Home Blog Page 1491

Sidang Pecatan Polisi, Senpi Rakitan Dikirim Via Bus

SIDANG: erdakwa penjualan senpi rakitan diduga ilegal, Rahmansyah Hasibuan, yang merupakan pecatan anggota kepolisian saat mengikuti sidang secara daring di Lapas Binjai - Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, usai mendengar keterangan saksi-saksi sebanyak 4 orang, kemarin (12/6/2023). Terungkap dalam sidang bahwa terdakwa penjualan senjata api rakitan, Rahmansyah Hasibuan, mengirimkan barang bukti dari Serang, Banten, melalui bus.

“Saya kenal Joni (pembeli senpi) mulanya dikenalkan oleh orang lain. Katanya mau beli softgun,” ujar terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai dalam sidang yang digelar secara daring.

Ketika terdakwa dengan Joni ketemu, menurutnya, berubah. Artinya, menurut terdakwa, Joni menginginkan senjata api yang mau dibelinya.

Menurut terdakwa, permintaan senpi rakitan yang diinginkan Joni tidak dapat disanggupinya langsung. “Tapi terus meminta karena dia (Joni) memberikan penjelasan kena musibah. Dia minta yang resmi, tapi yang resmi agak mahal,” ujar terdakwa kepada Hakim Ketua, Nurmala Sinurat didampingi anggota, Wira Indra Bangsa dan Diana Gultom.

Meski sedikit mahal, terdakwa sebut, mampu menyanggupi permintaan Joni. “Dia mendesak cepat,” katanya.

Disoal hakim dapat dari siapa senpi rakitan ini, menurut terdakwa, dari temannya. “Dari Arnold yang di Kopassus. Pengiriman melalui bus dari Serang, Banten,” tambahnya.

Joni membeli senpi rakitan dari terdakwa senilai Rp55 juta, di luar ongkos kirim. “Barang 2 minggu sampai,” ujarnya.

Disoal kartu Perbakin siapa yang urus, menurut terdakwa, juga Arnold. “Kartu dari Arnold semua, 1 hari langsung selesai dikirim via post kilat. Pas foto dikirim ke Arnold via WA (WhatsApp),” sambungnya.

Di akhir sidang, Hakim Ketua Nurmala dengan terdakwa sedikit adu mulut. Menurut terdakwa, perbuatannya tidak ilegal.

Bermodalkan kartu keanggotaan Perbakin yang diberikan untuk pembeli, bagi terdakwa, hal tersebut sah-sah saja. Namun hakim beranggapan lain.

“Siap salah, ilegal bu,” ujarnya.

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum, Elly Syahfitri Harahap menunjukkan barang bukti sepucuk senpi rakitan saja. Namun menurut pengajuan Joni dalam sidang sebelumnya, ada 3 senpi rakitan.

Juga saksi Iswan Roflis dari petugas Lapas menyebut ada 5 pucuk senpi yang disita Anggota Paminal Polda Sumut. “Senpi beserta amunisi yang dikirim via bus,” beber terdakwa.

Senin (19/6/2023) sidang kembali dibuka dengan agenda mendengar tuntutan untuk terdakwa yang dibacakan oleh JPU Elly. Dalam dakwaan JPU, dari tangan terdakwa diamankan sepucuk senjata air softgun warna hitam dengan merek Pietro Bereta Cat 5802-MOD-84F-CAL 9 SHORT.

Selain itu, ada beberapa senjata api dan air softgun yang sudah dijualnya ke beberapa orang. Adapun senpi yang telah berhasil dijualnya yakni, sepucuk senpi jenis revolver merek S & W USA Nomor 170 C06754 Cal 32 MM warna hitam diduga rakitan dengan harga sebesar Rp65 juta, sepucuk senpi jenis pistol FN merek Guardian Fax Govarmen Safety Mancis Nomor 55411 diduga rakitan dengan harga sebesar Rp40 juta, sepucuk senjata api pistol P-1 Kaliber 99 mm Pindad Indonesia Nomor RHM 220879 seharga Rp25 juta, sepucuk senpi jenis pistol Nomor EM-1580026 dan sepucuk airsoft gun jenis pistol warna hitam dengan merek Jericho 941 Nomor 21200242 seharga Rp4,5 juta.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Amunisi. “Terdakwa ini sudah PTDH, saat ini sedang jalani hukuman kasus narkotika yang sudah inkrah putusannya,” pungkas JPU. (ted/ram)

Fraksi NasDem DPRD Medan Minta Pemko Bedakan Retribusi Pajak Reklame Khusus UMKM

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, meminta Pemko Medan untuk tidak menyamaratakan besaran tarif pajak ataupun retribusi reklame antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM. Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemko terhadap pelaku UMKM di Kota Medan.

Meskipun secara tidak langsung, namun hal ini diharapkan dapat mendukung ekonomi Kota Medan secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Partai NasDem atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di ruang Paripurna Gedung DPRD Medan, Selasa (13/6/2023).

“UMKM adalah penopang utama ekonomi Kota Medan. Adalah tanggungjawab kita dalam melindungi dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Kota Medan,” ucap Afif.

Dikatakan Afif, Fraksi Partai NasDem berharap agar para pelaku UMKM dapat didukung penuh perkembangan usahanya melalui promosi usaha,, bukan malah membebankan mereka dengan tarif pajak dan retribusi yang besar dengan menyamakan mereka seperti usaha besar yang memiliki anggaran promosi yang besar.

