Home Blog Page 15350

Sembunyi dalam Parit

Untuk menghindari amuk warga, pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bersembunyi di dalam parit. Namun sayang, upaya tersebut sia-sia karena warga berhasil menemukannya. Tak ampun, pelaku curanmor tersebut pun dihajar hingga babak belur sebelum di serahkan ke kantor polisi.

Nasib naas ini dialami Is (24), warga Jalan Brigjend Katamso, Medan Maimun Dalam aksi ini, Is bersama seorang temannya sudah mengintai sepeda motor Supra X BK 4495 PX milik oknum TNI, Serma H Sibarani yang diparkir di depan rumah kakaknya, M Boru Sibarani (51) di Jalan Pelangi, Kecamatan Medan Kota.

Saat Is mengutak-atik lubang kunci sepeda motor tersebut, ternyata H Sibarani keluar dan melihat aksi Is. Sibarani pun lantas mengejar Is sembari meneriakinya.

Karena sudah ketahuan, Is langsung berlari dan meninggalkan kunci T nya. “Warga yang mendengar jeritan adikku langsung mengejarnya,” ujar M Boru Sibarani. Namun dalam pengejaran itu, warga sempat kehilangan jejak pelaku.

Merasa ada yang aneh, warga melakukan penyisiran di sepanjang parit di Jalan Pelangi. “Ternyata, pelakunya berondok di dalam parit untuk mengelabui kami. Kami curiga, kok cepat kali menghilang. Padahal kami cuma kalah ditikungan saja,” ucap Sibarani lagi.Merasa kesal dengan ulah pelaku, warga langsung menghajarnya hingga babak belur.(adl)

2 Mei, Pendaftaran IPDN Dibuka

Info Pendidikan

MEDAN- Bagi masyarakat Sumut yang bercita-cita menjadi birokrat, mulai sekarang sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Pasalnya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali membukan pendaftaran untuk tahun ajaran 2011/2012.

Pendaftaran dilaksanakan di Kantor Bupati dan Kantor Wali Kota se-Sumatera Utara (Sumut) mulai 2 hingga 15 Mei 2011. Sementara untuk biaya seleksi bagi calon praja IPDN yang memenuhi syarat akan ditanggung APBD Provinsi Sumatera Utara.

“Pendaftaran dilakukan di kabupaten/kota masing-masing, dalam hal ini Kantor Bupati/Walikota Cq Bagian/Badan Kepegawaian di kabupaten/kota se-Sumut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Suherman kepada wartawan, di Kantor BKD Sumut, Jumat (29/4).

Suherman mengatakan, dalam seleksi penerimaan calon praja ini, akan dilakukan beberapa tahapan seleksi, mulai persyaratan administrasi, test psikologi 31 Mei-1 Juni 2011 oleh Lembaga Psikologi yang ditunjuk Mendagri. Kemudian tes  kesehatan dan keseamaptaan yang akan dilakukan 4-6 Juli 2011. Selanjutnya tes akademis pada 16 Juli 2011 dan Penentuan akhir di Kampus IPDN Jatinagor oleh Mendagri pada 9-11 September 2011.

Penerimaan tersebut, kata Suherman, berdasarkan surat Mendagri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 892.1/1245/SJ tanggal 6 April 2011 tentang Penerimaan Calon Praja pada IPDN Tahun ajaran 2011/2012. Surat Mendagri tersebut, kemudian ditindaklanjuti BKD Sumut melalui Surat Kepala BKD Sumut Nomor 800/8927/BKD/III/2011 tertanggal 25 April 2011 tentang Penerimaan Calon Praja IPDN TA 2011/2012 yang ditandatangani Kepala BKD Sumut Suherman.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap akan banyak peserta seleksi yang akan mendaftar untuk menjadincalon praja. Seleksi ini akan dilakukan sebaik mungkin sehingga mereka yang lulus merupakan putra/putri terbaik yang dimiliki Sumut saat ini,” kata Suherman.

Lebihlanjut Suherman memaparkan, persyaratan pendaftaran, calon peserta seleksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berusia maksimal 21 tahun pada 1 Sepetember 2011 untuk pelamar umum. Sementara pelamar dari PNS tugas belajar berusia maksimal 24 tahun dan mempunyai masa kerja minimal dua tahun. Tinggi badan untuk pria minimal 160 cm dan minimal 155 cm untuk wanita dan tidak bertato atau memiliki bekas tato, tidak bertindik (kecuali karena ketentuan agama/adat).

Persyaratan lainnya, berijazah SMA semua jurusan atau Madrasah Aliyah (MA) lulus tahun 2009 dan 2010 bagi pelamar umum dengan rata-rata nilai minimal 7,0 yang dinbuktikan dengan fotocopy Ijazah/STTB yang dilegalisir/disahkan oleh Kepala Sekolah. Sementara bagi peserta seleksi calon praja IPDN yang pada tahun 2011 masih duduk di kelas XII, dapat mendaftarkan diri dengan wajib menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dan atau nilai STTB/Ijazah tidak memnuhi syarat 7,0, maka otomatis dinyatakan gugur.

“Persyaratan lainnya adalah berkelakuan baik yang ditentukan dengan SKCK, sehat jasmani dan rohani, tidak menggunakan kacamata/lensa kontak minus, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan serta bersedia mengembalikan biaya pendidikan jika mengundurkan diri atau diberhentikan karena melanggar peraturan pendidikan,” papar Suherman.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian, lanjut Suherman, pengambilan tanda nomor peserta ujian khusus yang berasal dari Kota Medan, Binjai, Tebingtinggi, Kabupaten Deliserdang, Serdang Bedagai dan Langkat akan dibagikan di Kantor Bupati/Walikota setempat. Sedangkan bagi pelamar dari kabupaten/kota lainnya akan dibagikan di BKD Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan pada tanggal 27 Mei 2011.

