29 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 15070

Kalau Profesional Jangan Tersinggung

Polemik Soal Wartawan Gadungan di DPR RI

Profesi wartawan memiliki dua sisi bak mata pisau; ada yang tajam ada pula yang tumpul. Karena itu, banyak bermunculan pandangan terhadap profesi tersebut. Namun, bagaimana jika seorang Wakil Ketua Dewan Pers terkesan mendiskreditkan profesi yang sejatinya dia lakoni itu?

Ini semua bermula ketika Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti memberikan pernyataan di sela-sela Lokarya Kode Etik Jurnalistik di Surabaya, Kamis (16/6). Dia mengatakan Dewan Pers segera menertibkan wartawan yang biasa meliput di DPR atas permintaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. “Kami kemarin (Rabu, 15/6, Red) diundang rapat BURT untuk membahas rencana penertiban wartawan di DPR,” kata Bambang.

Berdasarkan data dari BURT, dia menyebutkan bahwa jumlah wartawan di DPR mencapai angka 1.000 orang, sementara yang aktif melakukan liputan tak lebih dari angka 100 orang. “Bahkan, sekretariat wartawan atau ‘press room’ di gedung DPR bukan ditempati wartawan yang jelas profesinya,” katanya lagi.

Tak pelak hal itu memunculkan polemik. Sebut saja tanggapan dari Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Gusti Lesek, Mantan Ketua Wartawan DPR Sulistiyo, Karo Humas dan Pemberitaan  Setjen DPR RI Drs Helmizar, hingga Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. “Kalau memang wartawan bener jangan tersinggung, Dewan Pers ingin wartawan menjadi profesional,” tegas Bambang, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (17/6).

Bambang menjelaskan, dia mendapatkan info wartawan gadungan (wargad) dari kerabat yang berprofesi sebagai jurnalis juga di DPR. Seharusnya kalau jujur, rekan-rekan wartawan tentu mengetahui keberadaan wargad di DPR.
“Mereka (wargad, Red)  sering kali berpraktik sebagai juru lobi dan mencari-cari uang,” jelas Bambang.

Ia kemudian mencontohkan pengaturan wartawan di gedung parlemen di Amerika Serikat. “Di sana itu awalnya tidak ada pengaturan wartawan sehingga jumlahnya banyak dan sebagian juga berpraktik sebagai tukang lobi,” katanya.
Lalu sekretariat parlemen di AS mengeluarkan aturan yang memisahkan peran jurnalis dan pelobi. “Begitu ada wartawan yang kedapatan melakukan lobi maka kartu wartawannya langsung dicabut,” kata mantan Pemred Majalah Tempo itu.

Upaya lainnya adalah dengan menghidupkan kembali kepengurusan sekretariat wartawan di DPR. Ia mengusulkan struktur kepengurusan di sekretariat wartawan DPR berdasarkan perwakilan dari wartawan televisi, radio, cetak, kantor berita, media online dan fotografer. “Dengan demikian maka keberadaan sekretariat lebih terkoordinasi dan terjadilah seleksi secara alamiah sesuai kompetensinya,” katanya.

Dan, Bambang membuka pintu komunikasi dengan pihak manapun yang ingin mendiskusikan masalah wargad. “Anytime silahkan datang ke saya, kalau diundang pun saya pasti datang, asal waktu sesuai, jangan sampai kalau sudah diundang lalu tidak datang, wartawan bilang saya menghindar atau takut,” tutur Bambang.

Sebelumnya, setelah Bambang memberikan pernyataan pertama, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Gusti Lesek menyesalkan statement pernyataan Wakil Ketua Dewan Pers tersebut. Gusti di Gedung DPR di Senayan, Jakarta, Kamis lalu, dalam keterangan sebagai hak jawab menyatakan Bambang tidak pernah datang langsung ke ruang wartawan (press room) DPR sehingga tidak tahu fakta sebenarnya. “Saya tidak tahu apa karakter dia seperti itu yang menuduh orang tanpa bukti,” kata Gusti Lesek yang berasal dari harian Suara Pembaruan itu.

