29 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Home Blog Page 15046

Pidato Presiden Yaman Picu Bentrok

SANAA- Menepati janjinya, Presiden Ali Abdullah Saleh menyapa para pendukungnya lewat pidato yang disiarkan langsung stasiun televisi Yaman Kamis malam waktu setempat (7/7). Ini menjadi pidato pertama pemimpin 69 tahun tersebut sejak dilarikan ke Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis pada 3 Juni lalu. Sayangnya, pidato kembalinya Saleh diwarnai dengan insiden berdarah yang merenggut empat nyawa.
“Kita akan menghadapi tantangan dengan tantangan juga,” tandasnya dari tempat tidur rumah sakit kemarin (8/7).

Perban pada wajah dan kedua tangannya yang terbakar, membuat sosok Saleh susah dikenali. Kendati demikian, suaranya tetap tegas dan lantang. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan dialog damai merupakan solusi terbaik untuk melepaskan Yaman dari krisis.

Bersamaan dengan pidato tersebut, warga Yaman bergolak. Baku tembak pecah di Kota Ibb di sebelah selatan ibu kota. Tiga orang tewas dan sedikitnya delapan yang lain menderita luka tembak dalam insiden yang melibatkan kubu pendukung dan anti-pemerintah tersebut. Di Change Square, rumah sakit darurat yang menjadi pos pertahanan kubu anti-pemerintah, satu orang tewas tertembak. (afp/hep/ami/jpnn)

Penyandera Murid TK Tewas di Tangan Polisi

KUALA LUMPUR- Pelaku penyanderaan 30 murid dan empat guru taman kanak-kanak (TK) Seri Kids di Kota Muar, negara bagian Johor, Malaysia, akhirnya tewas di rumah sakit, setelah ditembak polisi tepat di kepalanya.

Kepala polisi Kota Muar, Mohd Nasir Ramli, seperti yang dikutip kantor berita Bernama, pelaku diketahui bernama Loi Hui Chung merupakan seorang pengangguran yang pernah tersandung kasus narkoba.

Dalam pembebasan itu, polisi sempat melakukan negosiasi dengan Lio. Namun, pelaku penyandera itu enggan membebaskan 30 murid dan empat guru TK. Akhirnya, yang telah melakukan pengepungan di sekolah tersebut melakukan upaya lain dengan cara melukai pelaku.

Polisi menembakkan timah panas itu tepat di bagian kepalanya. Pelaku akhirnya jatuh dan para sandera berhasil dibebaskan. Sesaat setelah penembakan, pelaku langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sekitar lima jam berada di rumah sakit, pada (7/7) petang.

Wakil kepala sekolah TK, Khoo Choo Den mengatakan Loi sempat menyuruhnya untuk mengambil nyawa si pelaku dengan palu. Loi bahkan memberinya penutup mata supaya ia tak takut, namun Khoo tetap tidak berani.

Para siswa yang disandera sempat terdengar menyanyi, dan hal ini diyakini sebagai usaha untuk menenangkan Loi, seperti dilansir Bernama. Menurut adik ipar Loi yang turut berada di loaksi kejadian, saudara iparnya itu memang mengalami gangguan mental dan kadang suka berbicara sendiri.

Sebelumnya, sebanyak 30 murid TK Malaysia dan empat guru mereka bebas dari penyanderaan di sekolah mereka di Johor, setelah si pelaku ditahan dan ditembak.
Polisi menembak pelaku itu setelah polisi menembakkan gas air mata sebelum kemudian menyerbu ke dalam ruang tempat mereka disandera di Muar, negara bagian Johor. (bbs/jpnn)

Ganti Jawaban Siswa, 178 Guru di AS Dipecat

ATLANTA- Kebijakan Pemerintah lokal Amerika Serikat di Kota Atlanta, negara bagian Georgia, sepertinya perlu ditiru Pemerintah Indonesia. Kini, negara itu merombak sistem pendidikan sekolah setempat setelah diguncang kasus manipulasi kertas ujian. Sedikitnya 178 guru dan 38 kepala sekolah yang terlibat dipecat.

