28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14487

Kelola Pemerintahan Layaknya Perusahaan

Buah Tangan T Erry Nuradi dari Kuliah Singkat di Harvard (1)

Pertengahan September lalu, Bupati Serdang Bedagai T Erry Nuradi berangkat ke Amerika Serikat mengikuti kuliah singkat di Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Seperti apa kuliah singkat di universitas terbaik dan paling bergengsi di dunia itu? Bagaimana kemungkinan implementasinya? T Erry Nuradi berbagi pengalaman.

T Erry Nuradi tentu bukan satu-satunya bupati yang mengikuti kuliah singkat di Harvard. Ia berangkat ke Massachusetts bersama 19 bupati/wali kota dari berbagai daerah didampingi Kepala Bappeda masing-masing, sehingga total pejabat yang berangkat berjumlah 38 orang, ditambah 2 pendamping dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sumut tergolong beruntung, sebab selain T Erry Nuradi, Bupati Samosir Mangindar Simbolon juga terpilih mengikuti program ini.

Kemendagri mengirim kepala daerah tersebut setelah sebelumnya menjalani Pendidikan dan Latihan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah sejak 2010. Jadi mereka adalah para lulusan terbaik dari diklat tersebut. Pengiriman kepala daerah ini didukung lembaga nirlaba Rajawali Foundation yang memiliki kerja sama dengan Harvard Kennedy School of Government.

Maka pada 16 Sepetember, berangkatlah bupati, wali kota dan kepada Bappeda ini secara bersama-sama dari Jakarta. Perkuliahan di Harvard  dimulai sejak 18 September dan berlangsung hingga 3 Oktober 2011. Selain belajar di kelas, kepala daerah ini juga diberi kesempatan berkunjung ke lapangan, menyaksikan langsung sistem pemerintahan di County Council (semacam kabupaten) dan City Council (semacam Pemko).

“Di sana, kami berkunjung ke beberapa city dan county di North Carolina,” ujar T Erry Nuradi.
Apa yang dipelajari selama kuliah? T Erry Nuradi menceritakan, materi yang dipelajari fokus pada tiga hal. Pertama tentang kepemimpinan strategis (strategic leadership), paradigma baru manajemen publik (new public manajemen) dan terakhir adalah pembangunan berkelanjutan (suistainable development).

Selama sesi pembelajaran strategic leadership, para kepala daerah ini disuguhi model penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, etika dan akuntabilitas pemerintahan, strategi-strategi komunikasi, konsep pemerintahan partisipatif, penguatan transparansi, manajemen krisis dan hubungan antara legislatif-eksekutif.

Menurut Erry, salah satu hal menarik dalam pembelajaran kepemimpinan strategis itu adalah hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Di Indonesia, legislatif dan eksekutif seolah-olah dualisme yang saling intai dan bermusuhan. Padahal, secara substansi fungsi lembaga, eksekutif dan legislatif adalah satu-kesatuan yang bergerak melayani rakyat secara bersama-sama. Di Amerika, hubungan kedua lembaga ini berlangsung padu dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Kota.

Pemerintahan tingkat kota disebut dengan City Council atau Dewan Kota. Sedangkan kabupaten disebut County Council atau Dewan Kabupaten. Dewan Kota diketuai oleh Mayor (wali kota) dan beranggotan legislator yang jumlahnya relatif sedikit, berkisar 13-15 orang. Mayor dan legislator dipilih dengan mekanisme langsung oleh rakyat tanpa intervensi politik. Sedangkan proses pemilihan diselenggarakan panitia, tidak komisioner.

Mayor dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak berfungsi seperti wali kota di Indonesia. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan diurusi oleh seorang manajer yang disebut City Manager. Kepada City Manager inilah para kepala dinas bertanggung jawab. City Manager direkrut dan dipilih Dewan Kota secara profesional melalui fit and proper test.

Lebih jauh T Erry Nuradi bercerita, dalam tugas-tugas menyelenggarakan kota, City Manager berhak mencopot kepala dinas tapi harus terlebih dahulu meminta pendapat dan persetujuan Dewan Kota. Masa jabatan City Manager 2 tahun, tapi bisa dipilih lagi oleh Dewan Kota jika dianggap berhasil. Tidak ada batasan periodisasi kepemimpinan City Manager. Jika layak, City Manager bisa menjabat berkali-kali.