Menurut Gusti Lesek, Bambang Harymurti asal sebut data. “Kami di sini tidak sampai 1.000 orang. Yang terdata resmi hanya 137 wartawan dari berbagai media cetak, online, radio dan televisi. Seorang wartawan biar bagaimanapun harus menulis atau menyatakan sesuatu berdasarkan fakta dan memperhatikan akurasi,” kata Gusti.
Hal senada diungkapkan mantan Ketua Wartawan DPR Sulistiyo. Bahkan, dia menyesalkan seorang wartawan senior sekelas Bambang Harymurti membuat pernyataan tanpa didasari informasi yang cukup. “Pernyataan itu membuat rekan-rekan wartawan di ‘press room’ DPR kehilangan rasa hormat pada seniornya sekelas Bambang Harymurti,” katanya.

Sementara Karo Humas dan Pemberitaan  Setjen DPR RI Drs Helmizar menilai  statement Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harimukti merupakan statement yang menyesatkan. Pasalnya, wartawan yang meliput di DPR adalah wartawan yang memiliki ID card  dan untuk mendapatkan ID card itu harus menyampaikan surat peliputan yang ditandatangani Pimpinan Redaksi dan ditujukan ke Bagian Pemberitaan DPR RI dan berkordinasi melalui Kordinatoriat Wartawan Press Room DPR. (bbs/jpnn)

Tidak Benar dan Tendensius

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harimurti yang mengatakan press room DPR dihuni oleh wartawan gadungan (wargad).

“Itu pernyataan sembrono dan ceroboh. Tega-teganya kok ada rekan wartawan memberikan penilaian seperti itu,” ujar Priyo saat diskusi di Gedung DPR, Jumat (17/6)

Priyo menambahkan, dirinya mengenal wartawan di lingkungan DPR. Dalam pandangannya, wartawan-wartawan DPR adalah wartawan-wartawan terbaik yang dikirimkan oleh media masing-masing.

“Wartawan di DPR ini adalah wartawan-wartawan terbaik seperti halnya wartawan di Istana Presiden karena disinilah centrum dari semua kegiatan politik dan bernegara. Menuding bahwa wartawan di DPR adalah orang-orang yang tidak jelas, tentunya sangat tidak benar dan sangat tendensius,” ujarnya.

Untuk itu dirinya berharap Bambang mengakui tudingannya dikeluarkan dengan tidak sengaja dan mau mengoreksinya. “Saya harap dia hanya keseleo lidah saja. Saya harap dia mau berbesar hati untuk meralat permintaannya dan meminta maaf karena apa yang dikatakannya itu sama sekali tidak benar,” pungkasnya. (dem/jpnn)

Kembalikan Kejayaan Sepak Bola Sumut

MEDAN-Sejak dulu lewat PSMS, Kota Medan identik dengan sepak bola. Sepak terjang PSMS di pentas sepak bola nasional membuat Kota Medan yang notabene ibu kota provisni Sumatera Utara (Sumut) menjadi sangat melegenda.
Dan kebesaran itu, yang dalam dua tahun terkahir benar-benar terkubur, kini coba diretas kembali oleh tim sepak bola Sumut yang akan berlaga di babak Pra PON yang berlangsung di Banda Aceh pada 22-26 Juni mendatang.
Sebuah kebetulan ketika tujuh pemain plus tiga pelatih yang tergabung di dalam tim Sumut tadi berasal dari Kota Medan. “Sejak dulu pemain asal Medan, utamanya yang tergabung di PSMS tidak pernah takut bermain di manapun. Jadi, saya harapkan kalian pun demikian sehingga mampu memberi kontribusi maksimal terhadap tim Sumut,” bilang Drs Zulhifzi Lubis, Ketua KONI Medan, saat memberikan tali asih kepada pemain dan pelatih tim sepak bola Sumut asal Kota Medan di  Sekretariat KONI Medan Kompleks Stadion Teladan Medan, kemarin (17/6).

Selanjutnya pria yang akrab disapa Opung Ladon itu berpesan kepada para pemain untuk mejunjung tinggi sportifitas dan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan pribadi, apalagi menjadi pengkhianat terhadap tim Sumut.

