Home Blog Page 1511

Dugaan Penerimaan Gratifikasi, KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Tersangka

net TERSANGKA: Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono saat memberikan keterangan kepada wartawan. KPK menetapkan Andhi sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka ini setelah sebelumnya KPK mengklarifikasi LHKPN Andhi Pramono, yang ditingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan.

“Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (15/5).

Penetapan tersangka ini dilakukan, setelah KPK menemukan alat bukti penerimaan gratifikasi. Karena itu, KPK membuka penyidikan secara terbuka untuk mengungkapnya.

“Diperkuat pula dengan adanya kecukupan alat bukti, sehingga KPK meningkatkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan,” ucap Ali.

Pengumpulan alat bukti itu dilakukan tim penyidik KPK, salah satunya dengan menggeledah rumah Andhi Pramono di Perumahan Legenda Wisata Cibubur, Gunung Putri, Bogor, Jumat (12/5). KPK berhasil mengamankan alat bukti berupa dokumen dan alat elektronik dalam penggeledahan itu.

“Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk mengaitkan dengan unsur dugaan penerimaan gratifikasi yang disangkakan,” tegas Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini pun memastikan, pihaknya akan memanggil sejumlah saksi dalam beberapa waktu ke depan. Namun, hari ini, KPK turut memanggil Direktur PT. Fachrindo Mega Sukses / Freight Forwader Rony Faslah, Staf Exim PT. Argo Makmur Cemindo Iksannudin, Komisaris PT Indokemas Adhikencana Johannes Komarudin. Mengenai konstruksi perkara gratifikasi Andhi, KPK masih merahasiakannya.

“Untuk perkara ini, kami pastikan semua mekanisme penyidikannya berpedoman pada aturan hukum dan kami juga berharap dukungan masyarakat untuk dapat mengawal serta dapat pula berperan memberikan informasi dan data akurat pada Tim Penyidik dan call center 198. Kami pun akan selalu menyampaikan setiap tahapan progres penyidikannya sebagai bagian transparansi dari kerja-kerja KPK,” ujar Ali.

Lembaga antirasuah juga sudah mencegah Andhi Pramono untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu sudah diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham sejak 12 Mei 2023 untuk periode pertama dan dapat diperpanjang sebagaimana kebutuhan tim penyidik. “KPK harapkan sikap kooperatif pihak yang dicegah tersebut agar tetap hadir ketika dipanggil tim penyidik,” pungkas Ali. (jpc/ila)

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Sita Mobil Ferrari hingga McLaren

DIGIRING: KPK menggiring Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa unit mobil mewah dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Beberapa unit mobil mewah yang disita itu tercantum dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK terhadap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati.

Sudrajad Dimyati dituntut 13 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa KPK. Sudrajad diyakini menerima suap sebesar SGD80 ribu, dalam pengurusan kasasi pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA.

Adapun barang bukti yang disita Jaksa KPK itu di antaranya, satu unit mobil merek Ferrari Type California, warna merah metalik, Nomor Polisi B 324 BBB; satu unit mobil merek McLaren, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN; satu unit mobil merk Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW; satu unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Nomor Polisi B 2899; satu unit mobil merk Toyota Tipe LC 300 GR-S 4×4 AT Nomor Polisi B 2709 SJ. “Betul (dilakukan penyitaan),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (15/5).

Ali menyampaikan, beberapa unit mobil mewah itu disita untuk mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA ini. Terlebih, KPK belakangan ini baru menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka. “Saat ini barang bukti dimaksud dipergunakan untuk pengembangan penyidikan, yang saat ini sedang diselesaikan KPK,” pungkas Ali. (jpc/ila)

Jokowi Akui Sulit Atasi KKB

DiRAWAT: Seorang sandera saat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo menyebut situasi di Papua tidak semudah di Jakarta sehingga menyulitkan dalam mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Kalau kita lihat di lapangan, situasi lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan seperti kalau kita di Jakarta,” kata Presiden Jokowi seusai menanam mangrove dalam acara Puncak Penanaman Mangrove Nasional di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta pada Senin (15/5).

