MEDAN- Untuk mengantisipasi ledakan penduduk di Indonesia, Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut dituntut harus memiliki manajemen kependudukan dan membahasnya secara komprehensif. Demikian disampaikan Ketua Muslimat Nadhatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa yang melakukan kerja sama dengan BKKBN Sumut beserta mitra kerja lainnya, Selasa (26/7).

Diterangkan Khofifah, dalam mengantisipasi ledakan penduduk yang semakin meningkat, BKKBN Sumut harus mempunyai management sedini mungkin.

“Ledakan penduduk tidak bisa dianggap main-main, karena jumlah penduduk sudah tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada. Harus ada manajemen kependudukan dan dibahas secara komprehensif,” ungkap Khofifah.
Khofifah mengatakan, hal itu dianggap penting, karena selama ini belum ada perspektif yang sama mengenai UU Kependudukan. Buktinya, masih banyak penduduk di Indonesia yang berada di bawah kemiskinan, karena kualitas penduduk yang masih rendah.

“Problem besar yaitu kemiskinan, karena memang belum ada perspektif yang sama mengenai UU kependudukan. Instansi terkait, terutama BKKBN harus punya program membangun penduduk yang lebih berkualitas dan penduduk yang berkualitas akan lebih kompetitif,” tuturnya.

Untuk itu, ditambahkannya, BKKBN perlu mengadvokasi pemerintah daerah dan panitia anggaran DPRD dalam mensukseskan pembangunan penduduk yang lebih berkualitas.

Kepala BKKBN Sumut H Nofrijal mengaku, akan terus berupaya mengatasi ledakan penduduk di Sumatera Utara melalui sosialisasi dan penyuluhan program KB kepada pasangan usia subur. Selain itu, meningkatan peran pemuda, pemerataan akses pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan. “Kita akan melibatkan semua pihak agar berperan aktif dalam hal ini,” pungkasnya. (jon)

MEDAN- Belasan member perusahaan yang bergerak di bidang MLM, termasuk di antaranya istri anggota DPRD Deli Serdang Ramiani Br Damanik, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Poldasu, Selasa (26/7). Mereka mengadukan oknum perwira di Polsek Percut Sei Tuan berinisial Ipda M, karena merasa telah ditipu oleh oknum Polwan tersebut.

“Ratusan juta rupiah uang kami ditilep Ipda M,” kata Ramiani Br Damanik, mewakili para korban, usai membuat pengaduan dengan bukti laporan No.STPL 494/VII/2011/SPK Poldasu tertanggal 26 Juli 2011.
Ramiani Br Damanik didampingi rekan-rekannya menceritakan, mereka telah menyetor uang kepada Ipda M sejak Februari 2011 lalu. Modal pertama yang mereka setor Rp2,6 juta, namun kemudian ada yang menyetor hingga puluhan juta rupiah. “Dari kami yang 8 orang saja, Ipda M telah menarik uang Rp400 juta. Kalau nasabah lainnya kami kurang tahu,” ungkapnya.

Dikisahkannya, awalnya oknum Polwan itu menemui para korban untuk mengajak kerjasama di  perusahaan MLM. Kepada para korban, Ipda M minta kepada para korban agar menanamkan modalnya minimal Rp2,6 juta per orang dan para nasabah dijanjikan akan mendapat keuntungan sebesar Rp100 juta dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Kata Ipda M, semakin banyak modal yang disetor, akan semakin banyak keuntungan dan pencairannya pun akan semakin cepat,” terangnya. Ramiani Br Damanik sendiri mengaku, telah menyetor sebesar Rp62,4 juta kepada Ipda M.
“Kami yakin dengan Ipda M karena umumnya nasabahnya anggota Polri, apalagi komandannya sendiri ikut menanamkan modal, jadi kami yakin tidak mungkin dia menipu,” kata Ramiani diamini rekan-rekannya.  Namun, berselang tiga bulan kemudian, para korban tidak kunjung menerima hasil sesuai yang dijanjikan pelaku. Lalu, mereka mendatangi Ipda M. Saat ditagih, oknum Polwan itu selalu menghindar dan membuat-buat alasan. Sehingga para korban tersebut tidak bisa menemuinya.(ari)