“Pelamar yang akan diberikan nomor ujian adalah peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diberikan nomor ujian,” tambahnya.(ari)

Pengurus DPP LDII Bersilaturahmi ke Medan

MEDAN – Ketua Komisi Dakwah dan Luar Negeri MUI Kota Medan Al-Ustadz KH Zulfiqar Hajar Lc menegaskan, keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sangat berbeda dengan aliran Ahmadiyah.

“Kalau Ahmadiyah nyata-nyata merupakan ajaran sesat- dan harus ‘diamputasi’. Sedangkan LDII jika disebutkan sebagai aliran sesat harus dibuktikan dahulu di lapangan, bukan melalui tuduhan dan tudingan,” katanya ketika menerima kunjungan silaturahmi pengurus DPP LDII dipimpin Ketuanya Ir H Chriswanto Santoso MSc di Medan, Minggu (24/4).

Turut mendampingi Ketua DPP LDII unsur pengurus lainnya. Sedangkan dari LDII Sumut hadir  Ketua dan Wakil Ketua H Selamat SH dan Ir Darsono serta Wanhat Karsono. Sementara dari LDII Medan terdiri atas Ketua Ir H Agus Purwanto, Wakil Ketua H Abdullah Mubarak, Sekretaris Sofyan ST dan Bendahara Ilham.  Sementara KH Zulfiqar Hajar didampingi Humas Drs HA Ramadhan Lubis.

Menurut KH Zulfiqar Hajar,   awalnya dia menduga LDII merupakan aliran sesat, karena mendapatkan informasi, jamaah LDII “mensamak” bekas kaki orang di luar LDII yang shalat di masjid mereka serta tidak bersedia menjadi makmum kepada orang di luar LDII. J

Tapi, lanjut KH Zulfiqar Hajar, setelah melihat langsung di lapangan, ternyata hal-hal yang dituduhkan itu tidak benar sama sekali. Sementara itu, Ketua DPP LDII H Chriswanto Santoso mengatakan, tujuan kunjungan silaturahmi ke Sumut, khusus ke kediaman KH Zulfiqar Hajar untuk bersilaturahmi serta mendapatkan nasihat dan masukan agar keberadaan LDII tidak lagi dituding sebagai aliran sesat   (*/sih)

Panitia UN tak Siap

Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan SMP telah selesai. Namun, dalam pelaksanaan tersebut masih banyak persoalan teknis yang terjadi, sehingga mengakibatkan pelaksanaan ujian tersebut sedikit terganggu.

Seperti disaksikan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Roma Simaremare saat meninjau UN di sejumlah sekolah. Berikut petikan wawancara wartawan sumut Pos Juli Ramadhani Rambe dengan ketua Komisi B DPRD Kota Medan tersebut.

Menurut Anda, bagaimana penyelenggaraan UN tahun ini?
Secara umum saya menilai sudah berjalan dengan baik. Namun memang, masih ada kekurangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan belum siapnya panitia dalam pelaksanaan UN ini.

Bahkan, bukan cuma panitia, tapi dinas pendidiakan dan juga pihak sekolah saya rasa memang belum siap, sehingga dapat merugikan anak-anak kita yang sedang mengikuti ujian. Bayangkan, sudah anak-anak gugup dalam menghadapi ujian, penyelenggaranya pula masih belum siap. Ini harusnya menjadi pelajaran untuk pelaksanaan UN mendatang.

Bisa Anda rinci, ketidaksiapan panitia itu dalam hal apa?
Begini, ketika pelaksanaan UN tingkat SMP, Komisi B melakukan peninjauan ke beberapa sekolah. Seperti SMP Methodist dan SMP Sutomo. Di kedua sekolah ini, kita menemukan berbagai macam kekurangan dalam penyelenggaraan.

Seperti di SMP Methodist, panitia terkesan kurang siap, karena kita menemukan kertas soal yang tidak cukup dan lembar jawaban yang tidak jelas, maksudnya tulisan dari lembar jawaban yang tidak jelas. Parahnya lagi, karena lembar soal kurang, panitia terpaksa pergi ke dinas untuk meminta tambahan soal. Hal ini jelas memakan waktu siswa dalam menyelesaikan soal.

Sementara itu, di SMP Sutomo, ada dua pengawas yang tidak masuk dengan alasan sakit dan tabrakan. Menurut rapat, harusnya dinas pendidikan menyediakan pengawas pengganti, namun ini tidak. Karena kurang pengawas, berarti kurang juga penjagaan dalam ujian. Saya rasa, kejadian seperti ini selalu terjadi setiap tahun. Seharusnya, Dinas Pendidikan Medan dapat mengantisipasi hal ini, jangan terus berulang.

Tekait kebocoran soal, apakah ada temuan?
Sampai sekarang saya belum menemukan hal tersebut. Jangan sampai Medan bermain tidak sportif seperti yang diberitakan. Dari lapangan, saya hanya mengetahui masalah yang saya temui dari lapangan, tidak lebih. Karena itu, bila masyarakat merasa ada yang melakukan kecurangan tersebut, silahkan melapor ke Komisi B DPRD Medan.

