MEDAN- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan mengaku kesulitan menindak tempat hiburan malam yang menjadi fasilitas hotel. Pasalnya, tim gabungan yang terdiri dari Disbudpar, Polisi, Koramil dan Satpol PP sulit membedakan mana pengunjung dari luar hotel dan tamu hotel.

“Untuk penertiban tempat hiburan yang  menjadi fasilitas hotel, kita sulit untuk menindaknya, karena tak bisa membedakan mana tamu hotel dan mana pengunjung dari luar. Takutnya nanti salah kaprah,” kata Kadisbudpar Kota Medan Busral Manan, Jumat (19/8) siang.

Namun begitu, dia menegaskan, akan tetap melakukan pengawasan terhadap pengunjung atau tamu dari luar hotel yang sering mangkal di sana. “Kalau yang sperti itu akan kita awasi dan akan dilakukan penertiban,” janjinya seraya menambahkan, akan terus melakukan peninjaun terhadap tempat hiburan yang dijadikan fasilitas hotel.

Selain itu, Busral menjelaskan, kalau untuk fasilitas hotel berdasarkan surat edaran Walikota Medan No.503/14505 tanggal 19 Juli 2011, waktu pelaksanaanya dibatasi hingga pukul 02.00 WIB. “Bila melanggar akan kita beri sanksi. Untuk itu akan kita tinjau. Apakah tempat hiburan tersebut bukanya lewat dari jam 02.00 WIB,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komis C DPRD Medan Jumadi mengatakan, kalau Disbudpar Medan jangan melakukan pendataan atau menggertak para pemilik tempat hiburan saja. Selain itu, Disbudpar juga jangan pilih kasih dalam melakukan penertiban yang melanggar peraturan di Kota Medan. “Kami akan pantau terus sampai di mana penertiban yang dilakukan Disbudpar. Jangan sampai ada tempat hiburan maupun fasilitas hotel yang buka selama Bulan Ramadan,” pintanya.(adl)

MEDAN- Syarifah Hasanah, warga Jalan Gatot Subroto No 177, Kelurahan Sei Sekambing B, Kecamatan Medan Sunggal, melaporkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) MM SH dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan ke Jaksa Agung RI di Jakarta. Selain itu, mereka juga dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, Kejati Sumut, Kapolda Sumut dan Kejari Medan.

Laporan ditujukan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jaksa Kejari Medan, selaku JPU yang menangani perkara Syarifah selaku saksi korban, terkait tindak pidana korupsi berupa perbuatan pemerasan.

“Saya menduga ada upaya JPU Kejari Medan untuk melepaskan panitera Eddy Suhairi, selaku terdakwa dalam perkara yang saya alami. Dimana, JPU diduga ‘mengutak-atik’ dakwaan yang tidak sesuai, bahkan melenceng dengan keterangan yang saya buat di penyidik Polda Sumut,” kata Syarifah, Jumat (19/8).

Menurutnya, perbedaan itu adalah di dalam dakwaan menegaskan, terdakwa Eddy Suhairi ditemui oleh dirinya di Kantor PN Medan, dan menanyakan apakah anaknya bisa dibantu. Namun terdakwa belum bisa memastikan apakah anaknya yang terlibat kasus narkoba, Said Ikhsan, dapat dibantu atau tidak.

Itu sengaja diubah atau ditambahi JPU, karena sesuai hasil perbandingan antara dakwaan JPU dan BAP Polisi, keterangan itu tidak ada dan bertolak belakang. Justru sebaliknya, dalam BAP Polisi disebutkan terdakwa menemui saya. Dan, atas dasar itu pula saya membuat laporan,” ujarnya.(rud)

MEDAN- Tiga remaja Palestina korban perang akan mengecap pendidikan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Al Munawarrah secara gratis. Kuliahnya ketiga warga negara Palestina tersebut di UISU berkat kerjasama yang dimediasi MER-C (Medical Emergency Rescue-Committee).

Hal itu diungkapkan Rektor UISU Prof H Zulkarnain Lubis dalam pertemuan antara yayasan dan rektorat UISU dengan Ketua Tim Relawan MER-C Indonesia, dr Joserizal Jurnalis Sp OT di gedung Kampus Fakultas Kedokteran UISU Jalan SM Raja Medan, Jumat (19/8) pagi.

Zulkarnain mengungkapkan, sebelumnya negara Palestina meminta agar warganya bisa kuliah di Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran UISU.

“Kita melihat, hanya Fakultas Kedokteran yang cocok dan siap ditawarkan kepada Palestina untuk mendapatkan pendidikan gratis. Hal itu pun berdasarkan latar belakang kebutuhan Rumah Sakit Indonesia di Bayt Lahiya, Gaza Utara, Palestina, yang kekurangan tenaga medis dalam merawat korban perang,” sebutnya.(uma)

MEDAN- Pejabat publik yang diangkat sebaiknya tak berpikir tentang upaya balik modal (break even point) mengembalikan modal kampanye. Karena bila pejabat publik masih berpikir demikian maka masyarakat tetap menjadi korban.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Luthfi Hasan Ishaaq MA, Kamis (18/8) dalam pidato kebangsaan yang disampaikannya dalam silaturahim dengan para tokoh masyarakat, alim ulama dan pimpinan media di Tiara Convention Hall Medan.

Dalam acara yang bertemakan “Mengisi Kemerdekaan dengan Semangat Ramadan,” Luthfi Hasan mengungkapkan, untuk memperbaiki sistem pemerintahan saat ini, perlu dirunut dari proses perekrutan pejabat publik maupun pejabat politik. Karena yang masih banyak terjadi di tengah perkembangan situasi pemerintahan sekarang, untuk dapat terpilih menjadi calon anggota dewan saja, dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Alhamdulillah, di PKS tidak terjadi hal-hal yang demikian. Sejak berdiri tahun 1998, kita terus mengalami pertumbuhan yang biasa kami sebut dengan kepercayaan masyarakat,” ujar Luthfi Hasan di hadapan 400-an hadirin yang hadir, sembari menunggu waktu berbuka puasa bersama.

Dia mengingatkan, siapapun yang diorbitkan sebagai pejabat publik, adalah cerminan dari situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Sebaiknya masyarakat mengenal tentang tanggung jawab pejabat publik, terkhusus dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik.

“Jika ada sekian ribu pejabat dan sekian ribu pula memikirkan Break Even Point, maka tidak ada yang mampu secara utuh memikirkan pembangunan bangsa. Lebih parah lagi, jika suasana seperti ini terus berkesinambungan,” sebutnya.(ril)