Tertibkan Terminal Liar, Dishub Medan Libatkan Pemprovsu

MEDAN- Masih banyaknya terminal dan angkutan liar yang membandel dan beroperasi di sejumlah ruas jalan di Kota Medan, membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan gerah. Karenanya, dalam waktu dekat, Dishub Medan akan mengerahkan tim gabungan dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.

Tim gabungan ini terdiri dari Pemko Medan dan jajaran terkait, termasuk keterlibatan Dinas Perhubungan Sumut dan Badan Perizinan Satu Atap Pemprov Sumut selaku pemberi izin trayek dan angkutan yang langsung memberikan sanksi tegas bagi pool angkutan yang membandel.

Jadi, kita semuanya terlibat. Tidak hanya Dishub Medan. Termasuk jika perlu nantinya pihak Pemprov Sumut. Yang jelas, dalam waktu dekat akan dilanjutkan penertiban ini. Surat laporan dan evaluasi itu sudah kita siapkan, tinggal di teken Kadis Perhubungan saja. Nanti akan kita laporkan bersama-sama ke Wali Kota,” kata Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Medan Toga Aruan kepada wartawan, Minggu (9/10).

Dijelaskannya, Dishub hanya ingin kelancaran lalulintas di Jalan Sisingamangaraja dan Jamin Ginting tidak terganggu dengan adanya terminal liar di sana. Kendaraan penumpang juga harus parkir dan di tempatkan di terminal resmi seperti Terminal Amplas dan Pinang Baris.

“Kita sudah kordinasi dengan Kasatlantas Polresta Medan. Hasilnya, evaluasi penertiban lanjutan akan dilakukan pada malam hari. Karena angkutan dan pool di Medan biasanya menyimpan dan mengoperasikan angkutannya di pinggir jalan pada malam hari untuk menghindari petugas. Ini yang perlu kita laporkan dulu pada wali kota,” ucapnya.

Dikatakannya, Dishub Kota Medan dan Satlantas Polresta Medan sudah komit untuk menertibkan dengan memberikan tindakan tegas dan melibatkan seluruh pihak. Dalam laporan itu, pihaknya meminta agar kecamatan, kelurahan hingga Dinas Pertamanan Kota Medan dan dinas terkait terlibat bersama dengan tim melakukan penertiban dan pengawasan.
“Izin reklame, bagi pool armada angkutan yang memajang spanduk atau billboard kecil bisa langsung ditertibkan Dinas Pertamanan. Karena sepengetahuan kita, pemilik angkutan di sana tidak memiliki izin reklame. Jadi, kita bisa bersama-sama dan habis dengan sendirinya nanti seluruh pool angkutan di sana termasuk billboard miliknya. Jadi, penertiban nanti tidak hanya Dishub Medan, Polresta Medan dan Denpom saja. Tapi semuanya terlibat termasuk pengawasan kecamatan dan kelurahan, ini yang kita mintakan pada wali kota,” bebernya.

Penertiban yang dilakukan sebelumnya oleh tim gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Satlantas Polresta Medan dan Denpom dengan menindak dan menyita beberapa angkutan jenis mini bus L300 di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan masih tahap evaluasi dan perlu dilaporkan kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap.(adl)

Kasus Penghinaan Pimpinan DPRD Medan

MEDAN- Perseteruan dua kader DPC Partai Demokrat Kota Medan semakin melebar. Semula antara Ketua DPRD Medan, Drs H Amiruddin dan Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu. Kini, Pimpinan DPRD Medan lainnya merasa terhina dan meminta agar Burhanuddin meminta maaf lewat media massa.

Konflik dua kader Partai Demokrat itu semakin melebar dikarenakan Burhanuddin menghina Ketua DPRD Medan dan sejumlah pimpinan dewan lainnya. Penghinaan itu dilontarkannya saat dilaksanakan rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Medan.

Burhanuddin mengolok rekan satu partainya, Ketua DPRD Medan dengan perkataan tak senonoh, begitu juga pimpinan DPRD Medan lainnya. Akibatnya, Ketua DPRD Medan melaporkan Burhanuddin ke Badan Kehormataan Dewan (BKD) DPRD Medan, sedangkan pimpinan  DPRD Medan lainnya telah melayangkan surat ke Fraksi Demokrat, DPC Partai Demokrat dan Ketua DPRD Medan.