Demikianlah sistem pemerintahan dijalankan di Amerika. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat adalah sebuah negara Federal yang terdiri dari 50 negara bagian atas state. Satu negara bagian (state) terdiri banyak City Council atau County Council, bahkan jumlahnya bisa ratusan. “Satu negara bagian itu memiliki kota atau kabupaten yang sangat banyak, rata-rata di atas seratus,” ujar Erry Nuradi.

Erry Nuradi berpendapat, secara umum prinsip pengelolaan pemerintahan kota dan kabupaten di Amerika hampir sama dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Namun satu hal yang menonjol adalah kesadaran pemimpin yang selalu siap mengakomodir secara manusiawi kepentingan warganya. Kondisi ini diperkuat oleh kesadaran warga, sehingga konsep pemerintahan partisipatif berjalan baik, sinergis antara pemerintah dan warga.

Hal menarik lain yang memungkinkan diterapkan para kepala daerah di Indonesia adalah komunikasi antara pemimpin dengan warga yang dilakukan secara terjadwal melalui sidang Dewan Kota. Sekali dalam sebulan, Dewan Kota bersidang bersama warga. Dalam sidang tersebut, warga diberi kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan harapan. Selanjutnya, hasil persidangan akan menjadi referensi dan pedoman bagi City Manager untuk menyahuti dan mencarikan solusi terhadap seluruh permasalahan yang disampaikan warga.

Secara umum, kata T Erry Nuradi, seluruh sistem itu dapat terlaksana dengan baik karena kesadaran pemimpin dan warganya. Gesekan-gesekan politik yang kerap menyebabkan kebijakan pembangunan terhambat sebagaimana jamak terjadi di Indonesia, tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan kota dan kabupaten di Amerika. Ranah politik dan sistem kepartaian lebih banyak bersentuhan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini federal. Bahkan, untuk tingkat negara bagian (states), semacam provinsi di Indonesia, gesekan-gesekan politik tidak terlalu berarti.

Lalu bagaimana dengan sistem anggaran? Dengan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel, City Council dipercaya secara penuh mengelola anggaran sendiri. T Erry Nuradi mengibaratkan pemerintahan kota di Amerika sebagai sebuah perusahaan profit. Dewan Kota bisa diandaikan sebagai jajaran direksi dengan Mayor sebagai direktur utamanya. Para anggota legislatifnya merupakan jajaran direksi yang lain. Perlu diketahui, Mayor tidak memiliki wakil seperti kepala daerah di Indonesia. Maka, posisi Mayor dan para legislator adalah pengarah, pembimbing dan penyetuju setiap program anggaran. Kebijakan penganggaran tetap berada di tangan City Manager yang secara teknis akan dilakukan para kepala dinas. Sumber dana juga dikelola sendiri oleh Dewan Kota, tidak tergantung pada federal sebagai APBD daerah di Indonesia yang bergantung pada pusat. (bersambung)

Tidak Ada Ampun, Dilarang Jadi TKI Lagi

JAKARTA – Pemulangan TKI yang melanggar batas izin tinggal di Arab Saudi ke tanah air kemarin (31/10) berjalan lancar. Sekitar pukul 11.00 satu kloter TKI yang berjumlah 355 mendarat di terminal 2D (khusus TKI) Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat Garuda GA 9292. Dalam rombongan tersebut sebagian besar adalah perempuan dewasa. Yang lainnya adalah seorang laki-laki, tiga anak, dan dua bayi.

Kedatangan para TKI yang sering disebut TKI kolong jembatan atau overstay ini disambut oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Kedatangan para TKI ini juga mendapat pengawalan ketat dan polisi Polres Bandara Internasional Soekarno Hatta dan petugas Bea Cukai.

Agung mengatakan, pemulangan sejumlah TKI ini adalah hasil koordinati dari beberapa pihak. Dia mengatakan, para TKI yang bermasalah karena melanggar batas izin tinggal ini tidak bisa dibiarkan terus di Saudi. Namun, setelah selesai proses pemulangan ini, pemerintah Indonesia tidak lagi memfasilitasi pemulangan lagi. “Jika masih ada yang membandel, tanggung sendiri proses kepulangan ke tanah air,” kata dia usai berbincang-bincang dengan sejumlah TKI.
Menteri yang juga wakil ketua umum DPP Partai Golkar mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan penanganan TKI di luar negeri. Diantaranya memperbaiki regulasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang menjadi wewenang BNP2TKI. “Penanganan terhadap TKI yang ditangani pemerintah ini bagaikan air mengalir. Jika di hulunya penanganannya baik, maka di hilirnya juga akan baik,” kata Agung.

