Pelaku Mengaku Personel Tim Buser Poldasu

MEDAN- Bermodalkan tubuh yang atletis, Darwin Sibarani (27), warga Jalan Selamat, Medan Denai, mengaku sebagai personel Tim Buser Poldasu. Dia melakukan penculikan, penyekapan dan pemerkosaan terhadap LF (15), warga Jalan Willem Iskandar yang masih duduk di kelas 3 salah satu SMP Negeri di Medan, Minggu (25/9).
Akibat peristiwa itu, LF merasa trauma dan terus meneteskan air mata saat membuat laporan di Mapolsek Percut Sei Tuan, Senin (26/9) siang. “Saya lima kali diperkosa, celana saya dibuka paksa. Saya takut dan tidak bisa lari, saya takut Bang,” katanya kepada wartawan sembari menangis tertunduk.

Diceritakannya, peristiwa ini terjadi pada Minggu (25/9) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu dirinya hendak pulang bersama teman satu sekolahnya bernama Agil (15). Namun, LF tidak diantar sampai ke rumah, mereka berpisah di kawasan Simpang Mandala. Saat menunggu angkot, Darwin yang melihat LF dari jauh langsung menghampiri dan mengaku sebagai personel Tim Buser Poldasu. Dia menawarkan kepada korban untuk membuat pengaduan ke polisi atas perbuatan teman korban yang meninggalkannya sendiri di pinggir jalan pada malam hari.

Korban yang lugu menurut saja perkataan pelaku. Dia ikut bersama pelaku menuju kantor polisi. Namun di tengah jalan, pelaku malah membawa korban keliling kota hingga akhirnya dibawa ke sebuah hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Padangbulan Medan. Di kamar hotek itulah korban disekap dan diperkosa hingga lima kali.

Puas melampiaskan hasratnya, pelaku malah menelepon keluarga korban dan nekat meminta tebusan kepada keluarga korban hingga Rp20 juta supaya korban dikembalikan dengan utuh. Namun, bukannya tebusan yang didapat, setelah mencari korban hingga ke sudut Kota Medan, paman korban yang sudah mengetahui keberadaan korban di Jalan Jamin Ginting, melihat pelaku sedang membonceng korban.

Tanpa buang waktu, paman korban pun langsung menangkap pelaku dan mengamankannya. “Perlakuan pelaku ini sangat bejat terhadap keponakan ku.  Saat saya tangkap di sebuah SPBU di kawasan Jalan Jamin Ginting, pelaku sempat melawan. Perlawanannya memancing masyarkat berdatangan dan memukulinya. Untuk mencegah hal yang tidak diingin, saya bawa saja dia ke Polsek Percut Sei Tuan,” ungkap Frans, paman korban.

Sementara Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan AKP Faidir Chaniago saat dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan peristiwa tersebut. “Ya, kita sudah amankan pelaku yang mengaku anggota Polda dan kasus ini akan kita serahkan ke Polsekta Deli Tua karena TKP wilayah hukum Polsekta Deli Tua,” tegasnya.

Petugas juga mengamankan tujuh unit HP berbagai jenis, tas hitam, lampu penerang, ID Card LSM, buku dan baju.
Sementara menurut pengakuan darwin kepada wartawan Sumut Pos, dia baru pertama kali melakukan tindakan pidana penculikan dan pemerkosaan seperti itu. Ia juga membantah telah meminta tebusan hingga Rp20 juta. “Saya memang memperkosanya, tapi saya tidak pernah minta uang tebusan,” katanya sambil tertunduk. Pemuda lajang yang menggenakan T-shirt merah dan jeans biru ini, saat melakukan aksinya memang mengaku sebagai oknum polisi. “Ia saya mengaku sebagai polisi, namun dengan kejadian ini saya akan bertanggung jawab semua,” tandas Darwin.(mag-7)

MEDAN- Anggota legislatif di DPRD Sumut kecewa dengan kinerja eksekutif di daerah. Pasalnya, banyak kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tak mampu mengurusi toiletnya masing-masing.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna laporan hasil kunjungan kerja pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2010, di ruang paripurna DPRD Sumut, Senin (26/9).

Paripurna yang dihadiri 46 orang dari 100 orang anggota DPRD Sumut itu dihadiri Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, didampingi dua wakil lainnya, Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri, sempat tak tertib.

