JAKARTA- Hingga kemarin (12/9), majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta belum mengeluarkan putusan banding perkara korupsi APBD Langkat yang diajukan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dan Syamsul Arifin. Pihak PT DKI belum bisa memastikan kapan kiranya perkara Syamsul ini diputuskan. Pihak PT DKI mengeluhkan minimnya jumlah hakim yang bisa mempengaruhi lamanya pengambilan putusan.

Juru Bicara PT DKI, Ahmad Sobari, menjelaskan, saat ini jumlah hakim karir di PT DKI yang biasa menangani perkara banding perkara korupsi, tinggal dua orang hakim. “Sebenarnya ada tiga, tapi yang satu pun segera dimutasi ke Papua,” ujar Ahmad Sobari kepada koran ini di kantornya, kemarin (12/9).

Lantas, bagaimana dengan nasib perkara Syamsul? Sobari belum bisa memastikan. Yang jelas, lanjutnya, hingga kemarin belum ada putusan. Dia juga belum memastikan siapa hakim yang menangani perkara Syamsul itu. “Ya itu tadi, jumlah hakimnya minim. Hakim karirnya tinggal dua, sedang hakim ad hoc ada lima,” ungkapnya. (sam)

JAKARTA- Upaya bersih-bersih perusahaan pengerah TKI nakal oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) kembali berlanjut. Kemarin, anak buah Jumhur Hidayat mengamankan 79 TKI yang tidak kunjung diberangkatkan di penampungan PT Citra Putra Indarab di Duren Sawit, Jakarta.

Kasubdit Pencegahan TKI Ilegal BNP2TKI Kombes Pol Yunarlim Munir menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan para TKI itu sudah tiga bulan berada di penampungan. “Mereka tidak diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja,” tambah perwira dengan tiga melati di pundak itu.

Yunarlim menuturkan, penggerebekan ini dilakukan setelah pihak BNP2TKI menerima laporan dari keluarga salah satu calon TKI yang tidak kunjung diberangkatkan itu. Dia menerangkan, 52 TKI yang berhasil diamankan kemarin meminta untuk dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Mereka diantaranya berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sebelum dipulangkan, mereka didata dulu di penampungan BNP2TKI. Sisanya sejumlah 27 TKI tetap meminta tinggal di penampungan perusahaan itu dan siap menunggu diberangkatkan.

Yunarlim menuturkan, sejak pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI di Saudi sebagai pembantu rumah tangga (PRT), pemerintah melarang pengiriman TKI oleh perusahaan pengerah TKI manapun. (wan/jpnn)

 Mudhari Kembali Mangkir dari KPK

JAKARTA-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya harus bertindak tegas kepada Ali Mudhari. Sebab, pria yang disebut-sebut sebagai makelar kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bersama Acoz, Fauzi dan Sindu Malik itu mangkir dari panggilan KPK. Padahal, kemarin dijadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi.

Keempat orang itu adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Masyarakat Transmigrasi Roosari Tyas Wardani, mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Mudhori serta dua pegawai negeri sipil di lingkungan Kemenakertrans Djoko Sidik Pramono dan Harry Heryawan Saleh.
Pemeriksaan tersebut dimulai pukul 09.00. Namun, hingga sore hari Ali Mudhori belum juga menampakkan batang hidungnya. Padahal, kemarin adalah kali kedua pria yang disebut-sebut sebagai asisten pribadi Menakertrans Muhaimin Iskandar itu dipanggil KPK. “Dijadwal ada, tapi tidak tahu dia datang atau tidak,” ujar juru bicara KPK Johan Budi.

Pemanggilan pertama dilakukan Jumat (9/9). Saat itu, dia juga tidak menghadiri panggilan institusi yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said tersebut. KPK sendiri berencana untuk melakukan pemanggilan lagi terhadap Ali Mudhori, namun instansi tersebut harus lebih tegas supaya panggilannya tidak di acuhkan.

Kuasa hukum tersangka Dadong Irbarelawan, Syafri Noer, wajar jika Ali tahu banyak masalah itu karena dia adalah orang dekat Muhaimin. Begitu juga dengan tiga nama lainnya yakni Sindu Malik, Acos dan Fauzi. Bahkan, Syafri percaya diri menyebut keempatnya berkantor di lantai dua Gedung Direktorat Jendral Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans.

Fakta tersebut membuat Syafri tidak percaya begitu saja ketika disebutkan bahwa kedekatan empat sekawan dengan Menakertrans sudah berakhir. Sebab, kliennya mengaku dipanggil Sindu Malik ke ruangan di P2KT secara langsung. Meski demikian, selain informasi keempatnya adalah staf khusus Muhaimin, Syafri mengaku tidak tahu banyak tentang empat orang itu.  Itulah mengapa, lanjut Syafri, anggaran dari Kemenakertrans langsung diajukan ke Kementrian Keuangan. Itulah yang membuat Komisi IX DPR meradang karena anggaran tersebut diduga langsung disampaikan pada empat orang tersebut seperti pengajuan dan sebesar Rp 500 miliar untuk Kemenakertrans.

Dia juga kembali menjelaskan jika uang Rp1,5 miliar di kardus durian yang diamankan KPK bakal diserahkan ke Fauzi. Setelah itu, kabarnya baru diserahkan kepada Muhaimin Iskandar sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Menakertrans.

Nah, rencana tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Versi Syafri, Fauzi batal datang untuk mengambil uang tersebut. Jadinya, kliennya (Dadong, red) dan I Nyoman Suisnaya bingung. Setelah itu, disepakati jika uang tersebut mereka pegang terlebih dahulu. “Bukan buat mereka, kalau seperti itu, kenapa diambil di kantor,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan jika sebenarnya yang akan diserahkan untuk THR adalah Rp 2 miliar. Uang Rp 1,5 miliar yang selama tertangkap oleh KPK dikatanya masih sebagian. Itulah kenapa KPK kembali menyita uang Rp 500 juta dari rekening Dharnawati. (dim/jpnn)

Tersangka, Dirut Merpati Dicekal

JAKARTA- Mantan direktur utama PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan tak lagi bisa bepergian ke luar negeri. Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya resmi mengenakan cekal (cegah dan tangkal) terhadap tersangka kasus korupsi di Merpati itu sejak kemarin (12/9).

“JAM Intel (Jaksa Agung Muda Intelejen Edwin Situmorang, Red.) sudah menandatangani surat pencekalan tertanggal hari ini, 12 September,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad kemarin.
Noor mengatakan, surat pencekalan bernomor Kep/233/D/DSP.3/092011 itu telah dikirim ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk masa berlaku enam bulan. “Penyidik memandang tersangka perlu dicekal agar memudahkan proses penyidkan,” tegas mantan Kajati Gorontalo itu.

Hotasi ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan direktur keuangan Mepati Guntur Aradea. Mereka berdua dianggap bertanggung jawab dalam kasus penyewaan dua unit pesawat Boeing 737 dari Thirdstone Aircraft Leassing Group Inc (TALG) dari Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut negara diduga merugi Rp9 miliar. Noor mengatakan, pencekalan tersebut masih diberlakukan untuk Hotasi. Sedangkan Guntur, belum dicekal. Alasannya, belum ada permintaan dari jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) yang menyidik kasus tersebut. “JAM Intel belum menerima permohonan cekal,” katanya.

Pihak Hotasi sendiri sebelumnya hendak mengajukan permohonan agar tidak dicekal. Alasannya, Hotasi harus bolak-balik ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Noor mempersilakan Hotasi mengajukan permohonan tersebut. “Upaya apapun dari tersangka kami hargai. Silakan ajukan,” katanya.

Hotasi merupakan direktur pada kurun 2002-2007. Sedangkan kasus korupsi tersebut diduga terjadi pada 2006. Saat itu Merpati menyewa dua pesawat Boeing 737 dari TALG dengan nilai sewa USD 500 ribu untuk masing-masing pesawat.  Kendati duit sewa sebesar USD 1 juta telah telah dikirim ke rekening Hume and Associates, lawyer yang ditunjuk TALG, pesawat tak kunjung diterima Merpati. (aga/iro/jpnn)

MOJOKERTO- Pergantian nama bus Sumber Kencono (SK) menjadi Sumber Selamat ternyata belum mengubah image bus ini sebagai bus “celaka”. Kemarin misalnya, bus Sumber Kencono jurusan Surabaya-Jogjakarta terlibat kecelakaan maut dengan minibus Elf di tikungan Kenanten KM 51 by pass Surabaya-Mojokerto sekitar pukul 02.40.

Akibatnya, sebanyak 19 penumpang minibus tewas dan dua orang mengalami luka-luka. Sementara, di bus SK, hanya sopir yang tewas dalam insiden itu. Belasan penumpangnya mengalami luka-luka.

Dari informasi Radar Mojokerto (grup Sumut Pos) peristiwa dinihari itu berawal saat minibus jenis Elf yang mengangkut pekerja asal Kabupaten Nganjuk melaju dari arah Jombang. Ada 21 penumpang termasuk sopir.
Rencananya, rombongan itu akan bekerja di Kalimantan. Sebagian ada yang berasal dari Lohceret dan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dan sebagian dari Rejoso, Kabupaten Bojonegoro. Kondisi sepi di raya by pass, membuat kendaraan yang lewat rata-rata melaju kencang. Tak terkecuali minibus nopol AG 7103 ML yang disopiri Didik Prayogo, asal Linujetis, Desa Warujayeng, Tanjung Anom, Nganjuk juga berkecepatan tinggi.

Sesampai di lokasi kejadian, sopir minibus tiba-tiba mengambil jalur kanan. Dari informasi yang digali Radar Mojokerto, minibus tersebut berusaha menyalip mobil di depannya. Namun polisi belum bisa memastikan jika saat itu minibus berusaha menyalip kendaraan di depannya.

Kapolres Mojokerto AKBP Prasetijo Utomo saat dikonfirmasi informasi itu membenarkan. Namun, untuk memastikan kebenarannya, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Kami juga sudah mendengar adanya informasi itu. Tapi, masih kami dalami,” tandasnya.(fen/ron/yr)