Retribusi Merdeka Walk

MEDAN-Kontrak kerjasama antara Pemko Medan dengan PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) selaku pengelola Merdeka Walk, harus diputus. Hal itu diambil, jika tidak ada kesepakatan antara Pemko Medan dengan pihak pengelola, terkait adanya dua klausul kontrak yang sama pada satu objek.

“Ini ironis. Masak ada dua klausul kontrak pada satu objek yang sama. Ini harus segera dituntaskan. Dan jalan yang harus dilakukan adalah antara Pemko Medan dan pengelola harus bertemu dan membicarakan kelanjutan kontrak itun Kalau ini juga tidak ada kesepakatan, jalan yang harus diambil adalah kontrak kerja itu diputus saja,” tegas Ketua Komisi C DPRD Medan Jumadi kepada Sumut Pos, Jumat (3/6).

Dijelaskannya, harusnya Pemko Medan juga konsekwen atas aturan yang ada. Dimana dalam aturan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan yakni, Perda No 21 Tahun 2002.

“Kita harus sesuai dengan Perdanya. Maka dari itu, kalau memang dibutuhkan perjanjian baru harus segera dilakukan. Karena kalau terus-terusan begini, sama artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Merdeka Walk juga tidak signifikan,” bebernya.

Sementara itu, desakan untuk penyelesaian permasalah tersebut juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu. Dikatakannya, dalam upaya penyelesaian persoalan antara pihak pengelola Merdeka Walk dengan Pemko Medan, dibutuhkan ketegasan dari Pemko Medan.

“Pemko Medan pun tidak tegas, masak ada dua klausul. Yang satu dengan Dinas Pertamanan, satu lagi dengan Bagian Umum. Mana yang harus dipergunakan. Kita harus berjalan sesuai aturan. Kalau yang klausul pertama, ya itu yang dijalankan. Jangan klausul kedua juga dijalankan,” katanya.

Kemudian, Sabar juga mempertanyakan pernyataan dari Pemko Medan yang akan menggandeng pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “BPK atau BPKP juga belum ada dilibatkan, kalau menunggu-nunggu keterlibatan dua instansi itu jadi terlalu lama. Sekarang penegasan dari Pemko,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Erwin Lubis yang dikonfirmasi mengenai hal ini. Erwin mengaku, tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan dikarenakan yang memiliki wewenang untuk memutus kontrak atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pengelola Merdeka Walk (MW) adalah Wali Kota Medan. “Yang bisa mengambil kebijakan itu adalah wali kota, kalau kami (Dinas Pertamanan, red), nanti dibilang terlalu maju,” cetusnya. (ari)

Rahudman Terus Dikritik

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap dinilai telah melakukan pemborosan anggaran dengan membeli mobil dinas baru jenis Jeep Wrangler seharga Rp1,1 miliar. Padahal, masih banyak persoalan di Medan yang harus dibenahi seperti masalah infrastruktur, kebersihan, lalulintas dan sebagainya.

“Harusnya wali kota menggunakan azas penghematan. Masih banyak prioritas yang harus diselesaikan. Kan mobil dinas lainnya masih ada, harusnya dijelaskan terlebih dahulu apa kepentingan dari pembelian mobil dinas baru itu,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Medan Ilhamsyah kepada wartawan Sumut Pos, Jum’at (3/6).

Ditambahkannya lagi, Kotan Medan merupakan area yang datar dimana masih bisa mempergunakan mobil-mobil berjenis biasa.

“Jalan di Medan datar, pakai mobil yang biasa juga bisa. Kalau jenis Jeep biasanya untuk melewati jalur-jalur khusus, seperti naik gunung dan sebagainya,” katanya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Salman Al Farisi. Pria yang juga duduk di Komisi B DPRD Medan tersebut mempertanyakan urgensi dari pembelian mobil dinas tersebut. “Urgensinya apa, karena masih ada mobil dinas sebelumnya dan masih bisa dipergunakan,” bebernya.

Lebih lanjut, Salman juga menuturkan, seharusnya juga Wali Kota Medan Rahudman Harahap melihat kepada kepala daerah di atasnya yang tidak berganti-ganti mobil dinas, meskipun ada anggarannya.