“Sekarang ini banyak pemain yang rela mengorbankan kehormatan daerah dan kehormatan pribadi untuk mengambil keuntungan. Akan sangat memalukan bila itu sampai terjadi. Intinya, saya tak ingin ada pemain asal Kota Medan terlibat pengaturan skor alias bersedia menerima suap dari tim lain,” tandas Opung Ladon.
Sementara itu Plt Ketua PSSI Sumut H Idrus Junaidi mengatakan berharap agar perhatian yang diberikan Ketua KONI Medan dapat menggugah para pemain untuk berbuat maksimal guna meloloskan Sumut pada PON XVIII mendatang.
“Semoga para pemain dapat menjaga kepercayaan yang diamanahkan masyarakat Sumut, sehingga mampu menebus kegagalan yang terjadi pada tahun 2007,” imbuh Idrus.

Adapun pemain yang menerima tali asih dari KONI Medan adalah Safri Koto, M Bayu Permadi, Riezli Noor Fadillah, Herdiantono, Sandi MR Sitanggang, Roni Syahputra, Abdul Rohim.
Sementara itu pelatih yang menerima tali asih adalah Rudi Saari, Subono AT dan Mardiyanto. (jun)

Pembalap Muda Yamaha Raih Prestasi Maksimal

MEDAN-Tim Yamaha Alfa Scorpii BAP KYT 3Di Medan semakin mengokohkan dominasi kibaran benderanya di lintas balapan jalan raya, setelah merebut podium teratas pada Seri III Yamaha Matic Race 2011 yang berlangsung di Tebingtinggi pekan lalu.  Lebih dari itu, kesuksesan Giska Ananda Pratama, racer wanita binaan mereka, semakin membuktikan pembinaan para racer di tim yang bermarkas di Jalan Adam Malik Medan ini, memang berjalan dengan baik.

Giska yang masih berusia 13 tahun itu sukses menempati podium teratas di kelas Matic Standar s/d 125 cc dengan menyingkirkan pesaingnya yang semuanya adalah laki-laki.

Meski sebelum bergabung Giska sudah beberapa kali turun ke lintasan, namun trofi podium teratas baru kali ini direbutnya. Memang, sejak menunggangi Yamaha Mio Sporty, Icha terus merebut tropi.
“Prestasi Icha terus menanjak. Kami berharap ia tidak cepat puas karena masih harus meningkatkan performanya di lintasan. Di event ini juga membuktikan bahwa bebek matic Yamaha memang mudah dikendarai dan tangguh di segala medan ,” kata Apmansyah.

Tak hanya Icha, racer masa depan binaan tim Yamaha Alfa Scorpii lainnya yang masih belia, Deri Satyo Sunarso, juga sudah menunjukkan kemampuannya. Meski belum mampu naik podium, namun Deri sudah mengalami kemajuan pesat.
“Setelah bergabung dengan tim Yamaha, baru bisa naik podium teratas. Tak sulit mengendarai Mio,” ungkap Giska.
Sementara itu, racer andalan Alfa Scorpii, M Irvansyah merebut podium teratas di tiga kelas yakni Matic Tune Up s/d 150 cc Pemula, Bebek Standart s/d 125 cc MP5, dan Bebek MX Standart s/d 135 cc Open.  (jun)

Bakrie Grup Kuasai Arema

MALANG- Teka-teki soal kepemilikan baru Arema Indonesia akhirnya terjawab. Bakrie Grup yang awalnya menampik akan mengambil alih kepemilikan Arema, secara resmi telah membeli 86 persen saham PT Arema Indonesia.
Kepastian peresmian perpindahan kepemilikan itu sendiri digelar kemarin malam di kantor Arema, di Jl Sultan Agung, Kota Malang, Jawa Timur.

“Kesepakatan antara kedua belah pihak sudah ditandatangani,” terang Rendra Kresna, Dewan Pembina Arema.
Penandatanganan kesepakatan antara investor dengan Arema Indonesia, katanya, juga akan dilanjutkan dengan penyerahan kucuran dana tahap awal sebesar Rp10 miliar. Dana itu nanti digunakan untuk melunasi gaji pemain dan pelatih serta utang-utang Arema.

Meski begitu, Bakrie Grup tidak bisa memiliki saham keseluruhan Arema, namun hanya 86 persen yang akan dimiliki, karena 14 persen saham lainnya masih dimiliki oleh Yayasan Arema dan juga Lucky Acub Zaenal selaku pendiri Arema.
“Pihak investor tidak bisa memiliki seluruhnya (100 persen) saham PT Arema Indonesia karena masih ada saham Aremania (suporter Arema) dan pendiri Arema Lucky Acub Zaenal sekitar 7 persen,” tambah Rendra.
Rendra yang juga Bupati Malang itu menjelaskan, yayasan Arema memiliki 14 saham dengan total nilai Rp14 juta. Itu dihitung melalui persentase dan dari total saham sebanyak 14 itu, 1 persennya dimiliki oleh Lucky Acub Zainal (pendiri Arema).

