Home Blog Page 14760

Kadisdik tak Becus

Giliran PC PMII Demo Hasan Basri

MEDAN-Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Hasan Basri, kini dalam posisi rawan. Bagaimana tidak, sejak kasus kelas gelap dan siswa sisipan di beberapa SMA Negeri di Medan mengemuka, dirinya langsung dihujani suara pencopotan.

Tuntutan pencopotan terbaru disuarakan oleh massa yang mengatasnamakan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII). Mereka melakukan aksi damai di halaman Kantor Wali Kota Medan. “Medan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih cerah dari sekarang menjadi moto Kota Medan yang selalu dipajang di seluruh kntor SKPD sampai Kantor Camat dan Kantor Kelurahan. Tapi, fakta di lapangan jauh dari harapan masyarakatn karena banyak permasalahan yang belum tersentuh sama sekali,” kata Rahman selaku koordinator aksi, Kamis (29/9).

Dijelaskannya, begitu permasalahan pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat Kota Medan akibat mahalnya biaya pendidikan. Belum lagi sekolah tidak layak pakai dan mutu pendidikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. “Kalangan orangtua sudah mulai mengeluh dengan adanya indikasi di sekolah-sekolah negeri yang hanya didapat oleh orang yang berduit saja. Ini membuktikan ketidakbecusan kepala Dinas Pendidikan dalam menjalankan amanah yang diembankan yang menjadikan masyarakat Kota Medan semakin menjerit,” bebernya.

Selain itu, massa juga meminta agar Pemko Medan untuk merealisasikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sesuai dan tepat sasaran. Sedangkan untuk kepala sekolah agar diawasi dengan mengawal dalam mendidik siswa SLTP dan SLTA dengan adanya genk motor yang sudah sangat meresahkan.

“Wali Kota Medan harus mencopot Kadisdik Kota Medan terkait adanya indikasi kelas gelap dan siswa sisipan di sekolah negeri,” kata Rahman lagi.Anggota Komisi B DPRD Medan yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Salman Alfarizi juga bersuara. Menurutnya, sikap Komisi B dan Pemko Medan adalah menyalahkan Kadisdik dan kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait siswa sisipan dan kelas gelap yang ditemukan di SMAN 2, SMAN 3, dan SMAN 4. “Sebenarnya kan, muaranya itu terletak pada kepala sekolah. Dan, kepala sekolah tidak akan berani jika tidak ada instruksi Kadisdik Kota Medan. Penanggungjawabnya itu, Kadisdik Kota Medan, jika sejak awal tidak dibukanya keran (pintu masuk) itu mungkin tidak akan terjadi permasalahan kelas gelap dan siswa sisipan itu. Siswa diterima itu kan karena adanya arahan dari Kadisdik Kota Medan. Makanya, kita tentukan sikap untuk mengganti Kadisdik Kota Medan,” katanya.

Sementara Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, mengaku malah tidak mendapat rekomendasi dari Komisi B terkait pencopotan Hasan Basri. Meski begitu, wali kota menjelaskan telah membentuk tim terkait kasus tersebut. “Mengenai rekomendasi tak ada tu,” katanya singkat dengan berlalu menuju ke Taman Marga Satwa Kota Medan untuk pemberian nama terhadap Harimau Sumatera yang baru lahir.(adl)

Tiga Bintang untuk Medan

Rahudman Beri Nama Tiga Anak Harimau Sumatera

MEDAN-Bintang adalah nama yang dipilih untuk tiga anak harimau Sumatera yang baru lahir dan berada di Taman Marga Satwa Medan Jalan Bunga Rampai, Kecamatan Medan Tuntungan.

Ketiga nama untuk anak harimau Sumatera itu adalah Bintang Harihara, Bintang Sorik Marapi, dan Bintang Baringin.
“Ketiga nama ini yang jelas merupakan nama-nama Sumatera, kita ambil nama yang khas Sumatera karena ini harimau Sumatera, makanya kita tidak pakai nama-nama Inggris,” kata Rahudman Harahap, di sela-sela melakukan peninjauan ke Taman Marga Satwa.

Begitulah, Wali Kota Medan memberikan tiga nama untuk tiga anak harimau Sumatera (panthera tigris sumaterae) yang baru lahir tersebut, Kamis (29/9) siang.