Gerakan Hemat Energi

MEDAN-Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, langsung menindaklanjuti rencana pemerintah mengefektifkan lagi Inpres No 2 Tahun 2008 tentang kewajiban hemat energi. Wali kota sudah menyurati seluruh pejabat di Kota Medan, diminta merujuk Inpres tersebut. “Sudah saya surati seluruh pejabat di Kota Medan,” ujar Rahudman usai Rapat Paripurna Nota Jawaban di Gedung DPRD Kota Medan, kemarin (25/7).

Permendagri ini mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Untuk itu Pemko Medan akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sendiri (SPBU) untuk mengurangi beban APBN. SPBU akan dibangun dengan sistem penyertaan modal dari Pemko Medan dan dikelola PD Pembangunan.

“Saya berencana membangun SPBU milik Pemko Medan. Kita bangun, PD Pembangunan yang kelola. Direksi PD Pasar, PD RPH dan PD Pembangunan dalam sebulan ini akan saya lantik. Harapannya, dengan direksi yang baru PD kita lebih optimal dengan adanya SPBU ini juga nantinya akan lebih baik,” katanya.

Terkait seringnya terjadi kelangkaan BBM bersubsidi, diakui wali kota mengakibatkan sejumlah operasional armada dinas seperti alat berat dan truk angkut sampah milik Pemko Medan teganggu. Dampaknya, pembangunan secara umum menjadi terhambat. Ini pula yang menjadi alasan pembangunan SPBU khusus jajaran Pemko Medan.

“SPBU untuk gerakan hemat energi agar lebih mudah melakukan pengawasan terhadap mobil dinas. Sehingga aktivitas Pemko Medan tidak terhambatnya. Selain melancarkan aktivitas, juga untuk efesiensi pembiayaan,” ucapnya.
Dia mencontohkan dan memanggil Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, Pardamean Siregar, untuk mempertanyakan biaya BBM solar untuk truk angkut sampah per tahunnya. Ternyata biayanya mencapai Rp17 miliar.

Ketua DPRD Medan H Amiruddin menilai Pemko Medan layak membangun SPBU khusus untuk melayani konsumsi BBM khususnya jenis solar pada armada dinas milik Pemko Medan. Kelayakan tersebut disampaikannya mengingat konsumsi BBM pada armada Pemko Medan dan alat berat milik dinas di Pemko Medan, sangat besar. Meski demikian, Amiruddin meminta Pemko Medan melakukan kajian mendalam sebelum merealisasikan rencana tersebut.
“Dalam bisnis itu ada aturan tersendiri. Itu juga perlu kita lihat dan kaji. Kalau memang bisa, ya sah-sah saja jika memang harus mengelola atau berinvestasi di bidang ini,” ujarnya.

Terkait pihak pengelola bisnis, Amiruddin setuju agar SPBU Khusus Pemko ini dikelola Perusahaan Daerah (PD). “Perusahaan Daerah itu memang profit oriented, mencari keuntungan agar bisa menyumbangkan PAD Kota Medan,” kata Amiruddin lagi.

Pejabat Daerah Dilarang Bohong

Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mengakui, hingga saat ini belum punya data mengenai spesifikasi semua mobil dinas para pejabat di daerah. Hanya saja, sesuai atau tidaknya jenis mobil dimaksud dengan ketentuan yang berlaku, bisa diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung menjelaskan, semua jenis belanja yang diadministrasikan di penganggaran dan masuk APBD, tidak akan luput dari audit BPK. “Sampai ke tiap satuan harga, akan teraudit oleh BPK. Di situ semua akan kelihatan, sesuai nggak dengan aturan,” terang Yuswandi kepada Sumut Pos di gedung Kemendagri, kemarin.