Dari 14 saham milik Arema itu, kata Rendra, tidak akan dijual semua, namun masih disisihkan untuk yayasan Arema.
Setelah mendapatkan kucuran dana awal, Arema akan mendapatkan kucuran dana tahap kedua yang akan diberikan menjelang musim kompetisi 2011/2012 digelar. “Dana itu nanti diserahkan kepada Dewan Pengawas Arema, saya juga hadir tapi hanya sebagai saksi saja,” tegasnya. (net/jpnn)

Klub Menggugat Isu Mark Up Kontrak Meluas

MEDAN-Sejumlah klub di bawah PSMS mulai menggugat keabsahan hasil Musdalub pemilihan Ketua Umum PSMS, yang pada akhirnya memutuskan Rahudman Harahap menjadi Ketua Umum yang baru menggantikan Dzulmi Eldin.
Belakangan, kepemimpinan Rahudman yang juga Wali Kota Medan itu ternyata dibantah yang bersangkutan. Rahudman kabarnya merasa belum dilantik jadi Ketua Umum PSMS, maka itu dia merasa tidak perlu bertanggung jawab kepada klub berjuluk Ayam Kinantan itu.

“Makanya kita ingin audiensi dengan Pak Rahudman, untuk menanyakan langsung apa sebenarnya yang terjadi,” beber Fredy Hutabarat, Ketua PS Medan Putra kemarin.

Ini baru sebatas memulai mencari kejelasan dan nasib PSMS ke depannya. Merasa masih peduli dengan PSMS, Fredy dan rekan-rekan ingin tahu pasti seperti apa kepengurusan PSMS musim depan. Di samping itu, Fredy juga tak menampik kalau ada semacam intrik politis pada pemilihan Ketua Umum menggantikan Dzulmi Eldin yang juga Wakil Wali Kota Medan itu.

“Ya makannya biar pasti, apa yang sebenarnya menjadi motif musdalub kemarin. Kalau sudah tahu langsung dari yang bersangkutan kan kita bisa bertindak. Kalau memang ada kejanggalan, kita sudah tahu siapa dalangnya,” lanjut Fredy.

Kepedulian Fredy dan sejumlah pengurus lainnya tak lain tak bukan karena PSMS semakin tak jelas masa depannya. Apalagi setelah gagal secara dramatis melaju ke semifinal Divisi Utama dan adanya indikasi pemain terima suap.
Di samping itu, isu baru yang mendera PSMS saat ini adalah mark up nilai kontrak sejumlah pemain asing. Meski masing-masing pihak membantah tuduhan adanya kecurangan penggunaan APBD Kota Medan itu, namun nyatanya pihak Kejari Medan siap mengusut kecurangan yang terjadi di PSMS.

Saat ini hasil audit pemakaian anggaran PSMS masih dinanti publik. Di samping itu, pendapatan dari hasil sponsorship dan penjualan tiket juga belum diumumkan ke publik. Wajar jika akhirnya pihak berwajib mulai mengendus adanya indikasi korupsi di tubuh PSMS.
Di samping itu, para pemain hingga saat ini masih menanti kepastian pencairan gaji. Sesuai janji Idris SE, Sekum merangkap Manajer PSMS, seharusnya para pemain sudah menerima gaji sebelum tanggal 15 Juni lalu. Namun hingga kini janji itu belum ditepati. Soal gaji juga masih ada kejanggalan, karena sesuai kontrak, sejumlah pemain harusnya ada yang menerima hingga tiga bulan sisa gaji. Namun manajemen tetap akan membayarkan gaji hanya satu bulan gaji. (ful)

Perwosi Sumut Kirim Tim Senam

MEDAN – KONI Sumut dan PT Pelindo I melepas kontingen Persatuan Olahraga Wanita Seluruh Indonesia (Perwosi) Sumut menuju Pekan Olahraga Perwosi tingkat Nasional di Jakarta, dalam sebuah acara pelepasan di di Ruang TJ. Anwar Kantor Pusat Pelindo I, Medan, Kamis (16/11).

