MEDAN- Pemerintah Kota (Pemko) Medan menunggak pembayaran beras miskin (raskin) kepada Perum Bulog Sub Divre Medan senilai Rp1,2 miliar lebih. Tunggakan ini terhitung sejak Mei 2011 lalu.

Hal itu terungkap saat Komisi C DPRD Kota Medan yang dipimpin Sekretaris Komisi Dianto MS, Wakil Ketua Hasyim SE dan anggota A Hie, Kuat Surbakti, Jhoni Nadeak, Ferdinan Lumban Tobing dan Herry Zulkarnain melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Perum Bulog Sub Divre Medan di Jalan Sisimangaraja.

Senin (20/6).

Rombongan Komisi C DPRD Medan mengaku kaget ketika mendengar penjelasan Plt Kasub Bulog Divre Medan Pangadilan Lubis, bahwa Pemko Medan hingga kini menunggak pembayaran raskin sebesar Rp1,2 miliar lebih.
Menurut Pangadilan, tunggakan pembayaran raskin tersebut dikarenakan Pemko Medan dalam proses pembayaran dan penyalurannya tidak menggunakan sistem cash and carry, piutang dengan sistem berjalan. “Jika Pemko Medan pembayarannya menggunakan sistem cash and carry seperti yang dilakukan Pemkab Langkat, mungkin tunggkan itu tidak akan terjadi,” ucapnya.

Dijelaskannya, untuk stok dan penyaluran hingga Juni di Bulog Sub divre Medan sebanyak 114.719.356,21 kg dan jumlah penyaluran sekitar 7.517.925 kg. Dan untuk harga, harga raskin 1.600 per kilogram.

Sedangkan untuk tunggakan senilai 1,2 miliar tersebut, Pangadilan menuturkan dari Mei hingga Juni 2011, Kecamatan Medan Polonia penunggak pembayaran raskin terbesar yakni senilai Rp3 juta rupiah.

Mendengar itu, anggota Komisi C DPRD Medan Herry Zulkarnain mengaku heran. “Loh, kok bisa menunggak? Padahal masyarakat membayar tunai sebelum mendapatkan raskin, dimana ini nyangkutnya?” kata Herry Zulkarnain.
Herry mensinyalir ada permainan di tingkat kelurahan maupun di kecamatan, apalagi sistem pembayaran yang langsung dilakukan pihak kecamatan atau kelurahan. Apalagi menurutnya, tunggakan itu bisa dimanfaatkan untuk pembelian raskin lagi.

Sementara anggota Komisi C lainnya, Ferdinand Lumban Tobing mendesak Pemko Medan, khususnya Kecamatan Medan Polonia untuk segera melunasi tunggakan pembayaran raskin tersebut.(adl)

MEDAN- Para kepala sekolah negeri baik SMP maupun SMA diminta untuk tidak melakukan pungutan apapun dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011-2012.

Pasalnya, Pemko Medan telah menganggarkan biaya penerimaan siswa baru dalam APBD Kota Medan 2011.
Karenanya, bagi para siswa dan orangtua siswa yang dibebani biaya, diminta segera melapor ke Komisi B DPRD Kota Medan agar segera ditindaklanjuti.

“Bila ada sekolah negeri yang membebankan biaya pada penerimaan siswa baru, segera laporkan ke Komisi B, pasti akan kita pertanyakan kepada pihak sekolahn tersebut. Selain itu, akan kita lanjutkan kepada Kepala Dinas Pendidikannya,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Roma P Simaremare, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/6).

Dikatakannya, untuk program pendaftaran sekolah gratis di Kota Medan sudah lama direncanakan. Tapi sayangnya, kata Roma, masih saja terjadi pungutan-pungutan tak resmi yang dilakukan pihak sekolah terhadap calon siswa baru.
Roma juga menjelaskan, Komisi B telah merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan Kota Medan agar menerapkan pendaftaran gratis bagi calon siswa baru berdasarkan hasil UN murni. “Sedangkan pengawasannya, Komisi B akan melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah dan meminta data base daya tampung sekolah negeri baik tingkat SMP maupun SMA se-Kota Medan,” ungkap politisi PDIP ini.

Ditambahkannya, bila ada sekolah yang menerima siswa tidak berdasarkan hasil UN, akan diberi sanksi, karena telah melanggar aturan. “Akan kita awasi dengan semaksimal mungkin. Apabila memang terbukti melanggar, Kita (Komisi B, Red) akan memanggil kepala sekolah dan Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk sanksi akan kita minta Dinas Pendidikan memberikan sanksi tegas,” katanya.(adl)

MEDAN- Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan berencana melakukan pembongkaran kembali terhadap bangunan Koki Sunda di Jalan Cik Di Tiro, Medan Polonia. Pasalnya, selain tidak memiliki izin, ternyata mereka masih melanjutkan pembangunan.