Lantas, bagaimana pengawasan selanjutnya? Yuswandi menjelaskan, dari hasil audit BPK itu, nantinya BPK akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Lantaran berkaitan dengan mobil dinas pejabat, maka rekomendasi akan masuk item yang berkaitan dengan pengelolaan aset. “Di situ nantinya akan kelihatan, cocok nggak (jenis mobil dinas itu, Red) dengan standarisasi yang sudah diatur di Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 dan perubahannya yakni Permendagri Nomor 11 Tahun 2007. Permendagri ini mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah.

Seperti sudah diberitakan, untuk mengurangi beban APBN terhadap dampak kenaikan harga minyak dunia dan beban subsidi energi, pemerintah akan mengefektifkan lagi Inpres Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban hemat energi. Mendagri Gamawan Fauzi pun akan segera menyurati seluruh gubernur, bupati, dan walikota terkait masalah ini.

Agar penghematan bisa signifikan, Gamawan mengatakan, seluruh pemda juga harus melakukan penghematan. Caranya, cukup dengan mengacu pada aturan yang sudah ada yang mengatur mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. “Kendaraan dinas kepala daerah, CC-nya jangan tinggi-tinggi. Harus sesuai dengan aturan,” ujar Gamawan.

Yuswandi menjelaskan, kemendagri sendiri dulunya juga ikut memberikan input yang dijadikan materi Inpres 2 Tahun 2008. Di Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 diatur bahwa kendaraan dinas gubernur adalah satu Sedan silindir maksimal 3.000 cc dan satu Jeep 4.200 cc.

Untuk Wakil Gubernur, satu Sedan 2.500 cc dan satu Jeep 3.200 cc. Untuk Bupati/Walikota, satu Sedan 2.500 cc dan satu unit Jeep 3.200 cc. Sementara, untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota, satu Sedan 2.200 cc dan satu unit Jeep 2.500 cc.

Khusus untuk mobil dinas pimpinan DPRD, besar cc-nya dinaikkan, berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007, sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Untuk ketua DPRD provinsi semula sedan 2. 500 cc atau Jeep 2.200 cc, dinaikkan menjadi sedan atau Jeep 2.700 cc.(adl/sam)

Dari Konser Kecapi (Guzheng) di Grha Methodist Medan

Malam itu, sejumlah siswa Jade Music School Medan diam berbalut aneka warna. Dengan lighting penuh warna pula, mereka menjadi fokus penonton yang hadir. Tak lama kemudian, tangan mereka bergerak, memetik guzheng alias kecapi. Nada mengalun santun memunculkan suasana bela diri khas Cina, kungfu.

Ya, pada konser guzheng di Concert Hall Grha Methodist Jalan Merak Jingga No 3 Medan itu, siswa Jade Music School memang memilih lagu pertama yang bertajuk Nan Er Dang Zi Qiang, lagu yang berasal dari soundtrack film Kungfu Master. Tak pelak, suasana Cina mengemuka, seakan ingin menyatakan kalau konser tersebut memang menggunakan instrumen yang memang khas Negeri Tirai Bambu itu.

Kesan ini semakin menjadi ketika konser berlanjut ke lagu kedua hingga kelima. Tercatat lagu Lu Dao Xiao Ye Qu, Chun Miao, Jing Gang Shan Shang Tai Yang Hong, dan Jiao Chuang Ye Yu dialunkan oleh Jade Music School, Sun Wen Yan Music School, Huang Li Wen (Shanghai), dan He Xiao Dong (Shanghai). Keempat lagu tersebut memang sangat kental Cina-nya.