Perwosi Sumut akan mengikuti satu dari tiga jenis lomba yang dilaksanakan pada kegiatan POR Perwosi yang berlangsung 19-23 Juni nanti, yakni cabor senam. “Kalian akan membawa nama besar Sumut. Karena itu, berusahalah menjadi yang terbaik dan utamakan kerja sama tim. Selain itu, jaga kesehatan dan semoga sukses,” ujar Hermansyur, yang mewakili Ketua KONI Sumut, H Gus Irawan Pasaribu.

Sementara itu, Direktur Personalia dan Umum Pelindo I, Pasoroan Herman Harianja menambahkan bahwa Pelindo I tidak hanya menjalankan bisnis kepelabuhanan, tapi juga hadir dalam berbagai perspektif. Termasuk diantaranya religi, sosial, pendidikan dan olah raga tentunya.

“Kita terlibat dalam berbagai aktivitas keagamaan, kegiatan sosial, partisipasi pendidikan dan dukungan terhadap Perwosi adalah wujud kepedulian kita terhadap olahraga,” ungkap Herman.
Herman berharap tim senam yang berjumlah 10 orang ini dapat memenangkan POR Perwosi di Jakarta. “Kalian bukan mewakili Pelindo I, namun  membawa nama besar Sumatera Utara jadi harus berusaha semaksimal mungkin,” seru Herman.

Pada POR Perwosi nanti tim senam Sumut terdiri dari Dewi Purnama, Kasih D Yanti, Sri Rahmawati Vonny B Tuegeh, Muliawaty, Trisna W, Panda Sinaga, Ruth KY, Susanti Ramadhan dan Susilawati binaan Halimatun S.  (sih/uma)

Kejari Medan Siap Terima Laporan

Pihak Kejaksaan Negeri Medan (Kejari) mengaku siap mengusut dugaan mark up nilai kontrak pemain. Soal pembayaran gaji yang tak sesuai perjanjian juga bisa dilaporkan agar diusut lebih lanjut.

Diam-diam, Kejari Medan ternyata tengah mempelajari indikasi korupsi di tubuh PSMS.

Apalagi dana yang dipakai mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Musim ini, PSMS menggunakan anggaran hingga Rp7 milyar tanpa prestasi meyakinkan.

Salah satu sumber di Kejari Medan yang enggan disebutkan namanya mengaku siap menindaklanjuti kasus indikasi korupsi di tubuh PSMS. Namun harus ada laporan dan bukti awal yang disampaikan pihak terkait di tubuh PSMS itu sendiri.

“Kita sudah tahu dan lama mendengar adanya dugaan korupsi. Kami harap ada laporan dari ofisial dan bukti awal yang menguatkan. Kami akan segera bertindak,” kata sumber tadi kepada wartawan koran ini kemarin.
Uniknya, pihak Kejari Medan juga prihatin terhadap perkembangan prestasi PSMS atas adanya indikasi korupsi ini.
“Masalah ini pasti berimbas pada prestasi PSMS itu sendiri. Sebagai ikon sepak bola kota ini, harusnya masalah dugaan kecurangan diberantas,” lanjutnya.

“Yang pasti kami menanti laporan dan akan segera menindak tegas. Karena bagaimanapun dana yang dipakai adalah dana APBD alias uang rakyat. Laporan keuangannya harus jelas dan transfaran,” pungkas sumber tadi. (ful)

Kiyam SMeCK Hooligan Diikuti 24 Tim

Turnamen sepak bola Kaki Ayam (Kiyam) yang digelar Suporter Medan Cinta Kinantan (SMeCK) Hooligans 19 Juli mendatang akan diikuti 24 tim.

Ketua SMeCK Hooligan Wahyudinata Simangunsong mengatakan, hingga hari terakhir pendaftaran Rabu (15/6) lalu, sebanyak 24 tim akhirnya ditetapkan sebagai peserta even bertajuk Bantan Kiyam Championship Turnamen Antar Basis Piala Bintang Medan yang digelar di Lapangan Bantan Jalan Bajak III, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas itu.