Jumhur menjelaskan, seluruh TKI overstay yang dipulangkan dengan menumpang pesawat pengangkut jamaah haji ini sekitar 1.600 orang. Mereka diterbangkan menuju tanah air dengan lima kloter atau penerbangan. Empat kloter sisanya dijadwalkan mendarat hari ini.

Menurut jumhur, TKI yang ikut dalam program pemulangan ini dipastikan tidak bisa kembali bekerja sebagai TKI ke tanah suci. Sebab, meskipun memaksa mereka terganjal program moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Saudi.

Penerapan moratorium ini diambil setelah terjadi insiden pemancungan Ruyati binti Satubi, TKI asal Indonesia beberapa bulan lalu. “Dalam moratorium disebutkan TKI tidak boleh kembali bekerja (ke Saudi, red) jika belum melewati masa lima tahun,” katanya. (wan/jpnn)

Warga Bangkok Berebut Pintu Air

BANGKOK – Bencana banjir yang melanda Thailand memantik sejumlah konflik di ibu kota. Kemarin (31/10), sekitar 300 penduduk Kota Bangkok berunjuk rasa. Mereka mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tidak adil. Sebab, demi menyelamatkan kompleks pemerintahan dan pusat kota, pemerintah mengorbankan permukiman warga.

Kebijakan yang membuat warga Bangkok di wilayah pinggiran mengalami dampak paling parah tersebut jelas memantik amarah. Karena itu, kemarin mereka memprotes pemerintahan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra. Mereka menganggap pemerintah sengaja mengorbankan rakyat kecil demi menyelamatkan pusat kota dari genangan air banjir.
Kemarin para penduduk Khlong Sam Wa memblokade dua jalan raya utama yang menghubungkan distrik mereka dengan ibu kota. Ini merupakan protes hari kedua yang mereka lakukan untuk mengetuk hati nurani pemerintah. “Rumah saya sudah terendam air banjir dua bulan dan dalam dua pekan terakhir, kondisinya semakin memprihatinkan,” kata Samorn Sohwiset, penduduk Khlong Sam Wa.

Di dekat pria 43 tahun itu berdiri seorang pemuda yang sibuk menggali tanah di sekitar pintu air. Dia berusaha keras membuat saluran irigasi di dekat pintu air. Dia berharap saluran irigasi buatannya bisa mengalirkan air ke distrik lain yang dia sebut sebagai lingkungan orang-orang kaya. Dengan demikian, luapan air dari Sungai Chao Phraya tak hanya mengalir ke Khlong Sam Wa saja.

Warga yang jumlahnya berkisar 300 orang itu menuntut pemerintah membuka maksimal pintu air di sebelah timur laut. Tepatnya, pintu air yang berada di Distrik Khlong Sam Wa. Dengan demikian, air yang menggenangi permukiman warga bisa segera surut. Para pengunjuk rasa, termasuk Samorn, bertekad akan tetap menduduki dua jalan raya utama itu sampai pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.

Namun, pemerintah menanggapi dingin aspirasi warga yang menjadi korban banjir itu. Otoritas Metropolis Bangkok (BMA) mengatakan bahwa membuka seluruh pintu-pintu air di distrik tersebut akan mengancam keberadaan fasilitas-fasilitas utama yang terletak di pusat ibu kota. Banjir akan merendam kompleks pemerintah yang sangat vital bagi keberlangsungan pemerintahan Yingluck.

“Kami jelas tak ingin rencana jangka panjang pemerintah dibuyarkan oleh sekelompok orang,” kata Jubir BMA Jate Sopitpongstorn. Karena itu, untuk mencegah terjadinya bentrok, Yingluck mengerahkan sejumlah besar aparat ke lokasi unjuk rasa. Khususnya ke distrik Khlong Sam Wa yang sudah dua hari terakhir menggelar protes terhadap pemerintah.

