MEDAN-Bak gayung bersambut, optimisme pemerintah pusat dalam upaya penyelesaian Bandara Kualanamu, termasuk pula mengenai infrastruktur pendukungnya yang selesai pada 2012 mendatang, diamini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Berbicara optimisme, manusia hidup harus optimis. Mengenai pembangunan Kualanamu dan infrastruktur jalannya, seperti tadi yang dibicarakan harus ada keoptimisan. Mengenai jalan Tol Kualanamu, sedang proses tender, tinggal konstruksi,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ketika dikonfirmasi Sumut Pos usai acara Seminar Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tema “Paradigma Baru Pembangunan Infrastruktur”, Selasa (25/10).

Kembali dijelaskannya, untuk pembangunan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, dikatakannya tidak perlu seratus persen pembebasan lahan selesai. Yang terpenting, akan dikejar pengerjaannya bisa segera selesai.
Sebelumnya, Gatot Pujo Nugroho, dalam sambutannya melaporkan progres akses ke Bandara Kualanamu sedang berjalan dan menunjukkan pergerakan yang menggembirakan. Dipaparkannya, untuk proyek pembangunan Bandara Kualanamu saat ini, sudah mencapai 76,81 persen.

“Jalan arteri nontol lahan yang sudah dibebaskan mencapai 21,1 hektar, dari kebutuhan 33,91 hektar atau mencapai 64 persen. Diharapkan dalam waktu dekat akan selesai hingga seratus persen,” katanya. (ari)

MEDAN-Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Pemuda Pancasila, panitia HUT dan pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumut menggelar donor darah di Sekretariat Jalan MH Thamrin No 94-A Medan, Selasa (25/10).
Para pendonor yakni Anuar Shah (Ketua MPW PP Sumut), Drs Firdaus Nasution (Wakil Ketua II), Drs Boyke Turangan (Ketua MPC PP Kota Medan), Hj Ummi Kalsum (ketua panitia HUT), Rosda (sekretaris), Rohani Pohan dan pengurus serta kader lainnya.

Menurut Anuar Shah, donor darah ini sebagai bentuk kepedulian sosial Pemuda Pancasila Sumut terhadap warga kurang mampu.

“Saat ini stok darah di Medan masih kurang sehingga sering menyulitkan si pasien. Namun dengan donor darah ini diharapkan dapat meringankan beban mereka,” jelas Anuar Shah.

Hasil dari donor darah tersebut akan disumbangkan ke PMI untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain unsur pengurus, kader Pemuda Pancasila Sumut juga turut berperan aktif menyumbangkan darahnya.  Ditambahkan pria yang akrab disapa Aweng itu, bahwa donor darah ini merupakan sebagian kegiatan sosial dilakukan Pemuda Pancasila Sumut dalam rangka HUT ke-65 Pemuda Pancasila.

Sebanyak 9 orang tim medis didatangkan dari PMI Medan dipimpin dr T Gita, dan dr Randi.
Selain donor darah, minggu lalu kegiatan sosial lainnya sudah dilakukan dengan pemberian bantuan kepada empat panti asuhan yakni Panti Asuhan Al Washliyah Jalan Karya Jaya Medan Johor, Panti Asuhan Mamiyai Jl. Mamiyai No 1 Medan, Panti Asuhan Bani Adam Medan dan Panti Asuhan Jamiyatul Al Washliyah Brayan Medan.(smg/sor)

MEDAN-Mantan polisi yang pernah bertugas di Polsekta Percut Sei Tuan, Mulia Alamsyah (44) bersama rekannya Wanda Syahputra (21) ditangkap polisi karena diduga terlibat menggelapkan mobil, Selasa (25/10). Dari warga Jalan Marelan II itu polisi berhasil mengamankan 10 unit mobil mewah, masing-masing Kia hitam, Suzuki Escudo putih, Mitsubishi Kuda biru, Nissan X-Trail hitam, 2 Isuzu Panther biru, Suzuki APV hitam, BMW biru, Avanza hitam dan Xenia biru, kunci mobil, plat no polisi palsu dan sepucuk pistol air soft gun.