Terkait masalah yang terjadi pada pelaksanaan UN kemarin, apa yang bisa dilakukan Komisi B?
Kita meminta kepada Dinas Pendidikan agar dapat memberikan sanksi pada para panitia tersebut. Karena telah gagal dalam melaksanakan UN ini. Karena itu, bila memilih panitia penyelenggaraan ujian harus diseleksi secara selektif jangan asal comot. Saya juga merekomendasikan agar para panitia penyelenggara UN kali ini tidak usah dipakai lagi, karena telah gagal.(*)

Kawasan Banjir Rawan Leptospirosis

Jangan Biarkan Tikus Berkembang

Tidak dapat dipungkiri kalau kini Kota Medan menjadi langganan banjir. Ya, begitu hujan deras langsung membuat jalanan dan sebagian wilayah pemukiman tergenang air. Nah, selain kerugian material, ada pula yang wajib diwaspadai dari genangan air tersebut. Yakni, penyakit leptospirosis.

Leptospirosis adalah penyakit infeksi akut yang dapat menyerang manusia maupun hewan yang disebabkan kuman leptospira patogen dan digolongkan sebagai zoonosis.

Gejala klinis leptospirosis mirip dengan penyakit infeksi lainnya seperti influensa, meningitis, hepatitis, demam dengue, demam berdarah dengue dan demam virus lainnya, jadi seringkali tidak terdiagnosis.

Namun, jangan anggap enteng dengan penyakit ini (lihat grafis). Setidaknya, dikutip dari infeksi.com, pada banjir besar di Jakarta tahun 2002 lalu terdata sedikitnya 113 pasien leptospirosis. Dari jumlah itu, 20 orang meninggal.

Kemungkinan infeksi leptospirosis cukup besar pada musim penghujan, lebih-lebih dengan adanya penularan leptospirosis pada manusia ditularkan oleh hewan yang terinfeksi kuman leptospira. Pembawa utama penyakit ini adalah tikus dengan kuman leptospira hidup di dalam ginjal dan dikeluarkan melalui urin saat berkemih.

Selain tikus, pembawa penyakit ini adalah berbagai hewan menyusui seperti anjing, babi, kucing, kuda, domba dan sebagainya yang merupakan hewan kandang ataupun bukan.

Terkait dengan itulah, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) RI mengimbau Dinas Kesehatan Provinsi untuk waspada terhadap penyakit leptospirosis ini. Nah, melanjuti imbauan dari Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, Dinkes Sumut telah mengirimkan surat edaran berupa kewaspadaan dini ke seluruh kab/kota.

“Memang kasus leptospirosis belum ada yang dilaporkan kab/kota, tetapi kita sudah buat surat edaran untuk kewaspadaan terhadap penyakit ini,” ujar Kadis Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG melalui Kasi Bimdal Pencegahan Penyakit Sukarni SKM. Jumat (29/4) di ruang kerjanya.

Dalam surat Kemenkes RI disebutkan International Leptospirosis Society menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan leptospirosis yang tinggi. Tahun 2010 terdapat 8 provinsi yang melaporkan kasus suspek leptospirosis yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. Leptospirosis saar ini diperkirakan sudah ada di 33 provinsi karena berkaitan dengan keberadaan tikus (rodent) sebagai reservoar dan lingkungan sebagai faktor risiko.

“Kita berharap kab/kota meningkatkan surveilans pada manusia di daerah faktor risiko tinggi seperti daerah pertanian, perkebunan yang kemungkinan terjadi peningkatan populasi tikus juga pada daerah rawan banjir,” ujar Sukarni.

Ia juga berharap surveilans aktif dalam penemuan dini kasus leptospirosis. Apabila ditemukan segera melakukan pengobatan pada populasi dan tersangka penderita dengan antibiotika.

Terkait dengan kewaspadaan leptospirosis, pengamat kesehatan, dr Delyuzar menjelaskan, kuman leptospira merupakan satu jenis bakteri kecil yang lebih kecil dari bakteri apapun yang sulit dilihat dengan mikroskop biasa. Penyakit ini ditularkan dari hewan ke manusia. “Dulu namanya weil karena yang melaporkan bernama Adolf Weil. Penyakit ini bisa mengganggu saraf, pembesaran hati, gangguan ginjal,” terangnya.

Biasanya, tambah Delyuzar, penyakit ini berpotensi menyerang orang  yang bekerja di sawah, dokter hewan, dan orang  yang tinggal di kota tepatnya di daerah rawan banjir. Untuk itu, katanya, rumah yang terkena banjir harus benar-benar dibersihkan. (mag-7)

PRT Tunarungu Disiksa Majikan

MEDAN- Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu pepatah yang tepat bagi Yani (15), seorang pembantu tuna rungu dan tuna wicara yang selalu mendapat perlakuan kasar dari majikannya, pasangan Nurliah Br Tambunan dan Dr M Sagala yang beralamat di Jalan Merpati 1 No 155, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Rabu (27/4) sekira pukul 10.00 WIB, gadis sebatang kara ini mengadukan perbuatan yang selama ini dirasakannya kepada tetangga di sekitar tempatnya bekerja yakni, Yanti. Kemudian Yani meminta Yanti untuk mengantarkannya ke rumah seorang warga yakni, M Hutabarat. Diantarkan lah Yani ke tempat M Hutabarat.

Dengan M Hutabarat dan Yanti, Yani menceritakan prilaku majikannya, khususnya Nurliah Br Tambunan yang sering menyiksanya.
“Mungkin dia (Yani, red) sudah tidak tahan lagi. Makanya dia menceritakan ini dengan menggunakan bahasa tubuh,” ujar M Hutabarat yang dikonfirmasi Sumut Pos, Jum’at (29/4).

Sementara itu, Yani yang ditemui Sumut Pos di rumah Muhammad Syofyan dan Asriani, tokoh masyarakat setempat, dengan bahasa tubuh mencoba memperagakannya. Ketika dia menyapu, terkadang kepalanya dipukul. Bukan hanya di situ, tak jarang dirinya ditampar sang majikan. Rambutnya pun sering dijambak, bahkan wajahnya dicakar.

