24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14488

Kategori I Kosong, tak Bisa Diganti Kategori II

Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi CPNS

PEMERINTAH bertekad menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Terutama untuk tenaga honorer kategori I (dibiayai APBN dan APBD). Lantas, bagaimana dengan instansi yang sudah tidak memiliki honorer kategori I? Apakah bisa diganti dengan honorer kategori II (dibiayai selain APBN dan APBD)?

Kepala Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat mengakui ada beberapa kabupaten/kota yang mengajukan tenaga honorer kategori II untuk diangkat menjadi CPNS. Alasannya, tenaga honorer kategori I di daerah tersebut sudah habis, alias seluruhnya telah terangkat tahun sebelumnya.

Menyikapi hal tersebut, Tumpak tegas mengatakan tidak bisa. “Kalau kosong (tidak ada honorer kategori I, Red) ya kosong. Pengangkatan tahap pertama ini khusus kategori I,” katanya di Jakarta kemarin (31/10).

Dia juga menjelaskan, ketika BKN sibuk mengurusi validasi honorer kategori I beberapa bulan lalu, ada sejumlah daerah yang nekat menyusupkan honorer kategori II untuk masuk pengangkatan tahap pertama. Rata-rata, pemkab dan pemkot menyelipkan 20 sampai 40 orang.

Upaya ini menurut Tumpak mudah diketahui. Sebab, dalam validasi tersebut dilampirkan keterangan penghasilan yang diterima honorer setiap bulan. Di beberapa pemkab dan pemkot, keterangan gaji berpeluang diakali. Tapi setelah di-crosscheck ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan ketahuan apakah yang bersangkutan itu digaji dari APBN/APBD atau bukan. “Validasi sudah selesai, pengangkatan Honorer kategori I tinggal menunggu RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah, Red) disahkan,” tandasnya.

Terkait pengesahan RPP yang terus berlarut, Tumpak enggan berkomentar. Dia mengatakan, posisi RPP sudah selesai dibahas di tingkat kementerian dan badan serta DPR. Selanjutnya, tinggal menunggu pengesahan dari Presiden SBY saja.

Dalam salinan RPP diterangkan jika ada perbedaan sistem pengangkatan honorer kategori I dengan kategori II. Bagi tenaga honorer kategori I, proses pengangkatannya hanya melalui seleksi administrasi saja. Dari 67 ribu honorer kategori I, seluruhnya berpeluang diangkat.

Sedangkan untuk honorer kategori II, proses pengangkatannya selain melalui seleksi administrasi juga harus menjalani seleksi ujian tertulis layaknya rekrutmen CPNS reguler. Namun, saat ujian nanti, mereka hanya bersaing antara sesama honorer kategori II. Diperkirakan, tidak semua honorer kategori II yang jumlahnya mencapai 600 ribu orang, bisa diangkat menjadi CPNS.

Dalam RPP itu juga disebutkan, jika dengan sistem ini masih ada honorer yang tertinggal gara-gara gagal dalam seleksi administrasi dan tes tulis, instansi yang bersangkutan boleh tetap memperkerjakan yang bersangkutan hingga umur 56 tahun.

Ketentuan lainnya, instansi harus memberikan penghasilan paling rendah sebesar upah minimum provinsi (UMP). Selain itu, honorer juga mendapatkan tunjangan hari tua, serta wajib diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan.

Tumpak mengingatkan, honorer yang bakal diangkat dalam RPP ini adalah tenaga honorer yang SK kerjanya berumur minimal satu tahun pada 31 Desember 2005. Artinya, mereka yang bisa diangkat adalah yang SK kerjanya keluar maksimal 31 Desember 2004.

