MEDAN- Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Syampurno Pohan diduga telah mengabaikan perintah pim pinannya. Pasalnya, sampai sekarang perintah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri untuk menghentikan pembangunan Sekolah Nanyang Internasional di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, tidak dilaksanakan.

Hingga kini, pembangunan perluasan satu unit bangunan sekolah tersebut telah menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah dikeluarkan.

“Saya sudah pernah menerima masyarakat yang berkeberatan, dan saya telah memerintahkan  Kadis TRTB Syampurno Pohan untuk menghentikan pembangunan sekolah itu, sebelum persoalan ini selesai,” tegas Syaiful Bahri saat dikonfirmasi wartawan Sumut Pos, Senin (30/5).

Kalau pun sudah ada IMB nya, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan ini, tetap saja pembangunannya harus sesuai aturan.

“Jangan melanggar aturan. Jangan sampai tidak sesuai dengan yang ada pada IMB itu. Yang terpenting, saya sudah menginstruksikan pembangunan gedung sekolah itu untuk dihentikan,” tandasnya lagin
Sementara itu, pengamat Tata Kota Medan Abdul Rahim Siregar yang ditemui di gedung DPRD Sumut ketika dimintai pendapatnya mengutarakan, kalau pembangunan sekolah tersebut tidak memiliki izin, Pemko Medan melalui Dinas TRTB harus membongkar bangunan yang telah berdiri itu.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2002. Dimana di dalam Perda tersebut dijelaskan, IMB adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang wajib dimiliki pemohon untuk mendirikan bangunan di dalam wilayah administratif Kota Medan.

Izin Mendirikan Bangunan diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.
“Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi dan menambah bangunan,” terangnya.

Lebih lanjut Abdul Rahim menerangkan, IMB dibuat berdasarkan rencana kota dan memuat penjelasan mengenai bentuk dan ukuran persil, alamat persil, jalan dan rencana jalan di sekeliling persil, penggunaan bangunan dan jumlah lantai, peruntukan tanah di atas persil, garis-garis sempadan, arah mata angin, skala gambar, tanah yang dikosongkan untuk rencana jalan dan sarana umum lainnya serta biaya retribusi KRP.

Nah, sambung Abdul Rahim lagi, IMB yang telah dikeluarkan juga bisa ditolak permohonannya jika, pertama bertentangan dengan rencana kota. Beberapa poinnya yakni, Bangunan yang direncakan tidak sesuai dengan peruntukan tanah pada lokasi dimaksud. Di atas persil dimohon terdapat rencana jalan atau pelebaran sehingga sisa luas tanah tidak dapat dibangun sesuai dengan persyaratan peruntukan. Serta bangunan yang dimohon tidak sesuai ketentuan teknis lainnya.

Kedua, jika mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan. Terakhir yakni, bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Ketentuan lain, sambung Rahim, IMB dicabut apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dimaksud tidak benar keabsahannya.

Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah IMB diberikan oleh Kepala Daerah. Apabila pekerjaan mendirikan bangunan tidak dimulai setelah enam bulan sejak izin diterbitkan tanpa alasan yang dapat diterima kepala daerah, maka izin dapat dicabut.

Bangunan dapat dibongkar, apabila pelaksanaan mendirikan bangunan bertentangan, tidak sesuai atau menyimpang dari izin yang telah diberikan dan pelaksanaan mendirikan bangunan tidak memiliki izin.
Selain itu pula, pembangunan Nanyang Internasional School juga jika melanggar peruntukkannya sesuai UU No. 26 Tahun 2007 maka itu juga tidak dibenarkan.
“Kalau Perda dan UU saja tidak dijalankan, apa perlu kita ganti pemerintahannya dengan pemerintahan yang baru yang berani mengambil sikap,” tukasnya.(ari)

Sengketa Tanah Sari Rejo

MEDAN- Komisi A DPRD Sumut telah berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sari Rejo, bukan kepentingan pengusaha. Karenanya, jika persoalan sengketa tanah Sari Rejo dapat dipercepat penyelesaiannya, mengapa harus diperlambat.

