USU Diduga Pungli Mahasiswa Asal Malaysia

MEDAN- Di kampus Universitas Sumatera Utara bukan hanya terindikasi kasus dugaan korupsi tentang pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara. Tapi, penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran untuk warga negara Malaysia juga terindikasi dugaan permainan uang.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Medan ditemukan dugaan
penyimpangan dalam penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) dan dugaan pemalsuan data yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi untuk warga negara Malaysia yang ingin belajar di USU.

”Berdasarkan hasil penelusuran yang kami (LIRA Medan, Red) lakukan, ditemukan adanya dugaan pengutipan liar (pungli) dilakukan oleh pihak Universitas Sumatera Utara bagi warga negara Malaysia yang ingin belajar di Fakultas Kedokteran,” terang Sekda LIRA Kota Medan, Ibeng Syafruddin Rani SH.

Didampingi Asisten I Lira Hasler Marbun AMD dan Kadis Kesra Lira Kota Medan Dharma Putra SE, ia menjabarkan bahwa dugaan pengutipan liar yang dilakukan pihak USU berkat adanya laporan seorang pemilik Klinik Sri Gokul, Dr SA Naidu, warga Jalan Watan 6 No 14 Taman Sri Watan 68000 Ampang Selangor Darul Ehsan Malaysia, kepada Lumbung Informasi Rakyat pada 21 Juli 2011 lalu.

”Dalam surat yang dilayangkan pemilik Klinik Sri Gokul ini, ia protes atas perlakuan 6 agen perwakilan Universitas Sumatera Utara yang menggelembungkan biaya untuk masuk ke Fakultas Kedokteran USU bagi warga Malaysia. Agen USU mematok harga untuk Fakultas Kedokteran dari RM80.000 atau Rp230 juta (1 RM=Rp2.800, red) menjadi RM85.000 atau Rp238 juta. Sedangkan Fakultas Kedokteran Gigi dari RM70.000 atau Rp196 juta menjadi RM75.000 atau Rp210 juta,” ucap Ibeng.

Lebih lanjut dikatakan Ibeng, pengutipan di luar ketentuan itu disebabkan para agen tersebut diduga harus membayar pada pejabat di Universitas Sumatera Utara. Sehingga biaya yang seharusnya hanya RM67.000 atau Rp187.600.000 menjadi RM80.000 atau Rp230 juta untuk Fakultas Kedokteran sedangkan Fakultas Kedokteran Gigi dari RM57.000 atau Rp159.600.000 menjadi RM 70.000 atau Rp196 juta untuk tahun akademik 2010/2011. Pengutipan yang di luar dari ketentuan tersebut diduga disetujui oleh Rektor Universitas  Sumatera Utara Prof Dr dr Syahril Pasaribu, DTM& MSc (CTM), SpA (K).

”Bukan itu saja bagi pelajar warga negara Malaysia yang diterima di Fakultas Kedokteran (lulus SPMB), tahun 2010/2011, pelajar diwajibkan harus menyumbangkan laptop, komputer dan LCD masing-masing 1 unit per mahasiswa yang diterima untuk disumbangkan ke USU dengan alasan sebagai bentuk sumbangan pembangunan mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa USU,” jelas Ibeng.

Sumbangan laptop, komputer dan LCD juga bukan sembarangan mereknya. Merek barang tersebut ditentukan oleh pihak USU, kalau untuk notebook PC harus Intel Core i3-330 M Processor (2.13 Ghz, Chahe 3 MB), bukan itu saja, pelajar yang lulus juga diwajibkan untuk melunasi biaya adminitrasi sebesar RM750 atau Rp2.100.000 yang disetorkan pada agen yang ditunjuk USU.

”Jadi berdasarkan hasil survei kami di IPB dan ITB, bahwa kutipan tersebut tidak pernah diberlakukan oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia, hanya USU yang memberlakukan hal seperti itu, makanya berdasarkan hasil perhitungan kami untuk biaya pendidikan di USU bagi warga negara Malaysia, memakan biaya lebih dari RM10.500 atau Rp29.400.000,” katanya.