Dengan demikian, RPP tadi tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat honorer yang SK kerjanya keluar pada 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan seterusnya. “Pengangkatan honorer yang ber-SK 2005 ke atas akan diatur dalam RPP lain,” jelas Tumpak. Yakni, RPP tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT). (wan/nw/jpnn)

Persyaratan Pengangkatan Honorer K I dan K II Menjadi CPNS (pasal 2)

  • Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006.
  • Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus pada keadaan 31 Desember 2005 dan sampai sekarang masih melaksanakan tugas tanpa terputus.
  • Mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.
  • Khusus bagi guru : pendidikan paling rendah D4/S1, atau bersedia dan sedang mengikuti pendidikan D4/S1 dan lulus paling lama akhir 2015.
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
  • Lulus ujian tertulis bagi tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD.

Keterangan :

  • Tenaga honorer K I adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai APBN/APBD. Jumlah yang sudah divalidasi BKN mencapai 67 ribu.
  • Tenaga honorer K II adalah tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/APBD. Jumlahnya diperkirakan 600 ribu.
  • Ketentuan pengangkatan tenaga honorer yang SK kerjanya 2005 keatas (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dst) tidak ditentukan dalam RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS ini.
  • Sumber : RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS atau tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer. (Masih ada dua opsi nama RPP)

 

 

Raih Mimpi Emas PON XVIII

MEDAN-Prestasi yang diraih  tim sepak bola Sumut dengan lolos ke  Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 mendatang, mendapat apresiasi dari Plt Gubsu Gatot Pujonugroho.

Hal itu diungkapkannya pada acara jamuan makan bersama tim sepak bola Sumut yang berlangsung Senin (31/10). “Ini adalah prestasi yang luar biasa, karena pada PON sebelumnya Sumut tidak lolos. Ini pantas dihargai. Begitupun, saya berharap agar para pemain tidak berpuas diri, karena target sesungguhnya adalah meraih medali emas pada PON XVIII mendatang,” bilang Gatot.

Selanjutnya Gatot berpesan kepada para pemain untuk tetap fokus, meskipun Gatot menyadari jika beberapa pemain telah dilirik oleh klub-klub besar tanah air.

“Semoga pemain tidak tergiur dengan pinangan klub-klub profesional. Yakinlah, usai tampil pada PON XVIII nanti, tawaran dari klub yang lebih besar, tentunya dengan gaji yang lebih besar pula, pasti menghampiri,” bilang Gatot saat mengetahui jika kapten tim Sumut, Hardiyantono telah dilirik  kubu Persija.

Pada kesempatan itu Gatot juga berjanji akan membantu segala kebutuhan tim sepak bola Sumut dalam menjalani pemusatan latihan. “Semoga ini membuat sepak bola Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Kamaluddin Harahap semakin berprestasi, baik di tingkat nasional, maupun di kancah internasional,” harap Gatot.

Menanggapi hal tersebut Ketua Pengprov PSSI Sumut yang dipilih oleh 23 Pengcab/Klub Ir H Kamaluddin Harahap MSi menyatakan tekadnya untuk terus memajukan sepak bola di Sumatera Utara.

“Tim ini telah lolos dari berbagai cobaan. Dari mulai tidur berdesakan di mes yang ada di Stadion Teladan Medan, kemudian meningkat saat pindah ke mes Unimed, hingga terakhir menjalani pemusatan latihan di PTPN 4 Bahjambi. Intinya mental para pemain benar-benar sudah teruji,” bilang Kamaluddin yang berencana membawa tim sepak bola Sumut melakukan try out hingga ke luar negeri.

Sementara itu Ketua KONI Sumut Gus Irawan mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mendukung semua program pembinaan yang dilakukan PSSI kepada tim PON Sumut.

“Jika Ketua DPRD Sumut serta Plt Gubernur sudah berjanji membantu pembiayaan tim PON Sumut, maka KONI Sumut dapat berkonsentrasi penuh terhadap 37 cabor lain yang juga sedang menjalani pemusatan latihan menatap PON XVIII mendatang,” bilang Gus.

Karenanya, Gus berkeyakinan jika kerinduan untuk meraih medali emas pada PON XVIII akan dapat dipenuhi. “Sudah cukup lama Sumut tidak mendapatkan medali emas di ajang PON,” katanya.

