Dipungli, Lapor ke Polisi

MEDAN- Demi kenyamanan para pengunjung Ramadan Fair, Pemko Medan akan menggratiskan parkir kendaraan selama kegiatan tersebut berlangsung. Karenanya, guna mengantisipasi terjadinya pungutan liar terhadap pengunjung, Dinas Perhubungan Kota Medan akan memasang pengumuman parkir gratis dan menempatkan sejumlah personelnya di lokasi parkir tersebut.

“Kami akan pasang pengumuman parkir gratis dan menempatkan personel untuk pencegahan terjadinya pengutipan liar,” kata Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan Pahmi Harahap, Jumat (29/7). Dijelaskan Pahmi, kawasann parkir Ramadan Fair yakni di Jalan Sisingamangaraja depan Kolam Deli atau masih di kawasan kegiatan dan mulai dari Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sumut sampai perpustakaan. Dengan catatan di badan jalan, bukan di dalam rumah masyarakat.

Dikatakanya, pihaknya hanya menempatkan beberapa personel di kawasan itu untuk menjamin tidak adanya kutipan yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Namun, apabila tetap juga dilakukan, maka pengunjung berhak melaporkannya kepada pihak berwajib. “Bila dikutip juga, laporkan sama kami dan pihak berwajib. Sebab, itu bisa ditindak karena termasuk pungutan liar,” ucapnya.

Ditambahkannya, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menanagani masalah ini. Selain itu, Pahmi juga menjamin personelnya tidak akan melakukan pengutipan di lapangan. “Kalau petugas kami, saya jamin tidak melakukan kutipan. Bila tetap melakukan, maka ditindak tegas,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menegaskan, pihak Dishub dan Satpol PP Kota Medan harus berupaya mengamankan lokasi parkir. Jangan sampai didominasi masyarakat umum. Untuk Ramadan Fair tidak ada lokasi parkir yang dikuasai masyarakat umum. Tidak ada alasan untuk memberikan kesempatan atau kewenangan kepada masyarakat mengelolanya.

“Tempatkan beberapa personil mengamankan areal parkir. Jangan dikuasai masyarakat umum. Bila tetap dilakukan, laporkan biar diamankan. Dishub yang menguasai parkir di lokasi itu, bukan masyarakat umum,” tegas Eldin dalam rapat persiapan akhir Ramadan Fair di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan.(adl)

Melahirkan di Rumah Sakit Mitra Sejati

MEDAN- Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dikenakan biaya pasca persalinan oleh seorang oknum di RSU Mitra Sejati, Jalan AH Nasution, Jumat (29/7). Pasien tersebut, Dina Sulistyaningsih (21), warga Jalan Air Bersih, Medan, yang melahirkan anak pertamanya dengan kondisi premature seberat 2 Kg, Kamis (28/7) pukul 02.00 WIB.

Suaminya, Oki Afrizal (23), mengaku, usai operasi caesar anak pertamanya, dia diminta bayaran untuk jahitan isterinya sebesar Rp500.000. Selain itu, biaya perawatan anaknya diinkubator dan konsultasi dokter sebesar Rp150.000 per malam. “Ada oknum laki-laki yang katanya orang rumah sakit, meminta saya membayar biaya jahitan bekas operasi istri saya dan anak saya di inkubator. Walau belum saya bayar, tapi katanya pembayaran jahitannya harus hari ini (29/7),” kata Oki, Jumat (29/7) siang di Lantai III Ruang 322 rumah sakit tersebut.

Oki mengaku, sebelumnya dia diminta menandatangani surat persetujuan untuk pembayaran biaya anaknya di inkubator. “Sudah saya tanda tangani surat persetujuannya tadi malam dan biayanya bisa berubah (bisa berkurang dan bertambah). Katanya harus dibayar saat keluar dari rumah sakit,” ucapnya.

Direktur Utama RSU Mitra Sejati, dr Pram Dhillon MD saat dihubungi mengaku, tidak mengetahui adanya pungutan biaya terhadap pasien Jamkesmasn “Siapa orangnya itu yang mengutip? Akan kita panggil orangnya itu, siapa yang bilang itu,” tanya Dirut RSU Mitra Sejati tersebut.

dr Pram mengatakan, kejadian itu tidak bisa diangkat menjadi suatu berita dengan cara seperti itu. “Saya sudah perintahkan tidak boleh mengutip pembiayaan pasien Jamkesmas. Sekarang begini, siapa nama pasien yang dipungut biaya itu, biar saya tindak sekarang juga pegawai saya itu,” tegasnya.

Dirinya mendesak, agar wartawan menyebutkan nama pasien agar bisa ditindak lanjuti. “Jangan sampai orang lain yang mengaku-ngaku sebagai petugas kita (RSU Mitra Sejati). Tolong beri tahu siapa nama pasiennya dan saya akan klarifikasi hari ini juga,” tandasnya.