Hal tersebut disampaikan Presiden terkait dengan penyanderaan yang dilakukan oleh KKB terhadap empat pekerja proyek tower BTS PT inti Bangun Sejahtera (IBS) di Distrik Okbab, Kabupaten Pengunungan Bintang, Provinsi Papua. Namun saat ini keempatnya sudah tidak lagi disandera.

“Saya ke Nduga 2 kali, ke Wamena tidak tahu mungkin 4 atau 5 kali. Medannya betul-betul sangat sulit, hutan belantara, sangat dingin, jurangnya dalam beratus-ratus meter. Kalau belum ke sana, belum bisa membayangkan padahal yang namanya KKB itu menguasai lapangannya,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan bukan berarti pemerintah pesimis terhadap KKB termasuk soal pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air, Phillip Mehrtens, yang disandera KKB sejak Februari 2023.

Sementara itu, empat karyawan PT. IBS di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin (15/5) akhirnya berhasil dievakuasi. Proses evakuasi dipimpin Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Mohamad Dafi Bastomidan Waka Satgas Gakkum Kombes Pol. Joko Sulistio.

Penjemputan keempat karyawan tersebut menggunakan Pesawat PK-RBP Milik Tariku Aviation. Tim gabungan bersama Wakil Bupati dan Assisten I Setda serta perwakilan tokoh masyarakat telah berhasil melakukan penjemputan keempat karyawan yang sebelumnya berada di Distrik Okbab. “Mereka telah tiba di Distrik Oksibil sekitar pukul 10.50 WIT,” ungkapnya sebagaimana rilis Polda Papua, Senin (15/5).

Adapun keempat karyawan yang telah berhasil dievakuasi yakni atas nama Asmar dan Feryan Erlangga yang mengalami luka terbuka akibat benda tajam namun masih dalam keadaan sadar serta Peas Kulka dan Senus Lepitalem yang kondisi sehat.

“Keempat korban kini telah berada di RSUD Oksibil untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Kami juga akan terus tingkatkan monitoring terkait situasi kamtibmas di seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mencegah terjadinya hal seperti demikian,” tegas AKBP Mohamad Dafi.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny menyampaikan bahwa empat warga tersebut sudah di Oksibil. “Korban semua dalam keadaan sadar meski ada yang mengalami luka cukup parah. Dan saat ini situasi di Pegunungan Bintang terbilang kondusif,” ujarnya.

Benny menyampaikan bahwa yang terpenting saat ini adalah upaya penyelamatan dilakukan dengan sukses dan setelah ini aparat keamanan akan melakukan identifikasi kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Hanya sayangnya polisi tidak menjelaskan secara detail proses penyelamatan sandera ini termasuk soal tuntutan Rp 500 juta yang diminta pihak penyandera apakah dibayarkan atau seperti apa. (jpc/ila)

Talk Show “Sawit Hebat Indonesia Kuat”, Rektor ITSI: Industri Sawit Masih Tergantung Ekspor

TALK SHOW: Rektor ITSI, Aries Sukariawan, SP, MP dan narasumber pada kegiatan Talk Show.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – ITSI laksanakan Talk Show dengan mengangkat tema “Sawit Hebat Indonesia Kuat” dengan sub tema Pemberdayaan Petani dan Pelaku UMKM Guna Mendukung system dan Tata Kelola Agribinis Sawit Rakyat Secara Berkelanjutan.

“Sebagai komoditi primadona dan sumber devisa terbesar negara, semua pihak seperti pemerintah, kampus dan pelaku usaha harus bersama membesarkan dan mengembangkan industri serta perkebunan kelapa sawit serta memperjuangkan daya saing kelapa agar semakin kuat dalam perdagangan internasional”, kata Rektor Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) Aries Sukariawan, SP, MP dalam sambutannya pada Talk Show Sawit Hebat Indonesia Kuat di Ruang Sidamanik ITSI, Senin(15/5).