“Tapi, berkat kerjasama dan soliditas yang terjalin dengan semua pihak, maka medali yang telah kita rindukan selama 21 tahun (terakhir meraih medali emas pada tahun 1990), Insya Allah  dapat diraih,” tambah Gus.
Turut hadir pada acara temu ramah itu Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Wakil Ketua M Affan, Sekwan Drs Radiman Tarigan, Ketua Harian KONI Sumut Jhon Ismadi Lubis, serta duet Manejer Tim Dr M Nur Rasyid Lubis dan Drs Azzam Nasution serta para pengurus PSSI dan offisial tim lainnya. (jun)

Sumut Target ke Semifinal

MEDAN-Tim sepak takraw yang saat ini digodok di Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sumatera Utara siap tampil pada Kejuaraaan Nasional (Kejurnas) antar PPLP  yang berlangsung di Sulawesi Tenggara pada 19 November 2011 nanti.

Tim ini terdiri dari enam pemain, yakni Muhammad Haris (Langkat), Adriansyah (Langkat), Muhammad Rizky (Tanjung Balai), Rustam Effendi (Tanjung Balai), dan Dedek Sukamto (Medan).

Pelatih pelatih sepak takraw PPLP Sumut Ardian Saprulli pada Sumut Pos, Senin (31/10) mengatakan bahwa keenam pemain itu terus digenjot, baik teknik maupun stamina. “Semoga dengan tingginya intensitas latihan akan menambah kemampuan mereka,” bilang Adrian.

Terkait dengan yang paling berat pada Kejurnas nanti Saprulli mengatakan bahwa semua lawan adalah berat. “Namun yang paling berat tetap saja Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan.
“Tim kita kerap kesulitan jika menghadapi lawan-lawan seperti yang disebutkan tadi. Begitupun, kita tetap menargetkan lolos hingga ke babaj semiofinal,” bilang Saprulli. (ful)

Medan Fixed Gear Festival Berlangsung Meriah

MEDAN- Medan Fixed Gear Festival gawean Medan Fixed And Furious  yang berlangsung di Pendopo USU, Minggu (30/10) lalu berlangsung meriah. Festival ini cukup menarik antusias pecinta Fixie, tidak hanya Medan, kota lain juga turut memeriahkan perhelatan ini. Dalam event kali ini, Medan Fixious menggelar Alleycat Race yang diikuti puluhan peserta. Adapun kategori yang diperlombakan yakni track stand, long skid, mini race dan trick.

Animo Fixie riders tumpah saat freestyler asal Jakarta dan Bandung yang menjadi bintang tamu beraksi dengan sepedanya.

Adiet Fufufu freestyle dari Jakarta misalnya. Berbagai trick yang dimainkannya mengundang decak kagum pengunjung, begitu juga dengan Edy yang merupakan master track stand dari Jakarta.

Sementara Andri atau Ciluy, freestyle asal Bandung, juga sukses membius pengunjung yang hadir di Pendopo USU. Aksi nya membuat fixie rider melongo. Cliff salah satu panitia dari Medan Fixious mengatakan, event ini selain bernuansa olahraga juga sebagai pemersatu sesama pecinta fixie.

“Ini event perdana kita, namun meski baru pertama menyelenggarakan terlihat antusias kawan-kawan club fixie sangat tinggi. Mungkin kedepan kita akan terus menyelenggarakan acara-acara seperti ini,” ungkapnya.

Tak melulu olahraga, kemeriahan Medan Fixed Gear Festival semakin riuh ketika beberapa DJ dari M1/43 memainkan beat-beat yang menghentak. Sontak hentakan musik para DJ membuat fixie riders bertambah semangat berkompetisi.
Adapun hasil Medan Fixed Gear Festival di kategori Alleycat Race, juara I Langsa Fixed Gear, juara II GFM Kids, dan juara III Medan Fixious. Untuk kategori Trackstand, juara I BidinMX, juara II Asenk, dan juara III Apis. Kategori Longskid, juara I Ihsan, juara II Iqbal, juara III BidinMX. Kategori Minirace, juara I BidinMX, juara II Bela, juara III Rio (JPcycle Jakarta).

