BINJAI- Persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2, sampai saat ini belum juga menemukan titik terang. Akibatnya, ratusan warga Desa Pasar VI, Kecamatan Sei Bingai, Langkat, kembali menanami lahan tersebut, Senin (12/9).

Dalam aksi tanam pohon itu, ratusan warga membekali diri dengan cangkul dan parang. Mereka langsung menguasai lahan dengan menanam pohon pisang, kelapa sawit, kelapa dan tanaman lainnnya di lahan eks HGU PTPN 2 tersebut.
Menurut J Tarigan, Ketua Kelompok Tani Sei Bingai Jaya (SBJ) mengatakan, mereka yang kembali menguasai lahan terdiri dari 3 kelompok tani di Pasar VI, 7 kelompok tani di Mencirim, satu kelompok di Namu Terasi dan satu kelompok di Purwo Binangun.

“Lahan yang diambil warga karena sudah habis HGU-nya, kurang lebih seluas 350 Ha. Sesaui dengan SK Gubsu nomor 73, Undang-Undang Darurat nomor 8 tahun 1994, surat BPN nomor 43 tahun 2002, yang menyatakan perkebunan Purwo Binangun 350 Ha, HGU-nyasudah tidak diperpanjang,” ujar J Tarigan, yang didampingi Sugimen dan Prayogi selaku pengurus Kelompok Tani.(dan)

BINJAI- Adanya wacana untuk merelokasikan ratusan pedagang kaki lima (PKL) di seputaran tanah lapang merdeka Binjai ke lahan eks Gedung Olah Raga (GOR), membuat ‘panas’ sejumlah pedagang. Pasalnya, kebijakan Wali Kota Binjai HM Idaham, dinilai sudah menyakiti hati warganya sendiri.

Menurut Budi (50), salah seorang PKL yang tinggal di Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, kepada wartawan Sumut Pos mengatakan, saat ini Wali Kota Binjai seakan tidak ada kebijakan lain selain menyakiti hati warganya.
“Kenapa selalu PKL yang diurusin, apa tidak ada pembangunan lain yang bisa dilakukan? Masak persoalan sepele seperti ini saja yang terus dibahas. Katanya menciptakan lapangan pekerjaan. Mana buktinya, sudah satu tahun lebih menjabat, tapi apapun tidak ada yang diciptakannya,” geram Budi.

Lebih jauh dikatakan Budi, jika Wali Kota Binjai ingin merelokasikan PKL ke lahan GOR lama, seharunya Wali Kota turun menemui warganya agar aspirasi warga dapat disampaikan. “Jangan setiap kebijakan dilaksanakan oleh bawahan, sementara dia (Wali Kota, Red) bersembunyi di balik meja,” tantang pedagang minuman mineral ini.
Bukan itu saja, Budi yang sudah 15 tahun berjualan di pinggiran tanah lapang merdeka ini, dengan tegas mengatakan, Wali Kota Binjai dipilih oleh rakyat dan dituntut untuk mensejahterakan rakyat.

“Apa semua kebijakan yang dilakukannya selama ini sudah baik? Kalau cerita peraturan, kami juga mau cerita peraturan. Coba kamu bayangkan, Dinas Pasar dan Kebersihan, setiap harinya mengutip Rp 1000 tanpa ada kupon resmi. Sementara, Sat Pol PP sibuk melakukan penggusuran, peraturan apa itu?, yang mana seharusnya kami ikuti,” ucapnya berang.

Sementara itu, Kabag Humas Pemerintah Kota (Pemko) Binjai T Syafiruddin, saat dikonfirmasi terkait wacana relokasi PKL membenarkan. “Iya, memang wacana itu ada. Sebab, lahan eks GOR itu akan dijadikan pusat jajanan. Tapi, ini masih wacana. Makanya belum kita sosialisasikan kepada para PKL. Sampai saat ini, wacana itu masih dalam pembahasan,” kata Syafiruddin. (dan)

LANGKAT- Didampingi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Langkat, Hamidah (42) warga Desa pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Langkat, resmi membuat laporan pengaduan perihal penganiayaan yang dialami putranya Ardiansyah Putra alias Putra (14) ke Polres Langkat, Senin (12/9). Bukti pengaduan tersebut ditampung dalam LP/691/IX/2011/SU/LKT tanggal 12 September 2011 diterima Ka SPK Aiptu Deli Usman.

Sebelum pengaduanya diterima di SPK Polres, korban (Putra-red) dan ibunya serta pihak KPAID diarahkan ke Propam Polres, sebab menurut korban orang yang menganiaya dirinya disebut oknum petugas di Polres Langkat dipanggil Piter. Oleh Kasi Propam Polres Langkat, Iptu Syamsir Koto korban lalu dipertemukan dengan anggota (petugas) yang disebut Piter atau lengkapnya Brigadir Jhon Piter. Begitu dipertemukan, korban mengatakan bukan petugas ini yang waktu itu memukulinya dengan kabel rem.

“Bukan pak, bukan  bapak ini orangnya,” ujar korban yakin sambil memandang wajah Jhon Piter.  “Kalau di Polres ini, hanya dia ini yang namanya dipangil Piter, jadi kalau bukan dia, berarti pelakunya bisa saja pakai nama Piter,” ungkap Syamsir Koto.

Setelah mendapat penjelasan, korban lalu diarahkan untuk membuat pengaduan penganiayaan yang dialami ke bagian SPK Polres Langkat. “Kalau hasil pemeriksaan atau penyelidikan nantinya ditemukan adanya petugas yang melakukan penganiayaan, maka kasusnya akan kita tangani,” ujar Iptu Syamsir Koto.
Sekitar pukul 13.45 Wib, akhirnya korban didampingi ibu serta Wahyu Setiadi saudara angkat korban resmi membuat pengaduan.

Kapolres Langkat AKBP Mardiyono ketika dikonfirmasi POSMETRO (grup Sumut Pos) diruang kerjanya didampingi Kasat Reskrim AKP Aldi Subartono, membantah perihal adanya penyetruman dilakukan anak buahnya di Polres. “Ah nggak betul itu ada penyetruman, dimana disetrum rupanya, sudah tidak ada lagi kekerasan sekarang ini,“ kata Kapolres.

Ketua KPAID Langkat Drs Ernis Safrin berharap agar pihak kepolisian segera menyelidiki kasus ini. “Saya rasa polisi tidak terlalu sulit untuk mengetahui siapa pelaku atau oknum petugas yang diduga melakukan penyiksaan itu, sebab orang yang pertama kali membawa korban (Putra) adalah Ahmad yang tak lain paman korban yang mengaku telah kehilangan uang di rumahnya. Dari Ahmad bisa diketahui siapa-siapa saja ketika itu bersamanya, sebab menurut korban, ketika penyiksaan terhadap dirinya, Ahmad menyaksikan. Oleh sebab itu, Polisi harus memeriksa Ahmad agar kasus ini jelas dan diketahui siapa oknum petugas yang telah memborgol serta menyiksa korban ketika itu.” ujar Ernis.(wis/smg)

KARO- Ruangan dan mesin pendingin uap panas bumi,  milik Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) PT Dizamatra Powerindo Sibayak di Desa Semangat Gunung, Kecamatan  Merdeka terbakar, Senin (12/9) sekitar pukul 12.00 WIB.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kemarin. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Informasi yang diperoleh Sumut Pos dilapangan, asal api diduga dari  proses pengelasan di atas motor pendingin di lantai dua PLTB PT Dizamatra Powerindo Sibayak, yang merupakan rekanan yang berada satu lokasi dengan PT Pertamina Geothermal Sibayak.

Menurut saksi mata, api dengan cepat membakar gedung pendingin-teknik di bagian lantai dua, yang didalamnya banyak terisi bahan dari fiber. Api dapat dijinakkan pada pukul 13.30 WIB, setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran  Pemkab Karo diterjunkan guna membantu proses pemadaman.

Pantauan wartawan dilapangan, disekitar kawasan  PT Dizamatra Powerindo Sibayak dan PT Pertamina Geothermal Sibayak, dijaga ketat pihak kemanan dari TNI, Polri, dan security perusahaan. Sejumlah wartawan yang meliput peristiwa dilarang masuk oleh Satpam yang bertugas.

Kepada wartawan, Kapolsek Simpang Empat AKP Kandar  mengatakan, peristiwa kebakaran itu masih dalam penyelidikan. Sementara itu, sekitar 50 pekerja di PLTB enggan memberikan komentar. (wan)

TEBING TINGGI- Kartu Tanda Penduduk eletrik (e-KTP) akan resmi digunakan pada tahun 2012 di Kota Tebing Tinggi. Menurut Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kabid Pendataan Penduduk Catatan Sipil HM Fauzi Lubis mengatakan, untuk tahun 2011 ini, baru 167 Kabupaten/Kota se Indonesia yang akan melaksanakan program e-KTP.
“Kota Tebing Tinggi baru terjadwal melaksanakan e-KTP pada tahun 2012, berasamaan dengan 300 Kab/Kota lain,” jelas Fauzi Lubis, Senin (12/9).

Masih menurutnya, untuk di Kota Tebing Tinggi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih mengacu pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Nasional.

Keuntungan sistem e-KTP diungkapkan dia, proses kerja lebih praktis, keamanan data Negara dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) langsung terdata secara Nasional. “Persayaratan seperti biasa, namun ada sedikit kelainan di e-KTP, si pemohon KTP harus melakukan sidik jari, pas photo dan data yang tersimpan dalam chip,” jelas Fauzi. (mag-3)
Mengenai anggaran, Fauzi mengaku, belum mengetahui berapa nilai anggaran yang dikucurkan dari pusat. “kami nggak tahu berapa anggarannya, kami hanya diminta untuk memberikan fasilitas tempat dan sebagai pelaksana saja, sementara untuk anggaran bukan kami yang mengelola,” terangnya.(mag-3)

LUBUK PAKAM- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengancam tidak akan mengakui kepemimpinan DPRD secara klolektif. Sikap ini dibuat karena permohonan pergantian pimpinan DPRD serta Ketua Fraksi diajukan PKS tak kunjung direspon pimpinan. Demikian disampaikan Ketua Fraksi-PKS DPRD Kabupaten Deli Serdang Abdul Latif Khan, saat ditemui di ruang Fraksi PKS, Senin (12/9).

Lebih lanjut dikatakan dia, beberapa kali pihaknya menyurati pimpinan DPRD agar permohonan pergantian pimpinan yang berasal dari PKS dan Ketua Fraksi PKS segera direspon dengan adanya pergantian pimpinan. Bahkan, dalam permohonan itu, disebutkan alasan pergantian pimpinan serta Ketua Farksi. Sementara pergantian pimpinan merupakan hasil pembahasan yang mendalam ditingkat pimpinan partai.

“PKS mau mengajarkan pendidikan politik bahwa jabatan pimpinan bukanlah hal segalanya, tetapi jabatan merupakan amanah. Kemudian dengan adanya pergantian ini, PKS bakal memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan,” jelas Latif.

Meski saat ini telah ada perubahan pimpinan fraksi, bukan berarti pimpinan DPRD tidak diganti. Antara Pimpinan DPRD dan fraksi merupakan satu paket. Nah, saat ini yang sudah berganti pimpinan fraksi dari Saiful Tanjung ke Latif Khan. Sedangkan pimpinan Dwi Andi Syaputra yang akan digantikan Saiful Tanjung belum terealisasi.

Wakil Ketua DPRD Dwi Andi Syaputra menyatakan, dirinya kerab mendesak pimpinan DPRD lainnya untuk segera merespon permohonan yang diajukan F-PKS. “Saya sudah berkali-kali mengajak pimpinan lain, agar menanggapi permohonan F-PKS, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapannya,” kata Dwi.

Wakil ketua DPRD lainnya, Wagirin Arman menyatakan, pihaknya dengan segera akan merespon permohonan F-PKS. “Sabar, nanti kami akan rapat untuk membahas pergantian Wakil Ketua seperti yang diajukan.(btr)