“Kami berharap perlu adanya pembeda di sini, sehingga benar-benar bisa menjadi keringanan bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan promosi usaha mereka. Untuk itu, perlu tarif pajak ataupun retribusi khusus untuk itu,” harapnya.

Ditegaskan Afif, Fraksi Partai NasDem melihat para pelaku UMKM ini bukan mencari keuntungan besar, melainkan hanya mencari pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja.

“Jadi kami menilai dibutuhkan kebijakan dan kebijaksanaan kita semua, baik Pemko Medan dan DPRD Medan untuk memfasilitasi ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi NasDem juga menyoroti masih terjadinya tumpang tindih retribusi parkir antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Dinas Perhubungan. Oleh karenanya, Fraksi NasDem berharap agar hal ini bisa menjadi jelas di dalam perda.

“Hal ini penting guna menghindari kerugian keuangan daerah akibat tidak terambilnya pendapatan daerah karena masalah internal mengenai kepastian siapa yang bertanggungjawab untuk pajak dan retribusi perparkiran ini,” katanya.

Kemudian, Fraksi Partai NasDem dalam pemandangan umumnya juga menyoroti banyaknya penginapan online yang saat ini beroperasi di Kota Medan, namun masih belum ada aturan tegas mengenai pajak ataupun retribusi yang bisa diambil dari penginapan online tersebut.

Alhasil, kondisi itu menyebabkan banyaknya penginapan online yanh tidak membayar pajak ataupun retribusinya ke Pemko Medan.

“Padahal banyak diantara penginapan online ini yang meresahkan masyarakat karena bisa menjadi sarang perbuatan asusila dan narkoba, sehingga sangat merugikan bagi masyarakat. Jadi kami berharap hal ini bisa kita sepakati untuk ditegaskan aturan mengenai ini,” pungkasnya.(map/ram)

Satelit Satria-1 Diluncurkan 19 Juni, Layani Akses Internet Gratis di Area Blank Spot

PAPARAN: Plt Menkominfo Mahfud MD memaparkan persiapan peluncuran Satria-1 yang akan dilakukan Senin (19/6) pekan depan - Refinaldi Setiawan/JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Seluruh wilayah di Indonesia sebentar lagi bakal terlayani akses internet. Titik-titik yang selama ini menjadi blank spot jaringan internet, bakal terlayani dengan adanya Satelit Republik Indonesia Pertama (Satria-1). Satelit ini bakal diluncurkan 19 Juni nanti, dan siap digunakan Januari tahun depan.

PAPARAN persiapan peluncuran Satria-1 itu disampaikan Plt Menkominfo Mahfud MD di Jakarta, kemarin (13/6). Dia mengatakan proyek Satria-1 tersebut dalam rangka pemerataan pembangunan. “Terutama infrastruktur digital,” katanya. Mahfud mengatakan, dengan Satria-1 itu, memungkinkan akselerasi internet di desa-desa yang selama ini tidak dapat dijangkau internet berbasis fiber optic atau sejenisnya.

Mahfud mengatakan prioritas utama penerima layanan internet dari Satria-1 itu adalah sektor pendidikan, layanan kesehatan, kantor pemda atau desa, serta fasilitas milik TNI dan Polri di desa-desa. Mahfud menuturkan proyek Satria-1 menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha (KPBU). Kominfo bertindak selaku penanggung jawab melalui Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kominfo.

Perusahaan swasta yang menjadi mitra proyek Satria-1 itu adala PT Satelit Nusantara III (SNT). Dirut PT SNT Adi Rahman Adiwoso menuturkan semula anggaran untuk proyek Satria-1 dipatok USD 450 juta atau sekitar Rp6,69 triliun. Tetapi kemudian membengkak menjadi USD 540 juta atau sekitar Rp8 triliun.

Dia lantas menjelaskan soal lamanya jarak antara peluncuran Satria-1 dengan pengoperasiannya. Satelit dengan kapasitas 150 Gbps bakal diluncurkan ke orbit pada 19 Juni di Cape Canaveral, Florida dengan roket Falcon 9 keluaraan SpaceX, perusahaan Elon Musk.

Adi mengatakan, dengan bahan bakar elektronik, memerlukan waktu 145 hari bagi Satria-1 untuk mencapai orbitnya. Bahan bakar elektronik itu dipilih supaya bebannya menjadi ringan. Sehingga semakin banyak perangkat yang bisa dibawa satelit yang dirakit di Prancis itu.

Dia menuturkan, Satria-1 diperkirakan sampai di orbitnya pada November. Kemudian tim akan melakukan pengetesan dengan fasilitasi stasiun bumi yang sudah disiapkan. Setelah itu tes seluruh sistem dilakukan pada akhir Desember. Dengan harapan pada Januari 2024 Satria-1 sudah bisa digunakan secara maksimal sesuai dengan fungsinya. Layanan internet dari Satria-1 bisa langsung disebar melalui terminal internet menjadi layanan WiFi seperti pada umumnya. “Sehingga masyarakat bisa langsung menikmati, tanpa ada BTS,” katanya.

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail mengatakan, sesuai dengan peruntukannya, internet dari Satria-1 diperuntukkan bagi layanan publik. “Ini satelit pemerintah,” tandasnya.