Talk show tersebut digelar dalam rangkaian kegiatan Potret UMKM Pekebun digelar tiga hari, Senin-Rabu (15-17/5). Dan dihadiri Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut Ir. Lies Handayani Siregar, MMA, pimpinan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kemenkeu RI, peneliti PPKS, mitra perbankan, pengusaha dan ratusan mahasiswa perkebunan serta para pelajar dari sejumlah SMK perkebunan di Sumut. Rangkaian giat ini juga dimeriahkan puluhan stan bazar yang menyajikan berbagai produk olahan dan turunan kelapa sawit, kuliner dan lainnya.

Aries Sukariawan menjelaskan, bagaimana posisi dari perkebunan sawit yang ada di Indonesia. “Di balik kedudukan Indonesia sebagai negara dengan luas lahan kebun sawit terluas di dunia yakni 16,5 juta hektare dan sebagai negara produsen sawit terbesar, masih ada berbagai persoalan dan tantangan kelapa sawit nasional. Di antaranya, industri sawit masih bergantung pada ekspor yang mengakibatkan harga sawit terus bergejolak dan mempengaruhi petani”, terangnya.

Dari pemaparan yang disampaikan Aries, ada banyak solusi yang ditawarkan terkait masalah yang muncul dalam dunia perkebunan sawit. “Salah satunya adalah dengan mengembangkan agribisnis bidang kelapa sawit, industri hilir sawit, UMKM berbasis sawit hingga peningkatan SDM sawit dengan melibatkan generasi muda atau milenial dalam pengembangan sawit sejak dini. Untuk itu, kegiatan ini dirasa penting untuk meningkatkan minat terhadap sawit seperti yang dilakukan ITSI yang kini termasuk kampus yang menerima beasiswa pendidikan dari BPDPKS. Untuk 2023, dari 2.000 kuota nasional beasiswa tersebut, 270 di antaranya tersedia di ITSI” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut juga Aries menyampaikan terima kasih atas semua dukungan agar giat ini terlaksana baik. Rangkaian Potret UMKM Perkebunan di antaranya adalah talk show, seminar nasional, pameran bazar hingga kunjungan lapangan atau field trip ke perkebunan. “Ini upaya agar generasi muda semangat memperjuangkan daya saing kelapa sawit agar semakin kuat. Acara ini bentuk perhatian kita untuk daya saing sawit ke depan,” ujar rektor. Dan untuk Fieldtrip sudah memenuhi kuota, dan akan dilaksanakan pada hari selasa dan rabu, dimana hari pertama yaitu selasa akan dilaksanakan berlokasi di Galeri PPKS dan OPSTP dan di hari kedua yaitu rabu dilaksanakan di Kebun Benih PTPN IV Adolina dan Galeri PPKS.

Kepala Disbun Sumut, Ir Lies Handayani Siregar, MMA mengapresiasi ITSI yang melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan sawit nasional yang kini jadi tulang punggung perekonomian negara. Walau sebagai produsen terbesar dunia, kelapa sawit Indonesia saat ini produktivitasnya menurun. Hal itu yang perlu diatasi bersama termasuk perlu peran kampus.

Di Sumut, jelasnya, terdapat 1,4 juta hektare lahan kelapa sawit namun produksinya tidak sebanding dengan luasan lahan. Dari jumlah itu, 33 persennya merupakan perkebunan rakyat yang perlu diberdayakan dan ditingkatkan agar berdaya saing. Salah satunya dengan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Melihat potensi ini pemprov fokus pada pengembangan sektor pertanian khususnya industri sawit strategis.