Bersamaan dengan itu, Pusat Kendali Bantuan Banjir (FROC) meminta bantuan militer untuk menghadapi unjuk rasa warga. “Kami mengerahkan sekitar 200 personel untuk membantu tugas polisi yang menghadapi unjuk rasa di beberapa titik,” kata Menteri Pertahanan Thailand Yuthasak Sasiprapha. Kemarin unjuk rasa memang tak hanya terjadi di satu lokasi.

Terpisah, beberapa kelompok warga sempat bersitegang dengan aparat. Puluhan warga yang emosi karena tempat tinggal mereka terendam banjir, berusaha menjebol beberapa tanggul darurat. Sebab, mereka beranggapan bahwa tanggul yang terbuat dari karung berisi pasir tersebut justru menghambat air yang mengalir keluar. Akibatnya, genangan air tak kunjung surut.

Konflik antara warga, pemerintah, dan aparat itulah yang membuat OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Crisis) menyebut Bangkok masih kritis. Pasalnya, meski banjir di beberapa titik mulai surut, konflik yang muncul berpotensi memperparah bencana yang terjadi. “Di beberapa lokasi, khususnya di wilayah utara dan barat Bangkok, ketinggian air masih berkisar satu meter,”terang OCHA.

Sabtu lalu (29/10), sekelompok warga nekat menjebol tanggul di sebelah utara bandara lama, Don Mueang. Akibatnya, sejumlah besar air bah mengalir ke Kanal Prapa. Padahal, kanal tersebut juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan air bersih untuk memasok kebutuhan seluruh warga Bangkok. “Kini militer mengerahkan 50.000 personel untuk khusus menjaga tanggul,” lapor OCHA dalam pernyataan tertulis. (ap/afp/hep/c3/ami/jpnn)

UNESCO Akui Pelestina Sebagai Anggota

WASHINGTON- Badan pendidikan dan kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau disebut UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) memutuskan memberi keanggotaan penuh kepada Palestina.
Demikian dilansir Reuters, Senin (31/10) malam. Hal itu akan menaikkan posisi tawar Palestina dalam mendapat pengakuan sebagai sebuah negara dari PBB.

UNESCO merupakan lembaga PBB pertama yang ditargetkan Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan penuh, sejak Presiden Mahmoud Abbas mendaftarkan keanggotaan di PBB pada 23 September 2011.

Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Jerman menentang keanggotaan Palestina dalam PBB. Sementara, Brasil, Rusia, Cina, India, Afrika Selatan, dan Prancis mendukung. Sedangkan  Inggris untuk sementara masih abstain.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan UNESCO tidak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena belum diakui status negaranya oleh PBB. “Saya bingung, bagaimana badan di PBB membuat keputusan status negara saat isu tengah digodok di PBB. Saya kira prosedurnya aneh,” ujarnya. (net/jpnn)

Hakim Dituding Bela Mubarak, Sidang Ditunda

KAIRO- Para pengacara keluarga korban tewas akibat kerusuhan di Kairo menganggap persidangan mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak dipimpin oleh hakim yang tidak tegas. Sebaiknya persidangan ditunda selama dua bulan sampai hakimnya diganti. “Hakim Ahmed Refaat tidak tegas. Ia tidak mengizinkan korban masuk ke ruang sidang dan tidak pula memberi cukup waktu mengajukan pertanyaan, terutama pada Jenderal Tantawi,” kata seorang pengacara, Khaled Abu Bakr, seperti dikutip laman CNN, Minggu (30/10).

Munculnya keberatan itu masih ditunggu para korban, jika dipenuhi, maka sidang harus dilanjutkan dengan dipimpin hakim baru.  Sebuah panel akan memutuskan nasib hakim Refaat pada 26 Desember karena pada Minggu lalu, ia menetapkan sidang dengar pendapat berikutnya akan berlangsung pada 28 Desember. Keputusan itu diumumkan dalam sidang yang berlangsung sekitar satu menit di hadapan Mubarak, anak-anaknya dan mantan Menteri Dalam Negeri Habib El Adly, yang semuanya hadir.  (net/jpnn)

Penghuni Bumi Ke-7 Miliar

MANILA – Sembari membawa kue kecil, beberapa wakil PBB itu menemui Camille Dalura yang tengah tersenyum lebar sembari memandangi Danica May Camacho, bayi perempuan yang baru dilahirkannya di Jose Fabella Memorial Hospital, Manila.