Baru pada lagu keenam, Jade Music School yang kembali tampil mengalunkan harmoni berbeda dari 21 senar kecapi mereka. Meski masih menggunakan alat musik Cina, yang suaranya tentu berwarna Cina, sebuah lagu yang tak asing mengalir indah. Lagu yang dimaksud adalah sebuah lagu berasal dari Tanah Batak yang berjudul Sing Sing So. Menariknya, dari susunan acara, lagu Batak ini diberi nama Xing-Xing Suo.

Kenyataan ini, tak pelak, menggambarkan keuniversalan bahasa musik. Ya, atas nama nada, soal perbedaan etnis bukan masalah. “Terpenting juga adalah musik tradisional ini bisa tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Medan. Dengan dibawa dan digelarnya acara ini sampai ke Medan, diharapkan musik-musik klasik ini bisa lebih menerangi Medan dan musik tersebut bisa juga digemari warga Medan,” ungkap Ngartini Huang, kepala sekolah Jade Music International School.

Sejatinya, konser dalam rangka pertukaran kebudayaan Indonesia-Cina ini juga mendatangkan instruktur musik bergelar profesor dari Universitas Musik Shanghai Jurusan Guzheng (kecapi), Prof Sun Wen Yan. Dalam konser tersebut, perempuan yang juga menjabat Direktur Perkumpulan Musik Cina itu memainkan beberapa lagu secara solo. Di antaranya, lagu berjudul Ya Shan Ai. Lagu yang mengisahkan pertempuran laut tentara Kaisar Lu Bing mengalahkan tentara Yuan pada Dinasti Song dan berasal dari Daerah Hakka ini dimainkannya secara apik. Sontak para pengunjung konser memberi aplaus seusai Prof Sun Wen Yan memainkan petikan senar lagu tersebut.

Belum lagi lagu berjudul He Fan yang dimainkannya secara elegan, mampu membius penonton, dengan membuat suasana konser lebih hening. Karena lagu berasal dari Provinsi He Nan itu mengenai seorang wanita bernama Chen Xing Yuan yang berpisah dengan tunangannya yang kemudian bunuh diri.

Bintang tamu asal Cina lainnya yakni, Mr He Xiao Dong juga tak kalah mahirnya memainkan nada-nada kecapi. Pria yang juga pendiri dan pengurus Sekolah Musik Sun Wen Yan tersebut berkali-kali menuai tepuk tangan para penonton dengan lagu-lagu yang dimainkannya. Beberapa di antaranya adalah lagu berjudul Jiao Chuang Ye Yu (tampil pada urutan kelima konser) yang berasal dari Provinsi Guang Dong tersebut menceritakan tentang sejenis tumbuhan berwarna kuning kehijauan dengan daun yang tinggi dan besar, orang-orang suka menanam tumbuhan ini di halaman.
Sama seperti Mr He Xiao Dong, Mrs He Xiao Tong yang juga berasal dari Cina juga mendapat respon yang sangat tinggi dari para penonton. Salah satu lagu yang dimainkan perempuan yang telah menggelar konser kecapi di berbagai negara ini yaitu Feng Qiao Ye Bo (Midnight Bells) juga membuat para penonton terhipnotis.

Begitu pula dengan pemain kecapi asal Cina lainnya yakni, Huang Li Min yang mampu mengkolaborasikan permainan kecapinya dengan piano dengan membawakan judul lagu Tong Nian De Hui Yi.Konser malam itu ditutup tepat pukul 22.00 WIB dengan penampilan bersama para murid Jade Music School dan Sun Wen Yan Music School dengan didampingi Prof Sun Wen Yan, Mr He Xiao Dong, Mrs He Xiao Tong, Ms Ngartini Huang, serta Huang Li Min dengan membawakan lagu berjudul Yu Zhou Chang Wan (Singing at night on fishing boat). Lagu berasal dari Provinsi Shang Dong yang menceritakan tentang para nelayan yang bernyanyi di atas perahu pada malam hari dan berhasil memanen ikan yang melimpah ruah, mendapat standing aplaus dari para penonton. (*)