Sementara untuk Contest, modern di tempat pertama Tito, kedua Agung, ketiga Yoshi. Untuk Classic, tempat pertama Elvan, tempat kedua Dicky, tempat ketiga Ivan. Sedangkan untuk Custom, pertama Winda, kedua Arya dan ketiga Jimmy. Untuk juara umum di raih Bidin MX. (ful)

Segera Copot Hasan Basri

Mahasiswa Tagih Janji Rahudman

MEDAN- Empat puluhan massa mengatasnamakan Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Medan dan NGO Komando mendatangi Balai Kota Medan, Senin (31/10). Mereka menagih janji Wali Kota Medan Rahudman Harahap untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan Hasan Basri dari jabatannya. Hal ini berkaitan dengan banyaknya persoalan yang terjadi di Disdik Kota Medan, termasuk persoalan kelas gelap di sejumlah sekolah negeri favorit di Medan.

“Sebulan lalu Wali Kota Medan Rahudman Harahap berjanji akan mengganti Hasan Basri sebagai Kadis Pendidikan Medan. Namun nyatanya, hingga kini Hasan Basri masih duduk sebagai Kadis Pendidikan,” ujar Iwan Kabaw kepada wartawan Sumut Pos di sela-sela aksi yang digelar di depan Balai Kota Medan, Senin (31/10).

Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum mulai Kejari, Kejatisu dan Polresta dan Poldasu untuk segera mengusut dan membongkar kasus kelas siluman dengan memanggil dan memeriksa Kadis Pendidikan Kota Medan, kepala sekolah SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4 serta kepala sekolah lainnya. Pasalnya, kuat dugaan adanya tindakan memperkaya diri sendiri.

“Kami meminta kepada Wali Kota Medan agar jangan membohongi masyarakat. Segera ganti Hasan Basri,” teriak Iwan Kabaw.

Sementara, anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan Surianda Lubis meminta Ketua DPRD Kota Medan memberikan kepastian tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Siswa Siluman. Pasalnya, pembentukan pansus ini sangat urgen karena menyangkut pendidikan di Kota Medan.

Desakan ini dilontarkannya, mengingat persoalan Siswa Siluman terkesan diabaikan, padahal secara jelas diketahui berdasarkan temuan dari anggota Komisi B DPRD Kota Medan telah terjadi penyisipan siswa di Sekolah SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 2.

“Fraksi PKS meminta kepada Ketua DPRD Kota Medan untuk segera menindaklanjuti usulan pembentukan Pansus Siswa Siluman ini oleh Fraksi PKSn dan sejumlah fraksi yang ada di DPRD kota Medan ini, mengenai apakah dibentuk atau tidaknya itu kan diserahkan kepada mekanisme yang ada melalui paripurna,” tegas Surianda.

Dikatakannya, PKS juga mempertanyakan kenapa kasus ini terkesan diperlama, padahal usulan pembentukan Pansus Siswa Siluman telah lama diajukan, khususnya oleh Fraksi PKS baik di paripurna melalui tanggapan fraksi maupun secara tertulis disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Medan.

“Untuk itu, kita meminta kepada Ketua DPRD Kota Medan untuk tidak memperlama lagi pembentukan Pansus ini, mengingat pansus ini sangat penting karena menyangkut persoalan pendidikan,” bebernya.

Untuk itu lanjutnya, usulan fraksi PKS serta beberapa fraksi yang ada di DPRD Kota Medan ini untuk membentuk Pansus siswa Siluman agar persoalan siswa sisipan ini terklarifikasi dengan jelas.

Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin membantah kalau dirinya enggan melakukan pembahasan terkait pembentukan Pansus Siswa Siluman ini. Amiruddin menyebutkan, belum terealisasinya pembentukan pansus siswa siluman ini karena memang belum dijadwalkan di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).Dan mengenai kepastian kapan dilaksanakan paripurna pembentukan pansus siswa siluman itu bergantung kepada hasil rapat Bamus.

“Bagaimana mau menentukan Paripurna pembentukan pansus siswa siluman itu, sedangkan saja kita belum rapat Bamus, dan nantinya dari hasil rapat Bamus itu barulah penentuan jadwal kapan dilaksanakan paripurna, “tegasnya.
Lanjut Amiruddin, mengenai usulan pembentukan pansus, baru fraksi PKS dan sejumlah anggota Dewan dari beberapa fraksi yang mengajukan pembentukan pansus siswa siluman ini. Ketua DPRD Medan berjanji akan membawa usulan pembentukan pansus siswa siluman ini ke rapat Bamus karena dirinya tidak mau dituding sebagai penghambat pembentukan pansus siswa siluman ini.

“Bola panas itu di saya, jadi saya akan membawa persoalan ini ke rapat Bamus, Namun semua hasilnya nanti diserahkan kepada anggota Bamus mengenai kapan penjadwalan Paripurna pembentukan pansus siswa siluman ini,” terangnya.(mag-10/adl)

Pemko tak Punya Program Kendalikan Laju Penduduk

MEDAN- DPRD Kota Medan menilai, Pemko Medan tidak memiliki program khusus dan fokus untuk mengendalikan laju pertumbuhan pendudukan di Kota Medan. Bahkan, DPRD meragukan pengendalian penduduk tidak berjalan dan berdampak pada ledakan kelahiran di Medan.

“Kalau kita lihat, pengendalian penduduk di Medan terlihat tidak signifikan. Bahkan, dari persentase keberhasilan maupun capaian kinerja sama sekali tidak pernah terlihat. Leading sektor program yang menonjol dalam pengendalian penduduk, khususnya untuk KB juga tidak ada. Kita meragukan masalah ini dapat di atasi Pemko Medan,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Medan HT Bahrumsyah kepada wartawan, Senin (31/10).

Dikatakannya, sejauh ini tidak pernah ada laporan menonjol atau laporan capaian keberhasilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Medan. Bahkan, dalam setiap rapat dengar pendapat dengan Komisi B pun laporan kinerja Badan PP dan KB hanya berupa laporan pelaksanaan program seremonial dengan anggaran yang sudah dikeluarkan.

“Badan PP dan KB pun tidak punya terobosan untuk pendalian penduduk khususnya kelahiran bayi,” ujarnya.
Dari program-program itu, lanjutnya, terlihat pemimpin SKPD tersebut tidak memahami permasalahan KB. Apalagi, menurutnya, saat ini kelahiran bayi dinilai akan meledak dan telah mencapai kelahiran 7 miliar di dunia.
“Tolok ukur salah satunya, keberhasilan pengendalian penduduk di Medan. Karena kelahiran bayi sudah meledak (baby boom), namun Badan PP dan KB Medan lebih banyak pada program-program persoalan perempuan sajan Untuk program KB, khusus pengendalian penduduk sama sekali tidak terlihat,” jelasnya.

Secara tegas, Bahrumsyah meminta pada Wali Kota Medan untuk melakukan evaluasi pada Kepala Badan PP dan KB Abdul Muluk untuk memasukannya dalam daftar mutasi eselon II yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menilai, jika tidak segera dilakukan, maka pengendalian penduduk yang dianggap remeh akan menjadi masalah besar stabilitas di Kota Medan ke depan.

Sementara, Kaban PP dan KB Kota Medan Abdul Muluk yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya berulang kali tidak berkenan memberikan komentar. Bahkan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pun Abdul Muluk tidak bersedia membalasnya.(adl)

Evaluasi Kinerja Kadisdukcapil

Terkait Buruknya Pelayanan e-KTP di Medan

MEDAN- Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), mengundang perhatian serius dari anggota DPRD Kota Medan. Apalagi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap secara tegas mengaku kecewa atas pelayanan yang diberikan. Karenanya, dewan meminta Wali Kota Medan Rahudman harahap segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan Darussalam Pohan.