Jumlah kebun sawit rakyat tersebut, katanya, yang dikelola rakyat dinilai masih perlu diperbaiki performa dan produktivitasnya agar sesuai dengan jumlah lahan. 33 persen atau sekitar 400 ribu hektare lahan sawit rakyat, masih 21 ribu di antaranya yang sudah terverifikasi untuk program PSR. Padahal target untuk peremajaan sekitar 121 ribu hektare lahan. Melihat persoalan ini, Ir Lies menilai perlu menggairahkan kaum milenial agar terlibat dalam perkebunan. (ika)

Catatan Zulkifli Hasan Untuk Pemilu Sehat 2024

Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Menteri Perdagangan RI.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang sangat penting, dinamis, dan stragis. Disebut penting karena pemilu tersebut akan menetapkan para anggota legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Karena itu, tidak heran kalau pelaksanaannya sangat dinamis karena diikuti oleh banyak calon yang sangat kompetitif. Sementara hasil pemilu tersebut sangat strategis karena akan sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia 5 bahkan 10 tahun ke depan.

“Lihat saja, para calon legislatif hari ini sudah ramai yang mendaftar di berbagai partai. Begitu juga dengan calon presiden dan wakil presiden sudah banyak dimunculkan. Dan di tingkat daerah, para calon kepala daerah juga sudah mempersiapkan diri untuk berkontestasi bulan November 2024 nanti”.

Di negara demokrasi, fenomena itu adalah hal yang lumrah. Sebab, setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan. Wajar jika mereka yang berminat dan punya talenta politik ikut meramaikan bursa kepemimpinan dalam pemilu tersebut.

Namun demikian, kontestasi dan pertarungan politik yang akan berjalan harus diberi catatan. Pertama, pesta demokrasi itu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Seluruh pelaksana pemilu harus netral dan tidak berpihak. Seluruh kontestan harus diperlakukan sama.

Kedua, seluruh anggota masyarakat diharapkan dapat membantu dan berkontribusi dalam menjaga keteduhan, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilu. Tidak boleh ada yang meremehkan, melecehkan, dan mencerca pihak lain. Semua harus tetap berpandangan bahwa pemilu dilaksanakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.

“Tidak boleh ada lagi istilah kampret dan cebong. Itu adalah kata-kata yang tidak baik. Tidak mendidik. Berpotensi memecah belah persatuan”.

Ketiga, kalaupun ada perdebatan, itu harus diarahkan pada adu gagasan dan pemikiran. Gagasan dan pemikiran bagaimana membangun Indonesia lebih baik di masa depan. Menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat menentukan pilihan berdasarkan kemampuan dan kualifikasi para kandidat yang bertanding.

Keempat, seluruh kontestan diharapkan dapat mengikuti tahapan pemilu yang didasarkan pada aturan UU dan ketentuan lain yang telah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan yang dibuat hendaklah konsisten dan tidak berubah-ubah. Sebab, kalau ada inkonsistensi akan berimplikasi bagi parpol dalam merapikan barisan seluruh kader dan simpatisannya di daerah-daerah.

“Harapan kita, pemilu kali ini akan berkualitas. Para pemimpin terpilih dapat melanjutkan pembangunan dan melengkapi capaian-capaian yang telah diperoleh selama ini.”

“Pemilu itu harus teduh. Santai dan gembira. Hindari ketegangan dan potensi gesekan di tengah masyarakat. Karena, pemilu adalah milik semua”. (rel)

UMKM Harus Bermitra dengan BUMN

RAPAT: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi Ketua Dekranasda Nyonya Herliaminda meminta kepada Pemko Tebingtinggi untuk menjalin kemitraan dengan BUMN.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTNGGI, SUMUTPOS.CO – Upaya membantu dalam pelatihan dan pendanaan pelaku UMKM untuk memajukan perekonomian di Kota Tebingtinggi khususnya dalam memajukan UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kota Tebingtinggi dapat menjalin kerja sama kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu diharapkan Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi saat membuka rapat koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Tebingtinggi di ruang aula kantor Bappeda Jalan Delima Kota Tebingtinggi, Sabtu (13/5).

“Apa yang kita programkan kedepannya, terus tindaklanjuti, bermitra dengan BUMN supaya pertumbuhan ekonomi kita Melalui sektor UMKM ini bisa lebih baik,” jelas Dimiyathi.