Dalam surat pimpinan DPRD Medan itu, Burhanuddin diminta membuat permohonaan maaf melalui media massa dalam waktu 2×24 jam terkait penghinaan pimpinan DPRD Medan. Apabila tak segera melakukan permohonan maaf, maka pimpinan DPRD Medan akan melanjutkannya ke jalur hukum.

Surat yang bersifat rahasia itu diketahui Sumut Pos, Minggu (9/10). Selain meminta maaf, surat itu juga meminta Burhanuddin untuk mengkui secara terang dan terbuka bahwa telah melakukan penghinaan dan makian terhadap Ketua DPRD Medan serta Pimpinan DPRD Medan. “Burhanuddin di-deadline 2×24 jam untuk melakukannya. Jika tidak mampu, maka DPC Partai Demokrat Kota Medan yang harus melaksanakannya,” demikian disampaikan sumber di DPRD Medan via telepon selulernya, akhir pekan kemarin (8/10).

Sumber itu memaparkan, surat yang ditujukan ke Fraksi Demokrat DPRD Medan, Ketua DPRD Medan dan DPC Partai Demokrat itu tegas meminta Burhanuddin. Apabila tak segera minta maaf, pimpinan DPRD Medan akan menempuh jalur hukum.

Menjawab informasi ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy ST M Si sebelum berangkat menundai ibadah haji mengakui sudah melayangkan surat ke Fraksi Demokrat DPRD Medan, Ketua DPRD Medan dan DPC Demokrat Medan sejak beberapa hari lalu.

“Ya, kami meminta Buhanuddin untuk melakukan permohonan maaf resmi di media massa. Jika tidak mampu maka DPC Demokrat Kota Medan yang harus minta maaf,” ujar politisi PKS itu.

Sementara itu, Burhanuddin Sitepu sendiri tidak bersedia berkomentar mengenai sikap pimpinan dewan dan permohonan maaf yang harus dilakukannya.

Begitu juga, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Heri Zulkarnain yang sedang berada di Jakarta. Melalui telepon seluler dan pesan singkat, Heri enggan memberikan komentar apapun. (adl)

MEDAN- Polisi sudah mengantongi satu lagi identitas pelaku perampokan terhadap personel Polsek Pancurbatu Y Purba, warga Desa Sei Glugur, Pancurbatu. Pelaku peampokan itu berinisial DS (38), warga Tanjung Morawa yang diduga berperan sebagai supir untuk membawa kedua pelaku perampokan yang terkena tembakan saat melakukan aksinya.

“Identitasnya sudah kita ketahui, saat ini polisi sedang memburunya,” kata Kapolsek Pancur Batu AKP Ruruh Wickasono, Minggu (9/10). Mantan Wakasat Reskrim Polresta Medan ini menjelaskan, pelaku yang sudah diketahui identitasnya merupakan residivis dalam kasus yang sama dan pernah diamankan Polres Deli Serdang.

“Kawanan perampok ini merupakan TO (target operasi, Red) Polres Deli Serdang. Memang sebelumnya pelaku DS pernah diamankan Polres Deli Serdang lalu diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan,” terangnya. Meskipun identitasnya sudah diketahui, namun Ruruh mengaku belum mengetahui keberadaan DS saat ini.

Sementara menurut sumber di kepolisian menyebutkan, pelaku perampokan ini berjumlah lima orang dan satu diantaranya wanita. Saat hal ini dikonfirmasi, Ruruh mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan. “Belum tahu, informasi yang kami dapat baru tiga orang yakni Sugiarto (31) warga Jalan Pasar VII Martubung Medan Labuhan, kini dirawat di RS Bhayangkara dengan kondisi kritis. Dan Herman Basuki (35) warga Jalan Pasar VI, Medan Labuhan, tewas di RS Herna Tebing Tinggi dan supirnya berinisial DS,” ujarnya.

Ruruh juga mengungkapkan, Sugiarto yang kini dirawat di RS Bhayangkara Medan itu membantah tudingan kalau dirinya ditembak karena melakukan perampokan. “Sugaiarto tidak mengaku kalau dirinya tertembak karena merampok,” ujar Ruruh.

Sementara Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengaku, pihaknya sudah menetapkan Sugiarto sebagai tersangka. “Dia sudah kita jadikan tersangka dalam kasus percobaan perampokan. Ya, kalau Aipda MYP nggak bangun dan tidak bertindak, otomatis harta bendanya akan dikuras,” ungkap Tagam Sinaga, yang juga mantan Kapolres Labuhanbatu ini.