“Kita tidak mau program e-KTP malah menyusahkan masyarakat karena mereka harus menunggu hingga berjam-jam dan tak bisa bekerja mencari nafkah,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Surianda Lubis, Senin (31/10).
Menurut Surianda, pendataan warga Kota Medan dalam mendapatkan e-KTP ini bisa lebih mudah jika Disdukcapil mempunyai time schedule yang jelas untuk melakukan pendataan terhadap warga Kota Medan di setiap kecamatan di Kota Medan.

“Fakta banyaknya keluhan warga yang mengantre untuk pengurusan e-KTP ini adalah bentuk dari ketidakprofesionalan petugas pendataan di setiap kecamatan, sehingga kita menyarankan kalau memang tak bisa bekerja lebih baik diganti saja,” ujarnya.

Terkait ketidakpuasaan Wali Kota Medan terkait pengurusan e- KTP ini, menurut politisi PKS ini, seharusnya Wali Kota Medan memanggil kadis, camat dan lurah untuk segera mencari formulasi yang tepat bagaimana program e-KTP ini bisa menyentuh aspek pelayanan masyarakat, sehingga penerapan e-KTP ini bisa berjalan sesuai efisiensi dan efektivitas waktu.

“Namun yang terpenting adalah komitmen disiplin waktu sehingga aspek pelayanan masyarakat melalui program e-KTP ini tidak merugikan dan menimbulkan keluhan di masayarakat,” pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Ilhamsyah menuding terjadinya penumpukan warga di setiap kecamatan dalam pengurusan e-KTP ini karena Disdukcapil selaku penanggungjawab program e-KTP ini tidak mempunyai program yang jelas dalam melakukan pendataan masyarakat.

“Komisi A pernah menyarankan kepada Disdukcapil melalui rapat dengar pendapat untuk membuat jadwal yang dilakukan secara rotasi di masing-masing lingkungan, hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan warga,” ungkapnya.

Dijelaskanya, penyebab utama terjadinya penumpukan ini karena Disdukcapil dinilai belum siap untuk menjalankan program e-KTP ini dan kita memperingatkan kepada Disdukcapil jangan bermain-main dalam masalah ini, apalagi ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

“Kita melihat, Disdukcapil terkesan melemparkan bola panas penerapan e-KTP dan membebankan kepada para Camat dan Lurah, kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakanlah, bilang nggak mampu jangan camat dan lurah yang dibebankan,” bebernya.

Untuk itu, harapnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap harus jeli melihat kondisi ini, jika memang Kadisdukcapil tidak mampu, Wali Kota Medan harus segera mengevaluasi kinerjanya. “Jangan karena program ini ditargetkan harus selesai di akhir 2011 ini, aspek pelayanan masyarakat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya menjadi amburadul,” pungkasnya.

Sementara, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan e-KTP di Kota Medan, Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pelatihan operator penerapan e-KTP di Hotel Dharma Deli Medan, Senin (31/10). Pelatihan ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan yang lebih teknis dan spesifik sehingga pelayanan e-KTP dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Pelatihan yang diikuti tenaga operator dari seluruh kecamatan dan Disdukcapil.

Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang membuka pelaksanaan penerapan e-KTP menjelaskan, kalau program pelaksanaan e-KTP telah memenuhi persyaratan, seperti pemenuhan daya listrik tiap kecamatan, tempat pelayanan, tenaga pelayanan baik tenaga pemindai sidik jari  dan pemindai tanda tangan serta petugas operator.

“Tenaga operator harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang IT. Untuk itu saya minta kepada saudara peserta pelatihan supaya disiplin mengikuti kegiatan ini. Apalagi pada 12 November 2011 akan didropping perangkat pinjamanan e-KTP sebanyak 106 unit untuk kebutuhan di kecamatan,” ucapnya.