LSM Melapor, Mahasiswa Demo, Kejatisu Diminta Usut

MEDAN-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ditengarai menjadi tempat sejumlah tindak korupsi. Diantaranya, dugaan proyek fiktif Rp150 juta, dugaan korupsi pengadaan buku praktikum pada 2009-2010 dengan nilai proyek Rp72 miliar dan proyek pemiliharaan bangunan (pengecatan pagar) dengan memakai anggaran 2011 senilai Rp760 juta. Ada lagi dugaan penyelewengan anggaran renovasi kamar mandi dari setiap fakultas di IAIN Sumut senilai Rp40 juta per fakultas, serta dugaan korupsi lainnya.

Menurut penuturan Andi, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN-SU, setiap semesternya selalu membayar uang praktikum  sebesar Rp300 ribu per orang. Hanya, saja buku praktikim terkadang sering terlambat. “Pada umumnya yang diktehui, biaya uang praktikum berbeda. Perbedaan Itu terlihat dari tingkatan mahasiswa,” ujar Andi, kemarin (25/7).

Dugaan korupsi ini sudah diadukan kolisi LSM ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Bahkan massa yang mengatasnamakan LSM Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonsesia (AMDHI) Sumut dan Forum Mahasiswa Peduli IAIN-SU (Formalin) berulang kali melakukan aksi demo di Kejatisu.

Massa AMDHI dan Formalin mendesak Kejatisu mengusut dugaan korupsi di IAIN Sumatera Utara.
Mahasiswa IAIN juga melakukan aksi unjukrasa di kampusnya, memprotes penggunaan dana mahasiswa yang setiap tahun dikucurkan sebesar Rp106.620.000. Sementara realisasinya tidak pernah terlihat. Bahkan mahasiswa yang kecelakaan ataupun meninggal dunia tidak pernah mendapat santunan. Dana tersebut diduga digelapkan rektorat IAIN.

Asuransi mahasiswa yang dikutip berasal dari Uang SPP diambil sebanyak Rp3.500 per mahasiswanya, bukan namun dana tersebut tidak jelas. Juga masalah Asrama Mahasiswa senilai Rp2,2 miliar, merupakan proyek Kementerian Perumahan bersama IAINSU.

Saat hal ini dikonfirmasikan ke Rektor IAIN-SU, Prof Nur Ahmad Fadhil Lubis MA, yang bersangkutan sedang tidak berada di kantornya di IAIN Sumut. Saat ponselnya berkali-kali dihubungi, tak diangkat. Humas IAIN-SU, Dra Zainarti juga tidak mengangkat telpon selulernya.

Ketika sejumlah dugaan korupsi itu dikonfirmasi ke Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Tarigan, yang bersangkutan mengaku belum tahu soal adanya dugaan korupsi di IAIN yang dilaporkan ke Kejatisu.

“Saya akan cek ke bagian intel dan pidsus, apakah ada mereka melakukan penyelidikan dugaan korupsi di IAIN. Kalau memang benar maka kita akan melakukan penyelidikan dan akan memanggil pihak-pihak yang terkait,” tegas Edi Tarigan, di Gedung Kejatisum di Jalan AH Nasution Medan, kemarin.

Sementara itu, praktisi hukum, Irfan Surya Harahap SH, meminta Kejatisu tidak pandang bulu dalam menangani kasus dugaan korupsi. “Kejatisu harus tegas menangani seluruh korupsi yang terjadi di Sumut. Termasuk banyak dugaan korupsi di kampus IAIN,” ujar Irfan Surya Harahap di Jalan Prof M Yamin Medan, kemarin.

Irfan Surya menegaskan, kasus korupsi bukan delik aduan yang hanya menunggu laporan. Kalau ada kerugian negara, ada barang bukti dan saksi jelas, kasus itu bisa dilakukan penyelidikan.