“Hari ini kita bermitra, kita tunjukkan kemitraaan ini dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Supaya pihak pimpinan dari BUMN ini ada keyakinan dari kemitraan kita dan ini sebagai legalitas hukumnya, tambahnya. Sejalan dengan itu, sambung Dimiyathi, tekad dan kemauan yang besar merupakan kunci untuk mengembangkan perekonomian khususnya sektor UMKM di Kota Tebingtinggi.

“Tidak ada yang tidak mungkin, tapi yang penting adanya tekad dan kemauan. Yakinlah bahwa memang membangkitkan sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengembangkan ekonomi rumah khususnya UMKM mempunyai proses tantangan dan butuh waktu,” kata Dimiyathi.

Sebelumnya dikatakan Dimiyathi bahwa Kota Tebingtinggi terpilih sebagai Kota Terbaik ke- 2 dari 74 Kota yang terdaftar dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) For Cities Tahun 2022″ yang diberikan oleh PT Surveyor Indonesia, APEKSI dan Kementerian PPN Bappenas Sekretariat Nasional SDGs, pada bulan Desember tahun 2022 lalu.

Atas capaian tersebut, tekad dan kemauan yang besar, ungkap Dimiyathi merupakan kunci untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian di Kota Tebingtinggi khususnya sektor UMKM. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi yang penting adanya tekad dan kemauan. Yakinlah bahwa memang membangkitkan sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan, mengembangkan ekonomi rumah khususnya UMKM mempunyai proses tantangan dan butuh waktu.

“Semoga ini akan membuahkan hasil dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs Kota Tebingtinggi, secara resmi kami buka,” tutup Dimiyathi.

Ketua Dekranasda Kota Tebing Tinggi Nyonya Herliaminda Dimiyathi mengungkapkan bahwa Kota Tebingtinggi hanya memiliki sedikit potensi untuk perekonomian. Namun hal tersebut, seperti diungkapkan Ketua Dekranasda, tidak menyurutkan upaya untuk menggali potensi yang bisa dikembangkan. Menurut Herliaminda bahwa kita tidak memiliki lautan, perikanan dan sangat sedikit potensi yang ada dan masih kurangnya pelatihan untuk mengembangkan potensi yang ada dan memajukan perekonomian di Kota Tebingtinggi khususnya di UMKM serta kurang bisa ber kompetitif dan dari segi produksi, harga yang dipasarkan masih relatif mahal.

“Tetapi kita memiliki berbagai macam produk UMKM, baik dari segi kain songket, tenun kemudian eco print batik dan dari segi makanan yang begitu banyak bervariasi. Bagaimana kita memajukan UMKM di Kota Tebingtinggi”katanya.(ian/han)

BPN Deliserdang Bantah Mempersulit Masyarakat Mengurus Sertifikat Tanah

BPN DELISERDANG: Sejumlah kendaraan pakir di Halaman Kantor BPN Delserdang di Lubukpakam.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bantah mempersulit rakyat mengurus sertifikat tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kabupaten Deliserdang Rahim Lubis mengakui ada 490 berkas pengajuan sertifikat tanah masyarakat yang belum selesai. Hal itu dikarenakan adanya kekurangan kelengkapan pada berkas sehingga menghambat proses penyelesaian sertifikat.

“ Kami tidak memungkiri bahwa masih ada tunggakan berkas permohonan tahun 2022 ke bawah, dan data yang ada pada kami sampai hari ini sebanyak 490 berkas. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain adanya kekurangan kelengkapan berkas atau riwayat tanahnya terputus sehingga harus diumumkan selama 1 bulan di media massa, atau ada blokir/sengketa/perkara sehingga harus menunggu penyelesaian kasusnya,” jelas Rahim Lubis pada pada wartawan melalui pesan WhatsApp, menanggapi pemberitaan media terkait keluhan masyarakat pada proses pengurusan sertifikat tanah di BPN Deliserdang, Jumat (12/5).