Berdasarkan hasil ujian pelajar Malaysia yang mengikuti masuk pendidikan dokter dan pendidikan dokter gigi gelombang II di USU tahun 2010 maka pelajar Malaysia yang masuk di USU untuk pendidikan dokter 7 orang dan untuk pendidikan dokter gigi 4 orang di antaranya Lim Yu Xiang, Khairunnisa, Hazwani Izyan, Nor Shafarah Ramli.
Bukan hanya pungutan saja yang dilakukan, para agen USU juga diduga banyak memalsukan data-data bagi pelajar Malaysia, yang seharusnya tidak layak dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah Malaysia, para agen ini juga dapat memalsukan dokumen. Seperti izin dari menteri pendidikan dan Duta Besar Malaysia, para agen ini dapat mengeluarkan dokumen sertifikat kedutaan luar negeri dan kementerian Diraja Malaysia yang dipalsukan oleh oknum, sehingga pelajar itu dapat kuliah di USU.

Salah seorang mahasiswa FK USU warga negara Malaysia bernama Saline dan Nallappen sudah menduduki semester IV. Untuk itu kedutaan besar dan menteri pendidikan Malaysia telah mengeluarkan pernyataan bahwa dokumen yang dimiliki Salini dan Nallappen itu adalah palsu.

” Untuk itu kami meminta bagi aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pungutan dan pemalsuan data bagi warga negara Malaysia yang disinyalir dilakukan oleh oknum-oknum di USU bekerjasama dengan agen yang ditunjuk,” tegas Ibeng.

Terkait hal itu Dekan Fakultas Kedokteran USU Prof Gontar A Siregar mengungkapkan, untuk kuliah di FK USU terdapat dua jalur yakni program Internasional dan Twinning Program dengan Allianze College of Medical Sciences (ACMS) Malaysia. Ia menjelaskan, untuk program Internasional mandiri biaya kuliahnya Rp85 juta per tahun. “Untuk biaya pada awal perkuliahan, mereka diwajibkan membayar Dana Kelengkapan Akademik (DKA) sebesar Rp5 juta, jadi biaya keseluruhan tahun pertama itu Rp90 juta,” katanya, Senin (1/8).

Sementara itu, untuk Twinning Program dengan ACMS biaya kuliah mahasiswa asal Malaysia per tahun yakni RM46.000 atau Rp128.800.000. Saat ditanyakan apakah benar ada pengutipan biaya kuliah di FK USU dengan jumlah RM85.000, Gontar menyatakan dengan tegas itu tidak benar. “Tidak ada itu, biaya kuliah sesuai yang saya jabarkan tadi,” ujarnya.

Bagaimana dengan kewajiban menyumbang satu unit laptop, komputer dan LCD, Gontar kembali menyatakan dengan tegas hal itu tidak benar. “Yang kita minta kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kita tak pernah meminta lebih untuk menguntungkan diri pribadi maupun institusi,” katanya. (saz/rud)

Calhaj Asal Rantau Prapat Gagal Berangkat

MEDAN-Harapan pasangan suami istri Ahmad Syukur Siregar (56) dan Farida Hanum Nasution (54), yang sudah menunggu 4 tahun untuk menunaikan ibadah haji tahun ini kembali gagal. Pasalnya, nama istrinya Farida Hanum dinyatakan batal dari daftar keberangkatan calon jemaah haji asal Sumatera Utara tahun 2011. Ironisnya, pembatalan tersebut dinyatakan secara sepihak oleh penyelenggara haji tanpa diketahui oleh keluarga.
“Kami daftar haji pada tahun 2008 lalu di BRI Cabang Rantau Prapat dengan setoran awal ongkos naik haji (ONH) masing-masing Rp20 juta. Namun pada Mei 2011 lalu uang itu dikembalikan lagi ke rekening dan nama istri saya dinyatakan batal dari daftar keberangkatan yang dikeluarkan oleh Depag Pusat,” kata Ahmad Syukur Siregar, Senin (1/8).