“Dia sungguh cantik. Tak percaya rasanya dia adalah warga dunia yang ke-7 miliar,” kata Dalura setelah menerima ucapan selamat dari para wakil PBB tersebut sebagaimana dikutip The Guardian. Ya, putri pasangan Camille Dalura-Florante Camacho yang lahir Senin (31/10) dini hari, beberapa saat setelah lewat Minggu tengah malam (30/10), itu merupakan salah seorang bayi yang dipilih secara simbolis oleh PBB sebagai warga dunia ke-7 miliar. Itu dilakukan untuk menandai Hari Tujuh Miliar yang jatuh kemarin.

Hari Tujuh Miliar merupakan program PBB untuk mengingatkan seluruh penduduk bumi bahwa planet yang mereka huni sekarang sudah berisi tujuh miliar orang. Dengan penduduk sebanyak itu, otomatis bumi juga bakal menghadapi semakin banyak masalah.

Filipina saja sudah memiliki 94,9 juta penduduk. Berdasar laporan PBB, 15 persen di antara total gadis berusia 15?19 tahun di negeri tersebut sudah pernah berbadan dua.

Selain Camacho, ada Pyotr, putri Marina Nikolaeva, yang juga terpilih sebagai warga bumi ke-7 miliar. Bayi lelaki itu dilahirkan di sebuah klinik bersalin di Kalingirad, Rusia, Kamis dini hari, dua menit setelah tengah malam.
Di Bangladesh, bayi perempuan yang diberi nama Oishee juga diumumkan sebagai bayi ke-7 miliar setelah lahir di sebuah rumah sakit di Dhaka. “Saya sangat bangga bisa menjadi bapak pada waktu yang sangat bersejarah,” ungkap Mohsin Hossain.

Sementara itu, di Kamboja, bayi ke-7 miliar dilahirkan di Provinsi Preah Sihanouk yang terletak di sebelah selatan negeri tetangga Thailand tersebut. “Dia anak kelima kami sekaligus akan menjadi anak terakhir,” kata Pring Phal, sang ibu, kepada AFP.

Sementara itu, Plan International, sebuah lembaga yang berjuang mengentas anak-anak dari kemiskinan, lebih memilih seorang anak yang lahir di Desa Mall, Uttar Pradesh, India, sebagai warga dunia ke-7 miliar. Namanya Nargis yang lahir dari sepasang petani miskin.

“Pilihan ini simbolis karena mustahil mengetahui bayi mana yang lahir paling dulu pada 31 Oktober di seluruh dunia,” jelas Plan International dalam pernyataan resminya sebagaimana dikutip BBC.

Tak seperti ketika menyambut warga bumi kelima dan keenam miliar, PBB sengaja tak hanya memilih satu bayi. Diduga kuat, itu dilakukan karena adanya kritik kepada badan dunia tersebut mengenai cara mereka memilih para bayi simbolis sebelumnya.

Orang tua Adnan Nevic, bocah asal Bosnia Herzegovina yang terpilih sebagai bayi ke-6 miliar pada 1999, misalnya, kecewa karena PBB hanya memanfaatkan anak mereka untuk kepentingan publikasi sesaat. Padahal, ketika Nevic yang kini berusia 12 tahun lahir, Sekjen PBB ketika itu, Kofi Annan, datang dan difoto sembari menggendong si bocah.
Tapi, setelah itu, Nevic dan orang tuanya tetap dibiarkan hidup dalam kemiskinan hingga sekarang. “Dia (Kofi Annan) memelukku dengan hangat saat aku berumur dua hari. Tapi, setelah itu tak ada perhatian dalam bentuk apa pun dari dia,” ungkap Adnan Nevic kepada The Guardian.

Mungkin belajar dari kesalahan itu, ketika menyerahkan sertifikat kepada Danica May Camacho, wakil PBB sekaligus memberikan beasiswa dari para donatur dan bantuan bagi orang tua si bocah untuk membuka toko.
“Sejak seorang bocah lahir, siapa pun dia, seperti semua anak lainnya, harus dijamin bebas dari rasa takut dan mesti dilindungi dari diskriminasi dan pelecehan,” tegas Navi Pillay, ketua Badan HAM PBB, sebagaimana dikutip AFP. (c5/ttg/jpnn)

Harta Karun Benghazi Ketemu di Mesir

TRIPOLI – Setelah mendeklarasikan pemerintahan, Dewan Transisi Nasional (NTC) lebih serius menata Libya kembali. Selain membentuk pemerintahan baru, NTC  mulai melacak kekayaan negara yang sempat terserak saat krisis mengimpit Libya. Di antaranya ribuan keping koin kuno dan sejumlah artefak asal kota Benghazi.