Kepala BPN Deliserdang menambahkan, bahwa berkas permohonan masyarakat yang masuk ke BPN Deliserdang selama tahun 2023 sebanyak 22.496 atau rata-rata 5.000 berkas perbulan, yang harus diproses oleh pegawai yang terbatas jumlahnya sesuai dengan tugas pokoknya.

“ Kami juga tetap berupaya menuntaskan tunggakan berkas permohonan tersebut, dan itu menjadi perioritas sejak penugasan kami sebagai pimpinan di BPN Deliserdang tanggal 6 Oktober 2022. Kami juga tetap melakukan rapat evaluasi rutin setiap hari Senin,” terang Kepala BPN Deliserdang.

Terkait bahwa mengenai berkas permohonan sertifikat atas nama Dana yang disebutkan tidak selesai selama satu tahun, setelah dicek tidak ada ditemukan nama tersebut dalam  data aplikasi pelayanan pertanahan di kantornya.

‘’Selanjutnya terhadap permohonan sertifikat atas nama Kantor KPU, sesuai data kami, faktanya baru diterima di loket pelayanan permohonan pemisahan dari  Hak Pakai Pemkab Deliserdang atas nama Baginda Thomas Harahap, SH, Kepala BPKAD pada tanggal 9 Mei 2023, dengan nomor berkas 24965/2023 (terlampir), sehingga  tidak benar berkasnya sudah setahun tidak selesai, ‘’tegas Rahim. (btr/han)

Wali Kota Binjai Dinilai Cuma Umbar Janji, Masyarakat Kembali Blokir Jalan Umar Baki

BLOKIR: Masyarakat kembali memblokir Jalan Umar Baki di Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Senin (15/5).

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat yang berdomisili di Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, kembali melakukan aksi pemblokiran atau menutup akses jalan yang kerap dilintasi puluhan truk bermuatan diduga melebihi tonase, Senin (15/5). Pemblokiran jalan yang dilakukan secara spontan ini, terjadi lantaran ruas jalan tersebut tak kunjung rampung pengerjaan perbaikannya.

Massa membentang spanduk di tengah badan jalan untuk memblokir akses truk yang kerap melintas di daerah tersebut. Selain membentangkan spanduk, massa juga berbaris sejajar berdiri di tengah badan jalan.

“Kami warga Kelurahan Payaroba membuat pemblokiran jalan seperti ini, karena adanya kecelakaan dan abu yang menyelimuti daerah kami,” ungkap perwakilan masyarakat, Agus (43).

Menurut Agus, masyarakat ingin agar Pemko Binjai yang melakukan perbaikan jalan, dapat segera merampungkan prosesnya. Menurut warga, pengerjaan perbaikan pada ruas jalan tersebut terhenti alias gantung. Artinya, perbaikan pada ruas jalan ini tidak diselesaikan hingga tuntas.

“Pihak dari proyek tidak ada aktivitas untuk melanjutkan perbaikan jalan ini. Kami masyarakat berkeinginan agar jalan ini segera cepat diperbaiki dan diselesaikan,” tuturnya.

Akibat penutupan jalan, truk bermuatan diduga melebihi tonase yang bermuatan mulai dari batu, sawit, dan lainnya, berhenti di pinggir jalan. Tak ayal, kemacetan mengular panjang hingga ke Simpang Pertanian Jalan Jenderal Gatot Subroto.

Selama ini, beber masyarakat, dilakukan sistem buka tutup. Pasalnya, 2 ruas akses Jalan Umar Baki belum seutuhnya rampung pengerjaan perbaikan rigid betonnya. Masih satu sisi ruas jalan yang telah diperbaiki rigid beton. Sementara ruas sebelahnya tidak ada pengerjaan perbaikan rigid beton. Karena itu, masyarakat meminta sistem buka tutup jalan agar ditiadakan.

“Jadikan seperti biasa, 2 jalur jalan digunakan,” harap Agus.