Syukur juga mengatakan, dirinya dan istrinya sudah mendapatkan nomor urut dan nomor porsi haji dari Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI. “Saya nomor urut 0218 dengan nomor porsi 0200053875, sedangkan istri saya nomor urut 0219 dan nomor porsinya 0200053877. Tapi di kolom CCL LNS, istri saya dinyatakan batal. Sedangkan nomor saya aktif. Terus terang kami tak pernah membatalkan ini sebelumnya,” paparnya.
Syukur juga menunjukkan salinan asli nomor porsi istrinya yang diterima pada Mei 2008 lalu.

“Ini salinan asli nomor porsi istri saya yang dikeluarkan pada Mei 2008 oleh BRI Rantau Parapat saat pembayaran awal ONH. Masa yang aslinya saja masih sama kami, kok bisa dinyatakan batal. Setahu saya, pemberangkatan bisa dibatalkan kalau ada pernyataan keluarga yang membatalkan dan salinan asli porsi dikembalikan ke Depag setempat,” paparnya.
Merasa ada yang aneh dengan dibatalkannya nomor porsi istrinya tersebut, dia mempertanyakan kepada Depag Rantau Prapat. Anehnya, Depag Rantau Prapat sendiri tidak pernah membuat surat pembatalan atas nama istri Syukur.
“Ini dia lagi masalahnya, orang Depag di sana (Rantau Prapat, Red) tidak pernah membuat surat pembatalan keberangkatan istri saya. Bahkan Depag sana sudah mempertanyakan kepada Kanwil Depag Sumut, kenapa nama istri saya dibatalkan,” paparnya.

“KD 0206/41HJ00/3878/2010 yang dikeluarkan pada 25 Oktober 2010 oleh Kanwil Depag Sumut. Itulah nomor surat pembatalannya. Tapi orang Depag Rantau Prapat tak pernah mengeluarkan surat itu. Jadi ini saya membawa surat pengantar dari Depag Rantau Prapat yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat pembatalan atas nama istri saya,” paparnya.

Dengan bemodalkan keyakinan dan surat itulah, saat ini keluarga yang berdomisili di Rantau Prapat datang ke Kota Medan untuk mempertanyakan permasalahan tersebut ke Kanwil Depag Sumut.

“Istri saya sakit gara-gara mikirkan masalah ini. Tapi saya yakin kami bakal berangkat. Kalau istri saya tak berangkat maka saya juga takkan berangkat,” pungkasnya.

Sementara itu Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kanwil Kemenag Sumut) mengakui bahwa pembatalan sepihak terhadap calon jemaah haji atas nama Farida Hanum Nasution merupakan human error.
“Kita sudah menerima laporan, bahwa  peserta jemaah haji atas nama Farida Hanum Nasution binti Arjun Nasution, yang seyogyanya berangkat memenuhi porsi tahun ini (2011, Red), tapi dia mendapat informasi dari BRI Rantau Prapat, tempat dia menyetorkan setoran awalnya, bahwa nomor porsinya sudah batal,” kata Kakanwil Kemenag Provsu, Syariful Mahya Bandar, di kantornya di Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (1/8).

Syariful juga mengaku, bahwa pihaknya maupun pihak kementrian agama Labuhan Batu, maupun pelapor sendiri, tidak pernah membuat surat permohonan pembatalan atas nama calon jemaah tersebut. Sehingga dirinya menduga bahwa pembatalan tersebut akibat human error.

“Kita sudah cek ketiganya, semuanya tidak pernah membuat laporan. Oleh karena itu, saya menganggap kondisinya human error dan kita akan segera berkoordinasi dengan pusat mengenai ini, dan mencari solusi agar hak pemulihan jamaah bisa kembali dan tahun ini tetap berangkat,” ujarnya.

