Lagi, Lima SKPD Bakal Dicopot
MEDAN-Pencopotan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota (Pemko) Medan, bukan rumor belaka. Diawali pencopotan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Purnama Dewi, kemudian yang paling baru adalah Asisten Umum (Asmum) Sulaiman.
Siapa lagi yang bakal menyusul? Informasi yang berkembang akhir-akhir ini, ada 5 SKPD yang santer diberitakan akan dicopot antara lain, Pelaksana Tugas (Plt) Humas Pemko Medan Khairul Buhori. Begitu pula dengan Kepalan
Badan Ketahanan Pangan (BKP), Eka Rezeki YD serta Kepala Dinas Perhubungan Medan, Syarif Armansyah alias Bob. Kemudian muncul lagi dua nama yakni, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Qamarul Fattah serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Hanas Hasibuan, juga masuk nominasi akan dicopot.
“Ini A1. Kepala BLH dan Asmum sudah dicopot. Tinggal Kadishub dan Kadispora yang belum. Ada nama-nama lainnya, Humas juga diganti, Kepala BKP sudah pasti. Kemungkinan minggu-minggu depan sudah ada yang keluar SK pencopotannya,” ungkap salah seorang SKPD di Pemko Medan kepada Sumut Pos sembari berbisik-bisik, Rabu (25/5).
Sejumlah SKPD yang ada di Pemko pada saat itu, juga terlihat gusar. Beberapa di antara SKPD tersebut, menghampiri Sumut Pos sembari mempertanyakan kebenaran hal itu. “Iya, benar yang kalian tulis waktu itu ya. Tiba-tiba Kepala BLH dan Asmum langsung dicopot. Aku masuk nggak ya?” tanya SKPD yang juga berbisik-bisik dan enggan disebutkan namanya kepada Sumut Pos di lantai II Balai Kota Medan.
Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, pencopotan SKPD itu dilatarbelakangi emosional sesaat. Pencopotan dilakukan karena SKPD yang bersangkutan tertangkap basah atau dilaporkan telah menggunjingkan kehidupan pribadi dan keluarga Wali Kota Medan. “Makanya kalau menggunjingkan wali kota jangan di depan orang-orangnya, kalau sampai terdengar atau dilaporkan, pasti kayak Bu Dewi (Purnama Dewi, Red),” ujar seorang pejabat Pemko Medan.
Sumber itu mengatakan, Purnama Dewi menggunjingkan persoalan rumah tangga wali kota kepada orang dekat istri Rahudman. Pejabat lainnya mengatakan, pencopotan Sulaiman sebagai Asisten Umum juga karena persoalan yang sama. “Memang sebagai bawahan seharusnya tak menggunjingkan atasannya, apalagi sampai kepada persoalan pribadi,” tukasnya.
Benarkan? Wali Kota Medan, Rahudman yang dikonfirmasi langsung Sumut Pos mengenai kebenaran isu tersebut dengan sedikit meradang membantah hal itu. “Nggak ada. Tahu kau, itu karena orang itu tidak menunjukkan kinerja yang baik. Jangan kau politik-politikan. Sekali lagi, tidak menunjukkan kinerja yang baik,” tegasnya.
Pengamat politik asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rafdinal SSos menilai, keputusan yang diambil Rahudman dalam upaya pencopotan karena alasan pribadi tersebut adalah sikap dan tindakan yang tidak tepat.
“Kalau pencopotan atas dasar suka atau tidak suka, itu tidak tepat. Ukurannya seharusnya kinerja. Berarti ini menandakan ketidakobjektifan Wali Kota Medan dalam mengambil keputusan dan kebijakan,” ungkapnya.
Rafdinal juga menyesalkan sikap para SKPD tersebut. Menurutnya, seharusnya para SKPD itu tidak perlu menggunjingkan persoalan orang lain terutama lagi atasannya.
“Meskipun itu sudah menjadi konsumsi publik, tapi secara etika memang tidak baik. Kalau memang berani, ya laporkan ke penegak hukum agar penegak hukum yang memproses itu. Kemungkaran perlu dicegah, iya memang. Tapi bukan dengan cara berbisik-bisik. Laporkan saja, baik ke inspketorat atau penegak hukum. Seharusnya juga bawahan itu tidak terikut-ikut dengan kasus itu. Biar kasus itu ditangani penegak hukum, SKPD tetap bekerja memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” terangnya. (ari)
(ari)
