakarta kemarin (6/11).

Meskipun begitu, Tene menjelaskan pihaknya belum bisa memaparkan secara detail aksi perampokan hingga akirnya seluruh ABK berhasil bebas. Pihak Kemenlu harus berkoordinasi dengan KBRI di Somalia serta perwakilan dari Taiwan. Sebab, kapal yang menjadi korban penculikan ini berbendera Taiwan. Hanya saja, kapal ini mempekerjakan enam orang WNI.

Di duga kuat, perampokan ini terjadi pada Jumat lalu (4/11). Sebab, pada hari itu juga komunikasi antara pemerintah Taiwan dengan kapal pencari ikan ini terputus. Selain mempekerjakan enam orang WNI, ABK kapal ini juga terdiri dari sembilan orang warga Tiongkok, delapan orang warga Filipina, dan lima orang warga negara Vietnam.

Laut di sekitar Somalia memang rawan menjadi TKP pembajakan. Diperkirakan, selama dua decade terakhir aksi perompakan sudah memakan korban 47 unit kapal asing yang mengangkut tidak kurang dari 500 ABK. Dari sejumlah WNI yang pernah menjadi korban perompak Somalian berujar, Somalia adalah negara yang kacau. Apalagi, pemerintahan yang berjalan saat ini tidak memiliki kekuatan sehingga masyarakatnya berulah. (wan/jpnn)

JAKARTA-Satgas TKI Humphrey Djemat membawa kabar positif dari Arab Saudi. Dalam keterangan tertulisnya, Humphrey menuturkan persidangan Warnah binti Warta Niing, TKI asal Karawang, Jawa Barat dan Sumartini binti Manaungi Galisung, TKI asal Sumbawa, NTB, harus diulang.

Padahal, santer dikabarkan jika vonis pengadilan sudah menetapkan jika dua TKI tadi harus dihukum mati dengan cara dipancung. Pemicunya, Warnah dan Sumartini dituduh menghilangkan nyawa Ibtisam (19), anak peremuan majikan mereka dengan sihir. “Menurut Undang-Undang Pidana Arab Saudi mereka berdua terancam hukuman mati,” jelas Humphrey. Vonis ini diambil setelah dua TKI tadi mengakui telah menggunakan sihir.

Tapi, akhirnya terungkap fakta baru jika Warnah dan Sumartini berada dalam tekanan ketika mengakui perbuatan sihir mereka. “Adanya pernyataan baru Sumartini dan Warnah, bahwa pengakuan melakukan sihir dilakukan karena adanya paksaan ancaman senjata api dari majikan,” terang Humphrey.

Dugaan sementara, keluarga majikan Warnah dan Sumartini nekat menuduh dua TKI tadi menggunakan sihir untuk menutupi aib keluarga. Saat ini, Ibtisam sudah kembali ke rumah. “Sehingga tidak ada korban jiwa dalam kasus ini,” kata Humphrey. (wan/nw/jpnn)