Syariful juga mengklaim kalau kasus seperti yang dialami Farida tidak pernah terjadi sebelumnya.
“Saya sebelas tahun bekerja di sini, belum pernah terjadi kasus ini. Tapi kita mengupayakan untuk memulihkannya kembali,” katanya.(mag-7)

Status Tahanan Kota Sejak 25 Juli

MEDAN- Kuasa hukum Dermawan Muhammad, A Surya Alasali mengatakan sudah mendatangi Kejari Medan untuk mempertanyakan penangguhan penahanan kepada tersangka Briptu Viko Panjaitan, tersangka pelaku penembak Dermawan Muhammad (21), cleaning service (CS) Bank BRI Jalan Putri Hijau hingga tewas yang ditangkap keluarga korban saat sedang asyik bermain game online di Warnet Super Net Jalan AR Hakim Medan Kompleks  Asia Mega Mas, Sabtu (30/7) lalu.

Tapi, katanya, pihak Kejari Medan mengatakan tersangka sudah mendapatkan penangguhan penahan sejak pemeriksaan dan penyeledikan di Mapolresta Medan.

Muchrijal Syahputra, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan (Kontras) Sumut menilai kasus itu  terindikasi ada permainan.

”Saya meminta agar kejaksaan tidak melukai rasa keadilan yang diharapkan keluarga dan masyarakat dan harus kembali menangkap Vico,” ujar Muchrijal.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Nuriyono SH menilai, penegak hukum tidak transparan dan terkesan berpihak kepada tersangka. Ketidaktransparanan itu terletak pada pengaburan pasal yang dikenakan terhadap tersangka dan hal ini secara otomatis membuat rasa keadilan terhadap keluarga korban terbengkalai. Briptu Vico Panjaitan disangkakan pasal 359 mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian. Sementara pasal mengenai pembunuhan harusnya pasal 338.

“Ada pengaburan atas persoalan ini. Seharusnya tersangka itu ditahan, tidak bisa diberikan kebebasan atau status tahanan kota. Dalam pasal yang disangkakan, tidak ada dikenakan tahanan kota. Harus mutlak tahanan. Sah-sah saja sudah ada mediasi antara pihak keluarga korban dan keluarga tersangka, tapi itu tidak menghapus tindak pidananya. Nah, hasil mediasi itu juga harus dipertanyakan apakah tertulis atau tidak,” tegas Nuriyono kepada Sumut Pos, Minggu (31/7).

Apakah ada indikasi permainan uang dalam kasus ini, sehingga Briptu Viko Panjaitan ditetapkan sebagai tahanan kota?
Terkait hal itu, Nuriyono SH tidak menjelaskan secara spesifik. Namun dia mengatakan, dalam kasus ini baik pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak memberlakukannya secara objektif, melainkan secara subjektif.

“Kasus ini berjalan secara berpihak kepada pelaku yang notebene merupakan anggota kepolisian. Yang dipertanyakan adalah kenapa bisa statusnya jadi tahanan kota, dan pasal yang disangkakan lebih ringan dari semestinya. Harusnya pasal yang dikenakan lebih tegas, dengan ditambah pasal-pasal lain yang menguatkan,” tandasnya.

Nuriyono juga mengkritisi institusi Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Harusnya, kejaksaan jangan lemah dalam penegakan hukum meskipun yang bersangkutan adalah penegak hukum.

“Kejaksaan harus tegas, karena dalam hal ini akan memberi dampak yang nantinya akan membuat citra kejaksaan semakin tidak baik di mata masyarakat. Dalam hal ini, Kejatisu juga harus memantau proses ini,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat hukum yang berkantor di Law Office Nas and Partner Jalan Sutomo Nur Alam SH lebih mengedepankan proses pengadilannya.