“Akan kita bongkar lagi bangunan Koki Sunda sesuai jadwal. Karena diketahui, proyek pembangunan Koki Sunda itu tidak memiliki izin,” kata Kadis TRTB Kota Medan, Sampurno Pohan yang dikonfirmasi wartawan koran ini, Senin (20/6).

Namun, Syampurno tak mengatakan kapan pembongkaran tersebut dilakukan. “Akan dicek lagi, kemudian dijadwalkan. Karena setiap harinya kita terus melakukan pembongkaran terhadap bangunan bermasalah. Jadi sabar dulu ya,” pintanya.

Sementara itu, beredar kabar, Pemko Medan telah menerima setoran sebesar Rp7 miliar agar pembangunan Koki Sunda tersebut tetap berjalan. Saat hal ini dikonfirmasi kepada Syampurno, dia membantahnyan “Nggak ada itu. Kalau itu, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya membongkar karena tidak ada izinnya,” ungkapnya.

Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Medan Deni Ilham Panggabean mendesak Dinas TRTB untuk serius menindak bangunan bermasalah, termasuk bangunan Koki Sunda di Jalan Cik Di Tiro. “Dinas TRTB jangan main-main. DPRD mendorong TRTB untuk melakukan pembongkaran. TRTB harus tegas, karena masyarakat menginginkan situasi yang aman dan kondusif,” katanya.

Sedangkan mengenai kabar adanya setoran Rp7 miliar ke Pemko Medan, Deni Ilham mengatakan, kabar tersebut harus diusut dan dibuktikan. “Kita tidak bisa mengangkat itu, karena indikasi. Jadi bila ada yang melihat kebenarannya, harus bisa dibuktikan. Baru bisa dikritisi DPRD,” kata Deni.

Sementara, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikrimah Hamidy mengatakan, dengan adanya pembiaran dari Dinas TRTB terhadap pembangunan Koki Sunda berarti ada orang kuat yang membekinginya. “Ujian untuk TRTB itu, berarti ada orang yang kuat mengelilinginya. Sedangkan untuk pembangunannya dibongkarlah karena sudah menyalahi prosedur,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas TRTB telah melakukan pembongkaran terhadap bangunan Koki Sunda yang melanggar jalur hijau, Selasa (14/6) lalu. Sebelum pembongkaran, Dinas TRTB terlebih dahulu menyurati pemilik bangunan untuk melakukan menghentikan pembangunan. Karena tak diindahkan, Dinas TRTB pun melakukan pembongkaran.(adl)

Diimingi Cokelat, Bocah Kelas I SD Diculik dan Dicabuli

MEDAN- Seorang bocah berusia tujuh tahun, sebut saja Bunga, warga Kelurahan Gelugur Darat II, Medan Timur, diculik dan dicabuli seorang pria tak dikenal, Senin (20/6). Bunga diculik dari sekolahnya di SD Negeri 060871, Jalan Pendidikan Medan Timur, saat pulang sekolah sekira pukul 10.00 WIB.

Menurut informasi yang diperoleh wartawan koran ini, saat itu korban yang masih duduk di kelas 1 SD ini, didatangi seorang pemuda dengan ciri-ciri rambut ikal, kulit putuh dan tinggi sekitar 160 Cm mengenakan T-Shirt warna putih dan celana pendek warna hitam. Lantas, pemuda tersebut mengajak anak kedua dari pasangan Zulkifli (34) dan Atik (31) ini untuk menemui ibunya. Menurut pria tak dikenal ini, ibu Bunga sedang menemani temannya di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Pria itupun membujuk Bunga sembari memberi cokelat.

Dengan polos, Bunga menuruti ajakan pemuda tersebut dan pergi mengendarai sepeda motor Vega R warna hitam. Dengan berseragam sekolah lengkap, Bunga pun dibawa ke kawasan Jalan Pancing Medan. Lantas Bunga dibawa ke sebuah pondok yang di sekitarnya ditumbuhi semak. Namun, Bunga tidak mengetahui secara pasti lokasi tersebut. Di sanalah Bunga dicabuli pria tersebut.

“Abang itu membuka rok sekolah saya, kemudian alat kelamin saya ditaburi susu coklat dan dijilatinya,” ujar Bunga polos kepada wartawan di rumahnya yang berukuran 10×5 meter berdinding papan.

Setelah puas menjalankan aksinya, Bunga pun diantar pemuda tersebut sampai di Jalan Bukit Barisan sembari mengancam agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun. Namun, sesampainya di rumah, Bunga menceritakan kejadian yang dialaminya kepada bapak dan neneknya. Bagai petir di siang bolong, bapak dan neneknya kaget bukan kepalang mendengar cerita Bunga.

“Saya sangat terkejut mendengar cerita cucu saya itu. Saya sedih, tega benar dia melakukan hal tersebut kepada cucu saya yang tidak tahu apa-apa,” ujar Syamsinar (61), nenek korban.