Pasalnya, saat Tim III membacakan laporannya, pimpinan sidang harus meminta agar suara dalam ruang rapat dikondusifkan. “Mohon sedikit ya, kita bergantian yang bicara,” kata Chadir Ritonga.
Dalam laporan tim kunjungan kerja ini, banyak laporan yang menyatakan kekecewaan terhadap kinerja eksekutif di daerah. Pasalnya, banyak pelaksanaan yang dirasa sebagai kinerja yang tidak menghasilkan dan cenderung wanprestasi.

Ketua Tim I, Yusuf Siregar yang membidangi daerah pemilihan Kota Medan, dalam laporannya memberikan catatan khusus dalam pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) mereka ke sejumlah instansi pemerintah Sumut untuk pembahasan LPj APBD 2010 itu. Selama kunker, timnya menemukan fasilitas umum berupa kamar mandi (sanitasi) hampir di setiap kantor SKPD Provinsi Sumut yang berada di Kota Medan dalam keadaan kumuh. Airnya kuning, lantai pecah-pecah, ada genangan air dan aroma yang tak sedap.

“Contohnya di Dinas Tarukim Sumut, dan dinas lainnya. Termasuk juga di Kantor Gubernur lantai VIII,” kata Yusuf.
Dia juga menyebutkan, ada juga di lingkungan kantor SKPD kurang perawatan. Tidak ada kesan indah dan luput dari penghijauan seperti di Kantor Dinas Bina Marga yang gersang. Kemudian pelataran parkirnya digenangi air dan tidak ada drainase. “Kondisinya seperti anak sungai kalau hujan. Dan penuh debu jika panas,” sebutnya.

Sementara untuk pelaksanaan proyek, tim kunker mendapatkan tidak maksimalnya realisasi di lapangan meskipun masih dalam batas toleransi. Ke depan, pihaknya berharap kegiatan yang berasal dari APBD dilaksanakan tepat sasaran.

Selanjutnya, tim lainnya menyampaikan ketidakpuasannya terkait pelaksanaan APBD 2010 di daerah pemilihan masing-masing. Ketua Tim X, Richard Eddy M Lingga dari hasil timnya, ada SKPD yang sama sekali tidak melakukan tugas dan fungsinya di daerah Tanah Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat. Dinas itu adalah Dinas Perikanan dan Kelautan. “Belum ada kami temukan kinerja dinas tersebut, sehingga hal ini sangat mengecewakan,” katanya.

Hal yang sama dilaporkan tim dari kepulauan Nias yang disampaikan Analisman Zalukhu. Dia menyampaikan di Nias masih adanya ketertinggalan fasilitas alat kesehatan. Terutama alat kesehatan cuci darah. Saat ini warga Nias harus rela tinggal di Medan karena setiap minggunya harus melakukan cuci darah.

Dalam sambutannya, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan terimaksih kepada DPRD yang telah memberikan masukan atas kekurangan kinerja eksekutif untuk anggaran 2010. Ke depan, diharapkan akan menjadi modal melakukan perbaikan dan pembangunan yang lebih baik. (ril)

Kawasan Tanpa Rokok

MEDAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta memperbaiki draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang pengesahannya sedang dibahas DPRD Medan. Permintaan itu disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui Sekretaris Fraksi, Juliandi Siregar, PKS meminta pasal-pasal kawasan tanpa rokok (KTR) diperluas dan diperjelas.

Hal ini disampaikan Juliandi dalam rapat paripurna lanjutan di DPRD Medan, Senin (26/9). Disebutkannya, ranperda tersebut tidak tegas mengatur tentang kawasan pelarangan rokok. Pengaturan tentang KTR hanya terdapat pada Pasal 26 ayat 5.

“Oleh karena itu, perlu ada penambahan pasal tersendiri tentang penerapan kawasan tanpa rokok. Realisasi kawasan tanpa rokok harus dimulai dari gedung-gedung pemerintahan dan rumah ibadah, harus ditampung dalam ranperda ini. Kami mendukung agar ranperda ini segara dibahas dengan dibentuk panitia khusus (pansus),” katanya.

Pada bagian lain dia mengatakan, ranperda tersebut harus menjamin pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan cepat bagi warga miskin. Distribusi rasio tenaga kesehatan harus merata di setiap kecamatan. Sehingga tidak terjadi penumpukan tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat dan bidan di kecamatan tertentu. Dinkes juga diminta untuk menambah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) berdasarkan jumlah penduduk Kota Medan. Di mana sesuai ketentuan Depkes, 1 puskesmas maksimal melayani 100 ribu penduduk. “Standarisasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas juga harus dimasukkan dalam ranperda ini,” ujarnya.

Kekurangan draft ranperda itu terus diulas lebih jauh. Ternyata, dalam draft belum ada sanksi terhadap petugas medis yang dengan sengaja melakukan kelalaian, dan itu harus menjadi catatan Dinkes Medan untuk membuat pasal-pasal baru tentang itu.

“Sesuai amanah UU No 36 tahun 2009 Pasal 171 ayat 2, maka Pemko Medan harus menganggarkan 10 persen dari nilai APBD untuk pelayanan kesehatan. Ini penting demi realisasi sistem kesehatan Kota Medan,” pungkasnya.

Sementara Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Syamsul Bahri mempertanyakan kesiapan Pemko Medan dalam memberlakukan Perda tentang Sistem Kesehatan Kota tersebut. Fraksi ini juga mempertanyakan seperti apa upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang nantinya menjadi tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Untuk itu, Fraksi Demokrat meminta agar pembahasan Ranperda ini harus memperhitungkan segala aspek-termasuk kemungkinan hambatan dan kendala yang akan dihadapi nantinya, sehingga pada era pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik.

Fraksi Demokrat juga berpendapat, pembangunan kesehatan tidak akan efektif tanpa disertai dengan adanya norma yang mengatur penjatuhan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, atau terhadap adanya prilaku yang dipandang menyimpang. “Artinya sanksi yang diberikan bukan semata-mata sanksi administrasi,” ujar Syamsul.
Sebab, menurut dia, pada kehidupan sehari-hari di masyarakat, seperti di mal, pasar-pasar tradisonal, pusat-pusat jajanan, dikhawatirkan adanya makanan dan minuman yang diduga menggunakan zat berbahaya, tidak menggunakan label kesehatan, yang sudah kadaluarsa, beredarnya obat-obat yang semestinya memerlukan pengawasan dokter, jamu-jamu, dan obat-obat tradisional, yang kesemuanya memerlukan pengawasan guna melindungi kesehatan masyarakat.(adl/ari)

MEDAN- Sidang lanjutan kasus perampokan di rumah dokter Purnama br Marpaung, Jalan Abdullah Lubis yang menghadirkan tiga terdakwa, kembali digelar dalam persidangan di PN Medan, Senin (26/9) siang. Ketiga terdakwa masing-masing Damri Saragih, Jamaluddin dan Indra, terlihat tertunduk lesu mengikuti persidangan dengan agenda keterangan saksi, Samuel, anak korban dan Zainab, pembantu korban  yang dihadirkan JPU Maria SH

Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin Kawit Riyanto SH terlebih dahulu menanyakan Zainab, selaku pembantu di rumah korban. Kepada Majelis Hakim, Zainab, menceritakan saat kejadian, 14 Maret 2011 lalu, rumah didatangi tiga pria yang berpura-pura berobat. Setelah masuk, ketiganya melakukan perampokan.(jon)

MEDAN- Meski sang kekasih meringkuk di tahanan LP Tanjung Gusta Medan, tak melunturkan cinta Lindawaty kepada Muzakir (35), warga Lhokseumawe, NAD. Bahkan, janda beranak dua ini nekat menyelundupkan 3 ons ganja ke LP Tanjung Gusta untuk kekasihnya tersebut.

Akibatnya, wanita warga Jalan Kampung Lama, Dusun IV, Desa Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merasakan dinginnya sel tahanan.

Informasi yang diperoleh di Mapolsekta Medan Helvetia, Senin (26/9), Lindawaty berkunjung ke LP Tanjung Gusta. Sesampainya di pintu penjagaan, tasnya diperiksa petugas. Di dalam tasnya ditemukan ganja yang dibungkus kertas koran seberat 3 ons.  (mag-7)

MEDAN- Manajemen Adimintrasi Rumah Sakit (MARS) Bayangkara Polda Sumut melakukan pengecekkan kesehatan terhadap tahanan di Polresta Medan berserta jajaran. Dari hasil pengecekkan itu, penyakit yang terbesar yang dialami penghuni sel adalah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Elergi Kulit.

Seperti di Polsek Percut Sei Tuan, tim medis menemukan 17 tahanan mengalami ISPA, selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif secara medis. “Dari keseluruhan penghuni sel Polsek Percut Sei Tuan, 17 tahanan kita periksa rata-rata mengalami ISPA akan kita rujuk di rumah sakit,” ungkap petugas medis MARS Polda Sumut, Kompol Riva Simanjuntak.(mag-7)