Kemarin (31/10), lebih dari 7.000 keping koin kuno dan beberapa artefak berharga yang sempat hilang dari penyimpanannya di Commercial Bank of Benghazi sudah ditemukan. Namun, barang-barang yang tercatat sebagai warisan budaya Libya kuno itu sudah berada jauh dari negara Afrika Utara tersebut. Konon, benda-benda bersejarah itu ditemukan di suatu tempat di Mesir.

Dalam pernyataan tertulis, NTC menyebutkan bahwa sekitar 7.000 keping koin dan sejumlah artefak tersebut hilang pada pertengahan Mei lalu. Ketika itu, Benghazi tengah menjadi ajang pertempuran sengit kubu mendiang Muammar Kadhafi dan pasukan pemberontak yang belakangan berubah nama menjadi NTC. Hilangnya koin-koin kuno dan artefak itu pun sempat diduga sebagai bagian dari pertempuran.

Namun, investigasi menunjukkan bahwa hilangnya koin-koin kuno dan artefak yang dikenal sebagai Harta Benghazi tersebut murni perampokan. Saat itu para pelaku memang menggunakan bahan peledak yang membuat aksi mereka tersamar. Sebab, Benghazi pun sedang menjadi ajang pertempuran sengit yang diwarnai sejumlah ledakan dan baku tembak.

“Harta Benghazi terdiri atas sedikitnya 10.000 keping koin kuno yang menjadi alat transaksi pada era Yunani, Romawi, Bizantium, dan Islam Kuno. Juga beberapa patung berukuran kecil dan perhiasan kuno,” beber Saleh Algab, chairman Museum Tripoli, seperti dilansir BBC. Beberapa ribu keping koin kuno itu sempat dibawa ke Roma saat Italia menjajah Libya.

Tetapi, setelah Libya merdeka pada 1961, Italia mengembalikan Harta Benghazi yang mereka ambil pada masa penjajahan. Selanjutnya, Harta Benghazi itu disimpan di Commercial Bank of Benghazi. Rencananya, koin-koin dan artefak tersebut akan dipajang di Museum Benghazi. Sayang, sampai sekarang museum itu tak pernah benar-benar terwujud.

“Koin-koin atau artefak itu memang tak pernah difoto atau didokumentasikan, bahkan sudah terlupakan. Tetapi, nilainya sangat tinggi bagi sejarah Libya. Di pasar gelap pun, harganya sangat mahal,” terang Algab. Karena itu, begitu Harta Benghazi tersebut lenyap, dia mengimbau pemerintah untuk melacak keberadaan benda-benda bersejarah itu. Termasuk, melacaknya di pasar gelap.

Fadel al-Hasi yang menjabat menteri barang antik Libya menyambut baik berita penemuan koin dan artefak Benghazi tersebut. Juli lalu, dia meminta bantuan Interpol untuk melacak Harta Benghazi di pasar gelap internasional. Kini upaya itu membuahkan hasil dan NTC bisa fokus mengusut kasus perampokan yang diduga kuat melibatkan orang dalam tersebut. (bbc/hep/c3/ami/jpnn)

Ongkos Kuliah Dibatasi

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan batas atas pembiayaan di perguruan tinggi negeri (PTN). Upaya diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat terhadap terus melambungnya biaya kuliah.

Upaya Kemendikbud tadi dipaparkan oleh Wakil Mendikbud bidang Pendidikan Musliar Kasim di Jakarta kemarin (31/10). Mantan rektor Universitas Andalas, Padang itu menuturkan, tingginya biaya pendidikan di kampus negeri membuat akses masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan tinggi semakin menciut. Diperkirakan, hanya tiga persen saja masyarakat kategori miskin yang bisa kuliah di PTN.

“Angka serapan tadi semakin kecil karena di lapangan ada berbagai praktek pungutan,” kata Musliar. Dia berharap, adanya ketetapan batas atas ongkos kuliah dan aturan larangan berbagai pungutan bisa mendongkrak partisipasi kuliah masyarakat miskin.