Pejabat Atlanta, Errol Davis Jr mengumumkan perubahan itu dilakukan dua hari setelah sebanyak 178 pengajar diketahui mencurangi ujian yang telah distandarisasi. Sebagaimana dilansir dari kantor berita AP, Jumat (8/7), menurut Davis Jr, tidak akan ada satupun dari pendidik itu yang bisa kembali mengajar.  “Saya tidak menerima anggapan yang menyatakan fokus pada proses dan hasil mengharuskan Anda untuk berbuat curang,” kata Davis Jr. “Apa yang bisa membuat orang berlaku curang adalah lingkungan yang permisif,” lanjut Davis Jr.

Sebanyak 178 guru dan 38 kepala sekolah dari 44 sekolah tingkat menengah di Atlanta terlibat dalam skandal memalukan yang disebut-sebut terbesar da lam sejarah pendidikan di AS. Mereka menyulap jawaban ujian para siswa dengan cara menghapus jawaban yang salah dan menggantinya dengan yang benar.

Kasus kecurangan massal ini mencuat ke permukaan setelah satu koran di Atlanta memberitakan nilai ujian beberapa sekolah di Kota Coca Cola itu melonjak secara drastis. Pemerintah negara bagian Georgia lantas melansir hasil audit nilai ujian setelah koran tersebut mempublikasikan analisis hasil tes.

Keputusan Davis itu disambut baik para orang tua, menganggap hal itu sebagai langkah pertama dari perbaikan sistem sekolah yang akan sangat panjang. Lantas, Arne Duncan dari Kementerian Pendidikan AS, berujar kejadian yang disebutnya memalukan itu membuktikan tidak ada yang namanya jalan pintas menuju sukses. (bbs/jpnn)

Pakai Jilbab Saat Rapat

Ada pemandangan baru dalam rapat Panitia Kerja RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di gedung DPR, beberapa hari lalu. Pemandangan itu juga menarik perhatian peserta rapat dan wartawan yang meliput. Yang menjadi pusat perhatian adalah politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Rupanya, Rieke muncul dengan penampilan berbeda, ia mengenakan jilbab.

Pemandangan unik ini tentu tak disia-siakan sejumlah jurnalis foto yang melihat Rieke mengenakan jilbab hitam. Karena rapat juga disiarkan TV Parlemen, maka ratusan pasang mata juga pasti memperhatikannya. “Wah, Rieke pakai jilbab,” ujar  wartawan foto dari salah satu koran nasional memberitahu rekan di sampingnya. “Mirip Mulan Jameela ya,” kata saeorang wartawan menggodanya.

Anehnya, saat Rieke meninggalkan ruang sidang, jilbab yang membalut kepalanya tak lagi dikenakan. Saat ditanya wartawan dia mengatakan “Saya mau niru Tjut Nyak Dien,” ungkapnya.(net/jpnn)

Kantor DPD di Daerah Belum Terealisasi

JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menepis tudingan adanya mark up (penggelembungan harga) pembangunan kantor DPD di setiap provinsi. Sekjen DPD Siti Nurbaya, menyatakan  sampai saat ini pembangunan gedung DPD masih dalam tahap perencanaan, sehingga belum ada dana yang digunakan.

Hal itu disampaikan Nurbaya, menanggapi adanya tudingan mark up gedung baru DPD hingga Rp512 miliar. “Kalau sampai ada tudingan mark up, apalagi sampai Rp512 miliar, tentu itu tidak berdasar,” ujar Nurbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/7).