Selain kedua tersangka polisi juga mengamankan empat montir mobil yakni Nurdin, Ahmad Fadli, Sukamto, Muliadi dan 6 pelaku sebagai perantara penggelapan mobil yakni Syahrial, Anwar Efendi, Gerry Yulfa, M Iqbal Prasetyo, M Syariat dan Suherli.

Informasi yang dihimpun, tertangkapnya tersangka bermula tertangkapnya Gazali yang ditangkap menggunakan mobil BMW B 7474, karena memiliki pistol air soft gun. Saat diamankan plat mobil mewah yang dikemudikan Gazali ditempel stiker Istana Kepresidenan Republik Indonesia.

Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki menambahkan, modus yang digunakan pelaku berpura-pura melaporkan kehilangan mobil ke polisi.  Mobil-mobil itu merupakan tarikan dari lesing yang pemiliknya tak sanggup membayar.

“Keduanya bekerja sebagai dept colector di salah satu perusahaan leasing dan saat ini kita masih melakukan pengembangan, apakah keduanya melakukan kerjasama dengan pihak leasing,” ungkapnya.
Sayangnya, Yoris tidak mau membeberkan nama leasingnya. “Banyak, namun belum dapat kita sampaikan dan saat ini masih dikembangkan, apakah ada permainan dari pihak leasing,” terangnya. (mag-7)

Sidang Perdana RE Siahaan

MEDAN-Sidang perdana perkara dugaan korupsi tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mantan Wali Kota Pematang Siantar, Robert Edison Siahaan (52), digelar di Persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Selasa (25/10). Sidang dipimpin 3 hakim adhok dipimpun Ketua Majelis Hakim Jonner Manik SH MH, dengan para anggota Suhartanto SH dan Lowdewik L Tobing.

Sidang perdana ini dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dari KPK Irene Putrie SH Mhum.

Saat jaksa penuntut umum membacakan dakwaan penasehat terdakwa RE Siahaan, Syarfuddin Panja sempat melakukan protes karena JPU dinilai keliru dalam pengetikan dakwaan yang dibacakan oleh pihak penuntut umum dari komisi pemberantasan korupsi.

Di hadapan majelis hakim, pengacara terdakwa mengatakan keberatan dalam dakwaan penuntut umum di halaman 33 tertulis tanggal 13 November 2011,  karena sebelumnya semua dakwaan tertulis November 2007. Maka pengacara terdakwa akan mengajukan esepsi atas dakwaan penuntut umum yang kabur.

Namun pihak penuntut umum berkilah bahwa materi yang disampaikan tidak kabur hanya saja salah pengetikan nanti segera dilakukan perbaikan. Usai mendengarkan keterangan penuntut umum, majelis hakim meminta agar protes yang disampaikan penasehat hukum itu disampaikan dalam eksepsi pada pekan depan.

Mantan Wali Kota Pematang Siantar itu diadili dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dana rehabilitasi/pemeliharaan dinas PU pada APBD 2007 sebesar Rp8,3 miliar dan penggunaan dana bantuan sosial pada PAPBD Tahun 2007 sebesar Rp2,2 miliar. Dalam kasus korupsi APBD tahun 2007 dengan total kerugian negara senilai Rp10,5 miliar. (rud)

MEDAN-Bak gayung bersambut, optimisme pemerintah pusat dalam upaya penyelesaian Bandara Kualanamu, termasuk pula mengenai infrastruktur pendukungnya yang selesai pada 2012 mendatang, diamini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Berbicara optimisme, manusia hidup harus optimis. Mengenai pembangunan Kualanamu dan infrastruktur jalannya, seperti tadi yang dibicarakan harus ada keoptimisan. Mengenai jalan Tol Kualanamu, sedang proses tender, tinggal konstruksi,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ketika dikonfirmasi Sumut Pos usai acara Seminar Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tema “Paradigma Baru Pembangunan Infrastruktur”, Selasa (25/10).

Kembali dijelaskannya, untuk pembangunan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, dikatakannya tidak perlu seratus persen pembebasan lahan selesai. Yang terpenting, akan dikejar pengerjaannya bisa segera selesai.
Sebelumnya, Gatot Pujo Nugroho, dalam sambutannya melaporkan progres akses ke Bandara Kualanamu sedang berjalan dan menunjukkan pergerakan yang menggembirakan. Dipaparkannya, untuk proyek pembangunan Bandara Kualanamu saat ini, sudah mencapai 76,81 persen.

“Jalan arteri nontol lahan yang sudah dibebaskan mencapai 21,1 hektar, dari kebutuhan 33,91 hektar atau mencapai 64 persen. Diharapkan dalam waktu dekat akan selesai hingga seratus persen,” katanya. (ari)

MEDAN- Lembaga Pemantau dan Pengawasan Pembangunan Sumatra Utara (LP3SU) mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 senilai Rp9,95 miliar, Selasa (25/10) sore.

Menurut Ketua LP3SU, Sahala Saragih, berdasarkan temuan LP3SU, dana yang dikucurkan untuk prasarana pendidikan bagi 42 Sekolah Dasar yang berlokasi di desa tertinggal dikawasan perbukitan Toba Samosir, sarat dengan dugaan korupsi dan mark-up serta bantuan fiktif dalam pelaksanaannya.

Adapun item dugaan korupsi dengan total keseluruhan Rp9,95 miliar, diantaranya pengadaan buku untuk perpustakaan (pengayaan) dalam hal ini buku penunjang pendidikan dan referensi senilai Rp3,9 miliyar.
Dalam pengucurannya, ditemukan adanya keganjilan dan penyimpangan spesifikasi teknis buku untuk pendidikan agama. Dimana lanjut Sahala, yang dibutuhkan buku agama Kristen tapi yang didatangkan buku agama Islam sehingga dalam pengucurannya tidak sesuai spesifikasi.

Untuk setiap tingkatan Sekolah Dasar mendapatkan 1050 buku agama, sehingga penyaluran terkesan sia-sia dan menghamburkan uang negara.

Apalagi sasaran bantuan DAK yang berasal dari APBN ini, memang diperuntukan untuk 42 Sekolah Dasar dikawasan tertinggal khususnya di daerah pedalaman dan perbukitan di Tobasa.

Sahala memaparkan, proyek pengadaan sarana pendidikan ini telah diatur sedemikian rupa dengan pihak ke tiga. Buktinya, kalau berdasarkan kontrak bahwa seluruh buku dan sarana pendidikan lainnya sudah diantarkan paling lambat 39 Desember 2010.

Namun dalam praktiknya, penyerahan buku untuk 42 Sekolah Dasar di Tobasa dilaksanakan dua tahapan, pertama pada 23 Desember 2010 dan tahap kedua pada Januari 2011, yang meminta seluruh Kepala Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta untuk mengambil buku di gudang milik kontraktor di Jalan Sirait, Porsea.

Ditambahkan Sahala, yang tampak ganjil dalam pengadaan buku ini, dari 42 SD dikawasan tersebut, tidak ada siswanya beragama Islam, tetapi buku yang dibeli panduan agama Islam.

Ini bisa dibuktikan, setelah pihaknya turun langsung ke sekolah-sekolah yang menerima pengucuran proyek pengadaan prasarana pendidikan di Tobasa. Para Kepala Sekolah di 42 SD Tobasa mengaku, tidak menerima bantuan alat peraga dan multi media pendidikan senilai Rp5,7 miliar yang merupakan bantuan dari DAK Rp9,95 Miliar.
Atas dasar tersebut, pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut.(rud)