“Awalnya kami pikir 16 tim saja sudah cukup bagus, namun akhirnya ditetapkan 24 tim yang ikut termasuk dari dua basis SMeCK terjauh di Kota Medan yakni Belawan dan Medan Utara,” kata Nata.
Pertandingan akan digelar mulai hari ini dengan langsung menggelar dua pertandingan. “Setelah Sabtu (18/6) dan Minggu (19/6) nanti, pekan depan, pertandingan akan dijadwalkan mulai Rabu depan hingga minggu. Begitu seterusnya hingga final,” terangnya.

Antusiasme masyarakat Medan untuk ikut even ini cukup tinggi. Namun pihak SMeCK Hooligan mengaku tidak bisa menambah jumlah klub peserta dari kalangan umum lantaran kompetisi tersebut hanya diperuntukkan bagi basis SMeCK Hooligan yang tersebar di seluruh Kota Medan.

“Banyak pendaftar yang datang dari masyarakat umum. Kami akui antusiasme masyarakat cukup tinggi, tapi kami meminta maaf tidak bisa mengakomodir karena turnamen ini diperuntukkan bagi basis SMeCKsajayang memiliki kartu anggot,” pungkas  Nata. (ful)

TRTB Dituding tak Maksimal

Tindakan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan dituding tak maksimal merobohkan bangunan bermasalah. Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Adlansyah Nasution dengan Ketua Komisi D, Parlaungan Simangunsong.

Seperti apa tak maksimalnya?
Kita lihat saja peralatannya tidak memadai. Dinas TRTB hanya menggunakan alat manual untuk menghancurkan tembok beton ukuran 60×60. Seharusnya mereka memakai mesin seperti gerinda.

Apa langkah dewan?
Kita akan memanggil Dinas TRTB untuk mencari solusinya. Jadi kita dari Komisi D akan merekomendasikan untuk membongkarnya kembali dengan menggunakan peralatan yang maksimal. Kita sudah memberi tenggang waktu selama 7×24 jam terhadap TRTB.

Apa tanggapan warga?
Warga yang tinggal dekat dengan lokasi pembangunan gedung sangat resah, apalagi pembangunan tersebut berdekatan dengan rumah warga. Jadi bila ada salah sedikit dalam pekerjaan bisa menimpa rumah warga.

Bagaimana kalau dibangun lagi?
Komisi D DPRD Medan juga akan mengeluarkan rekomendasi agar Dinas TRTB Kota Medan melakukan peninjauan ulang terhadap Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), serta meminta Pemko Medan untuk menghentikan segala aktivitas pembangunan selama proses pembongkaran berjalan. Kita serius menyikapi keluhan warga dan tidak akan peduli dengan pengaruh dari luar.(*)

Definisi Pelanggan Listrik Bisnis

081370454xxx

Pak saya mau tanya, harga listrik untuk rumah tangga pasti berbeda dengan harga listrik pelanggan bisnis. Saya sendiri baru membuka usaha kecil-kecilan perbengkelan. Apakah nanti saya harus membayar listrik sebagai pelanggan listrik binis? Terimakasih pak. Dari  Anto Harahap di Jalan Setia Budi Medan.

Masuk dalam Kelompok Industri

Seperti kita ketahui, harga listrik untuk rumah tangga tentu berbeda dengan harga listrik bisnis. Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Bisnis adalah pelangan yang sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT PLN (Persero) digunakan untuk salah satu atau beberapa kegiatan berbentuk : Usaha jual beli barang, jasa, dan pehotelan, usaha perbankan, usaha perdagangan ekspor/impor, kantor Firma, CV, PT atau badan hukum/perorangan yg bergerak dalam bidang usaha perdagangan.

Kemudian, usaha pergudangan, di mana sebagian atau seluruh bagunan digunakan untuk tempat penyimpanan barang atau material, usaha perorangan atau badan hukum yang sebagian besar atau seluruh kegiatannya merupakan penjualan barang atau jasa, usaha-usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan aturan tarif tenaga listrik sebelumnya, usaha dengan kegiatan pengolahan yang memberikan nilai tambah atas sesuatu produk, dapat dikeluarkan dari kelompok tarif bisnis dan dimasukkan dalam kelompok industri. Kebijakan ini diambil demi konsistensi penerapan klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI) atau International standard industrial classification of all economics activities (ISIC).Contoh : Perbengkelan las/bubut, bengkel karoseri, pertukangan dan kerajinan mebel, dan lain sebagainya.

Raidir Sigalingging
Deputi Manager Komunikasi PLN Wilayah Sumut