Saat itu juga, seorang petugas dari RSU Mitra Sejati menyatakan, belum ada pembayaran atas pungutan tersebut. “Saya akan telusuri ini dan saya sudah tahu siapa orangnya. Saya harus tanya dulu, kan kita juga harus kroscek lagi. Tapi yang jelas, sampai sekarang tidak ada pembayaran apa pun. Sudah kami cek oknum tersebut yang meminta uang, tapi tidak kami dapati oknum yang meminta biaya tersebut,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Jamkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Gultom menjelaskan, pasien yang terdaftar di Jamkesmas, seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara. “Tidak ada dipungut bayaran apa pun. Kalau ada seperti itu dan ada buktinya, laporkan saja ke polisi,” ucapnya. (jon/uma)

MEDAN- Penyidik Unit Operasi Internal (Opsnal) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut AKP Jasmoro berjanji akan menuntaskan kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan AKP Oktavianus, terhadap wartawan Harian Sumut Pos Nopan Hidayat.

“Akan kita proses. Kalau nantinya terbukti akan diproses. Kita lihat, apakah diproses dalam kaitan etika atau disiplin,” ujar AKP Jasmoro yang ditemui wartawan Sumut Pos di ruang kerjanya, Jum’at (29/7) Saat ditanya kapan akan dilakukan pemeriksaan, AKP Jasmoro hanya menyatakan akan dilakukan secepatnya. “Kalau kami akan melakukan penyelidikan, sementara yang melakukan pemeriksaannya adalah bagian Provostnya. Dari kasus ini, menjurus pada perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian, untuk menentukan sanksi dan sebagainya itu nantinya diserahkan kepada pimpinan,” terangnya.

AKP Jasmoro juga menjelaskan, dalam proses penyelidikan terhadap AKP Oktavianus nantinya juga, pihaknya akan menyelidiki mengenai penyebab perlakukan tidak menyenangkan terhadap wartawan Sumut Pos yakni, mengenai sejauh mana penanganan penangkapan pelaku penggelapan kosmetik tersebut.

“Pertama kita akan melihat kasus terhadap penangkapan penggelapan kosmetik itu sudah sejauh mana. Dan kasus yang dilakukan oknum Kanit Reksrim Polsek Medan Labuhan juga dijalankan,” tambahnya.

Dikatakannya, dalam kasus yang menimpa wartawan Harian Sumut Pos Nopan Hidayat tersebut, bisa juga dikaitkan terhadap tindak pidana. Pasal yang bisa disangkakan kepada Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan tersebut adalah Pasal 335 KUHP. “Itu juga bisa dikenakan unsur tindak pidana dengan pasal 335 KUHP,” cetusnya.(ari)

MEDAN- Menghadapi mudik Lebaran, PT Kerata Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut menyiagakan 178 personel keamanan di sejumlah stasiun dan di atas kereta api. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman pada penumpang selama dalam perjalanan mudik.

Menurut Humas PT KAI Divre I Sumut Irwan, 178 personel yang disiagakan tersebut terdiri dari 89 personel Polisi Khusus Kereta Api (Polsus KA), 60 personel kepolisian dan TNI serta 39 sekuritin
“Ini merupakan wujud pelayanan kita kepada penumpang agar mereka saat melakukan mudik merasa nyaman dan terhindar dari ancaman kejahatan seperti pencopetan, pencurian dan sebagainya,” ujar Irwan kepada wartawan koran ini, kemarin.

Lebih lanjut Irwan menjelaskan, adapun tugas personel keamanan tersebut yakni untuk menekan tindak kriminal seperti pencopetan dan pencurian barang, menseterilkan pedagang asongan di atas kereta api, mengawasi penumpang yang tidak memiliki tiket dan melarang penumpang yang berada di lokomotif dan sambungan kereta. “Pengamanan ini berjalan efektif pada H-5 sampai H+11,” bebernya.

Selain itu, kata Irwan, PT KAI Divre I Sumut juga akan mendirikan posko kesehatan di sejumlah stasiun besar dan kecil. Bahkan untuk menghadapi lebaran tahun ini, Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Divre I Sumut bekerja sama dengan Federasi Transportasi Internasional (ITF) menggelar penyuluhan kesehatan kepada karyawan kereta api di kantor PT KAI Divre I Sumut.