“Saya bersyukur dengan lahirnya tiga anak harimau Sumatera ini, sebab selain ini bisa menambah species yang ada di Taman Marga Satwa ini, lahirnya tiga anak harimau ini juga dapat mengembangkan populasi anak harimau Sumatera yang saat ini merupakan hewan langka dan populasnya diambang kepunahan,” ucap Rahudman.
Dijelaskannya juga, di dunia ini habitat Harimau Sumatera tinggal 500 ekor lagi, 250-300 berada di Sumatera dan di Sumut ada 30 ekor. Maka, tiga anak harimau yang ada di Medan bak Bintang untuk Medan. “Di Taman Marga Satwa ini ada 4 dan ditambah 3 anaknya yang baru lahir,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rahudman juga mengatakan untuk pengembangan Taman Marga Satwa ke depan nantinya akan diprioritaskan untuk sarana dan prasarananya terutama menyangkut rumah-rumah spesies. “Kita berharap masyarakat tidak hanya datang menikmati spesies tapi mereka juga seharusnya dapat menikmati alam. Untuk itu nanti kita akan lakukan kerjasama dengan stakeholder nantinya,” terang Rahudman sembari mengatakan pada tahun 2012 nantinya akan ada penyertaan modal yang dibuat untuk menambah anggaran untuk pengembangan Taman Marga Satwa Medan.

Dirut PD Pembangunan, Nuzirwan B Lubis mengatakan, jumlah pengunjung dan pendapatan Taman Marga Satwa Medan juga terus mengalami peningkatan, pada 2008 jumlah pengunjung mencapai 92.524 orang dengan pendapatan Rp432 juta, pada 2009 sebanyak 133 orang dengan jumlah pendapatan Rp607 juta, pada 2010 sebanyak 180 ribu pengunjung dengan jumlah pendapatan Rp970 juta dan pada 2011 ini ditargetkan jumlah pengunjung sebanyak 200 ribu orang dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1,2 miliar.

“Secara komunulatif memang mengalami peningkatan baik dari segi pengunjung maupun pendapatan, namun ini hanya mampu untuk membiayai gaji pegawai dan makanan satwa sementara untuk pemeliharaan kandang masih disubsidi dari anggaran unit lainnya,” terang Nazirwan.

Dalam kesempatan itu, Nuzirwan juga menyatakan untuk saat ini Taman Marga Satwa Medan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak enam tahun terakhir setelah pindah dari Kebun Binatang yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Medan. “Dengan luas Taman Marga Satwa ini 30 ha, lebih kurang 6 ha untuk agrobisnis dan tanaman langka, 10 ha yang sudah termanfaatkan untuk taman marga satwa dan rekreasi dan selebihnya akan terus kita kembangkan sehingga ini bisa menjadi ikon Kota Medan,” pungkasnya. (adl)

Diam-diam Kejatisu Lepaskan Dua Tersangka Korupsi

MEDAN-Berdalih menjadikan tahanan kota, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melepaskan dua tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan 7 gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batubara.

Kejatisu sendiri melepaskan kedua tersangka, dari Rumah Tahanan (Rutan) Tanjunggusta Medan pada 17 September lalu. Dilepasnya kedua tersangka korupsi ini diakui oleh Kasi Penyidikan Kejatisu Jufri Nasution SH pada wartawan.
Padahal kedua tersangka korupsi pembangunan 7 gedung SKPD ini dilakukan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara secara paksa yang dilakukan pada 19 Agustus lalu beberapa hari menjelang Idul Fitri.

Kedua tersangka tersebut yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pertambangan Pemkab Batubara Irwansyah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Syarial Lafau.

Dalam pekerjaan tersebut ditemukan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar dari total pembiayaan Rp6,7 miliar yang bersumber dari APBD 2009. “Ini kan aneh, begitu ditangkap malah dilepaskan. Ada apa sebenarnya?” ujar juru bicara Lintas Elemen Masyarakat Batubara, Arsyad Nainggolan di gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis (29/8).

Disebutkannya, pihaknya selaku pelapor dalam kass tersebut merasa kecewa dengan tindakan Kejatisu yang membebaskannya dari Rutan. Bahkan, lanjutnya, pihaknya sangat mengkhawatirkan kedua tersangka akan menghilangkan barang bukti.

“Kami turut serta dalam memberikan informasi tentang keberadaan tersangka saat penangkapan. Dia ditangkap dengan alasan tidak kooperatif, malah sekarang kok malah dilepaskan,” ungkapnya.

Disebutkannya, atas kejadian tersebut, pihaknya akan melaporkan jaksa yang menangani kasus tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kami akan laporkan secepatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Pidana Khusus (Pidsus), Jufri SH membenarkan pihaknya telah melepaskan kedua tersangka dari Rutan Tangjung Gusta.

“Sebenarnya tidak dilepaskan, hanya saja dialihkan menjadi tahanan kota,” kata Jufri pada wartawan Kamis (27/9) di Jalan AH Nasution Medan.

Disebutkannya, langkah tersebut diambil karena kedua tersangka berjanji akan memberikan seluruh barang bukti yang diperlukan oleh penyidik Pidsus.  “Mereka berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti dan akan menyerahkan semuanya,” jelas Jufri.

Sebelumnya, kedua tersangka ditangkap setelah empat kali mangkir dari panggilan tim penyidik Pidsus Kejatisu dengan alasan tugas dinas. Irwansyah di tangkap di Asrama Haji Medan sedangkan Syahrial Lafau ditangkap di Batubara.
Dalam kasus ini, Tim penyidik masih mencari keberadaan 1 orang tersangka lagi Hary Sukardy yang selaku PPK. Bahkan, Hary sudah lima kali dipanggil namun tidak kunjung memenuhi panggilan tim penyidik. Dari proyek pembangunan 7 gedung SKPD tersebut diangkat dua orang PPK yakni 3 gedung dipegang oleh Syarial Lafau dan 4 gedung lagi oleh Hary Sukardy. “Kalau ada dia sekarang, maka akan langsung kami tangkap. Kami juga sudah mengidentifikasi alamat rumahnya. Namun, saat ini keberadaannya tidak diketahui bahkan sudah tidak masuk kerja lagi,” tegas Jufri. (rud)

Penentuan Direksi BUMD Harus Abaikan Politik

MEDAN- Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM harus mengabaikan kepentingan politik dalam menetapkan direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Medan Hal ini penting bila ingin melihat BUMD lebih maju.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua SMI Sumut, AT Siahaan kepada wartawan, Kamis (29/9). Pasalnya, banyak calon direksi BUMD berasal dari kepengurusan partai politik Sumut maupun Kota Medan.

Dia menyebutkan BUMD yang ada di Kota Medan seperti PD Pasar, PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan, sekarang ini kondisinya masih merugi dan banyak calon direksi BUMD yang rekam jejaknya bukan seorang manajerial yang berpengalaman mengurus perusahaan, melainkan hanya pengurus partai politik (parpol). “Jadi, Wali Kota jangan sembarangan memilih direksi BUMD bila inginkan BUMD lebih maju,” paparnya.

Lebih lanjut, Siahaan merinci sejumlah direksi yang banyak berasal dari partai politik seperti PPP, PAN, Golkar serta sejumlah parpol lainnya. Kemudian, selama ini banyak juga BUMD yang diisi oleh pensiunan PNS yang sebenarnya tidak produktif dalam memimpin perusahaan.

“Jika BUMD mau tak menjadi beban APBD Kota Medan, Wali Kota harus objektif dalam memilih direksi,” sebutnya.
Untuk itu, Siahaan mengingatkan Wali Kota Medan harus menentukan calon direksi BUMD dari figur yang benar-benar mampu memajukan tiga perusahaan milik Pemko Medan, sehingga tak membebani APBD Kota Medan.

Sebelumnya, Rahudman Harahap menegaskan, pemilihan direksi BUMD Kota Medan segera ditentukan. Karena kebutuhannya sangat diperlukan untuk memajukan perusahaan milik Pemko Medan. “Pastinya, direksi tetap mengacu kepada kemampuan menajerial dan pengalaman yang dimiliki,” tegasnya. (ril)

Polisi dan Dishub Harus Tegas

Upaya penertiban terhadap armada mobil angkutan umum plat hitam ilegal dan sejumlah lokasi terminal liar di Kota Medan yang dilakukan tim dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resort Kota Medan (Polresta Medan) dinilai belum maksimal. Seperti apa? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos ini Adlansyah Nasution bersama Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangungsong.

Kenapa dianggap penertiban tersebut belum maksimal?
Masih banyak mobil plat hitam tanpa izin trayek menumpuk di sejumlah tempat penjualan loket angkutan umum tanpa izin. Upaya penertiban yang dilakukan aparat Dishub dan kepolisian hanya menjangkau sebagian kecil tempat penjualan tiket yang juga merangkap sebagai terminal liar mobil plat hitam tanpa izin trayek. Untuk itu Pemko Medan harus memikirkan lokasi yang tepat untuk para pengusaha.

Pemikiran yang bagaimana?
Harus dipikirkan mau dipindahkan kemana atau relokasi yang tepat untuk memindahkannya ke terminal. Hal itu sangat efektif karena selama ini lokasi penjualan tiket dan terminal liar mobil angkutan umum plat hitam ilegal itu mengakibatkan kekacauan lalu lintas. Yang celaka kan, selama ini terminal liar dipenuhi dengan mobil berplat hitam. Akibatnya tak ada sama sekali untuk PAD Kota Medan, semuanya untuk pribadi.

Untuk itu apa tindakan yang harus dilakukan?
Hingga kini belum juga ada terlihat tindakan penertiban dan sanksi tegas yang dijatuhkan oleh instansi pemerintah. Mobil-mobil plat hitam yang berfungsi sebagai angkutan umum tanpa izin bukan hanya membuat iklim usaha jasa transportasi darat di Sumatera Utara menjadi tidak kondusif, tetapi ikut menambah kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Dengan itu, Dishub bersama kepolisian harus tegas dengan memberikan sanksi.

Pemikiran ini yang melatarbelakangi pernyataan kalau penertiban belum maksimal?
Memang belum maksimal upaya penertiban terhadap armada angkutan umum plat hitam illegal, polisi harus memberi saksi dengan tindakan langsung (tilang) karena pihak polisi yang berhak. Sedangkan pemerintahan yang akan mencabut izin taryek dan menutup loket terminal liar yang harus diarahkan ke Terminal Amplas dan Terminal Peniang Baris.

Bagaimana agar penertiban bisa maksimal?
Penertiban selam ini yang dilakukan Dishub bersama Kepolisian masih seperti bermain kucing-kucingan. Dengan begitu, Dishub dan polisi jangan melakukan penertiban seperti bermain kucing-kucingan dengan menakuti para supir yang dilakukan penangkapan terhadap mobilnya tanpa harus memberi sanksi yang tegas agar para pemilik terminal liar jera.(*)

Hilangnya ‘Keganasan’ Debt Collector

LABUHAN-Debt collector  belakangan ini sempat menjadi profesi yang ‘ganas’. Namun, bagaimana jika dept kolektor malah dirampok? Parahnya lagi, dirampok polisi gadungan!

Kisah nyata ini dialami Bethel Ginting (29) warga Jalan Rawe I Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhann
Pria yang sehari-harinya bekerja di FIF Honda dirampok dua kawanan perampok yang mengaku sebagai polisi di Jalan Illeng Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Akibatnya, sepeda motor Honda Revo  BK 2392 CY, Uang sebesar 500 ribu rupiah dan juga kuintasi pembayaran pelanggan FIF raib dibawa kabur polisi gadungan tersebut.

Ceritanya, Rabu (28/9) malam, Bethel Ginting hendak pulang ke rumah. Namun, pada saat melintasi Jalan Illeng tepatnya di Jembatan Aloha, korban mendapat telepon dari konsumennya. Selanjutnya, dia menghentikan laju sepeda motornya untuk mengangkat telepon. Saat asyik bicara, tiba-tiba saja, dua orang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Supra mendekati korban.

Pada saat itu, keduanya yang mengaku polisi bagian Satnarkoba memeriksa korban dengan alasan razia narkoba. Selanjutnya, pelaku yang satu turun dan meminta korban untuk ikut ke kantor polisi. Korban yang merasa tidak bersalah hanya pasrah ikut dengan di bonceng oleh pelaku. Kemudian, dalam perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba saja korban diturunkan di Perumahan Griya Marelan. Selanjutnya, dalam keadaan gelap, korban ditinggalkan pelaku dan sepeda motornya dibawa oleh pelaku. Selanjutnya, Kamis (29/9) korban membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan atas kejadian yang dialaminya. (mag-11)

Tersangka Otak Pembunuh Ayu tak Hadir

Rekonstruksi pembunuhan Sri Wahyuni Simangunsong

MEDAN-Polresta Medan melalui Sat Reskrim mengadakan rekonstruksi pembunuhan Sri Wahyuni Simangunsong (25) alias Ayu, pegawai BRI Syariah Jalan S Parman yang mayatnya ditemukan di kawasan Jembatan Tele Kabupaten Samosir. Rekontruksi dilakukan di Lapangan Parkir Mapolresta Medan, Kamis (29/9) sekitar pukul 10.00 WIB lalu.
Dalam rekonstruksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki, tidak dihadiri oleh tersangka Erwin Panjaitan yang merupakan otak pelaku pembunuhan ini karena sakit yang dialaminya.

Rekonstruksi ini sendiri memperagakan 35 adegan, di mana empat tersangka kasus pembunuhan ini, Erwin Panjaitan yang diperagakan oleh seorang anggota polisi, dan tiga rekannya yakni Suherman alias Embot, Ria Hutabarat yang merupakan istri tersangka Erwin, dan Eva Sari Istri dari Embot.

Mereka memperagakan dari awal mengikuti dan menyetop mobil yang dikendarai korban (diperankan seorang pegawai di Mapolresta Medan) hingga akhirnya keempat pelaku ini merampok dan membunuh Ayu dan mayatnya dibuang di kawasan Jembatan Tele Kabupaten Samosir.

Selain menghadirkan tersangka, juga hadir tiga orang jaksa dari Pengadilan Negeri Medan, yakni Fitri Sumarni, Alinafiah dan P Siburian untuk mengikuti jalannya rekonstruksi. Selain itu juga tampak hadir beberapa orang keluarga dari korban. Sempat terjadi sedikit ketegangan dalam rekonstruksi ini, saat seorang keluarga korban sempat mencoba memukul tersangka Embot saat rekonstruksi berlangsung. Namun berkat kesigapan petugas, aksi pemukulan ini dapat dihindarkan, dan keluarga korban yang emosi hanya sempat meludahi sembari memaki tersangka Embot.

Keluarga yang melihat adegan per adegan dalam rekontruksi yang sangat kejam dilakukan pelaku terhadap korban, keluarga tak kuasa sambil melihat meneteskan air.

Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki saat dikonfirmasi seusai rekonstruksi mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan guna melengkapi berkas yang telah dikirim pihaknya ke Kejaksaan. “Rekonstruksi ini bertujuan untuk melengkapi berkas,” ungkap Yoris.(mag-7)

LIRA Dukung Pemko Tertibkan SPBU Bermasalah

MEDAN-Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Medan mendukung kebijakan Pemko Medan menata dan menertibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terbukti bermasalah, seperti membangun tangki pendam di dekat lokasi pemukiman warga.

Pernyataan tersebut dikatakan Wali Kota LIRA Medan Ganda Manurung ST MBA, pada wartawan Rabu (28/9) di Jalan Bakti Medan. “Setiap SPBU seharusnya tidak membangun tangki pendam dengan jarak relatif dekat dengan pemukiman warga karena rentan merenggut korban jiwa bila terjadi kebakaran,” tegas Ganda.

Ganda Manurung juga memperkirakan hingga kini masih ada SPBU mengoperasikan tangki pendam yang letaknya berdampingan dengan rumah warga, meski telah dilarang oleh Pemko Medan.

“Selain rentan merenggut korban jiwa bila terjadi kebakaran, lokasi tangki pendam yang berjarak relatif dekat dengan pemukiman warga ketika bocor juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, di antaranya terhadap air bawah tanah,” tegas Ganda.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya dampak buruk dari keberadaan tangki pendam, sambung Ganda, Pertamina RegionaI perlu segera meninjau kembali penerbitan izin SPBU yang memiliki tangki pendam di sekitar pemukiman warga maupun dekat pusat keramaian.

Sejalan dengan harapan tersebut, kata dia, Pemko Medan perlu merevisi penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di area SPBU  yang mengoperasikan tangki pendam di sekitar pemukiman penduduk.

“Penerbitan izin setiap SPBU harus mengacu kepada aspek keselamatan jiwa manusia di sekitarnya, termasuk dalam hal mendirikan tangki pendam untuk menyimpan ribuan ton bahan bakar minyak,” ujarnya.

LIRA mengusulkan kepada Pemko Medan agar mendesak  pengusaha SPBU yang selama ini membangun tangki pendam di dekat pemukiman warga supaya dipindahkan ke lokasi yang dianggap lebih aman, seperti di dekat jalan raya.
“Kebijakan Wali Kota Medan menata SPBU hendaknya disikapi sebagai upaya mengedepankan keselamatan warga masyarakat,” pungkasnya. (rud)

Panik, Delapan Nyawa Melayang

Tragedi Kebakaran di KM Kirana IX

SURABAYA- Jangan mudah panik menghadapi bencana. Justru kepanikan itulah yang membuat sulit melepaskan dari bahaya yang mengintai dalam bencana. Tragedi kebakaran di Kapal Motor (KM) Kirana IX di Pelabuhan Tanjung Perak, kemarin pagi, menjadi gambarannya. Delapan nyawa melayang karena kepanikan itu. Selain itu, 55 orang terluka dan seorang masih hilang setelah terjun ke laut.

Kebakaran di kapal tujuan Balikpapan itu sebenarnya tidak besar. Hanya membakar bagian kepala truk bernopol B 9231 TDA yang dikemudikan Faris Anwar, 38, yang ada di dek kapal. Kobaran api itu sempat mengepulkan asap ke bagian kapal lainnya. Meski kebakaran tidak besar, tapi karena penumpang terlalu panik, mereka akhirnya berebut jalan untuk keluar dari kapal.

Akibatnya, delapan orang meninggal. Dari delapan korban meninggal itu ada yang tercatat sebagai pasangan suami-istri (pasutri). Pasutri tersebut adalah Sodik, 50 dan Juminah, 45 yang berasal dari Karang Pinang, Sampang, Madura. Selain keduanya korban meninggal lainnya adalah Sumarni, 50 asal Jalan Cendana, Samarinda, Kalimantan Timur, Natuha, 60 dari Suemendangan Adem Awu, Pemakesan, dan Suminah, 54, yang beralamat di Karang Lundo, Grobogan, Jawa Tengah.

Dalam daftar korban meninggal juga ada nama Sholikah, 50 asal Karang Duren, Balong, Jember, dan Siti Rohanah, 28, yang tinggal di Karang Selang, Magelang. “Satu jenazah lagi masih belum teridentifikasi. Jenis kelaminnya perempuan dan usianya sekitar 50 tahunan,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Jayadi.

Dari delapan korban meninggal tersebut tidak satupun yang menutup mata karena mengalami luka bakar. Juga tidak ada yang meregang nyawa karena terjebur ke laut. “Dari hasil visum, rata-rata korban meninggal karena mati lemas. Hal itu terbukti dengan adanya bintik pendarahan di mata mayoritas korban meninggal. Kondisi itu dimungkinkan karena berdesak-desakan,” ungkap Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr Soetomo Prof Soekry Erfan Kusuma.
Di luar karena faktor lemas, ada satu korban meninggal yang teridentifikasi mengalami luka benturan benda keras. Namun, tim yang melakukan visum baik dari RSUD Dr Soetomo maupun dari Dokpol Polda Jatim tidak menyebutkan namanya. “Hanya ada satu yang mengalami benturan benda keras. Sebab, di hidung dan kuping mengalami pendarahan,” ujar Soekry. Pendarahan itu dimungkinan karena korban terinjak oleh sesama penumpang saat berebut turun dari kapal.

Pengakuan para penumpang menguatkan hasil visum tersebut. Begitu mengetahui ada kebakaran, mereka memang langsung berebut menyelamatkan diri. Apalagi, kala itu ada pengumuman dari petugas kapal lewat megaphone. Tak ayal, orang-orang pun sibuk menyelamatkan diri. “Memang suasana panik saat itu. Semua ingin menyelamatkan diri,” tutur Abdul Arif, 25, salah satu penumpang selamat dengan wajah tegang saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal senada diakui Karjan. Pria asal Karang Lundo, Grobogan itu menuturkan kalau pagi itu dia dan penumpang lainnya langsung semburat keluar begitu mendengar kabar ada kebakaran di kapal. Bahkan tidak sedikit yang sebelumnya bersama-sama di satu kamar dengan keluarganya langsung semburat melarikan diri. Mereka lantas berebut turut melalui dua pintu darurat. “Kami tidak sempat memikirkan yang lain, sebab kami ingin buru-buru keluar dari kapal dan beruntung kapal belum di tengah laut,” ungkap Karjan.

Tragedi di KM Kirana IX itu memang terjadi ketika kapal masih bersandar di pelabuhan. Kapal baru dijadwalkan berangkat pukul 09.00. Tapi, para penumpang sudah mulai naik ke kapal sejak pukul 03.00. Ada sekitar 758 penumpang yang naik kapal tersebut.

Kebakaran di kapal sendiri diketahui sekitar pukul 05.30. Api muncul dari kepala Truk Fuso nopol B 9231 TDA yang bermuatan Bawang Boombay yang berada di dek kapal bagian timur. Namun, kebakaran itu bisa dengan cepat dijinakkan oleh empat unit mobil PMK yang datang cepat ke lokasi.

Semula muncul dugaan kebakaran di truk berwarna kuning itu karena ada konsleting dari bagian truk. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan adanya kardus yang diletakkan di atas mesin truk. Di dalam kardus itu berisikan kaleng parfum dan semacam cairan silicon, serta kepingan CD merk Maxell.

Diduga kuat, dari kaleng itulah api pertama kali muncul lantaran terpengaruh kondisi mesin yang masih panas. Dugaan itu menguat lantaran sempat ada bunyi ledakan seperti bunyi ledakan kaleng sebelum api membesar. “Hasil olah TKP, kami memang menemukan tumpukan kaleng. Tapi, apakah dari kaleng itu sumber apinya, kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Tim Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya,” sebut Jayadi.

Perwira dengan dua melati di pundaknya itu menambahkan yang jelas olah TKP sudah dilakukan. Polisi juga sudah mengamankan beberapa alat bukti. Salah satunya truk yang terbakar. “Kami juga sudah memeriksa sepuluh saksi. Diantaranya sopir truk, kernet (Aris Dian Permana, 19) truk, beberapa ABK, dan pihak ekpedisi (PT Pitmas Nuansa Persada Jakarta, red),” beber Jayadi.

Namun, hingga saat ini, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan terkait penyebab kebakaran. Pun demikian juga terkait kemungkinan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. “Terlalu prematur kalau sudah menetapkan tersangka. Yang jelas kami terus melakukan pemeriksaan,” ujar Jayadi.

Dari peristiwa kemarin, korban ternyata mayoritas perempuan yang usianya antara 45 hingga 60 tahun. Data korban meninggal menjadi contohnya. Dari delapan korban meninggal, tujuh merupakan perempuan. Kedelapan jenazah itu sudah selesai di visum di ruang forensik RSUD Dr Soetomo, kemarin sore.

Beberapa saat setelah kondisi di Pelabuhan Tanjung Perak bisa dikendalikan, para korban memang langsung dievakusi ke rumah sakit. Korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Port Health Center (PHC) Tanjung Perak. Total ada 55 korban luka. Rinciannya 12 harus rawat inap, 39 luka ringan, dan empat lainnya dirawat intensif di ICU. “Tidak ada yang mengalami luka bakar. Semua korban yang dirawat adalah korban yang terinjak-injak,” terang Bernardus Harry Setiawan, Manajer Pemasaran dan Pengembangan RS PHC.

Korban meninggal juga sempat dilarikan ke rumah sakit yang sama sebelum akhirnya dikirim ke RSUD Dr Soetomo. Kedelapan jenazah itu tiba di RSUD Dr Soetomo sekitar pukul 10.00. 15 menit kemudian visum dilakukan dan selesai pukul 15.00. “Sesuai permintaan polisi, kami hanya melakukan visum luar. Hingga saat ini, baru dua jenazah yang sudah kami kembalikan ke keluarganya karena proses pemeriksaannya sudah komplit,” papar Soekry. Dua jenazah yang sudah dibawa pulang itu adalah jenazah Suminah dan Sumarni.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim Wahid Wahyudi menilai, kondisi kapal milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) kondisinya baik. “Perlengkapan keselamatan tersedia, pemutaran video cara-cara penyelamatan juga rutin dilakukan. Kami menulai, kru kapal profesional,” yakin Wahid di sela-sela menginspeksi.

Bahkan, DLU menjelang angkutan Lebaran pada Agustus lalu menerima dua rekor dari Musium Rekor Indonesia (Muri). Rekor itu terkait aspek layanan dan aspek keselamatan angkutan. Yakni, angkutan penyeberangan pertama sejak 1977 yang memiliki pramugari. Kemudian, angkutan transportasi berbasis perairan pertama yang selalu memutar video keselamatan serta mencontohkan cara pemakaian jaket keselamatan sejak 2000.

Pejabat dari Tuban itu mengatakan, meski menelan korban sedikitnya delapan orang tewas, kejadian itu dipicu insiden kecil yang seharusnya bisa diatasi bila penumpang tidak panik. Saat kejadian, menurut Wahid, nahkoda sudah mengumumkan supaya penumpang tetap di dalam kapal.

Hal itu diperkuat kebijakan pihak Syahbandar belum mengeluarkan surat persetujuan berlayar karena memang sedang proses muat penumpang. Terhadap insiden itu, kaca truck dipecah untuk memadamkan jok yang terbakar karena pintu truck terkunci dan sopir di luar. “Truk sebenarnya tidak mengalami kerusakan lainnya. Malah masih bisa berjalan ke luar kapal,” terangnya.

Wahid menambahkan, perusahaan menyatakan komitmennya mengembalikan uang tiket penumpang. Selain itu, penumpang diberi uang saku untuk pulang plus diangkut bus Damri. Perusahaan juga akan memberi santunan bagi yang meninggal. “Insiden ini bukan dari kapalnya, tetapi dipicu oleh asap yang keluar dari kabin truk,” tukas Wahid.
Sementara itu Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur  Nana Suyatna mengungkapkan bahwa korban kecelakaan KM Kirana IX akan mendapatkan santunan. Khusus untuk korban yang meninggal dunia akan diberikan santunan sebanyak 25 juta rupiah kepada setiap keluarga atau ahli waris korban yang meninggal dunia. Sedangkan untuk korban luka-luka santunan akan diberikan pasca keluar dari rumah sakit. Dengan jumlah santunan maksimal 10 juta rupiah. “Kami akan tunggu klaim dari rumah sakit setelah korban luka-luka keluar,” paparnya. (mar/fim/upi/sep/jpnn)

Sekdaprovsu Nurdin Lubis

Hari Ini, Diserahkan Mendagri Kepada Gatot

JAKARTA-Keputusan Presiden (Kepres) tentang pengangkatan Sekda Provinsi Sumut definitif, akan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, di ruang kerja Mendagri, Kamis (29/8) hari ini.

Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnizar Moenek, kepada wartawan, Rabu (28/9) malam. “Sudah ada kepastian, rencananya besok (hari ini, Red) siang, akan diserahkan langsung oleh Mendagri ke Plt Gubsu,” ungkapnya.

Sayangnya, Reydonnizar enggan menyebutkan waktu tepatnya. Pria yang akrab disapa Donny ini mengatakan, pada pemberian SK Sekda Provsu kepada Gatot, Mendagri Gamawan Fauzi akan didampingi juga oleh dirinya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Yuswandi, dan Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri, Kiswanto. “Beberapa pejabat di Kemendagri juga akan mendampingi Mendagri dalam penyerahan itu,” katanya.

Kenapa Plt Sekjen, karena diketahui selama ini Sekjen Kemendagri adalah Diah Anggraeni. Terkait hal itu, Donny menjelaskan, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni tengah cuti, makanya untuk sementara waktu dijabat oleh Plt Sekjen Kemendagri.

Siapakah nama Sekda Provsu definitif itu? Donny enggan memberikan jawabannya. “Nanti kan tahu juga siapa orangnya,” jawabnya singkat.

Tapi, di acara halal bihalal jajaran Pemprov Sumut dengan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (27/9) malam, tanpa sungkan anggota DPD, Rahmatshah, menyebut nama Nurdin.

Awalnya, seperti biasa tatkala mengawali kata sambutan, satu per satu nama tokoh yang hadir disebut. Begitu tiba giliran menyebut nama Nurdin Lubis, Rahmatshah mengkaitkan dengan masalah pengisian jabatan sekda.
“Yang terhormat calon sekda, Pak Nurdin Lubis, Insya Allah,” ujar Rahmatshah, yang langsung disambut suara kasak-kusuk para hadirin. Sesaat pria yang menjadi ketua tim pemenangan pasangan SBY-Boediono wilayah Sumutn
pada pilpres 2009 itu menghentikan pidato sambutannya.

Politisi senior dari PPP, Hasrul Azwar, yang duduk di samping wartawan Sumut Pos, merasa kurang sreg dengan kalimat Rahmat. “Ah, nggak usahlah disebut. Nggak etis, kan di sini juga ada calon (sekda) lainnya,” gumam Ketua Fraksi PPP DPR itu.

Memang, di acara itu, Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho sebagai inisiator acara, membawa banyak sekali jajaran pejabat Pemprov Sumut. Nurdin Lubis sendiri, masih tampak tenang, tidak bereaksi.

Saat ditanya wartawan Sumut Pos di sela-sela acara, Nurdin terkesan enggan membicarakan masalah jabatan itu. “Ah, belum,” ujarnya singkat, diringi senyum kecil yang menjadi ciri khasnya, saat ditanya apa kepres sudah turun.
Sementara, Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, menilai keberadaan Sekdaprov Sumut definitif saat ini sudah sangat mendesak. Alasannya, gubernurnya saat ini juga masih Plt. Hal ini, lanjutnya, sangat berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan di Pemprov Sumut. “Kasihan sekali Sumut,” ujar pimpinan komisi DPR yang membidangi masalah pemerintahan dalam negeri itu.

Namun, politisi Golkar asal Tapsel itu yakin, tidak lama lagi kepres akan keluar. “Kita mendesak agar segera ada Sekda definitif. Dalam beberapa hari ini akan keluar,” ujarnya yakin. (ari/sam)