“Kepala daerah di atasnya (Plt Gubernur Sumut, Red), tidak gonta-ganti mobil. Paling tidak ini bisa menjadi acuan bagi wali kota,” tegasnya.(ari)

MEDAN- Warga Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru, dengan tegas meminta agar bangunan Nanyang International School harus dipindah dari Jalan Sriwijaya/Abdullah Lubis. Karena, keberadaan gedung sekolah tersebut telah meresahkan masyarakat sekitar.

Penegasan itu dikemukakan Ryan Kacaribu, seorang warga di Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, yang ditemui wartawan Sumut Pos di dekat lokasi Nanyang Internasional School. “Kami meminta sekolah itu pindah. Karena selama ini telah membuat resah warga,” tegasnya.

Dijelaskannya, keresahan warga disebabkan beberapa hal antara lain, kemacetan di seputaran Jalan Sriwijaya/Abdullah Lubis, kebisingan dari kegiatan drum band sekolah tersebut dan bahkan ada kegiatan sekolah yang hingga larut malam, dan yang paling sering terjadi manakala turun hujan rumah-rumah warga digenangi air alias kebanjiran.

“Sebenarnya yang parah itu, macetnya. Karena mobil-mobil penjemput anak-anak sekolah. Ada sekolah-sekolah atau pusat pendidikan lain di sini, tapi ada lahan parkirnya sendiri. Kalau Nanyang, ada parkirnya di dalam tapi tidak cukup. Akhirnya, kemacetan di ruas Jalan Sriwijaya/Abdullah Lubis. Kalau drainasenya ada di dalam, tapi lebih tinggi dari lantai rumah warga. Sama saja kalau hujan, air nya turun ke rumah warga. Waktu itu, ada tim dari Dinas TRTB melakukan pembongkaran, tapi terkesan pura-pura saja. Sekarang sudah ada pengerjaan lagi,” terangnya lagi.
Apa yang dikemukakan Ryan Kacaribu ternyata benar. Pantauan wartawan Sumut Pos di lokasi tersebut terlihat beberapa pekerja sedang melakukan aktivitas. Dan di sisi tembok yang baru dibangun, tepatnya di samping rumah warga juga terlihat tenda (terpal) biru. Dan itu dipasang seminggu lalu.

Ryan juga menuturkan, yang jadi persoalan adalah level-level dari bangunan tersebut yang menjorok ke rumah warga, sehingga air hujan yang turun dipastikan beralih ke rumah-rumah warga.

“Tiangnya itu berjarak 40 sampai 50 cm dari rumah warga, tapi levelnya lebih dari itu dan air hujan yang turun jadi tempias ke rumah warga,” kata Ryan lagi.

Dan itu dibenarkan Jeffrey Matulessy, seorang warga yang rumahnya tepat berada di samping Nanyang Internasional School. “Iya, levelnya itu berarti kalau ke rumah warga lebih dari 50 centi. Jadi kalau hujan airnya ke rumah kami,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Suwito, warga lainnya. Dikatakannya, ada kesan pihak sekolah menutup-nutupi pengerjaan bangunan tersebut. “Terpal itu dipasang seminggu lalu. Ada apa itu? Berarti ada yang ditutup-tutupi,” bebernya.

Ryan dan Suwito juga mempersoalkan mengenai Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Medan. Di mana dalam SIMB tersebut tertera, SIMB No.642.2/363.K, Tanggal 14 Februari 2011, jenis memperluas sekolah, jumlah satu unit, jumlah lantai 4.

Menurut mereka, seharusnya sebelum Dinas TRTB memberikan atau mengeluarkan izinnya, terlebih dahulu ada persetujuan warga. Namun, sampai saat ini warga tidak pernah setuju atas pembangunan sekolah tersebut.
“Harusnya ada persetujuan warga, baru keluar SIMB nya. Kami saja sebagai warga sini, belum pernah dan tidak memberikan izin itu. Tapi kok bisa Dinas TRTB memberikan izin itu. Kami juga akan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Medan, terkait hal ini. Karena mengenai institusi pendidikan, Dinas Pendidikan juga memiliki kewenangan,” kata Suwito dan Ryan Kacaribu. (ari)