Menurutnya, anggaran pembangunan kantor DPD di daerah yang mencapai Rp823 miliar bukanlah usulan DPD. Sebab, DPD justru mengacu pada ketentuan dari Kementerian PU. “Dan angka Rp823 miliar itu ada di surat dari Kementerian PU. Kita malah berupaya bisa ditekan, termauk mempersempit atau mengurangi bangunan ruang yang tidak masuk prioritas,” sebutnya. Menurut mantan Sekjen Departemen Dalam Negeri itu, justru saat ini yang perlu dipahami adalah ketentuan pasal 227 dan 402 UU 20 Tahun 2009.(sam)

Ditipu Makelar, Negara Rugi Rp8,5 Miliar

Dugaan Korupsi Merpati Airlines

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) perlahan mulai menemukan indikasi korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Jasman Panjaitan mengatakan, ada unsur kerugian negara hingga USD 1 juta atau sekitar Rp8,5 miliar.

“Sudah jelas ada kerugian negara USD 1 Juta. Tapi untuk adanya tindak pidana atau belum, kami belum tahu karena harus mencari unsur perbuatan melawan hukum,” kata Jasman di gedung Kejagung kemarin (8/7).

Dia menuturkan, pada 2007 Merpati menyewa dua pesawat MA-60 dari perusahaan makelar pesawat terbang asal Amerika Serikat. Dua pesawat tersebut disewa untuk dijajal dulu sebelum akhirnya benar-benar dibeli dengan ongkos sewa masing-masing pesawat sebesar USD 500 ribu. Namun, setelah duit dibayarkan, broker pesawat itu tidak pernah menyerahkan burung besi yang dijanjikan.

“Duit sudah dibayarkan, tapi pesawat tak pernah didatangkan,” katanya. Jasman menambahkan, saat ini pihaknya masih menyelidiki bagaimana praktik wanprestasi broker pesawat itu bisa terjadi. Karena itu, mereka menyelidik proses penyewaan dua pesawat itu.

Mulai dari tender, persetujuan, pihak-pihak yang bertanggungjawab, hingga pencairan dana sewa. Kejagung saat ini juga memprioritaskan supaya duit USD 1 juta itu bisa kembali ke kas negara.
Wakil Jaksa Agung Darmono juga mengakui, ada indikasi ketidakhati-hatian dari direksi Merpati hingga bisa kecolongan duit Rp8,5 miliar. “Kami akan terus periksa pihak-pihak yang berkaitan. Bisa saja ada arah ke sana, tapi kami belum tahu karena pemeriksaan masih terus berjalan,” katanya.

Seperti diketahui, Kejagung mulai serius menangani dugaan korupsi di Merpati setelah salah satu pesawat MA-60 jatuh di Papua yang menewaskan seluruh penumpangnya. Jajaran JAM Pidsus fokus menyelidiki penyewaan terlebih dahulu, baru kemudian pengadaan pesawat. Audit sedang dilakukan BPKP untuk menelusuri kerugian negara dalam pengadaan pesawat.(aga/nw/jpnn)

Polda Sumut Selidiki Pernyataan Wali Kota Siantar

MEDAN- Pernyataan Walikota Pematang Siantar, Hulman Sitorus yang mengaku sebagai penjudi, menarik perhatian Polda Sumut. Pernyataan itu akhirnya dijadikan catatan dan bahan penyelidikan terkait kasus perjudian dilakukan staf  khusus Wali Kota tersebut. Hal itu dikemukakan Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut, AKBP Nainggolan kepada wartawan, Jumat (8/7) di Mapolda Sumut.

“Semua itu perlu pembuktian. Polisi tidak bisa menjadikan seseorang sebagai tersangka tindak pidana tanpa adanya alat bukti. Kendati demikian, pernyataan tersebut akan dijadikan catatan dan bahan penyelidikan. Sebab, polisi tidak pernah memandang bulu dalam menegakkan hukum. Siapapun dia, tidak terkecuali, kalau memang terbukti melanggar tindak pidana, pasti kita sikat,” tegas Nainggolan
Terkait kinerja Polresta Pematang Siantar yang tidak tebang pilih dalam pemberantasan segala tindak pidana, terutama perjudian mendapat dukungan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro.
“Kita dukung, kita sangat mendukung upaya pemberantasan praktik judi yang dilakukan Kapolresta Pematang Siantar. Judi merupakan skala prioritas, tidak bisa main-main,” tegas Nainggolan menirukan pernyataan Kapolda Sumut.