Layanan internet nantinya langsung ke titik pusat layanan pendidikan, kesehatan, kantor desa, serta markas TNI dan Polri. Dia menuturkan masyarakat yang berada di sekitar titik tempat akses tersebut, tentu bisa menggunakan internet tersebut secara gratis. Ismail menegaskan akses internet dari Satria-1 ini bukan ditujukan untuk BTS kemudian disebar begitu saja ke ponsel-ponsel masyarakat. Dengan adanya layanan internet dari Satria-1 itu, bisa mengatasi persoalan blank spot di sejumlah daerah. (wan/jpg)

CJH Asal Paluta Wafat di Asrama Haji Medan

DAMPINGI: PPIH Embarkasi Medan mendampingi istri almarhum saat pemulangan jenazah ke kampung halaman, Selasa (13/6) - istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu calon jamaah haji (CJH) asal Padanglawas Utara (Paluta), yang tergabung di kelompok terbang (Kloter) 21, meninggal di Asrama Haji Medan, Selasa (13/6) siang. Jamaah atas nama Mangaraja Buaya Harahap (89) dengan nomor manifest 237 ini meninggal karena faktor kesehatan.

Diketahui, almarhum yang merupakan warga Desa Hutanopan Kecamatan Halongonan, direncanakan berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya Maylan Siregar manifes 238. Tim Kesehatan Petugas Kloter 21, dr Mahyuda Siregar saat ditemui di Poliklinik Asrama Haji Medan mengatakan, jamaah yang meninggal ini sebelumnya memang memiliki riwayat komplikasi. Namun saat bertolak menuju Medan, staminanya dalam kondisi stabil. “Saat mau berangkat, kondisinya sehat. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba kumat penyakitnya,” ujarnya.

Namun demikian, perjalanan rombongan jamaah tetap dilanjutkan menuju Asrama Haji Medan, dan tiba sekira pukul 08.00 WIB. Setiba di Asrama Haji, jamaah kembali membaik, dan sudah melalui proses pelayanan di gedung Jabal Nur Asrama Haji Medan, dan almarhum juga sudah memasuki kamar hotel.

Di tempat yang sama, Kabid Penerimaan dan Pemulangan Panitia Penyelenggara Indah Haji (PPIH) Embarkasi Medan, Torang Rambe menyebutkan, jamaah Kloter 21 asal Paluta ini baru tiba di Asrama Haji Medan, sekira pukul 08.00 WIB. Disebutkannya, saat di satu atap kondisi jamaah, semua dalam kondisi normal. Kemudian setelah beberapa jam berada di Ahmed, jamaah diketahui meninggal di dalam kamar. Pihaknya lanjut Torang sudah melakukan penghitungan harta peninggalan jamaah.

“Kita hitung harga peninggalannya, kita catat dan kita serahkan pada keluarga yang bersangkutan,” ujarnya seraya menambahkan, almarhum juga akan diberikan asuransi sebesar BPIH.

Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi pemulangan jenazah ke kampung halaman. “Selain itu kita tawarkan ke keluarga apakah dimandikan di sini atau tidak. Dan keluarga minta dimandikan di sana,” ujarnya.

Sementara Wakil Sekretaris PPIH Embarkasi Medan, Ilyas Siregar menyebutkan jamaah yang wafat ini berangkat bersama istrinya, Maylan Siregar manifes 238. Alharhum lanjutnya, berdasarkan pemeriksaan tim medis diketahui meninggal dunia karena sakit jantung. Namun demikian, istri almarhum sesuai kesepakatan keluarga, akan tetap menunaikan ibadah haji.

 

Hindari Cuaca Panas dan Kepadatan Masjidil Haram

Sementara, jamaah haji dari berbagai negara terus berdatangan ke Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Masjidil Haram juga semakin padat, terutama pada waktu pelaksaan salat berjamaah.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid berbagi tips dan saran terkait waktu pelaksanaan umrah wajib bagi jamaah haji Indonesia. Dia mengimbau jamaah menghindari terik siang hari dan momen dengan tingkat kepadatan tinggi di Masjidil Haram, utamanya bersamaan dengan waktu salat berjamaah.

“Cuaca di Makkah sangat panas. Jamaah yang tiba di Makkah siang hari, sebaiknya tidak memaksakan diri langsung umrah wajib. Istirahat terlebih dahulu di hotel,” terang Subhan, Selasa (13/6).

“Jamaah juga diimbau agar pelaksanan umrah wajib tidak bersamaan dengan waktu salat, karena Masjidil Haram sangat padat,” sambungnya.

Pada rentang waktu-waktu salat, kondisi terminal sangat padat oleh jamaah yang datang untuk salat berjamaah di Masjidil Haram dan pulang dari Masjidil Haram setelah berjamaah. Menurut Subhan, jamaah yang tiba di Makkah pada siang dan sore hari, bisa mengambil waktu Umrah Wajib pada malam hari, setelah sebagian besar jemaah yang salat isya berjamaah sudah pulang dari Masjidil Haram. Kisaran waktunya pada pukul 11 malam. “Jadi jemaah bisa istirahat dulu ketika siang atau sore sampai hotel di Makkah. Malam harinya, setelah bubaran salat Isya, jemaah bisa ke Masjidil Haram untuk umrah wajib,” kata Subhan.