Dijelaskannya, sebelumnya dilakukan pelatihan yang sama untuk 84 tenaga operator pada 5 Agustus lalu. Jumlah peserta yang mengikuiti pelatihan ketika itu disesuaikan  dengan perangkat yang akan didistribusikan yakni berjumlah 42 set dan kini sudah berada di 21 kecamatan, masing-masing kecamatan mendapatklan 2 set dan kini sudah dapat melayani e-KTP.

“Adapun tujuan pelatihan ini guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para tenaga operator. Di samping itu para peserta juga dapat memahami dan memberikan pelayanan dengan baik, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Serta, terlayaninya penduduk dengan rasa aman dan nyaman,” cetusnya. (adl)

Sosialisasi Kesehatan dari Rumah ke Rumah

Dalam mensukseskan program kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Medan melalui Puskesmas proaktif melakukan penyuluhan. Seperti yang dilakukan pegawai Puskesmas Petisah yang melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dari rumah ke rumah.

Menurut Kepala Puskesmas Petisah Dr Henny Safitri, hal ini merupakan program wajib yang mereka lakukan agar kesehatan masyarakat bisa terjamin. Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Jhonson Siahaan dengan Dr Henny Safitri di ruang kerjanya, Senin (31/10).

Apa saja program Puskemas Petisah ini?
Secara global, kami memiliki dua program yaitu program wajib dan program pengembangan. Program wajib diantaranya promosi kesehatan, program kesehatan ibu, anak dan KB, program lingkungan, program gizi, program penyakit menular, program pengobatan dan program pencatatan dan pelaporan. Untuk Program Pengembangan di antaranya, program usia lanjut, program kesehatan gigi dan mulut, program survey land, program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), program kesehatan masyarakat dan perlengkapan laboratorium kesehatan.

Bagaimana realisasi kedua program tersebut?
Sejauh ini kedua program itu berjalan sukses 100 persen, karena setiap warga yang berkunjung tetap kita berikan penyuluhan kesehatan.

Apa saja langkah yang dilakukan sehingga kedua program tersebut bisa terealisasi dengan baik?
Langkah yang kita dilakukan yakni dengan melakukan kerja sama lintas sektor seperti kecamatan dan keluarahan. Puskesmas Petisah juga lakukan kerja sama dengan pihak-pihak sekolah dalam mensukseskan Program UKS (usaha kesehatan sekolah).

Untuk melayani masyarakat, apa saja yang telah dilakukan Puskesmas Petisah?
Dalam melayani masyarakat dan merealisasikan kedua program Puskesmas Petisah itu, kita menugaskan pegawai melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga dan berikan imbaun akan pentingnya kesehatan. Kendala yang dijumpai saat kunjungan ke rumah warga, biasanya mereka jarang membuka pintu, padahal yang kita lakukan penyuluhan tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) agar tidak bertambah penderita penyakit demam berdarah.

Bagaimana dengan kunjungan pasien ke Puskesmas ini? Ada berapa pasien per harinya yang berobat ke sini?
Biasnya jumlah pasien yang berkunjung sekitar 40 hingga 50 orang sehari. Namun biasanya, setiap Senin jumlah kunjungan pasien bisa melonjak mencapai 70 hingga 80 orang. Kalau total pasien yang berkunjung ke Puskesmas Petisah itu per bulannya sekitar 800 hingga 900 orang.(*)

Tertangkap Mesum

Sepasang mahasiswa perguruan tinggi di Medan tertangkap basah bermesum ria di kamar kos mereka. Meski begitu, si pria masih saja berkilah kalau mereka tidak melakukan mesum, melainkan sedang mengerjai tugas kuliah. Mendengar alasan itu, warga sempat emosi dan nyaris menghajar mahasiswa tersebut.