“Mengenai ketetapan tahanan, baik itu tahanan rumah, tahanan kota dan sebagainya adalah wewenang penyidik. Namun memang, sangat disesalkan kenapa bisa seperti itu. Apa tidak ada kekhawatiran bila bebas seperti itu, tersangka tidak akan melakukan hal yang sama. Terlepas dari itu, dalam upaya penegakan hukum finalisasinya adalah di pengadilan. Dalam pengadilan nantinya, harus dilakukan secara objektif dan jangan tebang pilih. Jangan karena pelaku adalah polisi kemudian proses hukumnya ditutup-tutupi, tiba-tiba sudah ada vonisnya. Masyarakat harus mengawal ini,” tukasnya.

Komisioner Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeulue saat dikonfirmasi Sumut Pos mengungkapkan, proses harus dijalankan dengan hukum yang ada dan seadil-adilnya, sehingga penegakan hukum di Sumatera Utara bisa seadil-adilnya sesuai yang diinginkan keluarga korban.

“Kita juga bertemu keluarga korban dan keluarga tersangka untuk membicarakan hal di luar proses hukum. Maksud kita di sini bertemu dengan kedua belah pihak untuk memediasikan kedua keluarga ini. Jadi saya hanya berbicara hukum dengan pihak kepolisian tetapi sesama keluarga tidak terlalu banyak membicarakan masalah hukum,” ungkapnya.

“Saya melihatnya kalau jaksa benar memberikan penangguhan tahanan kepada tersangka Briptu Viko Panjaitan, namun hal tersebut tidak diberitahu kepada keluarga korban saya menilai keluarga korban wajar melakukan hal seperti itu. Waktu pertemuan sudah saya katakan dihadapan petinggi-tinggi Sumut, agar keluarga korban dikasih tahu sudah sampai mana proses hukumnya sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi,” sambung Syafruddin.

Kemarin (1/8), Briptu Viko Panjaitan diboyong ke RSU Bayangkara Medan, akibat luka-luka yang dialaminya. Dia dirawat di ruangan Tapanuli Selatan 10. Kondisinya terlihat terbaring lemah dengan posisi tangan diinfus. Keterangan yang dihimpun wartawan Sumut Pos, Briptu Viko dirujuk ke rumah sakit milik Polri itu sekitar pukul 19.00 WIB, setelah ia mengeluhkan penyakitnya kepada ibundanya Vera Simanjuntak dan sempat mual-mual disertai muntah. Melihat hal tersebut Vera Simanjuntak langsung membawanya ke rumah sakit.

Setibanya di rumah sakit Vico kembali menjalani visum untuk mengetahui kondisi luka-luka luar maupun luka dalam yang dialaminya. Saat wartawan koran ini menanyakan langsung kepada ibunda Briptu Vico Panjaitan, Vera Simanjuntak mengatakan kalau anaknya mengeluhkan penyakit yang dialaminya. “Setelah kembali dari Polresta Medan, Vico mengeluhkan sakit mual-mual yang saya duga mungkin dianiaya keluarga korban. Saya langsung bawa ke rumah sakit,” tutur Vera.

Sementara itu Esron J Silaban, kuasa hukum Vico mengatakan, klainnya mengalami penganiayan saat ditangkap oleh keluarga korban. “Klain saya juga mengaku mendapat pukulan dari keluarga korban,” ujar Esron.
Saat ditanyai wartawan koran ini, apakah pihak keluarga Vico akan mempidanakan tindakan penganiayaan keluarga korban terhadap dirinya, semua itu akan diserahkan kepada Vico. “Kita sebagai kuasa hukum akan back up Vico,” tegasnya.

Sedangkan saat disinggung penangguhan tahan kota yang didapatkan Vico, Esron mengungkapkan kalau setelah berkasnya dilimpahkan Kejaksaan, maka pihak Kejaksaan yang memberikan penangguhan penahan kota dari tanggal 25 Juli sampai 13 Agustus. “Hal ini dikeluarkan pihak Kejari Medan karena dinilai Viko dianggap koperatif, tidak mau melarikan diri,” kata dia.