Bagi jamaah yang tiba di Makkah tengah malam atau dini hari, Subhan mengimbau untuk tetap beristirahat terlebih dahulu sejenak. Umrah wajib bisa dilaksanakan setelah sebagian besar jamaah subuh pulang dari Masjidil Haram. “Kisaran waktunya sekitar jam 6 pagi. Cuacanya belum terlalu panas dan Masjidil Haram sudah tidak padat banget oleh pergerakan jemaah subuh yang akan pulang ke hotel,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Khalilurahman mengatakan, jamaah haji yang wafat di Makkah dapat disalati di Masjidilharam jika ada permintaan keluarga. Biasanya, kata Khalilurahman, pertanyaan tersebut disampaikan petugas maktab kepada perwakilan keluarga setelah diinformasikan tentang perkembangan kondisi jemaah. “Maktab akan tanya apakah akan disalati di Masjidilharam atau cukup di rumah sakit,” jelasnya.

Jika dirasa cukup disalati di rumah sakit, dokter kesehatan yang akan menyalati. Sedangkan pemakaman jemaah menjadi kewenangan maktab. Jemaah juga kecil kemungkinan untuk dimakamkan di tanah air. “Prosesnya panjang sekali, jadi tidak memungkinkan. Dan memakamkan termasuk yang perlu disegerakan,” imbuhnya.

Salah satu jemaah yang disalati di Masjidilharam bernama Sumadi. Jamaah asal Bekasi itu meninggal pada Minggu (11/6) dan disalati pada malamnya. Adin Prasetya, dokter yang menangani jamaah tersebut mengatakan, jamaah yang wafat masih berusia 56 tahun.

Dari pendalaman, jamaah sudah dua hari tidak buang air kecil. Berdasar pemeriksaan lanjutan, diketahui jamaah memiliki riwayat darah tinggi. Jamaah sempat dibawa ke Rumah Sakit King Faisal.

Setelah mendapat surat keterangan kematian, perwakilan keluarga meminta agar jenazah disalati di Masjidilharam. Setelah itu jenazah dimakamkan di pemakaman Ash Sharaya.

Sementara itu, hingga Senin (12/6), sebanyak 51 jamaah haji wafat di Tanah Suci. Secara berurutan, terbanyak berasal dari embarkasi Surabaya (14 jamaah), Solo (11 jamaah), dan Jakarta Bekasi/JKS (9 jamaah).

Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan wukuf, layanan bus Shalawat dan katering jamaah haji dihentikan sementara. Pertimbangan penghentian layanan katering itu adalah kepadatan akses di Kota Makkah. Banyak akses jalan mulai ditutup. Begitu pun layanan bus Shalawat yang berpotensi terganggu dengan adanya penutupan itu.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid mengatakan, layanan bus Shalawat berhenti sementara pada tanggal 6–13 Zulhijah. “Jemaah diimbau fokus beribadah di musala hotel masing-masing. Khususnya selama layanan bus Shalawat dihentikan sementara,” katanya di Makkah kemarin. (wan/c9/fal/jpg/man/adz)

Maju Jadi Bakal Caleg dari PKB, Ashari Tambunan Mundur dari Bupati Deliserdang

SERAHKAN: Kabag Hukum Pemkab Deliserdang, Muslih Siregar menyerahkan surat pengunduran diri Bupati Deliserdang Ashari Tambunan kepada Sekwan DPRD Deliserdang, Senin (12/6).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Niat Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan maju sebagai bakal calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 2024, sudah bulat. Bupati Deliserdang dua periode ini pun telah mengajukan surat pengunduran dirinya ke DPRD Deliserdang, Senin (12/6) sore. Surat pengunduran diri itu diantarkan Kabag Hukum Pemkab Deliserdang, Muslih Siregar kepada Sekertaris DPRD Deliserdang, Binsar Sitanggang.

“Iya kemarin sore, sebelum magrib diajukan pengunduran diri Pak Bupati untuk diproses lebih lanjut. Alasannya karena mau mencaleg DPR RI untuk Pemilu 2024 nanti. Selain ke DPRD Deliserdang, surat pengunduran diri juga akan diantar ke Gubernur Sumut,” kata Muslih Siregar kepada wartawan.

Menurutnya, jika DPRD Deliserdang nantinya tidak memparipurnakan pengunduran diri bupati tersebut, maka gubernur juga bisa untuk memprosesnya. “Namun bila diparipurnakan, hasil Paripurna DPRD nantinya akan dikirimkan juga ke gubernur. Nanti, orang provinsi yang sampaikan ke Mendagri. Yang mengeluarkan SK-nya nanti ya Kemendagri,” jelas Muslih.

Terkait wewenangnya melantik sejumlah pejabat, Muslih menyebutkan, kalau Ashari Tambunan masih punya kewenangan, meski sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. “Sesuai regulasi, beliu akan kehilangan hak dan segala kewenangannya sebagai Bupati Deliserdang ketika ia ditetapkan sebagai daftar caleg tetap (DCT). SK pemberhentiannya itu pun akan berlaku setelah ada DCT. Kalau itu, baru ditunjuk pelaksana tugas (Plt) bupati. Pak Yusuf (Wakil Bupati) lah nanti yang menjadi Plt-nya sampai Desember,” terang Muslih.