Kejadian penembakan itu terjadi pada Rabu (5/10), pukul 03.30 WIB di rumah anggota polisi yang terletak di Desa Sei Glugur Pancur Batu. Aipda Y Purba, yang memiliki usaha sampingan berjualan, merasa curiga melihat lampu teras rumahnya mati secara tiba-tiba. Selain itu, Y Purba juga mendengar suara rantai gembok pagar rumahnya.

Mengetahui hal itu, personel Polsek Pancur Batu itu mengecek keluar rumah. Dia melihat di depan rumahnya tidak terjadi apa-apa dan dia kemudian memutar ke belakang rumahnya. Sesampainya di belakang rumah, dia melihat mobil Kijang Inova warna hitam sedang terparkir. Lantas, ia pun mendatangi mobil itu, namun saat dia bergerak, Y Purba melihat dua orang mendatanginya dan langsung menyerang. Saat itulah, Y Purba meletuskan senjata apinya, ke arah dua orang tersebut. Akibat mengalami penembakan keduanya masuk ke dalam mobil melarikan diri.(mag-7)

Kasus Penghinaan Pimpinan DPRD Medan

MEDAN- Perseteruan dua kader DPC Partai Demokrat Kota Medan semakin melebar. Semula antara Ketua DPRD Medan, Drs H Amiruddin dan Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu. Kini, Pimpinan DPRD Medan lainnya merasa terhina dan meminta agar Burhanuddin meminta maaf lewat media massa.

Konflik dua kader Partai Demokrat itu semakin melebar dikarenakan Burhanuddin menghina Ketua DPRD Medan dan sejumlah pimpinan dewan lainnya. Penghinaan itu dilontarkannya saat dilaksanakan rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Medan.

Burhanuddin mengolok rekan satu partainya, Ketua DPRD Medan dengan perkataan tak senonoh, begitu juga pimpinan DPRD Medan lainnya. Akibatnya, Ketua DPRD Medan melaporkan Burhanuddin ke Badan Kehormataan Dewan (BKD) DPRD Medan, sedangkan pimpinan  DPRD Medan lainnya telah melayangkan surat ke Fraksi Demokrat, DPC Partai Demokrat dan Ketua DPRD Medan.

Dalam surat pimpinan DPRD Medan itu, Burhanuddin diminta membuat permohonaan maaf melalui media massa dalam waktu 2×24 jam terkait penghinaan pimpinan DPRD Medan. Apabila tak segera melakukan permohonan maaf, maka pimpinan DPRD Medan akan melanjutkannya ke jalur hukum.

Surat yang bersifat rahasia itu diketahui Sumut Pos, Minggu (9/10). Selain meminta maaf, surat itu juga meminta Burhanuddin untuk mengkui secara terang dan terbuka bahwa telah melakukan penghinaan dan makian terhadap Ketua DPRD Medan serta Pimpinan DPRD Medan. “Burhanuddin di-deadline 2×24 jam untuk melakukannya. Jika tidak mampu, maka DPC Partai Demokrat Kota Medan yang harus melaksanakannya,” demikian disampaikan sumber di DPRD Medan via telepon selulernya, akhir pekan kemarin (8/10).

Sumber itu memaparkan, surat yang ditujukan ke Fraksi Demokrat DPRD Medan, Ketua DPRD Medan dan DPC Partai Demokrat itu tegas meminta Burhanuddin.

Apabila tak segera minta maaf, pimpinan DPRD Medan akan menempuh jalur hukum.
Menjawab informasi ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy ST M Si sebelum berangkat menundai ibadah haji mengakui sudah melayangkan surat ke Fraksi Demokrat DPRD Medan, Ketua DPRD Medan dan DPC Demokrat Medan sejak beberapa hari lalu.

“Ya, kami meminta Buhanuddin untuk melakukan permohonan maaf resmi di media massa. Jika tidak mampu maka DPC Demokrat Kota Medan yang harus minta maaf,” ujar politisi PKS itu.
Sementara itu, Burhanuddin Sitepu sendiri tidak bersedia berkomentar mengenai sikap pimpinan dewan dan permohonan maaf yang harus dilakukannya.

Begitu juga, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Heri Zulkarnain yang sedang berada di Jakarta. Melalui telepon seluler dan pesan singkat, Heri enggan memberikan komentar apapun. (adl)

MEDAN-  Citra pendidikan di Kota Medan semakin buruk ketika sejumlah pihak menemukan “kelas gelap” di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri favorite di Medan. Temuan itu ternyata ditunggangi sejumlah mafia pendidikan.
Keburukan citra pendidikan di Kota Medan ini tampak nyata ketika “kelas gelap” dihuni puluhan siswa sisipan di setiap sekolah favorite. Bahkan, jadwal masuknya siswa sisipan itu berbeda dari siswa melalui jalur resmi. Terkuak, data siswa yang muncul merupakan anak-anak dari pejabat, tokoh, politisi dan sejumlah pihak yang berpengaruh di Kota Medan. Anak-anak itu masuk ke sekolah tersebut lantaran nilai yang dimiliki di bawah rata-rata.

Menanggapi buruknya pendidikan di Kota Medan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU),  Farid Wajdi menyatakan munculnya “kelas gelap” memberi contoh buruk Indonesia tak bisa keluar dari krisis moral bangsa ini, dan memberikan pengajaran kebusukan luar biasa akibat campur tangan ‘kepentingan liar’ individu dan kelompok. “Ini fenomena mundurnya pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Karena sudah rahasia umum penyelenggara pendidikan di kota ini jauh dari kata ideal,” paparnya, Minggu (9/10).

Dia menduga masalah yang muncul ini terkait tumbuh subur mental buruk pengelola pendidikan, sehingga masuknya kepentingan mafia pendidikan yang begitu dominan serta mengabaikan perhitungan resiko buruk.
“Jadi, Wali Kota harus memimpin langsung pemberantasan mafia pendidikan, jangan sampai Kota Medan disandera para mafioso pendidikan,” sarannya.

Farid minta Dewan Pendidikan agar menjadi wakil warga Kota Medan yang dirugikaan untuk mengambil inisiatif melapor kepada pihak kepolisian. (ari)

MEDAN- Pengunjung dan karyawan Rumah Makan Koki Sunda di Jalan S Parman Medan dihebohkan dengan peristiwa meledaknya blower yang nyaris membakar rumah makan tersebut, Minggu (9/10) sore pukul 17.00 WIB. Sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi, para karyawan dan pengunjung sempat panik untuk menyelamatkan diri.
Para karyawan yang berada di lantai III rumah makan itu langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri, sedangkan para pengujung banyak yang keluar dan tidak sempat membayar uang makan mereka.

Pantauan wartawan koran ini, kejadian berawal saat para juru masak sedang masak di dapur rumah makan tersebut, namun tiba-tiba muncul api dari dalam blower dan mengeluarkan asap tebal. Peristiwa itu pertama kali dilihat seorang karyawan bernama Herman yang melihat api berada di dalam blower. Dia kemudian memberitaukan kepada juru masak Koki Sunda bahwa ada api dalam blower.

“Karena api sudah membesar, aku langsung memberi tahu karyawan bagaian dapur, kemudian dengan alat seadanya kami memadamkan api tersebut,” kata Herman, karyawan yang mengaku sebagai teknisi di Koki Sunda itu.
Sekitar 30 menit api dapat dipadamkan, setelah karyawan melakukan penyiraman terhadap blower tersebut. Meski begitu, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) sempat menurunkan lima unit mobil pemadam. “Mendengar ada laporan, langsung terjun ke lapangan, tapi begitu tiba di lokasi, syukurnya api sudah padam,” kata seorang petugas pemadam kebakaran.

Sementara itu, tidak ada satu pun pihak manajemen Koki Sunda yang mau memberikan komentar. Bahkan, wartawan koran ini sempat diusir karyawan rumah makan tersebut saat hendak masuk ke dalam rumah makan tersebut. “Tutup saja pintunya jangan ada orang dikasih masuk, bilang saja tidak ada kejadian,” kata wanita keturunan Tionghoa itu.
Di tempat terpisah Kapolsek Medan Baru AKP Donni Alexander membenarkan peristiwa kejadian tersebut. “Ia tadi sempat terjadi kebakaran di blower Koki Sunda, makanya saat ini kita sedang olah TKP. Namun kita tidak tau berapa kerugiannya,” tegas Donni di lokasi kejadian.(mag-5)