Kasubbid PID Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan yang ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Senin (1/8), menyayangkan adanya penangkapan yang dilakukan pihak keluarga korban.

MP Nainggolan juga turut menyayangkan, adanya sinyalemen aksi pemukulan terhadap Briptu Vico Panjaitan yang dilakukan pihak keluarga korban.

Menurutnya, hal itu tidak semestinya dilakukan karena proses hukum terhadap tindakan yang dilakukan Briptu Vico Panjaitan telah dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak kejaksaan.

“Berkasnya sudah P21, dan prosesnya sekarang telah di kejaksaan. Sebelumnya, yang bersangkutan juga telah ditahan di Polresta Medan. Kemudian setelah dilimpahkan, baru ada tahanan kota. Dan itu berdasarkan adanya mediasi antara pihak keluarga korban dengan keluarga pelaku. Makanya, dipertanyakan kenapa ada sinyalemen pemukulan itu,” terangnya.
MP Nainggolan juga menuturkan, dalam persoalan ini juga pasal yang dikenakan kepada Briptu Vico Panjaitan juga bukan pembunuhan murni, namun pasal yang bersangkutan dengan kelalaian saat bertugas.
“Antara Briptu Vico dan korban itu sebenarnya teman baik, dan sering bercanda. Memang saat itu mungkin lagi naas, senjata yang sudah dikokang ternyata berisi peluru dan tanpa sengaja tertembak kepada korban. Mengenai pasal itu, yang memberikan adalah penyidik Polresta Medan,” bebernya lagi.
Seperti diberitakan, Briptu Vico Panjaitan tersangka pelaku penembak Dermawan Muhammad (21), cleaning service Bank BRI Jalan Putri Hijau hingga tewas, Selasa (31/5) lalu, ternyata bebas berkeliaran meskipun masih menjalani proses hukum.
Sialnya, personel Sabhara Polresta Medan bahagian Ba Sat Pam Objek Vital di BRI Jalan Putri Hijau depan Capital Building itu kepergok keluarga korban main game online di Warnet Super Net Jalan AR Hakim Medan (Kompleks  Asia Mega Mas), Sabtu (30/7) sekitar pukul 14.30 WIB. Tak pelak, tersangka pun ditangkap keluarga korban bersama dengan warga sekitar.
Informasi yang dihimpun wartawan Sumut Pos, Briptu Viko Panjaitan masuk ke Warnet Super Net sekira pukul 14.30 WIB. Tanpa sengaja kedatangannya ke warnet tersebut terlihat salah satu keluarga korban yang kenal dengan tersangka bernama Wahyu (24), yang juga sebagai juru parkir di warnet tersebut. Wahyu kemudian melaporkan hal tersebut kepada Budi Darli (41), abang kandung korban.
Mendapat laporan, sekira pukul 15.15 WIB keluarga korban langsung datang ke warnet tersebut. Keluarga korban langsung menangkap Viko yang lagi main game online dan memboyong Vico masuk ke dalam mobil Suzuki Panther berwarna silver. Saat hendak diboyong Viko sempat memberikan perlawanan, namun keluarga korban berhasil mengamankannya. Viko kemudian diboyong keluarga korban ke rumah korban yang berada Jalan Pasar V, Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Viko diboyong dengan posisi tangan diikat pakai tali jemuran.
Keberadaan Briptu Viko Panjaitan di rumah korban sempat menjadi tontonan warga sekitar. Seorang anggota keluarga sempat pingsan melihat Viko yang dikelilingi warga. Selanjutnya seorang polisi berpakaian preman langsung mengamankan Viko dari kerumunan warga. Viko pun dibawa ke Mapolsek Percut Sei Tuan dan selanjutnya diboyong  ke Mapolresta Medan. (ari/mag-7/saz).