Menyikapi pengunduran diri Ashari Tambunan sebagai Bupati Deliserdang, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Nusantara Tarigan Silangit menyatakan, DPRD akan mengagendakan rapat paripurna pembacaan surat penguduran diri bupati. Menurutnya, agenda paripurnya adalah membacakan surat masuk. bukan paripurna khusus. “Minggu depan kita paripurnakan penguduran diri bupati. Sebenarnya ini hanya soal rasa saja. Soalnya penyampaian penguduran diri ini bukan membuat bupati berhenti. Beliau masih tetap menjalankan tugasnya seperti bisa,” terangnya.

Penyampaian surat pengunduran diri bupati ini, hanya bagian dari etika semata. “Setelah keluar SK Mendargi baru Ashari Tambunan berhenti menjalakan tugasnya sebagai bupati. Selama belum ada SK Mendargi, dia masih tetap menjalakan tugasnya,” tutupnya.

Senada, Bendahara PKB Sumut Zeira Salim Ritonga mengatakan, selama masih terdaftar sebagai daftar calon sementara, Ashari Tambunan tidak harus mundur. Zeira mengatakan, Ashari baru akan mundur dari jabatan Bupati Deliserdang setelah KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT). “Saya kira beliau pasti akan mundur sesuai dengan penjadwalan yang ditentukan KPU ketika DCT,” pungkasnya. (btr/adz)

Indonesia vs Palestina: Siapkan Taktik Berbeda

BEDA TAKTIK: Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) akan menampilkan sesuatu yang baru di skuad Merah Putih saat menghadapi Palestina, Rabu (14/6). Dia akan memakai taktik yang sedikit berbeda dari biasanya.

SURABAYA, SUMUTPOS.CO – Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) punya target khusus dalam menghadapi dua FIFA Matchday melawan Palestina (malam ini) dan Argentina, Senin (19/6) pekan depan. Yaitu, ingin menaikkan ranking Timnas dan melihat kekuatan skuad Garuda untuk persiapan Piala Asia 2023 tahun depan di Qatar.

Sayang, persiapan tidak berjalan maksimal. Khususnya melawan Palestina. Sebab, 26 pemain yang dipanggil terlambat berkumpul bersama. “TC kami memang lama, tapi pemain baru berkumpul semua kemarin (12/6). Waktu persiapan sangat sedikit,” kata STY, kemarin.

Melawan Palestina yang terpaut 56 peringkat di ranking FIFA (Palestina peringkat ke-93, Indonesia peringkat ke-149), peluang untuk meraih kemenangan tetap terbuka. STY menegaskan, Timnas harus bekerja keras untuk mendapatkan poin penuh agar bisa kembali naik di peringkat FIFA. “Meski telat berkumpul, para pemain sangat bekerja keras. Kondisi pemain juga baik,” tuturnya.

Terkait lawan, STY mengaku sudah melihat beberapa video pertandingan Palestina. Menurut dia, The Knight -julukan Palestina- punya gaya permainan yang mengandalkan power. Mengandalkan kekuatan dan postur tubuh pemainnya.

Pada laga malam ini di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu ingin melihat sejauh mana kekuatan anak asuhnya. Dia akan menjadikan pertandingan malam nanti sebagai ajang untuk melihat komposisi pemain yang bakal diturunkan di Piala Asia tahun depan. “Di Piala Asia tahun depan, Indonesia akan bertemu tim-tim seperti Palestina. Mungkin jauh lebih baik lagi. Jadi, saya ingin melihat seperti apa Indonesia sekarang,” tegasnya.

Khususnya dengan banyaknya pemain naturalisasi yang dipanggil. Selain Sandy Walsh yang tidak bisa bermain, STY ingin melihat bagaimana kombinasi Jordi Amat, Shayne Pattynama, Rafael Struick, dan Ivar Jenner bermain.

STY menyatakan, dirinya akan menampilkan sesuatu yang baru di skuad Merah Putih. Dia akan memakai taktik yang sedikit berbeda dari biasanya. “Pemain akan bermain tidak di posisinya,” ujarnya.

Sementara itu, Rizky Ridho mengaku sudah diberi materi untuk melawan Palestina. Dia juga sangat siap bertarung meski lawan akan banyak mengandalkan fisik. “Kami akan jalankan instruksi pelatih dengan baik,” ucap pemain belakang Persija Jakarta itu.

Hal yang sama ditargetkan Pelatih Palestina Makram Dabboub. Laga melawan Indonesia akan dijadikan sebagai ajang pemanasan untuk Piala Asia tahun depan. “Juga ada kualifikasi Piala Dunia pada November besok. Tentu ranking FIFA,” bebernya.

Meski ranking Indonesia jauh di bawah Palestina, Makram menegaskan tidak akan menganggap remeh. Menurut dia, secara kualitas Marselino Ferdinan dkk sangat bagus. “Kami tetap harus waspada. Pemain harus bisa menampilkan yang terbaik,” tegasnya. (rid/c17/ali)

Sistem Tertutup, Rusak Strategi Parpol

SIMULASI: Anggota KPPS melakukan simulasi penghitungan suara untuk Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka. Dijadwalkan, besok (15/6), Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan sistem Pemilu yang ditunggu-tunggu publik, terutama parpol dan caleg.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Besok (15/6), Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan gugatan sistem pemilu. Apakah tetap sistem proporsional terbuka atau tertutup. Keputusan MK itupun ditunggu publik. Terutama partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

MAYORITAS parpol berharap, MK memutuskan sistem pemilu tetap proporsional terbuka. “Kalau (proporsional) terbuka, jelas bukan hanya PKB, partai-partai lain juga mengharapkan itu. Kita harap ini (sistem Pemilu), terbuka,” kata Bendahara DPW PKB Sumatera, Zeira Salim Ritonga saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (13/6).

