23 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 14539

Sepuluh Bus Pengangkut Jamaah Mogok

Transportasi Haji Kacau

JAKARTA-Pelaksanaan wukuf di padang Arafah sebagai inti Ibadan haji telah rampung Sabtu lalu. Tapi, persoalan baru muncul setelah jamaah haji digiring dari Arafah menuju Mudzalifah dan Mina. Perjalanan jamaah haji ini tersendat arus kendaraan yang macet, dan banyaknya bus yang mogok.

Dari kekacauan pengangkutan jamaah haji ini, pos transportasi pemerintah Indonesia bisa dinilai mengecewakan. Di antaranya, tercatat lebih dari sepuluh bus yang mengangkut jamaah haji Indonesia mogok di tengah jalan. Akibatnya, iring-iringan bus di belakannya juga ikut tersendat.

“Memang ada sepuluh bus lebih yang mogok,” kata Kepala Satuan Operasi Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Kasatop Armina) Abu Haris Mutohar kepada Media Center Haji (MCH) Humas Kementerian Agama (Kemenag) kemarin (6/11). Akibat dari kondisi ini, waktu jamaah haji banyak habis di jalan.

Kondisi kemacetan dan banyaknya bus yang mogok, terutama terjadi di rute Arafah menuju Mudzalifahn

Abu mengatakan, bus yang mogok ini rata-rata adalah bus cadangan. Jarak antara Arafah ke Mudzalifah sejatinya hanya sekitar tujuh hingga delapan kilometer. Tapi, dengan kondisi supermacet plus banyak bus yang mogok, lama perjalanan bisa sampai satu jam.

Abu menuturkan, para jamaah tidak mungkin berjalan dari Arafah ke Mudzalifah. “Jamaah yang antre menunggu pemberangkatan ini kondisinya pasti sudah letih karena habis menjalani wukuf,” paparnya.
Menurut Abu, kasus transportasi ini bakal menjadi bahan evaluasi pemerintah. “Jangan sampai tahun depan terulang,” katanya.

Terlepas dari itu, guna lebih mematangkan penyambutan jamaah haji ke tanah air, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan akan melakukan rapat menyeluruh pada 8 November 2011 di Asrama Haji Medan.

“Memang, menurut Kakanwil kita yang baru, seluruh penyambutan jamaah haji di Debarkasi Medan sudah rampung. Tapi, untuk lebih memantapkan penerimaah jamaah haji, kita akan lakukan rapat menyeluruh dan diharapkan semuanya berjalan lancar, tenaga kesehatan dan Ambulan sendiri sudah disiapkan. Semua akan kita bahas pada rapat ini nanti,” kata Humas Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) Debarkasi Medan Drs HM Sazli Nasution, Minggu (6/11)
Mengenai situasi di tanah suci, saat ini para jamaah haji Indonesia gelombang I yang berjumlah 221.000 orang memasuki perkemahan di Mina untuk melaksanakan pelemparan jumrah setelah menyelesaikan wuquf di Arafah, dan dilanjutkan ke Muzdhalifah.

Saat Mabid Muzdhalifah di Mekkah, sambung Sazli, jamaah haji harus mengumpulkan batu kecil atau kerikil yang jumlahnya 49 serta melaksanakan ibadah shalat subuh, kemudian berangkat ke Mina. “Sampai di sana berhenti sementara waktu di monumen yang suci dengan tujuan berzikir serta melakukan shalat subuh,” ujar Sazli.
Selanjutnya, jamaah haji akan melakukan pelemparan jumrah yang tempat pelaksanaannya berada di sebuah bukit yang bernama ‘Aqabah pada 10 Zulhijah. “Caranya adalah dengan mengambil tujuh buah batu yang kecil kemudian melakukan penyembelihan binatang kurban,” ungkapnya.

Setelah itu, katanya, dilakukan tahalul yaitu melepas ihram setelah semua rukun ibadah haji telah rampung dikerjakan. Hal ini bisa dilakukan setelah melempar jumrah ‘Aqobah dengan melakukan pemotongan rambut paling sedikit sebanyak tiga helai.

Untuk Mabit di Mina sendiri dilaksanakan pada hari tasyrik (hari yang diharamkan untuk berpuasa), yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumrah Ula, Wusta, dan ‘Aqabah, masing-masing 7 kali.

“Semuanya dilaksanakan seperti manasik haji selama jamaah di tanah air. Setelah semua proses rangkaian haji dilakukan, maka kloter I diantaranya dari Labuhanbatu dan Medan akan bersiap-siap untuk kembali ke tanah air dan akan ditunggu kedatangannya di Bandara Polonia Debarkasi Medan pada 11 November 2011 dan akan disambut seluruh unsur Muspida,” bebernya. (mag-11/wan/nw/jpnn)

Hari ini, Sembilan Partai Pengusung Buka-bukaan

Jika Aspirasi Tidak Ditanggapi Gatot, Siapkan Tekanan Lain

MEDAN-Hari ini sembilan partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno), siap buka-bukan kepada pers terkait kunjungan mereka ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pekan lalu. Setidaknya hal ini diungkapkan Andi Jaya Matondang, Wakil Ketua PPP Sumut.

“Kita Wait and See. Kalau tidak direspon, maka kita akan melakukan tekanan-tekanan lainnya. Ini semuanya, bukan untuk kepentingan politis, bukan proyek, uang dan sebagainya. Tapi, murni untuk kepentingan masyarakat dan umat di Sumatera Utara. Dan Senin nanti (hari ini, Red), kita akan menggelar konfrensi pers terkait hal-hal tersebut, serta langkah yang akan kita ambil,” urainya kepada Sumut Pos Jumat (4/11) lalu.

Sebelumnya, sembilan dari sebelas partai pengusung yang terdiri dari Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PPDI) Sumut, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Sumut, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumut, Partai Merdeka Sumut, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sumut.

Partai Sarekat Islam (PSI) Sumut, Partai Persatuan Nahdatul Ummah (PPNU) Sumut, Partai Patriot Sumut, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkunjung ke Mendagri karena menilai sejak Gatot Pujo Nugoroho menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubsu tidak maksimal dan belum mampu mengusung misi dan visi semasa Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu. “Ini cara yang Islami, dan kami anggap paling tepat serta tidak tendensius dengan mengerahkan massa dan sebagainya. Kami hanya mengingatkan, karena selama ini visi misi Syampurno yakni, tidak sakit, tidak bodoh dan tidak lapar serta rakyat punya massa depan, sejak Sumut dipimpin Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, belum ada arah pencapaiannya. Maka, kami meminta Mendagri, untuk mengingatkan itu ke Plt Gubsu,” jelas Andi.

Andi pun membenarkan bila Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, tidak mampu menjalin komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan legislatif dan pihak-pihak lainnya.

Kemudian, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Gatot juga tidak populis dan terkesan keputusan pribadi, tanpa mempertimbangkan keharmonisan dan kekondusifitasan Sumut. Salah satunya adalah kebijakan pemutasian pejabat eselon III beberapa waktu lalu.

“Akibatnya, mencuat ketidakharmonisan dan ketidakkondusifitasan di Sumut dengan ditandai ajuan hak interpelasi dan sebagainya. Waktu dia (Gatot, Red) masih menjabat Ketua DPW PKS, dia mampu menjalin komunikasi yang baik dengan partai-partai lainnya, terutama yang berlandaskan dakwah. Namun, sekarang itu tidak ada. Ini perlu terjawab, apakah karena ada yang menghalang-halangi atau karena keinginannya sendiri,” bebernya.

Andi menuturkan, kesembilan partai pengusung juga melaporkan mengenai keberadaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2010 lalu yang mencapai Rp400 Miliar. Untuk konteks ini, kunjungan tersebut meminta Mendagri agar juga mengingatkan Gatot, untuk memiliki prioritas pencapaian visi misi Syampurno dalam APBD 2012 mendatang.
Soal kesiapan sembilan partai pengusung itu untuk buka-bukaan pun dibenarkan Sekretaris Jenderal Partai Patriot Sumut Rismansyah. Dikatakannya, dalam konfrensi pers itu nantinya akan diceritakan secara lugas hal-hal berkaitan dengan kunjungan kepada Mendagri, menyangkut sikap dan kebijakan Plt Gubsu.

“Nanti akan kita buka semua di konfrensi pers,” katanya tanpa memberikan nama tempat dan waktu dari agenda yang mereka rencanakan itu.

Terkait dengan manuver sembilan partai tadi, Gatot tampaknya belum juga mau berkomentar. Selain itu, beberapa isu yang sedang marak di Sumut pun enggan dia tanggapi, conrohnya kasus JR Saragih dan PLTA Asahan III. “”Nanti ya, baru Salat Idul Adha,” jawab Gatot ketika ditemui Lapangan Merdeka Medan, Minggu (6/11). (ari)

Siapa Merugikan Negara, Saya atau KPK?

Mengunjungi RE Siahaan di Rutan Tanjung Gusta Medan

Ir RE Siahaan boleh dibilang kontroversial. Namanya mulai populer saat bertarung pada Pilgubsu 16 April 2008. Ia kalah, tapi bangga. Kini sosok murah senyum ini diadili KPK. Ia tak ciut, tetap merasa tak bersalah, bahkan mengejek jaksa KPK tak becus membuat dakwaan. Kepada hakim Tipikor, ia berpesan agar jangan latah mengikuti kesalahan jaksa.

PANDA MT SIALLAGAN, Tanjung Gusta

Pertemuan dengan RE Siahaan berlangsung di taman Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan, Rabu (2/11) sore, di sebuah pendopo bertiang kayu dan beratap genteng seukuran 4 x 4 meter. Lantai pendopo dilengkapi kursi bambu dan meja artistik hasil pahatan tunggul kayu. Suasana taman terasa nyaman dan asri. Ada kolam hias di sekeliling pendopo, aneka bunga, pohon mangga, palma dan lain-lain.

Saat koran ini tiba, di pendopo itu tampak istri RE Siahaan, Elfrida Hutapea, ditemani putrinya Sylvia Siahaan dan cucunya Beatrix Tampubolon yang baru berusia sekitar dua tahun. Mereka asyik ngobrol dengan sepasang suami-istri yang tak lain adalah mantan Bupati Nias Binahati Baeha dan istrinya, yang telah divonis lima tahun penjara oleh pengadilan Tipikor dan ditahan di rutan itu. Binahati menjadi terpidana atas kasus korupsi dana penanggulangan bencana Nias tahun 2006. Seorang putri Binahati berparas cantik, juga tampak di pendopo. Sore itu, Binahati asyik mencicipi makanan dan jus buah bawaan istri dan putrinya.

“Bapak di kamar, sedang istirahat. Duduklah dulu!” ujar Elfrida Hutapea menjawab koran ini. Wartawan koran ini pun duduk, persis berhadapan dengan Elfrida Hutapea. Mantan Nyonya Walikota Siantar ini tampil sederhana dengan busana kasual dan celana pendek. Wajahnya agak lelah, tapi tetap banyak senyum, bahkan masih bisa tertawa keras saat Binahati melucu. Bupati yang dikenal benci wartawan ini ternyata sangat ramah, hangat dan penuh humor.

Topik pembicaraan dua keluarga pejabat ini berlangsung renyah, ringan, remeh, dan tak terkait kasus korupsi atau semacamnya. Sore itu mereka sedang bergunjing tentang seorang wanita cantik beranak satu yang kecantol dengan supir rutan. Awalnya si wanita datang ke rutan bersama anaknya untuk menjenguk suaminya yang sudah tiga bulan ditahan atas suatu kasus. Wanita itu lalu berkenalan dengan supir rutan, jatuh cinta dan menjalin hubungan. Sejak itu, wanita tersebut makin sering datang ke rutan, tapi bukan lagi menjenguk suaminya, melainkan menemui pacarnya. Menariknya, kadang-kadang ditemani pacar barunya, wanita itu tetap mengantarkan makanan untuk suaminya.

Cerita itu diutarakan Binahati dan ditanggapi tawa miris Elfrida Hutapea dan putrinya. “Kok bisa begitu ya,” ujarnya.
Terkait romantika itu, Elfrida Hutapea akhirnya menyinggung banyaknya perempuan-perempuan cantik yang datang ke rutan. Sebagian ada yang memakai sepatu hak tinggi. “Dari tadi kuperhatikan, banyak yang datang bersepatu tinggi sampai segini,” katanya sambil merentangkan jengkal tangannya. “Kok bisa mereka ke sini dengan sepatu begitu ya,” katanya lagi.

Demikianlah pembincangan dua keluarga itu berlangsung tanpa topik, melompat dari satu hal ke hal lain, kadang diselingi mimik serius, kadang ditingkahi tawa renyah. Topik hanya berganti ketika koran ini bertanya tentang RE Siahaan kepada Elfrida.

“Sehat, gemuk kok. Nggak benar itu berita yang mengatakan bapak kurus. Lihatlah nanti!” kata Elfrida saat ditanya kesehatan suaminya, sembari bangkit merogoh sebuah tas dan mengeluarkan dua cangkir keramik kecil, menaruhnya di meja. Selanjutnya ia meraih termos dan menuang isinya ke dalam cangkir tersebut. Ternyata kopi.
“Ayo, ngopi kalian,” ujarnya ramah. Aroma kopi menghangatkan suasana. RE Siahaan yang ditunggu tak kunjung keluar dari sel. “Bapak mungkin tertidur! Kita tunggu ya!” ujarnya.

Setelah mempersilahkan Sumut Pos ngopi, Elfrida bercerita sekilas bahwa mereka tak paham mengapa suaminya ditahan. Mereka juga merasa diperlakukan tak adil oleh KPK, sebab selama 4 bulan ditahan di LP Cipinang, RE Siahaan ternyata tak pernah diperiksa secara intensif sebagaimana posisinya sebagai tersangka. Tiba-tiba, sehari menjelang masa penahanan habis, KPK memboyong RE Siahaan ke Rutan Tanjung Gusta Medan.

Sayangnya, tak banyak hal terlontar dari Elfrida, sebab Beatrix Tampubolon, cucu RE Siahaan yang duduk di pangkuan ibunya kerap bermain dan merengek, berpindah dari pangkuan ibunya ke pelukan neneknya. “Oppung…oppung,” ujar Beatrix dengan bahasa masih celat sambil berjalan tertatih dituntun Sylvia ke arah Elfrida. Elfrida lalu memangkunya, tapi tak lama, sebab Beatrix kemudian minta kembali ke ibunya.

Tiba-tiba suasana haru terjadi ketika Binahati beranjak dari duduknya, bermaksud kembali ke kamar tahanan. Istrinya menuntunnya turun dari pendopo dibantu putrinya. “Istirahat ya, main catur kalo suntuk!” ujar istrinya sambil mencium kedua pipi suaminya. Putrinya juga melakukan hal yang sama. Binahati melangkah lunglai menuju sel, tak lagi berpaling hingga punggungnya lenyap ditelan gerbang. Ia tampak sangat tua. Istrinya mendesah memandangi suaminya. Suasana hening dan sedih seketika merayap.

Istri Binahati dan putrinya tak langsung pulang, tapi duduk lagi di pendopo dan melanjutkan obrolan dengan Elfrida. Namun suasana tidak lagi sehangat ketika Binahati ada, yang pada kesempatan itu memang gemar melucu. Untunglah RE Siahaan segera muncul, lalu istri Binahati dan putrinya pun pamit, seolah tak ingin mengganggu pertemuan Sumut Pos dengan RE Siahaan.

Hari makin sore, hembusan angin kian terasa.Tak banyak hal berubah dalam diri RE Siahaan. Sedikit keunikan hanya tampak pada potongan rambutnya. Ketika menjabat Walikota Siantar, rambutnya tampak putih penuh uban, tapi kini sudah hitam. Mungkin dicat. Pada bagian belakang terdapat jabrik pendek. Model rambut ini mengemuka di kalangan anak muda tahun 90-an. RE Siahaan tampak gagah dengan tampilan itu, tapi ‘citra pejabat’ menjadi agak redup dalam dirinya.

Namun ia tetap menunjukkan kualitas seorang pemimpin. Suaranya lembut dan tegas, banyak senyum dan lugas. Ia seperti tak ciut ditahan KPK, lembaga yang dikenal ‘beringas’ terhadap para koruptor. Sejak dulu, karakter RE Siahaan memang santai, hangat, bersahabat, tapi bisa sangat tegas. Ia tahan berjam-jam ngopi sambil berdiskusi tentang pembangunan Siantar. Tapi sebagian kalangan menilai RE Siahaan keras, bahkan kerap disebut berdarah dingin.
Sikap hangat dan tegas itu yang dominan terlihat saat bincang-bincang dengannya di rutan. Dengan suara lembut dan tersenyum, ia mengejek KPK.

“Aku bingung, betul-betul bingung, dakwaan jaksa tak jelas. Banyak kesalahan. Ini KPK loh, profesional, ekstraordinary. Jadi siapa yang merugikan negara, KPK atau saya? Mereka menghabiskan banyak uang menangani kasus ini, kok membuat dakwaan saja tak becus. Ini harus kita ulas,” katanya. (bersambung)

International Look

Agnes Monica

Pulang dari AS, Agnes Monica langsung disambut kegiatan seabrek. Salah satunya, fitting baju untuk persiapan pembukaan SEA Games XXVI. Dia terpilih sebagai seorang penampil di perhelatan olahraga yang dilangsungkan di Palembang tersebut.

Untuk itu, Agnes akan mengenakan baju rancangan Anne Avantie.

“Ini lagi nyobain baju untuk opening SEA Games. Aku sama Bunda Anne sudah beberapa kali kerja sama dan cocok. Bunda sudah tahu karakter aku dan mau mendengarkan mauku seperti apa,” katanya ketika ditemui di Roemah Penganten, Grand Indonesia, Sabtu kemarin (5/11).

Untuk penampilannya nanti, pelantun Paralyzed yang kini kulitnya terlihat menggelap tersebut mengenakan kebaya yang dipadu dengan celana. Kebaya itu memiliki aksen brokat dan tutu supaya terlihat klasik.

Agnes memilih kostum tersebut karena nanti tampil bersama dua penyanyi dari negaran berbeda.

“Biar bagaimana, kan ini SEA Games. Apa salahnya kalau aku pakai baju yang terlihat lebih Indonesia. Cuma, tetap harus international look, ya,” terangnya.

Walaupun sudah ditangani oleh desainer, Agnes tidak mau hanya menyerahkan, kemudian tinggal terima jadi. Kalau bekerja sama dengan desainer, dia harus mengikuti prosesnya dari awal. Begitu juga dengan kostum tersebut. Dia intens berkomunikasi dengan Anne. Dia mengungkapkan keinginananya terkait dengan baju itu. “Aku bilang, penginnya begini lho, begitu lho. Dan, bunda itu sangat mendengarkan apa mau saya,” tegasnya.

Anne yang mendampingi Agnes saat fitting menjelaskan bahwa pada dasarnya dirinya dan Agnes memiliki kesamaan. Sama-sama perfeksionis. “Ada yang pernah curhat, katanya kalau bikin baju buat Agnes itu susah. Tapi, saya nggak merasakan itu sama sekali. Saya buat baju ini tiga hari. Kenapa bisa cepat, karena saya tahu siapa dia. Baju saya itu buah cinta saya untuk Indonesia melalui dia (Agnes),” ujar Anne. (jan/c10/any/jpnn)

Lagi, 8 BUMN Rugi Diakuisisi

Dahlan: Restrukturisasi Efisiensi Tahap II

JAKARTA-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mau setengah-setengah melakukan efisiensi restrukturisasi BUMN. Karena itu, setelah 7 BUMN siap diakuisisi, BUMN rugi lainnya antre masuk program akuisisi.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, setelah proses akuisisi 7 BUMN rugi oleh 6 BUMN sehat selesai, maka akan dilanjutkan dengan akuisisi 8 BUMN lain yang kondisi keuangannya buruk.

“Setelah (proses akuisisi) tahap pertama selesai, nanti ada delapan (BUMN) menyusul,” ujarnya di Kantor Kementerian BUMN akhir pekan lalu.

Sebagaimana diketahui, dalam proses akuisisi tahap pertama, 6 BUMN sehat akan mengakuisisi atau mengambil alih 7 BUMN sakit. Pertama, Perum Produksi Film Negara (PFN) akan diambil alih oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Kedua, PT Pradnya Paramita (BUMN penerbit buku) akan diambil alih oleh PT Telkom Tbk (TLKM), setelah dimerger dengan PT Balai Pustaka. Ketiga, PT Balai Pustaka diambil alih PT Telkom.

Keempat, PT Energi Manajemen Indonesia (EMI) akan diambil alih oleh PT Surveyor Indonesia. Kelima, PT Survey Udara Penas akan diambil alih oleh PT Angkasa Pura I. Keenam, PT Industri Sandang diambil alih oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Ketujuh, PT Sarana Karya (BUMN sektor konstruksi) diambil alih PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), setelah menyelesaikan urusannya dengan PT Timah. Proses akuisisi 7 BUMN yang oleh Dahlan disebut BUMN Dhuafa ini ditargetkan selesai paling lambat dua bulan.

Dahlan mengatakan, selain upaya restrukturisasi BUMN rugi, akuisisi juga men jadi opsi bagi BUMN yang ingin memiliki anak usaha. “Daripada mereka bikin anak usaha baru, lebih baik ambil perusahaan yang sudah ada. Kan selama ini ada kritik juga kalau BUMN terlalu sering bikin anak perusahaan baru,” katanya.

Lalu, BUMN apa saja yang masuk program akuisisi tahap kedua? Menurut Dahlan, mereka adalah BUMN yang bisnisnya terus merugi, sehingga akan sulit bertahan jika tidak diambil alih manajemen baru. “Kalau soal BUMN nya (yang masuk program akuisisi tahap ke dua), masih kita matangkan dulu,” ucapnya.

Sebagai gambaran, selain 7 BUMN rugi yang sudah masuk program akuisisi tahap pertama, masih ada beberapa BUMN rugi yang siap direstrukturisasi, di antaranya adalah PT Primissima (produsen tekstil), PT Industri Gelas (Iglas), PT Kertas Leces, PT Kertas Kraft  (KKA), PT Indah Karya, PT Kimia, PT Boma Bisma Indra (manufaktur alat industri dan manajemen proyek), PT Varuna Tirta Prakarsya (manajemen proyek migas dan jasa ekspor), dan beberapa BUMN kecil lain.

Saat ini, sebagian besar BUMN tersebut berada dalam penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sebuah BUMN yang ditugasi pemerintah untuk merestrukturisasi BUMN-BUMN rugi.

Dahlan mengatakan, setelah proses akuisisi selesai, BUMN sehat yang menjadi manajemen baru, bisa meresrukturisasi ataupun mengubah bisnis BUMN yang telah diakuisisinya. “BUMN dhuafa ini diarahkan agar bermetamorfosis. Jadi, mereka ganti bidang usaha boleh, mau ganti nama juga boleh, yang penting PT nya tetap dan bisa survive (bertahan, Red),” katanya.

Dahlan mencontohkan rencana akuisisi PT Balai Pustaka oleh PT Telkom. Saat ini, Balai Pustaka yang core business nya adalah penerbit buku, nanti akan dimodifikasi oleh Telkom untuk tidak menjadi penerbit buku saja, namun juga menjadi penyedia layanan aplikasi content berbasis teknologi informasi seperti e-book atau electronic book misalnya. “Jadi, bisnisnya bisa dimodifikasi sesuai strategi BUMN yang mengakuisisi,” ujarnya.(owi/iro/jpnn)

Poros Tengah Rongrong Pemerintah

JAKARTA-Poros tengah ini benar-benar mengancama soliditas pendukung pemerintah. Empat dari enam partai anggota koalisi, kini bergabung dalam Poros tengah. Mereka yakni PAN, PKB, PPP dan PKS. Keempatnya meng inginkan PT antara 2,5 dan 3 persen. Dalam Poros Tengah ini juga ikut Gerindra dan Hanura. Sedangkan Demokrat, Golkar dan PDIP menginginkan 4 atau 5 persen. Pemerintah sendiri sudah mengajukan 4 persen seperti Demokrat.

Pemilu 2009, PT sebesar 2,5 persen. Yang bisa duduk di Senayan hanya sembilan partai. Bila dinaikkan 5 seperti keinginan Golkar, otomatis akan membuat banyak partai yang ‘hangus’ yang bisa juga menimpa parpol Poros Tengah.
Saat disinggung terkait keluhan sejumlah partai koalisi tentang belum adanya pembahasan menyangkut besaran PT di internal setgab, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapinya secara ringan. “Setgab itu membahas hal strategis, kalau dianggap strategis ya bisa saja nanti, tapi menurut saya dibahas di pansus juga sama saja, toh sudah ada pansus (di DPR),” katanya.

Dia juga memaparkan, bahwa alasan partainya memilih besaran ambang batas kursi di parlemen sebesar 4 persen, sesungguhnya juga setelah melihat fakta obyektif partai-partai yang ada di koalisi. Yaitu, mengacu pada hasil Pemilu 2009 lalu, tidak ada satupun anggota koalisi perolehan kursinya di bawah 4 persen. “Semua melewati, yang paling kecil PKB saja juga kalau dibulatkan jadinya lima persen,” imbuhnya mantan anggota KPU itu.

Jadi, sindir Anas, seharusnya tidak perlu ada partai yang takut dengan kebijakan angka PT yang ditetapkan di sebesar 4 persen. Setelah sebelumnya berada di angka 2,5 persen. “Saya mendengar Partai Nasdem saja yang pendatang baru minta PT 5 persen, itu lebih tinggi dari 4 persen yang diajukan Demokrat lho. Jadi, menurut saya, dengan usulan ini kami berharap koalisi makin bersemangat untuk menyiapkan diri lebih baik,” sindirnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, tidak seharusnya partai-partai pendukung angka ambang batas 2,5-3 persen membentuk koalisi poros tengah. Jika ada kesadaran untuk mengacu pada konstitusi, seharusnya yang terbentuk adalah poros kebangsaan.

“Yang harus kita bangun dalam rangka penataan kebangsaan ini adalah poros bangsa, tidak ada poros lain,” ujar Idrus usai menghadiri Salat Ied di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (6/11).

Menurut Idrus, konstitusi dengan jamak menyatakan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah sistem presidensiil. Saat ini, sistem presidensill belum bisa dilaksanakan dengan murni. Seharusnya ada langkah-langkah dari parpol penghuni DPR untuk mewujudkan sistem tersebut.

“Tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok kita, yang kita bangun adalah poros bangsa. Kalau ada poros lain maka itu cara lain untuk tidak melaksanakan konstitusi,” jelasnya.

Idrus menyatakan, usulan Golkar terkait angka PT sebesar 5 persen bukan harga mati. Menurut dia, yang diinginkan oleh Golkar adalah pembangunan poros bangsa yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi menginginkan sistem presidensiil yang kuat. Penguatan itu bisa dicapai dengan penyederhanaan partai.(dyn/bay/pri/jpnn)

Pemerintah Cabut Izin 28 PPTKIS Nakal

JAKARTA-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terus melakukan bersih-bersih terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) nakal. Kemarin (6/11), kementerian berslogan Makarti Karya Muktitama itu melansir telah mencabut izin operasi 28 PPTKIS nakal.

Pencabutan izin merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap 387 PPTKIS yang izin operasionalnya kadaluarsa tahun ini. Mereka juga dianggap telah melakukan pelanggaran berat.

“Pelanggaran ini sudah tidak bisa ditolerasnsi lagi,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta kemarin (6/11).
Pelanggaran yang masuk kategori berat itu di antaranya, nekat mengirim TKI ke sejumlah negara yang masuk daftar moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI. Seperti di Arab Saudi, Malaysia, Kuwait, Yodania dan Suriah.

Jenis pelanggaran lain yang masuk kategori berat adalah, penyekapan TKI saat masih di penampungan.
Rata-rata, di PPTKIS yang dicabut izinnya itu terjadi penyekapan hingga berbulan-bulan tanpa ada kepastian pemberangkatan. Selain itu, penampungan mereka tidak layak. Mulai dari tempat tidur hingga kamar mandi.
Pelanggaran lainnya yang berujung pencabutan izin operasional ini adalah, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI. Seharusnya, tutur Muhaimin, sesuai dengan aturan yang ada, para TKI harus menempuh pendidikan dan pelatihan selama 200 jam sebelum diberangkatkan. Selain itu, pemalsuan umur, hasil rekam medis, dan dokumen perjalan ke luar negeri juga masih ditemukan.

Menteri yang juga ketua umum DPP PKB itu menerangkan, pihaknya saat ini juga menilai dan memetakan seluruh PPTKIS yang jumlahnya mencapai 565 unit.

“Penilaian dan pemetaan ini dilakukan oleh tim independen,” paparnya.

Kemenakertrans menggunakan jasa tim independen untuk menjaga objektivitas penilaian dan pemetaan. Tidak menutup kemungkinan, upaya ini kembali berujung pencabutan izin operasional sejumlah PPTKIS. Dijadwalkan, penilaian dan pemetaan ini rampung pekan depan.

Muhaimin menuturkan, evaluasi, pemetaan, dan pencabutan izin yang telah dilakukan merupakan komitmen pemerintah untuk membenahi sistem perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri. “Khususnya komitmen (pemerintah, Red) sektor pembinaan dan peningkatan kinerja PPTKIS,” papar dia.

Dengan upaya ini, Muhaimin mengatakan, pemerintah bisa mengetahui PPTKIS yang bakal dicabut izinnya, atau PPTKIS yang bisa mendapatkan ampunan. Tetapi harus menjalani proses pembinaan dan pembenahan kinerja.
“Untuk yang masih mendapatkan ampunan, bisa jadi ada sejumlah PPTKIS yang harus di-marger untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik,” terang Muhaimin. (wan/nw/jpnn)

KPK Tolak Pengadilan Tipikor Daerah Bubar

JAKARTA-Wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) daerah ternyata mendapat pertentangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut lembaga yang dipimpin Busyro Muqoddas itu, seharusnya pengadilan yang khusus menyidangkan para pengemplang uang negara di provinsi tidak dibubarkan. Namun, pengawasannya yang harus diperketat.

“Yang harus diperbaiki itu sistem perekrutan (hakim) dan pengawasannya,” kata Johan Budi, juru bicara KPK.  Dia berharap Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) saling mengawasi jalannya peradilan korupsi di daerah.
Menurutnya, KPK memang sangat kecewa dengan semakin beraninya para hakim membebaskan orang-orang yang dituduh melakukan korupsi. Apalagi salah satu terdakwa KPK, Wali Kota Mochtar Mohammad yang dijerat empat dakwaan korupsi dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Tapi, menurut Johan, kehadiran Pengadilan Tipikor di daerah adalah amanah undang-undang. “Kami (KPK) juga tidak bisa seenaknya melimpahkan kasus korupsi  yang kami tangani hanya ke Pengadilan Tipikor Jakarta,” ujarnya. (kuh/dyn/rko/jpnn)

Kecelakaan Karambol, 6 Tewas, 2 Balita Yatim Piatu

SRAGEN-Kecelakaan karambol terjadi beberapa jam sebelum menjelang Salat Idul Adha. Kemarin (6/11) sekitar pukul 04.00, Kecelakaan maut itu melibatkan bus PO Mira, Isuzu Panther, dan sebuah taksi. Korban tewas adalah pengemudi Panther nopol AD 9434 JA, Sarwito (35) dan istrinya, Sunarni (34).

Korban tewas lainnya adalah sopir serta tiga penumpang taksi Express Limo dari Surabaya nopol L 1247 UK. Yakni, Sutikno (43), Nur Halimah (35), Efi Akmala (20) dan Yuanita (35). Dua korban yang terluka berat adalah Fatimah Jahroh (28) dan seorang perempuan yang belum teridentifikasi. Keduanya adalah penumpang taksi.

Kecelakaan maut tersebut membuat dua balita, Nasita (5), dan Sasa (2), menjadi yatim piatu. Sebab, dalam kecelakaan tersebut, ayah dan ibunya tewas sekaligus. Kendati belum mengerti betul musibah yang baru saja dialami itu, dua bocah tersebut terlihat syok. Rona kesedihan benar-benar terpancar dari keduanya saat digendong kerabatnya di RSUD Sragen.(in/jpnn)

Drama Pembajakan Somalia Berakhir Manis

JAKARTA-Aksi pembajakan oleh perompak Somalia kembali menimpa WNI. Kali ini, yang menjadi korban adalah kapal nelayan berbendera Taiwan yang mempekerjakan 28 ABK (anak buah kapal), termasuk enam WNI. Tapi untungnya, aksi berani para ABK, mereka berhasil bebas dari para perompak.

Keberhasilan para ABK kapal bernama Chin Yi Wen memukul mundur enam perompak ini, dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Michael Tene. “Info sementara memang para ABK di kapal Taiwan tersebut berhasil mengatasi para pembajak,” ujarnya di Jakarta kemarin (6/11).

Meskipun begitu, Tene menjelaskan pihaknya belum bisa memaparkan secara detail aksi perampokan hingga akirnya seluruh ABK berhasil bebas. Pihak Kemenlu harus berkoordinasi dengan KBRI di Somalia serta perwakilan dari Taiwan. Sebab, kapal yang menjadi korban penculikan ini berbendera Taiwan. Hanya saja, kapal ini mempekerjakan enam orang WNI.

Di duga kuat, perampokan ini terjadi pada Jumat lalu (4/11). Sebab, pada hari itu juga komunikasi antara pemerintah Taiwan dengan kapal pencari ikan ini terputus. Selain mempekerjakan enam orang WNI, ABK kapal ini juga terdiri dari sembilan orang warga Tiongkok, delapan orang warga Filipina, dan lima orang warga negara Vietnam.

Laut di sekitar Somalia memang rawan menjadi TKP pembajakan. Diperkirakan, selama dua decade terakhir aksi perompakan sudah memakan korban 47 unit kapal asing yang mengangkut tidak kurang dari 500 ABK. Dari sejumlah WNI yang pernah menjadi korban perompak Somalian berujar, Somalia adalah negara yang kacau. Apalagi, pemerintahan yang berjalan saat ini tidak memiliki kekuatan sehingga masyarakatnya berulah. (wan/jpnn)