Ceritanya, beberapa bulan belakangan ini, warga Jalan Sisingamangaraja Gang Pulau Harapan, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, merasa resah dengan tingkah sejumlah mahasiswa yang kos di kawasan itu. Pasalnya, para mahasiswa tersebut sering melakukan mesum di kamar kos mereka.

Karenanya, Minggu (30/10) sore pukul 17.00 WIB, warga memutuskan untuk menggerebek salah satu rumah kos yang dihuni Supriyadi (19), mahasiswa semester III Fakultas Sospol UISU di kawasan Jalan Sisingamangaraja. Pasalnya, saat itu Supriyadi kedatangan seorang temannya bernama Wahyuni, mahasiswi UMSU.

“Sudah kita pantau mereka sejak pagi. Karena sampai sore mereka tidak keluar dari kamar, makanya kita sepakat untuk menggrebeknya,” kata Robet, warga yang ikut menggerebek pasangan muda mudi ini.

Saat digerebek, warga menemukan Supriyadi dan Wahyuni sedang berduaan di dalam kamar. Namun saat diinterogasi, Supriyadi membantah kalau mereka talah melakukan mesum di kamar rumah kos tersebut. “Kami tidak ada melakukan apa-apa, kami hanya mengerjai tugas dari kampus,” kata Supriyadi.

Namun, kenapa mengerjai tugas di dalam kamar? Supriadi beralasan, mereka tidak mungkin mengerjai tugas itu di ruang tamu karena ada temannya yang sedang nonton televisi. Mendengar jawaban Supriadi warga hampir emosi. “Mana mungkin kau mengerjai tugas dalam kamar. Itu di leher mu terlihat ada bekas cupangan,” kata Robet. (ris/smg)

Warga Minta Peranca Bangunan Nanyang Dibongkar

MEDAN- Warga Jalan Tomat, Medan Baru, terus mengawasi perkembangan pembangunan gedung baru Sekolah Nanyang Zhi Hui International Modern School di Jalan Abdullah Lubis simpang Jalan Sriwijaya, Medan Baru. Selain itu, kereka juga akan kembali menggelar aksi ke kantor Dinas TRTB Kota Medan guna mempertanyakan pembongkaran bangunan sekolah tersebut.

“Aksi yang kami lakukan tak lebih cuma untuk pertanyakn, kenapa bangunan sekolah Nanyang yang sudah menyalahi izin tak kunjung dibongkar habis. Ada apa ini?,” kata Lansia, seorang warga kepada Sumut Pos, Senin (31/10).

Menurut Lansia, sebelumnya pihak Yayasan Nanyang diwakili seorang guru, didampingi petugas kemanan mendatangi warga untuk mempertanyakan bagaimana penyelesaian terbaik dalam masalah tersebut. “Ternyata, tidak ada penyelesaian atau solusinya. Ternyata, negosiasi yang mereka lakukan hanya untuk memuluskan pengecoran. Seharusnya yang datang jangan guru, tapi pihak yayasan,” bebernya.

Menurutnya, kesepakatan dapat tercapai jika peranca yang sudah dipasang secara diam-diam harus dibongkar. “Cuma itu permintaan kami. Bongkar peranca agar warga tenang. Bila tidak, kami akan terus mencoba untuk memperjuangkan nasib kami,” bebernya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangungsong mengimbau agar pihak Nanyang bisa bergaul dengan warga sekitar. “Seharusnya Nanyang bersahabat dengan warga di lingkungan tersebut, terutama yang keberatan dengan dampak pembangunan gedung baru sekolah Nanyang,” cetusnya.

Dijelaskan Parlaungan, pertemuan antara warga dengan Nanyang tidak bisa terus dilakukan, karena tidak ada titik temu untuk mencari solusi.

“Isi kesepakatan, pihak Nanyang harus membongkar seluruh bangunannya yang menyalah. Hanya itu keberatan warga,” ujarnya.(adl)

1...14,48714,48814,489...15,733Page 14,488 of 15,733

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor