LUBUK PAKAM- Sejumlah kasus lakalantas menyebabkan kematian dalam pelaksanan Operasi Ketupat 2011 dijajaran Polres Deli Serdang, ternyata tidak pernah disidangkan di pengadilan.

Padahal, pihak kepolisian dalam tempo 10 hari seharusnya sudah membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.

“Kami tinggal menunggu berkas dari pihak kepolisian. Tidak ada satu berkaspun dilimpahkan ke kami,” kata Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Maria Makdalena Sembiring SH, Selasa (27/9).
Kemudian, di dalam ketentuan Undang Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan, kepada pengdara yang lalai sehingga menyebabkan kematian dapat dijerat penjara maksimal 12 tahun atau sanksi denda maksimal Rp24 juta.

Makdalena menyatakan, pihaknya selalu siap menerima setiap perkara yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian.
Sementara itu, Kepala Satuan Lalulintas Polres Deli Serdang AKP M Saleh SH, melalui Kepala Unit Kecelakan Kanit Laka) Iptu Heri Kuncahyono, ketika dikonfirmasi menyatakan, pelimpahan kasus Lakalantas ke Kejaksaan merupakan kewenangan penyidik.”Itu kewenangan penyidik,” bilangnya ringkas.

Namun, ketika dikejar lebih lanjut, kapan perkara tersebut dilimpahkan? Iptu Heri Kuncyahyono hanya menyatakan, datanya sudah saya berikan kepada wartawan. Malah Iptu Heri Kuncyahyono menyarankan, agar menunggu tim pe nyi dik melimpahkan berkas ke Kejaksaan.

Selanjutnya, ketika ditanyakan kapan tenggat waktu pelimpahan berkas kecelakan lalulintas yang menyebabkan kematian akan dilimpahkan? Dengan nada tinggi, Heri Kuncyahyono meminta wartawan Sumut Pos menunggu hasil penyelidikan. “Tunggulah, itu nggak ada batas waktunya,” ucapnya bernada tinggi.

Sementara itu, data Sumut Pos menyebutkan, dalam pelaksanan operasi ketupat 2011 yang digelar selama sebulan, ada enam kasus lakalantas. Dua kasus kecalakan tunggal dan empat kecelakan menyebabkan kematian. Tetapi hingga kini, belum ada satu perkara lakalantas pun dilimpahkan ke Kejaksaan Lubuk Pakam.(btr)

TEBING TINGGI- Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Tebing Tinggi selama tiga puluh menit, menerbangkan atap bangunan rumah milik Ngadiman Cabak (60) warga Jalan Karya, Lingkungan III, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sejauh lima puluh meter dari tempat semula, Selasa (27/9) sekira pukul 14.35 WIB.

Ngadiman Cabak, pedangan kue mengaku, saat kejadian dia sedang asyik duduk di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan mengangkat bangunan atap rumahnya dan merobohkan dinding rumah yang langsung menimpa perabotan rumah tangga.

“Untung saja tidak ada korban jiwa, saat itu kami langsung lari keluar rumah menyelamatkan diri,” ungkap Ngadiman.
Dikatakannya, dari kejadian itu, dirinya menderita kerugian puluhan juta rupaih. “Banyak perabotan rumah tangga yang rusak, seperti lemari, tempat tidur, sepeda motor, termasuk bangunan rumah,” ucapnya.

Camat Rambutan Muhammad Wahyudi, ketika dihibungi mengaku, baru menerima satu laporan rumah yang terkena bencana alam angin puting beliung. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Pemko Tebing Tinggi dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi untuk ditindak lanjuti.

“Untuk sementara masih kita data kerugian korban, pihak Dinsos nantinya yang akan mendata kerugian,” jelas Wahyudi.
Terpisah, angin puting beliung juga menerbangkan atap bangunan milik PT Darmex pengolahan getah latek yang terletak di Jalan Ir H Juanda Kota Tebing Tinggi. (mag-3)

TEBING TINGGI- Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Ir H Djuanda Kota Tebing Tinggi, Ir JT ditangkap pihak Kejaksaan Negri (Kejari) Tebing Tinggi di rumahnya di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Senin (26/9) malam sekira pukul 21.30 WIB.

“Terdakwa dieksekusi berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan nomor  PRINT-04/N.2.14/Euh. 1/09/2011 tertanggal 26 September 2011 yang ditandatangani Kajari Tebing Tinggi, Olopan Nainggolan SH MH tentang putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor.274/44K/Pid.Sus/2009 tanggal 10 Februari 2011,” kata Kasi Pidsus Kejari Tebing Tinggi Muhammad Zulfan Tanjung SH kepada Sumut Pos, Selasa (27/9) di kantornya di Jalan KL Yossudarso, Kota Tebing Tinggi.

Dikatakannya, dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebelumnya, tersangka Ir JT dinyatakan bebas, dalam putusan tersebut JPU melakukan upaya hukum dengan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
“Kasasi ini juga dilakukan pihak terdakwa ke MA, namun pihak MA mengabulkan tuntutan JPU dan langsung melakukan ekskusi terhadap terdakwa dan langsung pihak Kejaksaan menitipkannya ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Tebing Tinggi di Jalan Pusara Pejuang,” jelas Zulfan.

Terdakwa JT selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek peningkatan Jalan Ir H Djuanda Tebing Tinggi ditahan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli selama satu tahun dengan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Proyek peningkatan ruas kiri dan kanan Jalan Ir H Djuanda berasal dari anggaran APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2006 terdiri dari ruas kiri senilai Rp668 juta dan kanan senilai Rp779 juta.
“Terdakwa dikenakan UU RI No 20 tahun 2001 tentang tentang Tindak Pidana Korupsi,”jelasnya.(mag-3)

Proyek peningkatan ruas kiri dan kanan Jalan Ir H Djuanda berasal dari anggaran APBD Kota Tebing Tinggi tahun 2006 terdiri dari ruas kiri senilai Rp668 juta dan kanan senilai Rp779 juta.
Berdasarkan penelitian saksi ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, telah terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan ruas kiri dan kanan Jalan Ir H Djuanda. Dimana, ketebalan aspal yang seharusnya 20 mm dikerjakan hanya 15 mm, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian kerja (bestek). (mag-3)

BINJAI- Setelah puluhan supir angkutan kota (Angkot) Binjai mendemo kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Binjai, akhirnya digelar razia angkutan berplat hitam di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Selasa (27/9).

Dalam razia yang dibantu petugas Sat Lantas Polresta Binjai itu, sedikitnya 15 angkutan yang tidak memiliki izin trayek dan operasi ditilang petugas Dishub. Meski sempat terjadi protes oleh sejumlah supir, petugas Dishub tetap melanjutkan razia dan tetap menyarankan kepada supir angkutan untuk mengurus kelengkapan surat-surat mereka.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Iwan Syahri, saat berada di lokasi razia mengatakan, pihaknya tetap melakukan razia selama 21 hari kedepan. “Sesuai rencana, razia ini akan kita lakukan selama 21 hari. Dari hasil razia, sedikitnya 15 angkutan telah ditilang,” kata Syahri.

Disinggung permintaan supir angkot untuk menyita angkutan berplat hitam, Syahri mengaku, urusan sita menyita bukan wewenang Dishub melainkan pihak Kepolisian. “Kita hanya sebatas menilang, kalau menyita kendaraan kita tidak bisa. Karena itu wewenang polisi,” ucapnya. (dan)

LANGKAT- Pemkab Langkat dinilai lamban dan bertele-tele, bahkan terkesan melakukan pembiaran atas pelaksanaan pendidikan Akademi Kebidanan (Akbid) di komplek Pem kab Langkat yang belakangan diketahui merupakan yayasan (swasta).

“Saya melihat Pemkab lamban, bahkan bertele-tele dalam upaya menyelesaikan keberadaan Akbid tersebut. Mudah-mudahan, lamban dan bertele-telenya itu bukan karena ada oknum pejabat yang diuntungkan dengan beroperasinya yayasan Akbid itu,” kata R Lubis SH, salah seorang pengamat pendidikan di Langkat, Selasa (27/9).
Dalam perbincangan dengan wartawan di Stabat, Lubis menilai, menyelesaikan persoalan Akbid Langkat yang dipopulerkan pengelolanya Akbid Pemkab Langkat, sebenarnya sangat mudah bila Pemkab punya kemauan. Hal itu akan semakin mulus dilaksanakan jika tidak ada oknum diuntungkan beroperasinya Akbid swasta yang ditengarai banyak memanfaatkan fasilitas Pemkab.

Memang saat ini, ulas dia, Pemkab Langkat diketahui sudah membentuk tim guna mengumpulkan sejumlah data tentang perguruan kesehatan swasta yang mengantongi akte yayasan itu. Tapi sayangnya, sampai sejauh ini belum juga ada sikap Pemkab atas yayasan yang pengelolanya diduga sengaja memanipulasi keberadaan yayasan sehingga sekolah berlokasi di kompleks perkantoran bersama Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Langkat tersebut terkesan milik pemerintah (negeri).

Hebatnya lagi, sekolah dimaksud terkesan bukan seperti yayasan, tapi seperti sekolah milik pemerintah. Disebabkan, bukan hanya lokasinya di komplek Pemkab tapi banyak dosen bahkan Direktrisnya merupakan pegawai Pemkab.
Seperti telah terungkap, Akbid Pemkab Langkat yang selama ini dianggap sebagai sekolah negeri milik Pemkab Langkat, ternyata milik yayasan. Pendirinya dr Lilik Rosdewati, pegawai Pemkab yang selama ini menjabat sebagai Direktris Akper Pemkab Langkat.

Asisten II Ekbangsos Pemkab Langkat Indra Salahuddin, ketika dihubungi wartawan karena fungsinya disebut-sebut sebagai pimpinan tim pengumpul data Akbid menjelaskan, pihaknya masih melakukan serangkaian proses.
Proses dimaksudkan masih belum diketahui dengan jelas arah dan maknanya, padahal pengumpulan data menurut informasi yang diperoleh sudah berlangsung jauh sebelumnya. Nah, untuk itu Indra juga tidak mau berestimasi kapan dead line penyelesaiannya.

“Pemkab saat ini sedang bekerja memproses data-data yang sudah didapat, termasuk mengenai aset yang dipakai oleh Akbid dimaksud,” kata mantan Kadis Kesehatan Langkat itu seraya menolak Pemkab disebut lamban. (mag-4)

LANGKAT- Tiga unit rumah toko (ruko) di Jalan Ampera Pekan Bahorok, Langkat, Selasa (27/9) dinihari ludes terbakar. Kerugian akibat peristiwa itu ditaksir mencapai Rp1,6 miliar dan tidak ada korban jiwa. Ketiga ruko yang ludes tersebut yakni, milik Ramlan (50), Herman (43), dan Kitik (38).

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun saat peristiwa berlangsung seluruh penghuni ruko tidak berada di tempat. Untuk sementara, api diduga berasal dari arus pendek listrik yang berada di rumah Kitik dan dengan cepat menyambar atap serta dinding ruko lain terutama yang terbuat dari kayu.

Warga sekitar, berjumlah ratusan orang mencoba memadamkan api setelah sebelumnya memberitahu kepada pemilik ruko serta polisi. Api akhirnya dapat dipadamkan warga bersama petugas pemadam kebakaran, setelah satu jam lebih membara. Seluruh isi ruko tak satupun dapat terselamatkan.

Kapolsek Bahorok AKP Beston Situmorang, ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti berupa papan dan broti yang hangus. (mag-4/dan)

BINJAI- Berpacaran ternyata tak selamanya indah. Hal itulah yang dirasakan Suria Darma Simarmata (22), warga Jalan Bersama Ujung, Kecamatan Sunggal, dan pacarnya Mawar (18) warga Jalan Kutilang, Kecamatan Medan Sunggal. Pasalnya, saat berpacaran di areal perkebunan tebu di Jalan Pangeran Diponogoro, Binjai Timur,  Mawar dilarikan dua orang tak dikenal (OTK) dan menjadi korban pencabulan kedua pelaku, Sabtu (24/6) sekira pukul 23.00 WIB.

Akibat kejadian tersebut, Selasa (27/9), korban didampingi orangtua serta pacarnya, yang sudah membuat pengaduan Minggu (25/9), datang ke Polresta Binjai, guna dimintai keterangan atas kejadian yang dialami.

Keterangan yang berhasil dihimpun di Polres Binjai menyebutkan, peristiwa itu berawal saat korban dan pacarnya asyik bercumbu di perkebunan tebu. Namun tanpa disangka, keduanya didatangi dua OTK. Kedatangan kedua OTK tersebut, membuat mereka tak dapat berbuat apa-apa. Sebab, kedua OTK itu mengancam akan melaporkan mereka kepada Kepala Lingkungan (Kepling) setempat.

Karena takut dilaporkan, Suria hanya berdiam diri saat kedua OTK membawa pacarnya dengan alasan akan dibawa ke rumah Kepling.

Ironisnya, korban malah  mendapat perbuatan tak senonoh dari kedua OTK tersebut. “Saya tidak bisa melawan lagi, saya diancam bunuh kalau berteriak,” kata korban. (dan)