Zeira menjelaskan, saat ini partainya telah mempersiapkan strategi pemenangan Pemilu dengan sistem Pemilu Proporsional terbuka, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang ada saat ini. Namun jika diputuskan sistem pemilu proporsional tertutup, diakunya akan merusak target dan strategi pemenangan yang telah disusun.

“Karena ini sudah berjalan setengah tahapan pemilu. Kalau ini (diputuskan) sistem pemilu tertutup, ini jelas akan merepotkan parpol. Karena selama ini yang dipersiapkan adalah dengan sistem terbuka,” sebut Zeira.

Anggota DPRD Sumut ini meyakini, bila dilaksanakan sistem pemilu tertutup, akan hancur strategi pemenangan yang sudah disiapkan sejak beberapa waktu lalu. “Ini sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui kader-kader kita. Kalau sistem tertutup, maka akan terjadi turbulensi partai. Karena dengan sistem tertutup, maka yang dicoblos hanya partai saja. Dengan begitu, maka semua daftar caleg bakal disusun ulang dari awal,” ungkapnya.

Dia pun berharap, jika pun diputuskan sistem Pemilu tertutup, tidak diterapkan pada Pemilu 2024. Dengan begitu, partai politik bisa mempersiapkan lebih matang dengan catatan dan evaluasi yang dimiliki. “Kalau diterapkan pada Pemilu 2024, jelas akan menggangu capaian yang telah ditargetkan. Perolehan suara kita bisa tidak sesuai dengan target,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Hanura Sumut, Muhammad Fajri Siregar mengungkapkan pihaknya sudah membahas dengan DPP Hanura, terkait dengan sistem Pemilu terbuka mau pun tertutup. Fajri mengungkapkan, bila diputuskan dengan sistem Pemilu proporsional tertutup, mereka telah menyiap langkah-langkah untuk kemenangan Hanura di Sumut dan nasional pada 2024.

“Secara normatif, kita sudah menyiapkan langkah-langkah terbuka maupun tertutup. Karena, kita tidak bisa mencampuri itu. Tapi, kita siap dengan pemilu terbuka, karena dimulai dari PKPU ada nomor Bacaleg, ada semangat juga profosional terbuka disitu,” jelas Fajri saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Secara PKPU, Fajri mengungkapkan, Hanura masih mengusung sistem pemilu terbuka, walaupun di DPP Hanura ada persiapan terbuka dan tertutup. Dua aspek itu tetap menjadi pembahasan di internal partai. “Kalau efek, tertutup pasti ada. Cuma kembali lagi, kalau setelah MK mengeluarkan keputusan dan KPU langsung beraksi, kami yakin masih memiliki banyak waktu,” kata Fajri.

Fajri yang juga Ketua Tim Seleksi Pencalegkan DPD Hanura Sumut ini mengatakan, bila diputuskan sistem pemilu tertutup, mereka meminta kepada KPU agar segera membuat PKPU terbaru. “Karena, ada perubahan signifikan dan pasti berefek. Bagaimana kita menyikapinya itu,” ucap Fajri yang juga Caleg DPRD Deliserdang periode 2024-2029 untuk daerah pemilihan Percut Seituan dan Batang Kuis.

Banyak Pasal yang Harus Diubah

Sementara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengaku telah memperkirakan dampak jika MK mengganti sistem Pemilu di tengah tahapan Pemilu 2024 yang sudah berlangsung sejak 14 Juni 2022. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menjelaskan, perubahan sistem Pemilu tak hanya berdampak sederhana pada daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang sejauh ini telah didaftarkan partai politik ke KPU dengan sistem proporsional daftar calon terbuka. “Itu akan berakibat wajib diubahnya Undang-undang Pemilu. Ada banyak pasal dalam UU Pemilu yang harus diubah,” kata Fadli kepada wartawan, Selasa (13/6).

“Yang kami identifikasi, ada sekitar 21-24 pasal yang berkaitan yang harus disesuaikan kalau sistem pemilunya diubah,” lanjut dia.

Fadli berkeyakinan, MK tidak akan gegabah memutuskan mengganti sistem pemilu dari yang saat ini proporsional terbuka menjadi tertutup. Bukan saja karena bukan ranah Mahkamah untuk memutuskan hal itu, melainkan juga putusan semacam itu dapat mengganggu keberlangsungan tahapan Pemilu 2024. “Itu tidak mungkin dilakukan di tengah tahapan pemilu. Ketentuan kampanye akan diubah, ketentuan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara di undang-undang akan diubah, kemudian ketentuan soal penegakan hukum akan diubah,” ujar Fadli.