Asriani sendiri menceritakan, perbuatan itu sering dilihat warga sekitar. Tapi anehnya, tetap saja kelakuan dari si majikan khususnya Nurliah Tambunan tidak berubah. “Saya memang tidak pernah melihat langsung, tapi banyak warga yang sudah pernah melihat langsung,” ungkapnya.

Ditambahkannya, sejak kejadian itu, Yani telah dua hari ini menginap di rumah M Sofyan dan Asriani yang notabene hanya berselang tiga rumah dari rumah majikannya. Yani sendiri, saat ditanya apakah dirinya bersedia kembali bekerja dengan majikannya, Yani menjawab dengan cara menggelengkan kepalanya.

“Kemarin malam, kami semua warga sekitar telah mengajak Nurliah dan M Sagala untuk mencari jalan keluar persoalan ini. Tapi, majikan itu arogan dan menyatakan, persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Dan kata mereka, ini persoalan biasa,” kata Asriani dan M Hutabarat.

Untuk mempertanyakan kebenaran berita itu, Sumut Pos berupaya mengkonfirmasi ke pihak majikan. Sayangnya, baik Nurliah maupun M Sagala tidak berada di tempat. Akhirnya Sumut Pos ditemui Wina, anak kedua pasangan Nurliah dan M Sagala. Sayangnya, Wina juga tidak menunjukkan itikad baik untuk memberi keterangan.

“Nanti ya kalau mau wawancara, nunggu orangtua saya pulang kerja,” katanya sembari menutup pintu beranda rumahnya dan meninggalkan wartawan koran ini.

Sementara Lurah Kenangan Baru Irawadi Harahap berjanji akan mempertanyakan motif penyiksaan tersebut dan bagaimana persoalan gaji serta hal-hal lainnya. “Kita akan mendatangi majikannya, akan kita pertanyakan itu semua,” ungkapnya. (ari)

Bukti Kecurangan UN Direkam Video Amatir

Dibongkar Komunitas Air Mata Guru

MEDAN-  Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2011 tingkatan SMP, SMA dan SMK di Kota Medan ditengarai berlangsung curang. Bukti kecurangan itu terekam dalam video amatir dan kemarin (28/4) diperlihatkan Komunitas Air Mata Guru (KAMG) kepada wartawan.

Dalam rekaman video itu, tampak selembar kertas bertulis kunci jawaban UN, baik UN tingkat SMP, SMK dan SMA dibagikan kepada sejumlah siswa. Sejumlah siswa tampak berkumpul di suatu tempat, diperkirakan pukul 06.00 WIB. Padahal pelaksanaan UN pada pukul 08.00 WIB. Dalam video, siswa menunjukkan sepotong kertas kecil yang berisikan jawaban UN.

Video ini direkam melalui Handpone selular pada 18 April 2011 ketepatan UN SMA dan SMK. Sedangkan UN SMP direkam pada 25-26 April 2011. Sayangnya, KAMG tidak mau menyebutkan berasal dari sekolah mana hasil rekaman ini diperoleh. “Kalau itu kita sebutkan akan membuat sekolah tersebut tercoreng nama sekolahnya” ujarnya ketua KAMG Abdi Musakarya Saragih kepada sejumlah wartawan, dikantor KAMG di Jalan Sei Merah Medan, Kamis (28/4).
Dalam video tersebut terlihat sejumlah siswa berkumpul di suatu tempat, kondisinya pagi hari diperkirakan sekitar Pukul 06.00 WIB, walau pelaksanaan UN pada Pukul 07.30 WIB, selain itu didalam video terdapat siswa menunjukkan sepotong kertas kecil yang berisikan jawaban UN.

Video tersebut diambil dari sekolah-sekolah di kawasan Medan Helvetia, Teladan, Simpang Limun dan Pancing. Dalam video juga terdapat bahwa harga kunci jawaban satu mata pelajaran dibandrol Rp50 ribu. Sedangkan kunci jawaban yang didapatkan berupa sepotong kertas kecil yang sudah tertulis mata pelajaran UN. Seperti UN tingkat SMA terdapat kunci jawaban mata pelajaran Matimatika, Sosiologi, Biologi dan Bahasa Indonesia dan untuk UN tingkat SMP terdapat mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.

Abdi mengungkapkan, kecurangan seperti ini sudah biasa dilihat dalam tiap pelaksanaan UN, terus berlanjut setiap tahunnya. “Hal seperti ini kita temukan tahun 2009.  Naskah soal UN kita temukan di tengah siswa sebelum pelaksanaan UN berlangsung, kemudian kita laporkan, oknum yang membocorkan soal tertangkap. Sudah begitu saja tidak ada lagi yang dilakukan untuk evaluasi UN selanjutnya. Video ini kita akan audiensikan kepada anggota Komisi X DPR RI sehingga hal ini menjadi wacana disana, kemudian pada tanggal 2 mei 2011 kita bersama aliansi  komite peduli pendidik kita akan melakukan aksi untuk menyuarahkan menolak UN dengan sering terdapat kecurangan UN setiap tahunnya,apakah generasi muda yang didik untuk selalu melakukan kecurungan dalam menjalankan UN setiap tahunnya tambah lah hancurnya negeri ini, lebih baik kembalikan layak atau tidaknya siswa tersebut lulus, bukan UN yang menentukan itu,” ungkapnya.

Menanggapi bukti kecurangan dalam rekaman video itu, Kepala Dinas Pendidikan Hasan Basri menyarankan untuk membuat laporan ke polisi. “Kalau ada iindikasi kecurangan, silakan dan segera melaporkan ke polisi. Menangkap bukan wewenang kita,” jawabnya.