Menurut Syamsinar, saat pulang ke rumah, cucunya itu langsung memeluknya. “Dia merasa ketakutan atas kejadian itu, dia trauma. Ini baru pertama kali dialaminya,” ungkap Syamsinar sedih. Atas kejadian itu, pihak keluarga akan melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Sementara Zulfikli, bapak Bunga mengaku geram atas perbuatan pemuda tak bermoral tersebut. “Ini akan saya lapor ke polisi. Saya ingin sekali menghakimi dia, bejat sekali yang diperbuatnya kepada anak saya,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Kapolsek Medan Timur Kompol Patar Silalahi membenarkan kejadian ini. “Saya tadi berencana ke rumahnya, namun belum ketemu juga alamatnya,” ujarnya. Selanjutnya, ia mengatakan petugas kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap kasus pencabulan yang menimpa korban.

Sementara itu, Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan Komisi Pelindungan Anak Daerah Sumut (KPAID), Muslim Harahap mengecam perbuatan biadab pelaku yang tega meculik dan mencabuli anak usia 7 tahun tersebut. “Kalau ini terbukti, kita akan mendampingi korban dan keluarga untuk mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya,” ujarnya.

Kecaman senada juga disampaikan Pengamat Kriminologi dan Hukum Pidana Umum Fakultas Hukum UMSU Nursarini Simatupang kepada Sumut Pos. “Perbuatan itu sangat kejam. Apa pelaku tidak berpikir, setelah perbuatannya dampak apa yang ditimbulkan kepada anak tersebut? Dampak yang dialami anak tersebut bisa berefek pada psikologisnya. Anak itu akan dihatui perbuatan pelaku dan dia akan mengalami trauma,” ungkapnya.

Karenanya, dia mendesak polisi agar secepatnya menangkap pelaku dan dihukum seadil-adilnya. Nursaini juga menyarankan kepada orangtua yang mempunyai anak agar selalu waspada, karena siapa yang bisa menjamin kalau anak kita tidak menjadi korban kejahatan. “Hindari anak kontak langsung dengan orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal, jangan langsung percaya walaupun diiming-imingi apa pun,” pungkasnya.(mag-7)

MEDAN- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menepati janjinya, melimpahkan empat dari enam tersangka dugaan korupsi anggaran Rancangan Umum Tata Ruang Kota Medan (RUTRK) senilai Rp4,3 miliar ke Kejatisu. Kasubdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut AKBP Verdy Kalele menuturkan, pelimpahan tersebut, dikarenakan penyidik Subdit III Polda Sumut telah melengkapi barang bukti dan keterangan sesuai permintaan petunjuk Kejaksaan.

“Iya, empat tersangkanya sudah kita limpahkan ke Kejatisu,” ungkap Verdy di Mapoldasu, Senin (20/6). Keempat tersangka itu diketahui antara lain, mantan Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Medan Ir Harmes Joni yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan dan Pengguna Anggaran (PA). Tersangka kedua, Susi Anggraini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta dua rekanann
proyek Fajrif H Bustami selaku Direktur PT Indak Karya (penyedia jasa) dan Gatot Suhariyono selaku karyawan PT Indah Karya.

Dijelaskan Verdy, pelimpahan ini merupakan pelimpahan tahap kedua yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Awalnya, rencana pelimpahan keempat tersangka beserta berkas dan barang buktinya seharusnya pada Kamis (16/6) lalu. Namun, karena kedatangan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo maka pelimpahan tersebut ditunda.
“Seharusnya memang Kamis lalu. Tapi, karena hal nonteknis, akibatnya penyerahan dilakukan pekan depannya. Hari ini jadinya pelimpahannya,” jelas Verdy.

Mengenai dua tersangka lainnya yakni, Syarifah Chairunnisa selaku orang yang mencairkan dana ke rekening PT Assaka Alif Enggenering dan Drs Said Abdullah selaku Direktur PT Assaka Alif Enggenering, sampai saat ini berkasnya masih dalam tahap melangkapi.

Terkait kasus itu, Penyidik telah memintai keterangan 38 orang saksi dari unsur panitia tender dan dua saksi ahli termasuk penyitaan barang bukti berupa dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan kasus.
Kepala humas Kejatisu Edi Irsan Tarigan SH yang dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. Namun, saat ditanya nama-nama tersangkanya, Edi enggan menyebutkannya. “Benar tadi diserahkan tersangkanya. Tapi saya tidak tahu persis nama-namanya,” katanya.

Tindak pidana korupsi master plan ini, negara telah dirugikan sebesar Rp1,5 miliar, dan itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kasus ini sendiri terjadi sejak tahun 2006. Dan terungkap setelah adanya laporan dosen Universitas Sumatera Utara (USU) ke Markas Besar (Mabes) Polri. Namun, karena lokasi berada di Medan, akhirnya dilimpahkan ke Poldasu.(ari)