“Untuk kasus IAIN, kejatisu harus tanggap karena ini menyangkut nama baik perguruan tinggi negeri di Sumut. Apalagi, IAIN juga salah satu kampus yang terbaik di Sumut, jadi kasus korupsi di IAIN harus segera diungkap,” tegas mantan pengacara mantan ketua DPRD Sumut, almarhum Abdul Aziz Angkat itu.(rud/omi)

MEDAN- PT Bank BRI Syariah meluncurkan produk unggulan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syariah di Medan, kemarin (25/7). Peluncuran ini dilakukan menyusul peluncuran yang dilakukan di Jakarta, 15 Juni 2011 lalu.
Product Development Department Head PT Bank BRI Syariah, Maryana Yunus menjelaskan, BRI Syariah selalu menawarkan produk-produk berbasis emas. Ini karena BRI Syariah telah menganalisa, dalam jangka panjang harga emas akan naik serta berfungsi sebagai lindung nilai dari aset nasabah.

“Dalam program ini, nasabah diarahkan untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan dan berinvestasi melalui logam mulia dengan cicilan yang lebih murah dan pasti,” terangnya.

Sementara itu, Pimpinan Kantor Cabang Induk (KCI) BRISyariah Medan Ridwan Muchlis menerangkan, produk inovatif KLM BRISyariah ini memungkinkan nasabah memiliki logam mulia dengan cara mencicil. “Caranya, melalui produk KLM ini, nasabah memperoleh fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akan emas melalui skema pinjaman Qardh dan Ijarah. Dengan skema ini nasabah dapat melakukan pembayaran secara angsuran sekaligus jasa pemeliharaan emas yang dijaminkan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, produk KLM ini merupakan produk kepemilikan logam mulia Antam 24 karat dan lantakan lokal dengan cara cicilan. Nasabah hanya cukup membayar di awal sebagai DP sebesar 15 persen dari berat logam yang diinginkan.

Takaran yang disiapkan mulai 10 gram hingga 12,5 kilogram logam mulia. Jangka waktu pembiayaannya (cicilan) juga terbilang ringan, yakni enam bulan hingga 15 tahun. Logam tersebut tersimpan di BRI Syariah sebagai jaminan hingga proses pembiayaan usai.

“Keuntungan lain yang diperoleh nasabah KLM adalah bebas biaya asuransi penyimpanan emas selama masa cicilan. Terbilang praktis karena nasabah tak perlu datang ke cabang untuk melakukan cicilan bulanan, karena adanya mekanisme autodebet bulanan,” kata Ridwan.

Founder www.kebunemas.com, Rully Kusnandar menjelaskan, emas pada dasarnya memiliki dua sifat yakni memiliki nol inflasi dan memiliki sifat lindung nilai. Dengan begitu emas memiliki daya investasi lebih baik dari pada rupiah. Nol inflasi pada dasarnya harga emas baik naik maupun turun tak akan membuat pemiliknya untung ataupun rugi.
“Karena daya beli emas terhadap satu barang selalu sama,” ungkapnya pada Media Luncheon dan Customer Gathering KLM BRI Syariah iB di Maimoon Ballroom Hermes Palace Hotel Jalan Pemuda No 22 Medan, Senin (25/7).

Warga Bandung ini juga mengatakan, menurut HR Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh seorang sahabatnya Urwah membeli seekor kambing dengan 1 dinar koin emas. Kemudian sahabat yang memiliki latar belakang pengusaha ini pergi ke pasar untuk membeli kambing tersebut. Ternyata di pasar Urwah mampu membeli dua ekor kambing dengan 1 dinar koin emas tadi. Oleh Urwah, seekor kambing kemudian dijual lagi dengan harga 1 dinar koin emas. Urwah kembali kepada Nabi Muhammad SAW dengan memberikan seekor kambing dan mengembalikan 1 dinar koin emas tersebut. Nabi Muhammad SAW terkesan kepada Urwah sehingga sempat mengatakan, ‘Jika debu dapat diperdagangkan, maka niscaya kamu juga akan untung.’ (saz)