KUALA LUMPUR- Persoalan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dibicarakan oleh kedua Menteri Luar Negeri (Menlu) Negara tersebut. Keduanya terlibat pembicaraan serius dalam forum Joint Commission for Bilateral Cooperation ke-11 di ballroom Sultan’s, Le Meridien Hotel, Kuala Lumpur, Selasa (11/10).

Kedua Menlu Negara itu, Marty Natalegawa berbicara dengan Menlu Malaysia, Anifah Aman. Pada pertemuan itu, duo Menlu membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) jika terjadi masalah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu,  menteri juga membahas rekrutmen pekerja Indonesia di Malaysia, termasuk pola penempatan TKI, pendidikan anak-anak TKI, serta kesejahteraan buruh migran.

Sehari sebelum pembicaraan tingkat menteri, pejabat tinggi negara melakukan pembicaraan yang harus dimatangkan dan ditandatangani dalam pertemuan.

Tak hanya itu, dalam pembahasan tersebut, Indonesia diwakili Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Hamzah Thayeb. Adapun Malaysia diwakili Wakil Sekretaris Kementerian Luar Negeri Malaysia, Husni Zai Yaacob.

Marty menjelaskan pertemuan itu berfokus membahas perbatasan laut dan darat kedua negara.  Dalam hal perbatasan laut, posisi dasar masing-masing negara sudah semakin jelas. Sekarang tinggal dicari titik temunya.
“Kami sangat berkepentingan agar tidak ada pelanggaran. Kalaupun ada kerusakan patok pastikan itu bukan dilakukan pihak manapun dan kerusakannya segera diperbaiki,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan perbatasan atau de-elemitasi Indonesia-Malaysia didasarkan pada perjanjian penjajah Belanda dan Inggris. Penetapan koordinat-koordinatnya sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 1978. “Sekarang tugas kami memastikan patokan koordinat itu masih sempurna. Kalau ada kerusakan atau pemindahan, baik disengaja maupun tidak, harus segera dikembalikan seperti semula” tegasnya.

Marty juga menyebutkan untuk menguji patok perbatasan tetap di tempatnya semula, sekarang ini telah dibentuk tim survei khusus untuk mengawasinya di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu. (net/jpnn)

BANGKOK – Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra mengakui banjir yang terjadi gagal diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bang kok. Sebagai ibukota Thailand, ternyata pemerintah kota tidak siap menghadapi banjir. Untuk itu, perlu dibangun tembok anti banjir.

Demikian diberitakan Bangkok Post, Selasa (11/10). Sekarang ini, Pemko Bangkok harus berpacu dengan waktu menghadapi volume air yang terus bertambah.

Pemerintah Metropolitan Bangkok (BMA) mengatakan, pihaknya sudah mendirikan hampir 200 tempat penampungan bagi warga yang terkena imbas banjir. Diperkirakan, Bang kok membutuhkan tiga tembok anti banjir, guna menghalau air masuk ke kota itu.

Tembok anti banjir itu akan dibangun di wilayah pemukiman Muang Ake di Pathum Thani. Tembok serupa juga dibangung di Rangit Khlong 5 dan wilayah Taling Chan, yang berada tepat di belakang Universitas Mahidol.

Tembok itu nantinya akan memblokir air dari wilayah dataran yang lebih tinggi dan mengalihkannya melalui daerah pinggiran Bangkok di sebelah timur dan barat. Pengalihan itu membuat air langsung menuju ke laut.
PM Yingluck mengatakan tembok anti banjir di Muang Ake akan dibangun sepanjang 10 kilometer (Km). Sementara tembok yang berada di Rangsit Khlong 5 akan membutuhkan sekira 1,5 juta kantung pasir.

Karena pemerintah dikabarkan kehabisan kantung pasir, perdana menteri perempuan pertama Thailand juga mencari kemungkinan bahwa kantung tersebut akan dipasok oleh pihak swasta.

Banjir yang terjadi di Thailand sudah berlangsung hampir dua bulan lamanya. Bencana ini menyebabkan sekira 253 jiwa warga Negeri Gajah Putih tersebut dipastikan tewas. (net/jpnn)

DENPASAR- Media asing menyoroti penangkapan seorang remaja Australia karena kedapatan membawa ganja di Pulau Dewata. Sebelumnya situs berita Australia, News.com.au memberitakan seorang pria Australia mengaku dipaksa membeli narkoba saat berada di Jalan Legian, Kuta, Bali.

Kini wartawan harian Inggris, The Daily Telegraph, mengisahkan pengalaman serupanya. Jurnalis asing itu bahkan menuliskan judul provokatif untuk artikelnya itu. “Bali arrest: Every corner in Kuta a drug store” demikian ditulisnya.
Jurnalis itu, Rosie Squires bercerita dirinya didekati beberapa pengedar narkoba saat berjalan kaki di Jalan Legian. “Anda ingin membeli HP?” ujar seorang pria lokal ke Squires. Jurnalis itu menjawab tidak, pria terus bertanya. “Kaos? Kaos? Kokain?” kata pria tersebut dilansir The Daily Telegraph, Selasa (11/10).