Ia memberi contoh, dalam hal kampanye, saat ini UU Pemilu memperbolehkan caleg turut mengampanyekan dirinya sendiri, sebab sistem proporsional daftar calon terbuka yang diterapkan saat ini memang memberikan otoritas penuh kepada pemilih untuk memilih langsung caleg yang akan ia berikan mandat. Namun, jika sistem pemilu legislatif berganti ke proporsional daftar calon tertutup, maka keterpilihan caleg hampir sepenuhnya merupakan otoritas partai politik.

“Karena caleg bukan lagi merupakan salah satu variabel yang utama dalam penyelenggaraan pemilu, partai yang boleh berkampanye. Dalam penegakan hukum, tidak ada lagi caleg yang mungkin bisa diberikan sanksi dan lain sebagainya,” ujar Fadli memberi contoh pasal yang harus diubah jika sistem pemilu diubah.

“Tidak mungkin juga menghentikan tahapan pemilu sembari mengubah undang-undangnya dulu,” pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 pada Kamis (15/6), besok. Perkara ini adalah uji materil terkait pasal sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka. Gugatan ini menuai kontroversi. Dikutip dari situs resmi MK, sidang pengucapan putusan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.30 WIB di lantai 2 gedung MK. Majelis hakim konstitusi sudah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menyusun putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 atau gugatan terkait pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka yang saat ini diterapkan Indonesia.

Kuasa hukum DPR di Mahkamah Konstitusi (MK), Habiburokhman mengaku bakal hadir dalam sidang pembacaan putusan uji materi Pasal 168 UU Pemilu pada Kamis (15/6). Pasal 168 UU Pemilu itu mengatur soal sistem proporsional terbuka (coblos caleg). Jika MK mengabulkan gugatan, maka sistem pemilu akan berubah jadi sistem proporsional tertutup (coblos partai). “Kami akan hadir, kan saya posisinya sebagai kuasa DPR di MK, bukan 8 atau 9 [fraksi] tapi saya mewakili DPR, kami akan hadir,” ucap Habib.

Politikus Partai Gerindra itu berharap pernyataan Denny Indrayana tak benar soal MK bakal mengubah sistem pemilu menjadi tertutup. Dia meyakini sistem pemilu di 2024 masih akan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Apalagi, DPR dalam sidang juga telah menyatakan sikap jelas soal itu bahwa persoalan sistem pemilu harus bersifat open legal policy harus dibahas lewat parlemen. Bukan saja DPR, pemerintah melalui Kemendagri dan Kemenkumham juga telah menyatakan agar sistem pemilu tak berubah. “Ini salah satu dua perkara yang rekor pihak terkaitnya paling banyak, dan semuanya jelas menyampaikan ingin mempertahankan Sistem proporsional terbuka,” ucap Habib.

“Dan saya akan hadir ya. Kalau kemarin kan hanya zoom, besok Kita akan hadir ya, saya dan kawan-kawan akan hadir ke gedung MK pada sidang pembacaan putusan tersebut,” imbuh dia. (gus/bbs/adz)

DPRD Medan Minta Direksi PUD Pasar Serius Tata Pasar

PASAR: Salah satu pasar di Medan, Pasar Petisah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi III DPRD Medan Sukamto SE, meminta PUD Pasar Kota Medan agar lebih serius dan tegas dalam melakukan penataan seluruh pasar. Melalui penataan rutin yang humanis, dipastikan seluruh kios di pasar tidak ada lagi yang kosong.

“Kita harapkan tidak ada lagi pedagang yang turun ke jalan atau semacam pasar tumpah. Tentu jajaran Direksi PUD Pasar dituntut mampu berinovasi memberdayakan seluruh pedagang di pasar guna peningkatan PAD,” ucap Sukamto, Rabu (14/6/2023).

Saat ini, kata Sukamto, masih banyak pasar yang tidak tertata maksimal. Banyak pedagang yang turun ke trotoar jalan pada hal di pasar ditempat itu masih banyak kios yang kosong.

“Tentu masih kurang pembinaan dan penataan terhadap pedagang. Dampaknya, perolahan PAD tidak maksimal. Kota Medan ini kan kota yang besar dan saatnya pasar tertata dengan bagus,” ujarnya.

Bukan itu saja, sebut Sukamto, masih banyak pasar di Medan yang tidak dikelola PUD Pasar.  Padahal, potensi PAD dari pasar dimaksud cukup besar kalau saja PUD Pasar mampu memberdayakannya.

“Penataan harus tegas, bila belum ada aturan yang melarang mendirikan pasar disuatu tempat kiranya perlu digagas atau dibuat. Sehingga tidak sembarangan berdirinya pasar liar,” kata Sukamto.

Sukamto berpendapat, sorotan tersebut cukup beralasan, karena masih banyak kios yang kosong disetiap Pasar Kota Medan. Seperti Pasar Marelan, Pasar Induk Lau Cih dan pasar lainnya. Begitu juga beberapa tempat pasar liar yang belum memberikan kontribusi ke Pemko Medan, seperti pasar Melati dan pasar-pasar lainnya.

Di Pasar Marelan misalnya, sekitar 300 kios kosong tidak ditempati pedagang. Sama halnya di Pasar  Induk Lau Cih yang masih banyak kios yang belum terisi.

Menurut Kepala Pasar Induk Lau Cih di Medan Tuntungan, M Zaki, Rabu (14/6/2023) menyampaikan, dari 3.407 kios di Pasar Induk saat ini, hanya sekitar 860 kios yang terisi.