Dijelaskannya, sampai saat ini, staf ahli Walikota Pematang Siantar, Eliakim bersama anggota DPRD Pematang Siantar dan tersangka judi lainnya, telah ditahan dalam sel. Penahanan anggota DPRD Siantar tersebut, tidak perlu meminta izin kepada pihak terkait, karena tertangkap tangan sedang berjudi. “Untuk apa minta izin, itukan sudah jelas, karena tersangkanya tertangkap tangan sedang berjudi. Salah dia lah,” tukas Nainggolan.

Menurut Nainggolan, Kapolda sangat mendukung kinerja Kapolresta Pematang Siantar dalam memberantas praktik judi.(ari)

Mobil Box Dimaling, Rp268 Juta Raib

TEBING TINGGI- Mobil box BK 9602 BI milik PT Suryamas Perkasa yang diparkir di Hotel Safari, Jalan Gatot Subroto, Kota Tebing Tinggi, dibawa kabur kawanan maling, Jumat (8/7) sekira pukul 04.30 WIB.

Mobil perusahaan rokok itu, ditemukan di kawasan persawahan, Jalan AMD, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan kondisi kosong. Mobil itu pertama kali ditemukan Efendi (41) warga Bulian. Atas temuan itu, Efendi mengadukannya ke Mapolres Tebing Tinggi. “Pagi itu sekitar pukul 04.30 WIB, ku lihat ada mobil box di pinggir jalan dekat persawahan, saya kira pemilik mobil dirampok. Makanya saya lapor ke Polres,” jelas Efendi.

Mendapat imformasi warga, anggota Mapolres Tebing Tinggi turun kelokasi kejadian. Setelah diperiksa, isi dalam mobil box telah habis dan di bangku supir, hanya terdapat kartu nama, bon faktur penjualan, STNK dan surat penting lainnya.

Saat mobil box hendak diamankan ke Mapolres Tebing Tinggi, Budi Prakoso, supir mobil datang. Saat diperiksa di Mapolres Tebing, Budi mengatakan, akibat kejadiaan itu, pihak PT Suryamas Perkasa, menderita kerugian Rp268 juta, atas hilangnya 150 kardus rokok dan uang kontan hasil penjualan Rp37 juta.

“Semuanya habis dicuri pelaku (maling), hanya dua sepatu kerja, kertas karton dan surat-surat kendaraan yang tidak diambil pencuri itu,” kesal Budi.
Waka Polres Tebing Tinggi Kompol Safwan Khayat, ketika dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini pihaknya masih memintai keterangan supir. “Ini murni pencurian  dan pelakunya masih diburu,” kata Safwan.(mag-3)

Tak Mau Berdamai, Ucok Ditikam

LUBUK PAKAM- Yurhiansyah Nasutioon alias Ucok Tonjol (35), warga Jalan Mesjid II, Perumahan Surya Harmoni, Desa Sekip, Lubuk Pakam, mengalami luka tusuk dibagian lengan kanannya akibat ditikam IR (27), warga Gang Ampera, Desa Sekip, Lubuk Pakam, Kamis (7/7) pukul 14.00 WIB, di halaman Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang.

Menurut korban ketika dikonfirmasi, Jumat (8/6) , mengatakan, peristiwa itu terjadi saat dia mendengar suara keributan di kantor Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deli Serdang. Lantas korban mendatangi lokasi memastikan keributan dimaksud. Belum sempat melihat keributan tadi, dia didatangi IR dan memukulnya. Atas kejadian itu, pelaku meminta korban untuk berdamai, tapi korban menolaknya, hingga terjadi penikaman.

“Masak mau berdamai main paksa. Ya saya tidak mau, tapi IR langsung menusuk saya dengan sebilah pisau,” terang Ucok, . (btr)

Jika Terpilih, Biasanya Sesuai Peraturan

Polemik Usulan Terus Berlanjut Jelang Sekdaprovsu Didefenitifkan

Polemik yang terjadi pada permasalahan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) yang hingga saat ini belum kunjung defenitif terus saja menarik perhatian berbagai kalangan. Baik pengamat politik hingga pejabat-pejabat di pemerintahan. Pasalnya, sangat banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Sekda defenitif.