Dalam pelaksanaan UN, pihaknya mengaku sudah sesuai prosedur. Seperti melakukan razia melalui pengawasan UN seperti tas dan HP. “Bila anak datang lebih pagi dari waktu UN, itu dikembalikan kepada orangtua karena bukan kita yang mengontrol kedatangan anak-anak,” ujarnya lagi.

Sementara itu Bahrumsyah, anggota Komisi B, DPRD Kota Medan, mendukung pengungkapan kecurangan tersebut. “Kalau investigasi benar yang dilakukan akan kita dukung dan kita dari komisi B DPRD kota Medan membuka pengaduan terhadap kecurangan UN tingkat SMP dan SMA tahun 2011,” tuturnya. (mag-7)

PNS Pemprov Kritis Dianiaya

Diduga Terlibat Asmara dengan Istri Pejabat

MEDAN-Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprovsu yang bertugas di salah satu unit kerja di Pemprovsu, kritis dan harus menjalani pemeriksaan medis intensif di Rumah Sakit (RS) Columbia Asia di Jalan Listrik Medan. Oknum berinisial MF (45) tersebut mengalami luka kulit wajah melepuh hampir 100 persen karena disiram soda api.

Kabar yang berkembang, PNS yang diketahui bertugas sebagai supir ibu-ibu PKK itu dianiaya dan disiram soda api oleh dua pria yang diduga suruhan seorang pejabat teras di Pemko Medan, Rabu (27/4) lalu. Ditengarai, pejabat tersebut berang mengetahui perselingkuhan MF dengan istrinya YSR.

Pihak keluarga MF yang diduga sudah melaporkan penganiayaan ini ke Mapolresta Medan, sangat tertutup dan enggan dikonfirmasi.

Pihak rumah sakit juga sangat sulit dimintai keterangan terkait kebenaran kabar kalau MF dirawat di rumah sakit itu.
Ketatnya pengawalan dirasakan wartawan koran ini saat bolak-balik ke rumah sakit tersebut sejak siang hingga sore hari. Setelah berbagai upaya dilakukan untuk mendapat informasi terkait perawatan MF, seorang resepsionis rumah sakit akhirnya membocorkan informasinya. Petugas itu membenarkan MF dirawat di rumah sakit itu karena disiram soda api.

“Mas ini dari mana? Memang benar MF dirawat di sini. Tapi kami minta maaf karena polisi dan pihak keluarga tidak mengizinkan untuk diekspos,” ucapnya usai mengecek nama pasien MF di layar komputer di depannya.
Petugas resepsionis itu tak mau memberi informasi di mana ruangan MF dirawat. “Maaf Mas, sekali lagi kami minta maaf. Kita sudah diperintahkan polisi dan pihak keluarga pasien (MF, Red) untuk tidak memberitahukan keberadaan MF,” ujar petugas tersebut.

Informasi yang diperoleh kian berkembang. Korban MF disebut-sebut dirawat di ruang ICU lantai III. Menurut keterangan dari orang dalam di rumah sakit itu, saat ini kondisi MF masih kritis dan dalam penanganan intensif tim medis. “MF mengalami luka melepuh di wajah hampir seratus persen. Hanya mata kirinya yang bisa melihat. Keluarganya di ruangan Mas. Tidak boleh masuk, dijaga aparat,” katanya.

Petugas itu bilang, ada belasan aparat yang menjaga ruang perawatan MF, sebagian besar berpakaian preman.
Wartawan koran ini sempat mengaku sebagai keluarga korban yang tinggal di kampung, berniat menjenguk MF. Upaya itu belum berhasil, petugas rumah sakit tetap menolak kunjungan tersebut. “Tak ada nama MF yang dirawat di sini,” kata petugas itu.

Informasi dari sumber lain coba digali dari pihak Kepolisan Resort Kota Medan. Sama saja, petugas berseragam cokelat ini terkesan tertutup. “Data dari tadi malam sudah kita check, kita belum menerima laporan pengaduan (penganiayaan MF, Red) tersebut. Namun demikian, nanti saya cek lagi,” kata Wakasat Reskrim Polresta Medan, AKP Ruruh Wichaksono.

Ruruh mengakui bahwa dia banyak menerima telepon perihal kebenaran kasus dugaan penganiayaan yang disebut terjadi di kawasan Jalan Adam Malik Medan itu. “Benar, saya juga banyak menerima telepon. Namun sekali lagi, kami belum terima laporannya,” tegas mantan Kasatreskrim Polres Deli Serdang itu.

Kantor Gubernur dan Kantor Walikota Gempar

Sementara itu, peristiwa penganiayaan itu menggemparkan kantor gubernur dan kantor wali kota Medan. Sejak Rabu pagi, kisah penganiayaan itu jadi pembicaraan hangat sejumlah pejabat dan PNS. Informasinya peristiwa itu terjadi Selasa petang (26/4). Dugaan motifnya, asmara segi tiga.

Kabarnya, pejabat di Pemko Medan marah besar melihat kemesraan YSR istrinya dengan MF, yang hanya seorang sopir di Pemprov. Pejabat tersebut kemudian memerintahkan personel Satpol PP menjemput MF dari rumahnya dan dibawa ke sebuah rumah di Jalan Sudirman.

