25.6 C
Medan
Monday, May 27, 2024

Dua Menlu Bertemu Bahas Patok

KUALA LUMPUR- Persoalan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dibicarakan oleh kedua Menteri Luar Negeri (Menlu) Negara tersebut. Keduanya terlibat pembicaraan serius dalam forum Joint Commission for Bilateral Cooperation ke-11 di ballroom Sultan’s, Le Meridien Hotel, Kuala Lumpur, Selasa (11/10).

Kedua Menlu Negara itu, Marty Natalegawa berbicara dengan Menlu Malaysia, Anifah Aman. Pada pertemuan itu, duo Menlu membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) jika terjadi masalah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu,  menteri juga membahas rekrutmen pekerja Indonesia di Malaysia, termasuk pola penempatan TKI, pendidikan anak-anak TKI, serta kesejahteraan buruh migran.

Sehari sebelum pembicaraan tingkat menteri, pejabat tinggi negara melakukan pembicaraan yang harus dimatangkan dan ditandatangani dalam pertemuan.

Tak hanya itu, dalam pembahasan tersebut, Indonesia diwakili Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Hamzah Thayeb. Adapun Malaysia diwakili Wakil Sekretaris Kementerian Luar Negeri Malaysia, Husni Zai Yaacob.

Marty menjelaskan pertemuan itu berfokus membahas perbatasan laut dan darat kedua negara.  Dalam hal perbatasan laut, posisi dasar masing-masing negara sudah semakin jelas. Sekarang tinggal dicari titik temunya.
“Kami sangat berkepentingan agar tidak ada pelanggaran. Kalaupun ada kerusakan patok pastikan itu bukan dilakukan pihak manapun dan kerusakannya segera diperbaiki,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan perbatasan atau de-elemitasi Indonesia-Malaysia didasarkan pada perjanjian penjajah Belanda dan Inggris. Penetapan koordinat-koordinatnya sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 1978. “Sekarang tugas kami memastikan patokan koordinat itu masih sempurna. Kalau ada kerusakan atau pemindahan, baik disengaja maupun tidak, harus segera dikembalikan seperti semula” tegasnya.

Marty juga menyebutkan untuk menguji patok perbatasan tetap di tempatnya semula, sekarang ini telah dibentuk tim survei khusus untuk mengawasinya di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu. (net/jpnn)

KUALA LUMPUR- Persoalan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dibicarakan oleh kedua Menteri Luar Negeri (Menlu) Negara tersebut. Keduanya terlibat pembicaraan serius dalam forum Joint Commission for Bilateral Cooperation ke-11 di ballroom Sultan’s, Le Meridien Hotel, Kuala Lumpur, Selasa (11/10).

Kedua Menlu Negara itu, Marty Natalegawa berbicara dengan Menlu Malaysia, Anifah Aman. Pada pertemuan itu, duo Menlu membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) jika terjadi masalah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu,  menteri juga membahas rekrutmen pekerja Indonesia di Malaysia, termasuk pola penempatan TKI, pendidikan anak-anak TKI, serta kesejahteraan buruh migran.

Sehari sebelum pembicaraan tingkat menteri, pejabat tinggi negara melakukan pembicaraan yang harus dimatangkan dan ditandatangani dalam pertemuan.

Tak hanya itu, dalam pembahasan tersebut, Indonesia diwakili Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Hamzah Thayeb. Adapun Malaysia diwakili Wakil Sekretaris Kementerian Luar Negeri Malaysia, Husni Zai Yaacob.

Marty menjelaskan pertemuan itu berfokus membahas perbatasan laut dan darat kedua negara.  Dalam hal perbatasan laut, posisi dasar masing-masing negara sudah semakin jelas. Sekarang tinggal dicari titik temunya.
“Kami sangat berkepentingan agar tidak ada pelanggaran. Kalaupun ada kerusakan patok pastikan itu bukan dilakukan pihak manapun dan kerusakannya segera diperbaiki,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan perbatasan atau de-elemitasi Indonesia-Malaysia didasarkan pada perjanjian penjajah Belanda dan Inggris. Penetapan koordinat-koordinatnya sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 1978. “Sekarang tugas kami memastikan patokan koordinat itu masih sempurna. Kalau ada kerusakan atau pemindahan, baik disengaja maupun tidak, harus segera dikembalikan seperti semula” tegasnya.

Marty juga menyebutkan untuk menguji patok perbatasan tetap di tempatnya semula, sekarang ini telah dibentuk tim survei khusus untuk mengawasinya di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu. (net/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/