Pertanyaan pria itu meloncat dari kaos ke kokain mengagetkan Squires, sehingga wanita itu mengulang pertanyaan tersebut. “Kokain? Anda ingin kokain atau ganja?” kata pria itu lagi seperti dilansir The Daily Telegraph, Selasa (11/10).
Dikatakan Squires, pria itu adalah pria lokal pertama yang menawarkan narkotika padanya. Setelah itu, dirinya didekati tujuh kali dalam waktu sekitar setengah jam saat menyusuri Jalan Legian. Menurut Squires, para pengedar itu tidak menyebutkan harga, mereka cuma mengatakan: “ganja? ganja?” atau “grass? grass?”

Beberapa pengedar bahkan sempat membuntuti Squires hingga beberapa meter sebelum kemudian berhenti. Menurut Squires, bukan cuma dirinya yang didekati para pengedar narkotika itu. Hal yang sama dialami Brooke Clifford asal Sydney, Australia berlibur di Bali pekan lalu. “Saya telah ditawari narkotika berulang kali setiap hari sejak saya tiba,” kata wanita berumur 26 tahun itu. (net/jpnn)

CALIFORNIA- Pendiri Apple Inc., Steve Jobs dinyatakan meninggal dunia setelah diketahui menderita gangguan pernafasan. Gangguan itu disebabkan tumor pada pankreas, yang muncul terkait penyakit kanker akut.
Demikian dilansir Reuters, Selasa (11/10). Penyebab kematian Jobs itu terungkap dari surat kematian yang diterbitkan pihak berwenang.  Jobs wafat pada 5 Oktober 2011 di usia 56 tahun di rumahnya, yang terletak di Kota Palo Alto, California, sekitar pukul tiga sore waktu setempat.

Di surat kematian Jobs disebutkan gangguan pernafasan,  yang muncul berkenaan dengan adanya tumor neuroendokrin pankreas metastatik. Tapi, pihak berwenang tak mengotopsi jenazah Jobs. Saat meninggal, Jobs ditemani istri dan keluarga terdekatnya.

seperti diketahui, Jobs dikenal sebagai wirausahawan cemerlang berkat inovasi produk komputer dan komunikasi, yaitu Macintosh, MacBook, iPhone, iPod, dan iPad. Dia berhasil membawa Apple Inc. menjadi perusahaan teknologi terkemuka di dunia.

Di sisi lain, Jobs bermasalah dengan gangguan kesehatan. Dia tidak mengungkapkan banyak atas penyakit yang dideritanya sejak menjalani perawatan kanker pankreas pada 2004. (net/jpnn)

DEN HAAG – Selama beberapa hari terakhir, Ratko Mladic harus meninggalkan selnya di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia (ICTY). Mantan kepala militer Serbia Bosnia itu menjalani perawatan di rumah sakit karena penyakit pneumonia (radang paru-paru). Berita kesehatan tokoh berpangkat kolonel jenderal itu baru dirilis kemarin (10/10).

Milos Sajic selaku pengacara Mladic mengatakan kondisi kliennya kini sudah semakin baik. “Tubuhnya mampu merespons dengan baik antibiotik dan obat yang diberikan oleh dokter,” kata anggota tim pembela Mladic tersebut. Dia mengaku mendapatkan kabar tentang kliennya dari para petinggi ICTY yang bertanggung jawab atas penahanan Mladic.
Bersamaan dengan itu, Jubir ICTY Nerma Jelacic juga memberikan keterangan kepada media terkait kondisi tokoh yang dijuluki Jagal Muslim Bosnia tersebut. “Kini yang bersangkutan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sejak sebelum dipindahkan kemari (ICTY), kondisi kesehatannya tidak prima,” ungkapnya tanpa memberitahu sejak kapan Mladic dirawat di rumah sakit. (afp/ap/hep/dwi/jpnn)

KIEV- Majelis hakim Pengadilan Uk raina  menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Yulia Tymoshenko. Politisi cantik berusia 50 tahun itu dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan ketika terlibat dalam pengadaan kontrak proyek gas antara Ukraina dan Rusia pada 2009.

“Pengadilan telah memutuskan Tymoshenko bersalah dan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara,” kata Hakim, Rodion Kireyev seperti dikutip Reuters, Senin (11/10).

Dia menyampaikan, Tymoshenko telah melampaui wewenang sebagai perdana menteri saat mengupayakan kontrak distribusi gas alam selama sepuluh tahun antara perusahaan milik negara, Naftogaz, dengan Rusia pada 2009. Menurut sebagian kalangan, kontrak itu justru menyebabkan Ukraina harus membayar gas lebih mahal. Akibatnya, Negara merugi sebesar sebesar 1,5 miliar hryvnias setara dengan 188 juta dolar AS atau Rp1.7 triliun.

Namun, Rusia membantah tuduhan yang dilontarkan pemerintahan Ukraina kini adanya kecurangan negosiasi kerja sama itu. Meski demikian, kedua negara itu tengah membicarakan kerja sama baru.

Tymoshenko tampaknya sudah menduga vonis tersebut. “Anda semua sudah tahu yang vonis itu tidak dijatuhkan oleh hakim Kireyev, tapi Presiden Yanukovich,” kata Tymoshenko.

Politisi populer itu mengaku tak akan mengubah arah perjuangannya. Bahkan, komitmennya untuk berjuang demi rakyat Ukraina terus berlanjut. “Vonis yang dijatuhkan, perjuangan saya akan terus berlanjut,” ucapnya didampingi suami dan anaknya selama sidang.

Uni Eropa (UE)  melalui Ketua Kebijakan Luar Negeri, Catherine Ashton mengaku menyesal terhadap vonis tujuh tahun penjara  untuk mantan PM Ukraina.  (bbs/jpnn)