MF pun kemudian diserahkan kepada pejabat tersebut dan jadi bulan-bulanan hingga babak belur. Setelah itu MF disuruh pergi. Keesokan harinya, Rabu siang (27/4), saat melintas di Jalan Adam Malik, dua pria yang diduga suruhan RH menyiramkan soda api kepada MF hingga kritis. “Yang bawa MF ke rumah sakit, ibu (YSR) juga. Setelah itu pihak keluarga membuat pengaduan ke Polresta,” ujar seorang PNS di Pemko Medan.

Kabar cinta kejadian ini dengan cepat menyebar, bahkan sudah sampai ke telinga para kepala dinas di Satuan Kerja Perangkat (SKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Seorang kepala dinas di Pemko Medan bahkan memberi informasi mengejutkan. Kepada wartawan koran ini ia mengatakan, cinta terlarang antara YSR dan MF sudah sangat ‘populer’ di kalangan pejabat Pemprovsu dan Pemko Medan.

“Awal 2010 lalu, sebenarnya pejabat itu pernah mengamuk karena mengetahui perselingkuhan itu. Pejabat itu menampari YSR yang kemudian pulang kampung ke Tapsel,” kata kepala dinas tersebut.
Wartawan koran ini kemarin juga berupaya menemui YSR untuk upaya konfirmasi. Namun upaya itu gagal. “YSR tadi siang berangkat umroh, tapi gak langsung, transit di KL (Kuala Lumpur, Red). Besok (hari ini, Red) baru terbang ke Makkah. YSR tadi siang berangkat bersama Sekda Medan dan seorang staf ahli,” ujar kepala dinas tersebut. (adl)

Tidak sampai di situ, anggota DPRD Medan juga telah mengetahuinya. “Iya, saya dapat informasi itu. Tapi, ini masalah pribadi nggak usahlah kita campuri. Biarlah orang itu sendiri yang menyelesaikannya. Nama saya juga jangan kau sebutkan di koran,” ungkap anggota dewan tersebut.

Sedangkan , Wakil Ketua DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu yang ditanyai hal itu mengaku, tidak tahu. “Belum tahu saya,” kilahnya.

Sementara itu, saat acara apel kebersihan Dinas Kebersihan Medan di Lapangan Merdeka Medan, sejumlah SKPD terlihat berbagi cerita. “Entah. Kalau benar, bodoh kali lah dia (pejabat, Red) itu,” ungkap pejabat SKPD lainnya.

Mengantisipasi peredaran kabar yang menghebohkan itu, seorang pejabat di Pemko Medan terlihat kasak kusuk. Ia berulang kali berkoordinasi dengan para SKPD maupun kepada wartawan dari sejumlah media. Dari hasil kasak-kusuk itu, akhirnya diambil kesepakatan, akan digelar konfrensi  pers untuk mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut.
Dari siang hingga petang kemarin, pejabat itu 13 kali menelepon wartawan koran ini. Dia minta tolong agar berita penganiayaan dan cinta terlarang yang melibatkan rekannya tersebut tidak diterbitkan. Dia mengatakan, semua wartawan yang bertugas di Pemko Medan sudah setuju dengan kesepakatan itu. Sebagai imbalan, tiap wartawan dapat jatah Rp500 ribu.

Tawaran tersebut ditolak dengan halus. Upaya meminimalisir penyebaran kabar tersebut terus berlangsung. Pejabat yang kasak-kusuk tersebut tetap menelepon minta tolong. Dia kemudian menawarkan, khusus untuk wartawan koran ini Rp1 juta. “Sekarang saya di kantor. Bapak itu berpesan, kalau memang kita berkawan, tolong berita itu jangan dibuat,” ujar pejabat yang kasak-kusk tersebut.

Mengingat banyaknya upaya menutup informasi terkait penganiayaan dan dugaan perselingkuhan yang diduga melibatkan pejabat di Pemko Medan, hal itu langsung dikonfirmasi kepada Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Ia menjawab, “Percaya kau, abang kau ini kayak gitu. Itu kerjaan orang-orang syirik, yang nggak senang dengan abangmu ini,” tegasnya sambil menuju mobil dinasnya.

Guna memastikan kejadian itu, sekira pukul 21.35 WIB, wartawan koran ini menyambangi kediaman MF di Komplek Taman Ubud Indah No 17 Jalan Raya Medan Tenggara, tepatnya di belakang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 35 Medan.

Rumah tersebut tampak lengang. Lampu di teras mati tetapi di bagian dalam rumah bercat hijau ini terlihat terang. Beberapa kali, wartawan koran ini memanggil pemilik rumah dan menekan bel, namun tidak ada jawaban.
Wartawan koran ini kemudian menanyakan keberadaan MF kepada penjaga malam komplek tersebut. “Saya kurang tahu, kenapa nggak ada orang. Besok aja bang datang lagi,” katanya.

Pukul 22.15 WIB, wartawan koran ini mendapat pesan singkat (SMS) dari Nomor ponsel 082168906XXX. Isinya menguatkan dugaan pejabat Pemko Medan sebagai otak pelaku penyiraman soda api ke wajah MF. Menurut informasi itu, korban bahkan sempat diinjak-injak di sebuah rumah di Jala Sudirman Medan. “Mohon kasus ini diusut tuntas,” katanya.

Wartawan koran kembali mengetuk pagar rumah tersebut, tetapi tak ada yang keluar. Wartawan koran ini kemudian kembali ke kantor.(adl/ari)

Amri Tambunan dan Marapinta Didemo di Kejatisu

Dugaan Korupsi Ratusan Miliar di Pemkab Deli Serdang

MEDAN-Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Medan dan NGO Komando, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis (28/4) di Jalan AH Nasution Medan. Massa menuntut Kajatisu serius melakukan pemberantasan praktik korupsi, terutama di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang hingga saat ini belum juga terselesaikan secara hukum.