Dalam penyuluhan tersebut, dr Dewi Aryanti sebagai narasumber mengatakan, penyakit yang rentan dialami para masinis adalah infeksi paru-paru. Hal itu disebabkan jam kerja mereka yang sampai malam, bahkan hingga pagi hari. “Kita mengharapkan agar para masinis benar-benar memanfaatkan waktu istirahatnya dan mengkonsumsi makanan yang bergizi serta tidak kalah pentingnya senantiasa memeriksa kondisi kesehatannya,” ujarnya.(jon)

Rencana Perluasan Wilayah Perbatasan

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap sudah membentuk tim khusus yang akan bertugas melakukan pendataan dan pemetaan (maping) terhadap wilayah Kota Medan yang akan diluaskan. Pembentukan tim dinilai akan mempercepat proses perluasan Kota Medan menjadi segiempat atau lingkaran,  tidak seperti saat ini tidak beraturan.
“Kita akan membentuk tim untuk menangani perluasan wilayah Kota Medan dari Deli Serdang yang menjorok ke Kota Medan,” ujar Wali Kota Medan Rahudman Harahap, usai mengikuti rapat paripurna pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2010 di Gedung DPRD Medan, Senin (25/7).

Menurut Rahudman, tim ini akan bertugas melakukan pendataan sekaligus pemetaan terhadap titik-titikn

koordinat Kota Medan dari wilayah Deli Serdang yang menjorok. Selain itu, tim juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Kabupaten Deliserdang terkait rencana perluasan yang diambil Pemko Medan.
“Tim ini juga akan berkoordinasi dengan Deli Serdang sesuai dengan pengesahan RTRW Kota Medan yang baru disahkan DPRD Medan,”  cetusnya.

Rahudman menyatakan akan memulai perluasan wilayah Kota Medan secara efektif tahun 2012 mendatang dengan terlebih dulu memulai pemekaran kelurahan dan kecamatan di Kota Medan. Pemekaran itu akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kinerja aparatur perangkat kecamatan di Kota Medan.

Sebab, sampai saat ini masih terdapat kelurahan dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar yang seharusnya layak dipecah menjadi dua kelurahan atau dua kecamatan. Apalagi nantinya Kualanamu sudah menjadi bandara internasional.

“Dengan begitu Kota Medan akan diarahkan menjadi kota dasar, kota perdagangan dan kota pemukiman yang nyaman bagi masyarakat,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Zulkarnain menyatakan, upaya perluasan yang akan dilakukan Pemko Medan dari wilayah Deli Serdang memulai dari pemasangan teknologi Gheografic Information System (GIS) yakni peta digital 3 dimensi.

Dengan GIS yang akan terealisasi di tahun 2011 ini dimanfaatkan untuk mematok wilayah Kota Medan secara pasti sekaligus menentukan titik koordinat yang layak diperluas dari wilayah Deli Serdang ke Kota Medan.

Setelah itu, pihaknya akan melakukan studi kasus atas dampak sosial ekonomi yang ditanggung Pemko Medan selama ini dari wilayah Deli Serdang yang berada di tengah Kota Medan. “Ya upaya itu akan kita tempuh dengan konsultasi ke Kemendagri setelah kita lakukan dan tentukan titik kordinatnya,” tegasnya.

Apakah perluasan itu karena Pemko Medan mengincar sejumlah titik untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)? Zulkarnain membantahnya.

“Memang kita kembangkan KEK dan termasuk di dalamnya KIM. Tapi KEK itu kita kembangkan di wilayah kita seluruhnya, tidak menggunakan wilayah Deli Serdang. Jangan dikembangkan sampai sejauh itu, kita fokuskan dulu pada tim yang sedang dibentuk sesuai perintah Pak Wali Kota. Jangan kita kembangkan sampai sejauh itu. Kita jalankan saja dulu perencanaan penataan (perluasan) wilayah Kota Medan,” jelas Zulkarnain.

Apa kata Pemkab Deli Serdang? Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars menegaskan, Pemkab Deli Serdang akan melepaskan wilayahnya menjadi bagian Kota Medan. “Tidak sejengkalpun wilayah Deli Serdang dilepas untuk daerah lain,” bilangnya.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada peraturan yang menyebutkan perluasan sebuah wilayah ditentukan pemerintah pusat tanpa melibatkan eksekutif dan legislatif di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pembangunan Kabupaten Deli Serdang sesuai Perda Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Deli Serdang yang telah disahkan oleh DPRD Deli Serdang.
Ketua Komisi A DPRD Deli Serdang Benhur Silitonga menyatakan, sebenarnya wilayah Kota Medan yang sebagian menjorok ke wilayah Deli Serdang seperti di Medan Tembung, Medan Sunggal, Labuhan Deli. Ironisnya Dinas Perhubungan Pemko Medan malah berani melakukan pengutipan restribusi di daerah kawasan KIM I yang masih wilayah Deli Serdang.
“Apa karena adanya peluang PAD di wilayah Deli Serdang, kemudian Medan mengajukan perluasan wilayah. Itu namanya mau ‘merampok’,” bilang Benhur.
“Karena kurang lahan daerah lain didesak untuk dicaplok. Jangan gunakan alasan mempertegas batas wialyah lah. Soalnya bila pansus RTRW Medan jernih banyak wilayah Deli Serdang diduduki aparat Pemko Medan dengan melakukan pengutipan restribusi. Silakan saja nilai mana yang salah,” tegasnya. (adl/btr)