Jika Tunggakan Retribusi tak Dibayar

MEDAN- Tidak seperti Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang tidak tegas dalam mengambil kebijakan atas persoalan Merdeka Walk. Kepala Bagian (Kabag) Umum Pem ko Medan Muslim Harahap secara jelas dan tegas menyatakan, Pemko Medan akan menutup pengoperasian Merdeka Walk jika tunggakan retribusi tak dibayar pihak pengelola.

Hal itu dikemukakan Muslim Harahap saat ditemui wartawan Sumut Pos di Balai Kota Medan, Selasa (7/6), saat ditanya mengenai adanya tunggakan retribusi oleh pihak pengelola Merdeka Walk.

“Kalau tunggakannya tidak dibayar, maka akan kita tutup atau kita putus kontrak kerjasamanya,” tegasnya.
Dijelaskannya, permasalahan yang muncul sebenarnya, pihak pengelola Merdeka Walk meminta retribusi pemakaian kekayaan negara dari Bagian Umum Setda Kota Medan. Semen tara seharusnya adalah dari Dinas Pertamanan Kota Medan.

“Makanya muncul dua kesepakatan itu. Itulah yang akan kita bicarakan, aturan yang mana yang nanti akan kita ikuti,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis saat bersamaan tidak memberikan pendapatnya secara konkret. “Yang berhak menentukan kebijakan itu adalah Wali Kota Medan,” jawabnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan Aripay Tambunan, yang juga mantan Ketua Komisi C DPRD Medan periode lalu menyatakan, Pemko Medan harus bersikap tegas dalam penyelesaian persoalan ini.

“Pemko Medan harus membuat dan menciptakan kenyamanan bagi pengusaha atau investor. Agar investasi dari tahun ke tahun membaik. Justru jangan menakut-nakuti pengusaha. Saya melihat, Merdeka Walk koperatif. Terbukti memohon usulan agar Peraturan Daerah (Perda) yang diberlakukan tidak ganda atau double. Jadi, Pemko Medan harus mengambil sikap tegas. Aturan yang mana yang harus dibebankan terhadap pengelola Merdeka Walk,” imbaunya.

Dari data yang diperoleh Sumut Pos, PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) selaku pengelola Merdeka Walk, didirikan berdasarkan akte pendirian No.23 tanggal 2 Maret 2004. PT OIM yang dibuat di hadapan notaries Jhon Langsung SH, merupakan pengelola dari Merdeka Walk berdasarkan surat perjanjian pengelolaan sisi barat Lapangan Merdeka No.511.3/11297; No.007/OIM/VII/2004 tertanggal 23 Juli 2004.

Terkait persoalan retribusinya, belum ada kesepakatan antara PT OIM dengan Pemko Medan. Retribusi yang ditentukan oleh Pemko Medan Pasal 9 ayat 6 huruf A Perda No 21 Tahun 2002, sangat memberatkan dan sangat tidak sesuai dengan jiwa ratio pemikiran untuk Merdeka Walk. Karena, selain Merdeka Walk merupakan bangunan temporir, Merdeka Walk pun pada akhir masa konsensi akan dikembalikan ke Pemko Medan.(ari)

Pembunuh Mahasiswa ITM Ditangkap

MEDAN- Setelah empat bulan buron, akhirnya Polsekta Medan Kota meringkus Rahmad Hidayat (25), warga Jalan Air Bersih, Gang Keluarga No 1, Medan Kota, tersangka pembunuh M Agus Widya Lubis alias Awit (21), mahasiswa ITM yang ditemukan tewas dengan puluhan luka tusukan di rumah kosnya, Jalan Air Bersih Medan.

Rahmad Hidayat diamankan saat pulang dari tempat persembunyiannya untuk menjenguk istrinya yang melahirkan anak pertama mereka di klinik bersalin Jalan Balai Desa, Patumbak, Deli Serdang, Senin (6/6) pukul 15.00 WIB.

“Tersangka mengaku, selama dalam pelarianya selalu berpindah-pindah, dari Pangkalan Brandan, Natal dan Madina,” ujar Kapolsek Medan Kota Kompol Sandi Sinurat, Selasa (7/6) sore.

Dikatakan Sandi, dari tangan tersangka, Polisi menyita satu balok kayu untuk memukul kepala korban, pisau yang sudah dibawahnya dari rumah, chasing telepon genggam, tiga potong baju kaos milik korban yang diamankan dari kediaman orangtua tersangka di Jalan Pancing.

“Hasil penyelidikan sementara, tersangka telah mengakui sebagai pelaku pembunuhan Awit karena ingin menguasai barang-barang korban. Terbukti, sepeda motor, laptop dan lainnya turut diambil tersangka dan telah dijualnya,” ucap Sandi.

Dijelaskan Sandi, tersangka dan korban merupakan teman yang sudah saling kenal sejak korban tinggal di kawasan Air Bersih. Tersangka sering berkunjumg ke rumah kos Awit untuk bersama-sama memakai narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian, korban yang sudah ketinggian memakai sabu saat sedang lengah dipukul  pakai balok hingga terkapar.
Pelaku juga menghujani tubuh Awit dengan pisau di beberapa bagian tubuhnya, seperti dada dan tangan hingga korbannya tewas di tempat. Kemudian, tersangka melarikan diri dengan membawa barang berharga milik korban yang sudah diincarnya. “Sejauh ini masih Rahmad Hidayat yang kita tetapkan sebagai tersangka. Tapi tidak tertutup kemungkinan bakal ada penambahan tersangka. Selain itu, Polisi juga mencari penadah barang-barang milik korban,” tambah Sandi.