Perbaikan yang belum rampung seutuhnya ini juga mengakibatkan kecelakaan. Truk kontainer pernah mengalami kecelakaan tunggal, beberapa waktu lalu. Kecelakaan dimaksud, karena roda belakang truk tidak mampu berjalan pada ruas beton rigid. Alhasil, roda keluar jalur hingga akhirnya oleng dan menimpa satu rumah warga. Beruntung, rumah tersebut tidak berpenghuni.

“Kami minta kejelasan pemerintah, kapan proyek jalan ini selesai. Sebab, terkesan proyek jalan ini terbengkalai, karena sampai saat ini tidak ada pengerjaan apapun,” beber Agus.

Warga juga sudah muak hanya makan janji dan omong kosong belaka.

“Janjinya sampai Lebaran sudah selesai pengerjaan jalan. Tapi, pengerjaan yang mulai dari Agustus 2022 sampai dengan sekarang, belum juga rampung,” katanya lagi.

Aksi blokir jalan yang dilakukan massa juga harus membuat Kapolsek Binjai AKP Antonius Pasta Sitepu, dan Camat Binjai Barat Oscar Ginting, turun ke lokasi. Pejabat di tingkat kecamatan ini, berupaya meredam masyarakat agar kembali membuka akses jalan tersebut.

Sementara itu, Camat Binjai Barat Oscar Ginting, membenarkan adanya blokir yang dilakukan masyarakat.

“Sudah datang pihak PU untuk memberikan penjelasan,” jelasnya.

Aksi blokir yang dilakukan masyarakat bukan terjadi kali ini saja. Mei 2022 lalu, juga dilakukan pemblokiran oleh masyarakat pada ruas jalan tersebut. Bahkan, penutupan akses jalan yang dilakukan masyarakat hingga tengah malam. Singkatnya, massa membubarkan diri setelah datang Sekretaris Daerah Kota Binjai Irwansyah Nasution ke titik penutupan jalan tersebut. (ted/saz)

Gaji hanya Rp5 Juta per Bulan, Harta Kepala BPKPD Humbahas Capai Miliaran

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), John Harry kini tengah menjadi sorotan publik. Mulanya, dia menjadi viral setelah dilaporkan Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumbangaol, atas dugaan deposito APBD. Serta kegiatan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) senilai Rp22 miliar, yang tidak tertampung pada Tahun Anggaran (TA) 2022 ke pihak Kejati Sumut dan Polda Sumut.

Tak hanya itu, harta kekayaan yang dimiliki oleh John juga menjadi sorotan. Diketahui, sebelum menduduki jabatan sebagai BPKPD Humbahas, dia sempat memegang jabatan Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) di era Bupati Torang Lumbantobing. Berdasar data dari e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK, John sudah 5 kali melaporkan harta kekayaanya ke KPK.

Dalam laporan tersebut, diketahui harta kekayaan John mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya, dalam tanggal lapor 31 Desember 2017, dia punya harta kekayaan dengan total Rp2.089.059.496. Kemudian, pada laporan 31 Desember 2018, hartanya melonjak jadi Rp2.150.216.537.

Sementara dalam laporan tanggal lapor 31 Desember 2019, harta kekayaan John menurun sebesar Rp2.125.481.873, atau berkurang Rp24.734.664. Namun, pada laporan tanggal 31 Desember 2020, harta kekayaan John kembali naik menjadi Rp2.166.684.598. Sedangkan, pada laporan tanggal 31 Desember 2021, harta kekayaan John menjadi Rp2.091.188.940 atau berkurang senilai Rp75.495.658. Dan untuk laporan harta kekayaan 2022, yang biasanya dilaporkan per 31 Desember, masih nol.

Kepala BPKPD Humbahas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Dinas, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon 2b. Sedangkan, untuk pangkat dan golongannya, dikutip dari laman resmi https://humbanghasundutankab.go.id, John menduduki jabatan sebagai Kepala BPKPD sejak 2017, dengan pangkat dan golongan Pembina Utama Muda 4c.