Salah satu tuntutan massa tersebut adalah dugaan korupsi insfrastruktur di Deli Serdang pada 2007 senilai Rp10 miliar di Dinas Kimbangwil yang melibatkan Kadis PU Bina Marga Sumut, Ir Marapinta Harahap. Dugaan penyimpangan adendum perpanjangan waktu pekerja renovasi gedung kantor bupati senilai Rp2,4 miliar lebih.
“Kami juga menuntut agar pembangunan gedung workshop pencegahan penanggulangan kebakaran senilai Rp900 juta lebih yang melibatkan Kadis PU Bina Marga Sumut Ir Marapinta yang terindikasi proyek fiktif tahun 2008,” tegas kordinator aksi Iwan Kabaw.

Dugaan korupsi lain yang melibatkan Ir Marapinta Harahap adalah peningkatan jalan Kabanjahe-Kuta Rakyat Kabupaten Karo senilai Rp6,8 miliar. “Biaya pembayaran kagiatan lanjutan TA 2007 untuk pembebasan tanah akses jalan menuju Kualanamu sebesar Rp40,039 miliar lebih,” beber Iwan.

Selain itu, peningkatan jalan Simpang Suka Rame Kabupaten Pakpak Bharat senilai Rp6 miliar lebih. Peningkatan jalan Dolok Sanggul batas Tapteng Kabupaten Humbang Hasudutan Rp15,1 miliar lebih, dan jembatan Aek Hulu Kabupaten Tobasa Rp5,5 miliar.

Pengunjuk rasa juga meminta Kajatisu menindaklanjuti audit BPK RI tahun 2009 soal penghitungan volume pekerja aspa (AC-WC dan AC-BC) pada Dinas Jalan dan Jembatan yang tidak mengacu pada spesifikasi teknis kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp4,8 miliar lebih.

Massa yang menuntut tersebut langsung diterima Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan Tarigan. Edi berjanji meneruskan laporan tersebut pada pimpinan Kejatisu. (rud)

Pernah Ubah Arah Kiblat dari Barat ke Timur

Ke Desa Purbayani di Garut Dihuni Ratusan Anggota NII

Nama Negara Islam Indonesia (NII) kembali muncul ke permukaan. Itu terjadi setelah ada sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang mengaku direkrut bahkan dicuci otak oleh aktivis organisasi itu. Di Garut, ada sebuah desa yang dihuni para pengikut NII. Adakah kaitannya?

M HILMI SETIAWAN, Garut

DESA itu bernama Purbayani, terletak di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Jarak desa tersebut dari pusat kota kabupaten sekitar 107 kilometer. Untuk sampai di desa itu, kita harus melewati jalan pegunungan yang meliuk-liuk yang lebarnya sekitar empat meter. Di beberapa titik jalan, tikungan cukup tajam dan menukik curam. Titik-titik lainnya sangat menanjak.

Ketika nama NII mencuat ke permukaan, Desa Purbayani sering dikait-kaitkan. “Di sini tinggal 30 KK (kepala keluarga) anggota komunitas NII,” kata Kepala Desa Purbayani Heryanto kepada Jawa Pos (grup Sumut Pos).
Dengan jumlah anggota yang relatif besar itu, Purbayani disebut sebagai basis NII untuk wilayah Garut Selatan. Tokoh NII yang membawahkan wilayah Garut Selatan tersebut adalah H Iri. Yang bertindak sebagai wakil adalah Memed dan pelaksana harian adalah Wowo Wahyudin.

Ketika Jawa Pos berkunjung ke desa itu, tempat tinggal anggota komunitas NII berjarak sekitar lima kilometer di sisi utara kantor balai Desa Purbayani. Sekilas secara fisik rumah-rumah tersebut tidak berbeda jauh dari rumah warga lainnya. Bahkan rumah yang dihuni Iri, orang yang ditokohkan di kalangan komunitas NII, tampak sangat sederhana.
Meski disebut komunitas, pengikut NII di desa tersebut tidak tinggal dalam satu lokasi. Jika ada yang berkumpul, bisa dipastikan mereka masih sekeluarga.

Saat berkunjung ke rumah Iri, suasana terlihat sepi. Tidak tampak aktivitas apa pun. Hanya terdengar lirih sebuah alunan musik dengan lirik bahasa Sunda. “Mari masuk,” tutur Iri dalam bahasa Sunda.Pria kelahiran 1922 itu menyatakan menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, pria yang masih tekun menyambangi sawahnya tersebut bisa berbahasa Indonesia, walau sedikit.

Sosok Iri tidak berbeda dari orang-orang yang sudah renta lainnya. Rambutnya sudah memutih total. Dengan sebatang rokok yang terselip di antara jari telunjuk dan jari tengah, dia mulai bercerita tentang komunitas NII di Desa Purbayani.

Merasa kurang mantap, dia lalu memanggil Tasdik Thabrani, cucunya yang bisa berbahasa Indonesia, untuk mengobrol bersama sekaligus menjadi penerjemah. “Supaya nyambung dan tidak salah paham,” ujar bapak lima anak itu.

Iri menuturkan, pengikut NII di desanya ada sejak deklarasi NII pada 7 Agustus 1949. Tapi, saat itu jumlahnya masih belum begitu besar. Selanjutnya, dalam perkembangannya, sekitar 1980, jumlah pengikut NII di Desa Purbayani terus meningkat.

Saat itu persebaran pengikut NII masih sebatas pada masing-masing keluarga. Sesekali juga sempat mengajak tetangga kanan-kiri untuk bergabung menjadi pengikut NII. Iri menceritakan, saat itu masih belum ada pergolakan seperti saat ini terhadap organisasi NII. Jadi, dia dan beberapa rekan lainnya merasa lebih leluasa.