Seperti diketahui, pembunuhan terhadap Awit terjadi pada Senin (24/1) lalu. Saat ditemukan, korban dalam keadaan telungkup di kamarnya, di dada korban ditemukan tiga luka tusukan senjata tajam. Selain itu, korban memegang mancis, di sekitarnya ditemukan bong (alat hisap sabu), plastik sisa sabu dan alat hisap lainnya.(adl)

Komisi D Sesalkan Sekda Soal Nanyang

MEDAN- Melunaknya sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri terkait bangunan Nanyang Internasional School, bukan cuma mengundang kecurigaan warga.

Bahkan, Komisi D DPRD Kota Medan mengaku kecewa atas sdikap yang ditunjukkan Sekda Kota Medan tersebut.
“Kita tidak mendukung sikap yang awalnya tegas dan keras, tapi akhirnya melunak,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan Muslim Maksum kepada wartawan Sumut Pos, Selasa (7/6). Karenanya, Muslim meminta kepada pejabat di lingkungan Pemko Medan, untuk tidak berkoar-koar sebelum ada bukti yang dilakukan.

Untuk penyelesaian persoalan itu, Muslim menuturkan, Komisi D DPRD Medan akan segera memanggil semua pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, warga serta pihak sekolah Nanyang Internasional School. Hal ini juga bertujuan, untuk membahas keberlangsungan dari proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Tanggal 10 Juni ini, kita memanggil semua pihak. Khusus TRTB Kota Medan, untuk men jelaskan persoalan ini, serta sikap apa yang akan diambil nantinya. Begitu pula dengan semua pihak yang bersangkutan,” bebernya.

Kekecewaan terhadap sikap Sekda Kota Medan juga disampaikan Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong. Menurutnya, apa yang dikemukakan Syaiful Bahri tidak semestinya seperti itu. Kalau memang pada awalnya menginstruksikan Dinas TRTB Kota Medan untuk melakukan penertiban atau pembongkaran, maka harus konsisten. Kecuali jika memang pihak Nanyang Internasional School melaksanakan semua bentuk aturan yang ada, baik itu Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), lahan parkir dan lainnya.

“Saya tidak tahu kenapa Sekda Medan seperti itu, bisa berubah-ubah pernyataannya. Kita dari Komisi D DPRD Medan memang merekomendasikan pembongkaran. Salah satunya, kita menyoroti mengenai gambar situasi bangunan (GSB) nya,” tegasnya.(ari)

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap menegaskan, tanah di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia saat ini masih tercatat sebagai aset TNI AU. Pernyataan itu dikemukakan Rahudman saat membacakan Nota Jawaban Wali Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2011-2015 pada Sidang Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (6/6).

“Dalam rangka mendorong penyelesaian kasus tanah di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Pemko Medan telah melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Mabes TNI AU. Hal ini dilakukan sebab secara de jure, lahan yang sampai saat ini merupakan tempat tinggal masyarakat masih tercatat sebagai aset TNI AU,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Rahudman juga menambahkan, berdasarkan hasil konsultasi terakhir yang dilakukan antara Pemko Medan dengan TNI AU, telah digagas secara bersama-sama alternatif solusi. “Untuk itu, telah disampaikan surat permintaan kepada Mabes TNI AU, dengan beberapa alternatif yang disepakati secara bersama-sama,” tambahnya.

Lebih lanjut Rahudman menyatakan, dalam penyelesaian persoalan tersebut, akan diteruskan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, guna mendapat kesepakatan yang terbaik, yang bisa diterima semua pihak baik warga, TNI AU dan Pemko Medan.

“Untuk selanjutnya, akan dimintakan persetujuan kepada Kementerian Keuangan, sehingga nantinya diharapkan dapat dicapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak,” tutupnya.
Mendengar pernyataan Rahudman, Masyarakat Sari Rejo melalui Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan mengaku kecewa. “Ini sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA). Apa itu tidak diakui di negara ini. Sedangkan kita menjunjung tinggi hukum. Kalau keputusan MA saja tidak diakui, jadi harus bagaimana lagi,” tegasnya.

Dijelaskannya, secara de facto dan de jure masyarakat adalah pemilik tanah itu dan berhak mendapatkan sertifikat. “Masyarakat sudah ada di sini sejak 1948. Duluan lagi masyarakat ketimbang AURI. Dasar wali kota menyatakan tanah ini milik AURI itu apa? Sedangkan ini sudah ketentuan menjadi kelurahan di Kota Medan. Apakah masyarakat yang berjumlah 35 ribu jiwa tidak di akui masyarakatnya. Kami berkeyakinan, yang menjadi asset TNI AU itu hanya 302 hektar. Sedangkan yang 260 hektar bukanlah asset TNI AU, melainkan asset yang menjadi hak masyarakat,” tandasnya. (ari)