Pengamat politik sekaligus pemerintahan Sumut Ridwan Rangkuti menjelaskan, siapa pun yang diajukan dan yang mengajukan, menurutnya sudah melalui jalur yang benar dan orang-orang yang diajukan tentunya memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan di Sumut.

Ridwan juga mengungkapkan, sebelumnya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan juga sudah mengutarakan, Tim Penilai Akhir (TPA) telah menyeleksi tiga calon dari Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, yakni Kepala Inspektorat Sumut Nurdin Lubis, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Mangasing Mungkur dan Kepala Badan Promosi Investasi Salman Ginting. “Mereka sudah menjalani fit and proper test pada 28 Juni lalu, sekarang sudah dilanjuti di TPA. Kalau TPA setuju dan sudah berkoordinasi dengan BIN, Kepres keluar, baru ada Sekda Provsu yang defenitif,” terangnya.

Menurut Ridwan, apa yang dilakukan Plt Gubsu sudah sesuai dengan mekanisme. “Plt Gubsu sejatinya tak memiliki kewenangan mengajukan kembali tiga nama. Namun, saat itu memang ada celah yang dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan usulan ketiga nama itu. Tentunya dengan berkonsultasi terlebih dulu dengan Kemendagri apabila memang sangat urgen. Dan, itu memang dilakukannya,” tuturnya.

Saat ditanya siapa yang lebih berkompeten menjabat Sekdaprovsu, Ridwan menjabarkan beberapa pendapat. “Kalau dijabarkan melalui pengalaman jabatan saya akan memilih Nurdin Lubis, karena sebelumnya dia juga pernah menjabat Sekda di Labuhan batu. Selain itu dia juga sempat menjadi Sekwan di DPRD Sumut dan menjadi anggota Inspektorat Sumut,” paparnya.

Namun, sambungnya, yang menjadi sedikit kendala adalah masalah umur. Karena menurut Ridwan, Nurdin sudah dekat dengan masa pensiun. “Tapi, jika memang terpilih, biasanya atau sesuai peraturan, penundaan masa pensiun bisa dilakukan selama dua tahun lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah berpendapat lain. Menurutnya, ketiga calon yang diusulkan Plt Gubsu sebagai Sekda Provsu sama-sama memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama baiknya. “Kalau ditanya siapa yang dijagokan, itu tak bisa saya jawab. Biar TPA yang nantinya mencarikan hasil dan memberikan jawabannya kepada kita. Kita tinggal tunggu saja. Kita hanya berharap itu bisa secepatnya dilakukan, agar stabilitas pemerintahan di Sumut ini bisa berjalan seperti biasa,” terangnya.

Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap berpendapat lain. Menurutnya, Plt Gubsu tak punya etika karena menimpali tiga nama usulan Sekda Provsu dari Syamsul Arivin yang statusnya pada saat itu masih sebagai atasannya. “Dan yang paling saya soroti adalah, apa sebenarnya motivasi Plt Gubsu melakukan hal itu? Apa dia tak menghargai Syamsul?” tegasnya.

Saat ditanya siapa yang paling layak untuk menjabat Sekda Provsu dari masing-masing usulan yang diajukan Syamsul maupun Gatot, Budiman tak mau menjawab. “Saya tak mau menyikapi siapa yang lebih berkompeten secara personal. Tapi saya lebih mengkritisi apa yang sudah dilakukannya itu,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Gubsu nonaktif Syamsul Arifin telah mengirimkan tiga nama, yakni Kepala Dispenda Sumut Sjafaruddin, Kepala Disdik Sumut Syaiful Syafri dan Kepala Dinas Perkebunan Sumut yang saat itu menjabat sebagai Bupati Madina Aspan Sofian Batubara. (saz)