Dilihat dari daftar gaji ASN yang terlampir dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, maka gaji yang diperoleh John, yakni Rp5.431.900. Namun, diketahui dia memiliki harta kekayaan mencapai Rp2 miliar lebih, dan diketahui mempunyai 12 bidang tanah serta bangunan.

Ketika dikonfirmasi, Sekretaris BPKPD, Martogi Purba mengatakan, gaji kepala dinas atau kepala badan, tergantung pada golongan atau masa kerja golongan (MKG). Hal itu, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahaan Ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji ASN.

“Jadi, gaji ASN itu sesuai golongannya. Sekda dengan golongan 4d Rp5.661.700, sedangkan kepala dinas atau kepala badan jika sudah 4c, termasuk Pak John, maka gaji pokok yang diterima Rp5.431.900,” beber Martogi.

Sementara, untuk tunjangan jabatan sesuai eselon, Martogi merincikan, eselon 2a memperoleh Rp3.250.000, sedangkan untuk eselon 2b Rp2.025.000.

“Belum termasuk dengan tunjangan melekat lainnya, seperti tunjangan suami/istri, tunjangan beras, dan lainnya,” pungkasnya. (des/saz)

Ketua Dekranas Langkat Terima Kunjungan Dekranas Pusat

DIABADIKAN BERSAMA: Ketua Dekranas Kabupaten Langkat Endang Kurniasih, diabadikan bersama Anggota Bidang Promosi dan Humas Dekranas Pusat, Ranti Kartakusuma, saat berkunjung ke Dekranasda Kabupaten Langkat, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Sabtu (13/5).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ketua Dekranas Kabupaten Langkat Endang Kurniasih, menerima kunjungan Anggota Bidang Promosi dan Humas Dekranas Pusat, Ranti Kartakusuma, ke Dekranasda Kabupaten Langkat, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Sabtu (13/5) lalu.

Ranti mengungkapkan, tujuan kunjungan tersebut dalam rangka silaturahim kepada Dekranasda Kabupaten Langkat, untuk berbagi ilmu dan pengalaman.

“Saya sangat senang kedatangan saya disambut hangat oleh Ibu Endang dan jajaran,” ungkap Ranti.

Ranti juga mengaku, akan mengajak Endang untuk hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dekranas di Kota Medan.

“Saya akan berusaha untuk mempromosikan hasil karya UMKM dari Langkat. Kabari saya, saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengunjungi stand Langkat,” tuturnya.

Dia pun berharap, agar kiranya Ranti bersama keluarga dapat diundang dalam peringatan Brandan Bumi Hangus.

“Kebetulan anak-anak dari Mayor Nazarudin Nasution banyak yang tinggal di Amerika, cuma suami saya yang tinggal di Indonesia,” bebernya.

Pada kesempatan itu, Endang yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, menunjukkan sebuah karya UMKM dari Kabupaten Langkat berupa tas purun, topi purun, dan sandal dari bahan dasar purun. Dia berharap, agar produk ini dapat dibantu dalam bidang pemasarannya. Tas dibanderol dengan harga Rp75.000, topi Rp65.000, dan sandal senilai Rp45.000.

Endang pun menyampaikan, masih butuh pelatihan-pelatihan yang harus diberikan kepada UMKM di Kabupaten Langkat, agar lebih mematangkan hasil karya-karya yang dibuat.

Terakhir, mengenai peringatan Brandan Bumi Hangus, dia mengaku akan menyampaikannya, dengan harapan Ranti yang merupakan istri dari Julian Nasution, akan diundang.

Turut hadir Ketua Bhayangkari Sumut Yanti Haries Budiarto, Ketua Bhayangkari Kabupaten Langkat Widya Faisal, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat Nur Elly Heriani Rambe, serta segenap anggota pengurus TP PKK Langkat. (rel/saz)

1...1,5101,5111,512...15,688Page 1,511 of 15,688