Demikian dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardhya Pulungan yang menerima audiensi 30 masyarakat Sari Rejo yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) di Aula Kantor DPRD Sumut, Senin (30/5).

Pada kesempatan itu, politisi asal Fraksi Golkar DPRD Sumut juga menuturkan, Komisi A DPRD Sumut akan kembali mengagendakan pertemuan dengan Lanud Medan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dan Sumut serta Pemko Medan dan tanpa terkecuali pihak masyarakat Sari Rejo, dalam jangka waktu dekat, untuk menindaklanjuti pertemuan Komisi A DPRD Sumut dengan Kementerian Keuangan dan Markas Besar (Mabes) TNI AU di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Nanti, kita akan meminta Pemko Medan untuk menstanvaskan semua pembangunan properti di area Polonia, sebelum persoalan Sari Rejo selesai. Kita akan mempertanyakan, siapa sebenarnya yang bermain di belakang ini. Kenapa ada pembangunan di area Polonia, sementara masyarakat di sekitar situ tidak diberikan sertifikatnya,” tegasnya.

Sebelumnya, segenap masyarakat Sari Rejo dengan tegas menyatakan, tanah yang telah mereka diami puluhan tahun itu adalah tanah mereka yang juga berhak untuk dimiliki secara penuh dengan harus dikeluarkannya sertifikat tanah bagi mereka.

“Masyarakat bukan untuk mencari kekayaan, tapi hanya untuk tempat berlindung. Kami meminta anggota Komisi A DPRD Sumut bersedia untuk melihat langsung tempat tinggal kami,” pinta seorang warga yang juga anggota Formas Oscar Sinaga pada acara audiensi itu.

Warga lainnya, Ustad Sobirin Lubis mengandaikan, perjuangan masyarakat Sari Rejo seperti kendaraan yang tercebur di lubang berlumpur yang tak kunjung bergerak. Artinya, sudah beragam pertemuan baik di Medan bahkan hingga ke Jakarta tetap saja sampai saat ini, belum ada penyelesaian.

“Mungkin kami akan mengadu ke pesawat, dan tidur di lapangan terbang Polonia. Dan apa perlu terjadinya pertumpahan darah,” tegasnya. Penegasan itu juga diungkapkan seorang warga Sari Rejo lainnya dari lingkungan IX yakni, Sudarto. Dikatakannya, menerobos landasan pacu Polonia merupakan harga mati yang akan dilakukan warga. (ari)

MEDAN- Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Sipil Universitas HKBP Nommensen saling betrok di depan kampus mereka di Jalan Sutomo Ujung, Senin (30/5) siang. Akibatnya, jalan dari arah Jalan Sutomo dan Jalan Perintis Kemerdekaan ditutup.

Dari informasi yang dihimpun wartawan koran ini di lokasi kejadian, pemicu saling serang dan saling lempar itu berawal dari permainan futsal antara Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik dengan Fakultas Hukum beberapa waktu lalu. Usai pertandingan, dua orang mahasiswa dari Fakultas Hukum ditampari oleh mahasiswa Fakultas Teknik.
Namun, aksi penamparan itu berbuntut panjang. Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak terima balik menyerang. Aksi saling serang ini berawal dari dalam kampus, kemudian melebar hingga ke luar kampus dan memacetkan arus lalulintas di Jalan Sutomo dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

“Mereka (mahasiswa Fakultas Teknik, Red) yang menampar kawan kami duluan. Itu tidak hanya dilakukan sekali, bahkan ada sampai dua kali. Jelas kami tidak terima. Lantas, inilah akibatnya,” ujar mahasiswa dari Fakultas Hukum yang meminta namanya tidak dikorankan.

Kapolsekta Medan Timur Kompol Patar Silalahi dan Kasat Shabara Kompol Benny Saragih yang ditemui wartawan koran ini di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut berawal dari permainan futsal.
“Ya, mungkin karena kalah atau bagaimana, katanya dua mahasiswa Fakultas Hukum ditampar oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan berkembang hingga terjadi bentrok,” jelas Patar. (mag-8/jon)