Perhitungan batas atas biaya perguruan tinggi ini menurut Musliar bakal dihitung berdasarkan beberapa criteria. Diantaranya adalah, perbandingan besaran biaya setiap fakultas, kemampuan biaya hidup masyarakat di daerah setempat, serta kemampuan keuangan kampus itu sendiri. Menurut Musliar, yang terjadi saat ini kampus negeri diberi kebebasan menentukan biaya serta berbagai pungutan.

Mantan Irjen Kemendikbut itu menuturkan, dia berharap aturan penerapan batas atas biaya kuliah ini berjalan pada tahun ajaran 2012. Dia menegaskan, aturan batas atas biaya kuliah di PTN ini tidak masuk dalam RUU Perguruan Tinggi, yang saat ini sedang digodok bersama DPR. (wan/jpnn)

Pengusaha Butut Tewas Gantung Diri

MEDAN-Pengusaha barang bekas (butut) Bu Hong (40) , warga Jalan Selam VI, Lingkungan XI,  Kelurahan Tegal Sari Mandala II,  Kecamatan Medan Area, ditemukan tewas gantung diri di rumahnya, persis di samping tempat sembahyang usai bertengkar dengan anak kandungnya, Senin (31/10).

Informasi yang dihimpun Sumut Pos di lokasi kejadian,  jenazah Bu Hong pertama kali ditemukan istrinya Alwi (38). Saat itu istrinya hendak mengantar anak bungsunya Fani (15) pergi  ke sekolah.  Alwi spontan berteriak saat melihat Bu Hong tewas dengan posisi sudah  tergantung di belakang rumahnya dengan memakai kabel.

Alwi lantas memanggil kedua anaknya Imelda dan Rosa. Warga sekitar yang mendengar teriakan Alwi langsung berhamburan keluar rumah mendatangi rumah korban. Selanjutnya, jenazah Bu Hong dibawa keluarganya ke RS Metodist yang berada di Jalan Tamrin Medan untuk dilakukan visum tanpa memberitahu kepling setempat. Setelah dilakukan visum, lantas jenazah korban dibawa kembali ke rumahnya.  Hendra (55), warga sekitar mengatakan korban tewas diduga stres karena faktor ekonomi, di tambah lagi pertengkaran dengan anak bungsunya Fani yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kemungkinan dia stres, karena banyak utang, ditambah lagi tadi pagi ia bertengkar dengan anak bungsunya, karena meminta uang sekolah yang belum dibayar,” ujar warga. Kepala Lingkungan IX Said Bahri Pohan menjelaskan pihaknya baru mengetahui kejadian tewasnya pengusaha butut itu berdasarkan informasi dari warga sekitar. (mag-7)

Nyaris Jadi Presiden IPU

Nurhayati Ali Asegaf

Kiprah anggota parlemen Tanah Air di kancah intenasional tak bisa dipandang sebelah mata. Meski citra DPR di Tanah Air kian merosot, bukan berarti parlemen Indonesia tak bisa menorehkan prestasi di pentas internasional.
Adalah Nurhayati Ali Asegaf, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam Sidang Majelis ke 125 Inter Parliamentary Union (IPU) di Bern, Swiss, nyaris didaulat menjadi Presiden IPU periode 2011-2014. Dia hanya selisih tiga suara dengan kompetitor terdekatnya Abdulwahed Radi, delegasi dari Maroko. “Selisih tiga suara,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/10).

Menariknya, pencalonan Nurhayati Ali Asegaf ini menimbulkan polemik di dalam negeri. Ini bermula dari surat Ketua DPR Marzuki Alie berkorespondensi kepada Presiden IPU yang tidak mendukung Nurhayati Ali Asegaf namun sebaliknya mendukung kandidat dari Maroko. “Saya merasa syok dan down, sementara musuh saya diberi alat untuk membunuh kita,” katanya sembari menyebutkan surat yang berasal dar Ketua DPR dijadikan sarana propaganda dan kampanye oleh kandidat dari Maroko.

Seperti diketahui, pencalonan Nurhayati Ali Asegaf memang tidak disetujui oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Meski satu partai di Partai Demokrat, Marzuki Alie justru memberi dukungan ke kandidat dari Maroko. Ketidaksetujuan Marzuki Alie dibuktikan dengan korespondensi surat termasuk saluran telepon ke Presiden IPU.(net/bbs)

1...14,48614,48714,488...15,734Page 14,487 of 15,734

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor