JAKARTA-Sejumlah elemen pemerhati dunia pendidikan tengah menyiapkan materi untuk mengajukan judicial review atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kelompok yang menamakan diri Koalisi Pendidikan ini akan mengajukan uji materi terhadap Pasal 50 ayat (3) yang menjadi dasar hukum bertumbuhnya Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). “Saat ini sudah sampai tahap menyiapkan materi untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam sebuah diskusi di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (17/10).

Ayat (3) Pasal 50 UU Sisdiknas, lanjut Retno, mewajibkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu sekolah RSBI. Ia menduga, hal ini merupakan suatu kesengajaan lantaran untuk mencapai taraf tersebut, ada ‘upeti khusus’ yang harus diserahkan sekolah kepada pihak pendidikan nasional.

Sementara dari pihak sekolah, status internasional memungkinkan adanya pungutan yang lebih besar dari murid atau orangtua/wali murid.

“Antara 31 – 50 Juta setahun, tergantung kebijakan sekolah masing-masing,” urai Retno yang juga pengajar di sebuah sekolah berstatus RSBI di Jakarta.

Peserta didik yang kebanyakan dari kalangan berada ikut memeroleh keuntungan dari kehadiran RSBI. Mereka yang nilainya tidak memenuhi syarat untuk masuk sekolah unggulan tetap punya kesempatan masuk sekolah unggulan. Hal yang sama terjadi pada pemilihan jurusan. Siswa yang tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk jurusan tertentu akhirnya bisa memilih RSBI sebagai sekolahnya. Pasalnya, syarat untuk menjadi murid RSBI, kata Retno, adalah memenuhi tuntutan keuangan yang diminta pihak sekolah.

Oleh karena itu, ia menegaskan, standar internasional tidak berarti mutunya lebih baik dari sekolah berstandar nasional.

“Kurikulum internasional tidak berarti muridnya lebih baik. Masuknya kan tergantung kemampuan keuangan, bukan murni hasil tes,” ujar Retno.

Ia mencontohkan, beberapa sekolah unggulan di Jakarta yang ternyata bisa dilampaui sekolah nonunggulan dalam Ujian Nasional 2011 . “Buktinya SMA (Negeri) 6, SMA 70, SMA 68, SMA 81, semuanya kalah dari SMA 77 dan SMA 99 dalam UN kemarin. Jadi, status unggulan tidak menunjukkan mutu sekolah lebih baik,” kata dia.
Masalah lain yang muncul dari kehadiran RSBI adalah adanya pengkotak-kotakan dalam pendidikan (Baca: RSBI Ciptakan Kasta Dalam Pendidikan).

Selain Koalisi Pendidikan, tim pengaju judicial review ini terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan tim kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Tim akan menyertakan pula beberapa pakar pendidikan sebagai saksi ahli. (net/jpnn)

Soroti Tawuran Pelajar dan Contek Massal

JAKARTA – Sebelum berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), institusi berslogan Tut Wuri Handayani itu bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasca pengumuman perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang rencananya digelar hari ini (18/10), Kemendiknas bakal berubah nama kembali menjadi Kemendikbud.

Di temui di markas Kemendiknas, Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan besar kemungkinan perubahan Kemendiknas menjadi Kemendikbud. “Kebudayaan itu tidak bisa lepas dari pendidikan,” katanya. Dia mengakui, perubahan nama ini otomatis akan menambah perkejaan. Untuk itu, Presiden SBY menunjuk dua wakil menteri. Yaitu Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Wiendhu Nurianti dan Wakil Menteri Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Nuh berpendapat, penambahan pos wakil menteri baru ini akan disesuiakan dengan tugas pekerjaan yang tegas. “Dengan dua wakil menteri, diharapkan bisa lebih mengetahui kondisi riil di masyarakat,” jelas Nuh.

Namun, menteri asal Surabaya itu masih enggan menyebut dan memastikan nama-nama wakilnya nanti. “Lebih baik tunggu Selasa (hari ini, red) malam. Rencananya akan diumumkan secara resmi oleh Presiden SBY,” lanjutnya.
Diantara tugas tambahan setelah Kemendiknas berubah menjadi Kemendikbud, papar Nuh, adalah mengangkat kebudayaan dan dibumbui dengan unsur tuntutan yang tidak bisa dilepaskan dari muatan pendidikan. “Upaya ini bukan bentuk pemborosan. Juga bukan karena beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini,” katanya.   Diantara kasus yang sempat mencuat di dunia pendidikan dan bersinggungan dengan budaya adalah tawuran pelajar dan contek massal. Dia berharap, penggabungan kebudayaan dan pendidikan dalam satu institusi bisa saling berinergi.

Seperti diketahui, selama ini kebudayaan menjadi bidang kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar). Meskipun dalam perjalanannya Kemenbudpar lebih dominan mengurusi bidang pariwisata saja. Kementerian yang dipimpin Jero Wacik ini, berpeluang diganti menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Kebudayaan bisa dilihat dengan pandangan yang lebih mendalam. Kebudayaan itu ada yang namanya tuntunan dan tontonan,” ungkap mantan rektor ITS itu. Kedepan Nuh mengutarakan jika tuntunan dalam kebudayaan itu terkait dengan nilai dan tidak sesuai jika dikomersilkan.

Meskipun begitu, Nuh mengakui jika ekspresi budaya itu sangat beragam. Jika dimaknai sebagai hiburan, maka bisa digali dan menjadi sumber daya ekonomi. Dengan menggabungkan kebudayaan ini, Nuh bakal terus menggenjot pelaksanan misi pendidikan berkarakter. Nuh masih enggan dimintai keterangan tentang peluangnya masuk gerbong reshuffle. (wan/jpnn)

Seminar Nasional Kewirausahaan

Sumatera Utara (Sumut) masuk lima besar penyumbang terbesar sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk skala nasional, termasuk di luar Pulau Jawa.

Berkaitan dengan itu Asisten Deputi Kewirausahaan Kemenpora, Drs Ponijan MPD berharap program prekonomian mikro berbasis kerakyatan harus terus digalakan. Terutama melalui UKM.

Itu disampaikan Ponijan usai mengikuti Seminar Nasional Kewirausahaan yang bertemakan, “Membangun Potensi Kemahasiswaan Pemuda Sebagai Basis Ekonomi Mikro Di Universitas” di Universitas Negeri Medan (Unimed), Senin (17/10).

Ponijan memaparkan, Selain Sumut ada lagi yang memiliki potensi besar dsalam menjalankan program prekonomian berbasis kerakyatan seperti Jogjakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Lima daerah tersebut dari segi UKM nya memberikan kontribusi besar bagi daerahnya,” jelasnya.

Jika UKM di suatu wilayah bagus bilang Ponijan, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin berkembang dan kuat.
Untuk itu, sudut pandang  pemuda saat ini harus diubah, supaya dalam mencari kerja setelah selesai kuliah bisa membuka usaha atau berwirausaha.

Namun hal itu lanjutnya, harus didukung oleh pengusaha, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. “Ketiga elemen tersebut harus saling bersinergi, jika tidak, sekuat tenaga apa pun generasi muda melakukan wirausaha akan sia-sia,” terangnya.

Dalam menggeluti dunia usaha, kata Ponijan, seorang pemuda harus memiliki daya saing yang baik pula, dan mampu memenej masa depan dengan rancangan yang baik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas UKM dan Koperasi, Jonny Pasaribu hadir mewakili Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Ia mengatakan, Sumut saat ini sudah memiliki sekitar 2.537.416 unit UKM. Mereka itu dari berbagai bidang usaha.

“Semua itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional,” imbuh Jonny.
Sedangkan hambatan yang menekan pertumbuhan UKM menurutnya disebabkan ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia yang masih terbatas.
“Pemerintah tetap mendukung dan memfasilitasi program UKM, terutama dalam perm odalan,” katanya.(uma)

MALANG-Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, segera membuka program kuliah jarak jauh bagi mahasiswa di seluruh Tanah Air. Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Dr Yogi Sugito, Senin (17/10) menyatakan, segala persiapan untuk mematangkan konsep program kuliah jarak jauh tersebut sudah dilakukan dan saat ini tinggal membuka pendaftaran saja.

“Semua persiapan terutama yang berkaitan dengan teknologi yang mendukung kuliah jarak jauh bagi mahasiswa sudah dimatangkan, termasuk bagaimana mahasiswa mendapatkan materi kuliah dengan mudah,” katanya.
Menurut dia, materi kuliah jarak jauh tersebut dikirimkan ke masing-masing mahasiswa dengan memanfaatkan jaringan teknologi canggih, sehingga kuliah tidak harus tatap muka (bertemu secara fisik). Cukup dengan memanfaatkan kecanggihan tekonologi saja.

Yogi mengatakan, program kuliah jarak jauh tersebut akan dibuka tahun depan (2012) untuk beberapa jurusan. Sedangkan untuk Fakultas Pertanian program studi agribisnis sudah dimulai tahun ini (2011).
Sebenarnya, kata Yogi, jumlah yang mendaftar cukup banyak, hingga mencapai ratusan. Hanya saja, karena keterbatasan kapasitas yang diterima hanya 30 orang mahasiswa.”Pertemuan (tatap muka) secara fisik cukup satu kali saja dalam satu semester,” ujarnya.

Menyinggung pengembangan kampus di daerah lain, Yogi mengatakan, sedang dalam proses, yakni di Kediri. Namun, proses untuk menyamakan pendapat terkait Permendiknas dan Permendagri juga membutuhkan waktu cukup lama.
Mantan Dekan Fakultas Pertanian itu mengaku, pihaknya siap membeli lahan sesuai kebutuhan seluas 7 hektare yang nantinya dijadikan lahan penelitian bagi mahasiswa pertanian. (net/jpnn)

DUTA Besar Indonesia untuk India, Andi M. Ghalib, mendorong masyarakat agar melanjutkan studi di India. Sebab, pendidikan di India kompetitif tapi relatif murah.

Karena pesatnya pendidikan di India, pihaknya saat ini berupaya meningkatkan kerja sama antar-negara khususnya di bidang pendidikan dan teknologi informasi sekolah.

“Ini merupakan bagian tindak lanjut nota kesepahaman pengembangan pendidikan antara Indonesia dan India yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu,” katanya.

Dia menjelaskan India saat ini termasuk negara yang tercepat pendidikannya di dunia. Beberapa indikatornya antara lain negara itu dalam satu tahun mampu mencetak satu juta sarjana teknik dan mampu menerbitkan 75 ribu-80 ribu judul buku. Kecenderungan penyelesaian tingkat pendidikan juga sangat positif. Menurutnya, rata-rata orang India berpikir mengambil gelar doktor pada usai 20-an tahun “Mereka negara luar biasa sekarang. Ilmu pengetahuan begitu didorong perkembangannya. Kita juga bisa lihat peran India di dunia internasional dari banyaknya penghargaan Nobel yang didapat oleh ilmuwan dan tokoh-tokoh mereka,” katanya.

Atase Pendidikan Indonesia di India, Son Kuswadi, menambahkan saat ini hanya ada 100 orang mahasiswa asal Indonesia di India. Ia mengakui minimnya masyarakat Indonesia menuntut ilmu di negara tersebut sebab upaya promosi pendidikan India masih kurang. (net/jpnn)