“Memang dari tahun ke tahun, terus meningkat jumlah pedagang yang menempati kios begitu juga dengan perolehan PAD,” tutur Zaki.

Dikatakan M Zaki, realisasi PAD dari Pasar Induk Lau Cih terus meningkat. Jika saja pada tahun 2021 realisasi PAD mencapai Rp2 milar lebih dan tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp3 milar lebih. Sedangkan target 2023 Rp4 miliar dan hingga bulan Mei sudah terealisasi Rp1,7 milar.

Dijelaskan, adapun sumber PAD itu dari retribusi tempat berjualan, retribusi sampah, listrik dan jaga malam dari pihak pengelola. Dikatakan Zaki, pihaknya terus berupaya peningkatan perolehan PAD dengan rencana membuka stand untuk grosir yang akan ditempati  532 pedagang serta membuka tempat jualan/cafe makanan dan minuman.

“Untuk rencana membuka stand grosir saat ini menunggu persetujuan dari Pemko Medan,” terang Zaki seraya menyebut untuk sarana pendukung peningkatan dan penberdayaan Pasat Induk dibutuhkan trayek angkutan umum akses transportasi ke pasar Induk.

“Saat ini minim angkutan umum ke mari sehingga konsumen merasa kesulitan datang ke Pasar Induk,” pungkasnya. (map)

Wujudkan IKM Mandiri dan Sejahtera, Disnaker Batubara Gelar Pelatihan Menjahit

PELATIHAN: Ketua TP. PPK Batubara Maya Indriasari Zahir meminta menghadiri pelatihan menjahit bagi pelaku IKM - IRMAWAN/SUMUT POS.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara memberikan pelatihan menjahit kepada para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) khususnya bidang menjahit di Desa Pematang Rambai, Kecamatan Nibung Hangus, pada Senin(12/6).

Pelatihan yang tersebut juga dihadiri Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Batubara Hj. Maya Indriasari Zahir, S.E.

Pembinaan kepada para pelaku IKM merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan secara kontinyu, sistematis, terpadu dan terarah baik oleh pemerintah, lembaga non pemerintah maupun pihak swasta.

Dalam sambutannya, Maya meminta kepada narasumber agar membantu para pelaku IKM dapat berhasil, sukses, dan mandiri.

“Karena kita sangat menyadari bahwa IKM masih memiliki permasalahan yang perlu dipecahkan bersama yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang akan menimbulkan permasalahan berkelanjutan, seperti rendahnya sumber informasi untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar,” ungkap Maya.

Maya juga mengatakan, PKK Batubara sangat mendukung diselenggarakannya pelatihan seperti ini, guna memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku IKM di Kabupaten Batubara. (aci/han)

Pemko Tebingtinggi dan MUI Diharap Bersinergi untuk Umat

TERIMA: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani ketika menerima audiensi MUI Kota Tebingtinggi -sopian/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani berharap terjalinnya kolaborasi dan sinergitas yang baik antara Pemerintah Kota Tebingtinggi dengan MUI Kota Tebingtinggi.

“Kita sebagai orang yang harus melayani ummat, tentu tidak bisa berdiri sendiri, kolaborasi dan sinergitas dengan MUI harus tetap terjalin, bahkan kalau boleh, kami harap apapun sendi kehidupan kita, para ulama masuk disitu,” ungkap Syarmadani saat menerima audiensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tebingtinggi di rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi,Selasa(12/6)sore.

Selain dalam hal keagamaan, Syarmadani meminta kepada MUI Kota Tebingtinggi untuk turut menggiatkan menjaga kebersihan lingkungan baik di setiap lingkungan dan rumahnya masing-masing.

“Selain di bidang keagamaan, bagaimana juga kita menjaga kebersihan lingkungan, peduli kepada ummat juga peduli kepada lingkungan,” tambah Syarmadani.

Sebelumnya, Ketua MUI Kota Drs Akhyar Nasution mengungkapkan bahwa audiensi dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menyampaikan apresiasi atas kehadiran PJ Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani dalam rangka mengisi pemerintahan sebagai Penjabat Wali Kota di Tebingtinggi.

“Tentu kami, MUI adalah sebagai mitra pemerintahan dan sinergi kompak dengan pemerintah. Begitu juga dengan Pemko Tebingtinggi yang juga harus menjalin sinergitas dengan MUI Tebingtinggi,” ungkap Akhyar.

Harapan Akhyar, jalinan kerja sama kiranya bisa terjalin dengan Pemko Tebingtinggi, dimana Ketua MUI sampaikan, bahwa jajaran MUI Kota tebingtinggi siap bekerjasama demi kemajuan Kota Tebintinggi.

“Kita harap dengan Bapak Pj Wali Kota, bisa bersama-sama apa yang perlu kami bantu dalam pemerintahan ini. Kami juga tentu mengharap pada Bapak, kita bisa bersama untuk memajukan Kota Tebingtinggi,” ujar Akhyar.

Kemudian, ditambahkan Sekretaris Umum MUI Kota Tebingtinggi, dr HM Hasbie Ashhiddiqi bahwa dalam waktu dekat, MUI Kota Tebingtinggi akan mengadakan pelatihan calon penyembelihan kurban, yang mana untuk tahap pertama sebanyak 40 orang.(ian/han)

1...1,4901,4911,492...15,754Page 1,491 of 15,754