Sekarang jumlah pengikut NII di Desa Purbayani tercatat 30 KK dengan jumlah jiwa 120-an orang. Iri menegaskan, selama ini belum pernah terjadi pertentangan yang sangat keras antara anggota komuntias NII dan warga sekitar. “Kami rukun, tidak saling sikut,” tegasnya. Iri sangat tidak ingin dimusuhi atau mencari musuh.

Dalam perjalanannya, memang sempat tercatat ketegangan antara komunitas NII dan warga serta aparat pemerintahan desa. Tapi, tidak sampai terjadi bentrokan fisik. Pertentangan yang sempat terekam, antara lain, ketika mereka menolak untuk mencontreng dalam Pemilu Presiden 2009.

Penolakan tersebut tertuang dalam secarik surat pernyataan sikap. Dalam surat yang terdiri atas tiga poin pernyataan itu, ditegaskan bahwa mereka tinggal di Negara Islam Indonesia. Karena itu, mereka tidak mau ikut dalam pilpres. Mereka juga menyebut imam NII, yaitu Drs Sensen Komara Bakar Misbah. Sang imam bahkan menyerukan akan berperang jika tetap dipaksa untuk mencontreng dalam pilpres.

Sensen adalah ahli waris takhta imam NII dari ayahnya yang bernama Bakar Misbah. Sebelum Bakar Misbah, imam NII dijabat Jaja Sujadi. Jaja menerima gelar imam sepeninggal Sekarmadji Maridjan (S.M.) Kartosuwirjo, sang proklamator NII.

Menanggapi pengalaman getir tersebut, Iri menjelaskan, sebagai penganut, dia tidak bisa mengingkari setiap instruksi imam. Dia menuturkan, saat itu sang imam memang berpesan bahwa seluruh anggota NII dilarang ikut pilpres.

Bagaimana dengan Pilpres 2014 nanti? Iri belum bisa menentukan sikap. “Kami siap berpartisipasi jika ada instruksi dari imam,” ujarnya. Jika Sensen memperbolehkan pengikut NII untuk mencoblos atau mencontreng, Iri siap mengoordinasi seluruh anggota komuntias NII untuk berbondong-bondong ke TPS (tempat pemungutan suara).
Hubungan komunitas NII dengan warga setempat sempat kembali memanas ketika seluruh anggota komunitas NII itu pernah mengubah arah kiblat salat dari barat ke timur. Menurut Iri, perubahan arah kiblat tersebut dilakukan sekitar dua tahun. “Sekitar dua bulan lalu kembali lagi ke barat,” terangnya.

Menurut versi pengikut NII, perubahan arah kiblat tersebut merupakan instruksi Sensen. Perubahan arah itu disebut sebagai sunah Nabi Muhammad. Iri mengungkapkan, nabi pernah mengubah arah kiblat dari utara ke selatan dan kembali lagi ke utara. “Juga sama-sama dua tahun,” jelasnya.

Perubahan arah kiblat itu membuat warga sekitar merasa cemas. Kepala Desa Heryanto menyatakan, kala itu warga sempat resah. Tapi, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena perilaku salat yang berbeda tersebut dilakukan hanya dalam komunitas NII. “Tidak disyiarkan. Jadi, kami tidak bisa menindak,” tutur Heryanto.

Iri menuturkan, aktivitas komunitasnya tidak berbeda jauh dari keseharian warga lain, yaitu berkebun, bertani, dan beternak ikan mas. Selain itu, kata dia, setiap ada instruksi kerja bakti dari desa, komunitasnya tidak pernah membelot. “Kerja bakti membersihkan jalan, kami juga ikut,” tegasnya.

Dia menuturkan, aktivitas NII sejatinya adalah penyelamatan umat. Tidak benar jika NII sering disebut bertindak anarkis atau merekrut orang-orang lalu menguras harta bendanya. Iri menegaskan, haram hukumnya bermusuhan dengan sesama makhluk ciptaan Allah.

Gerakan NII yang dulu identik dengan pemberontakan dan peperangan, sudah tidak bisa diterapkan untuk saat ini. Peperangan yang dilakukan tentara Kartosuwirjo dulu adalah upaya untuk menyelamatkan negara. “Sekarang bangsa ini sudah selamat. Jadi, tidak perlu berperang,” katanya.

Selain bekerja, anggota komunitas NII tidak melupakan rutinitas keagamaan. Sampai saat ini, anggota komunitas NII di Desa Purbayani masih melestarikan pengajian setiap Jumat malam.

Materi pengajian tersebut sebelumnya didapat dari pengajian di pusat NII di Universitas Babakan Cipari (UBC), Desa Cipare, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, yang diadakan setiap Kamis malam. Dalam pengajian di pusat NII itu, penceramahnya adalah Sensen.

Saat ini penyampai materi pengajian dari NII pusat ke komunitas NII di Desa Purbayani adalah Tasdik yang tidak lain merupakan cucu Iri. Pemuda 23 tahun tersebut menggantikan peran Wowo Wahyudin yang divonis penjara tiga tahun oleh PN Garut karena terbukti bersalah dalam kasus penistaan agama tahun lalu.

Sebagai penceramah muda, Tasdik mengaku sempat merasa tegang ketika harus memberikan siraman rohani kepada seluruh anggota komunitas NII. Namun, setelah dua bulanan menjalani peran sebagai penyampai pengajian, dia kini sudah lancar berceramah.

Lokasi yang dipilih untuk pengajian tersebut adalah kediaman Iri. Rumah seukuran hunian tipe 36 itu seluruhnya terbuat dari kayu. “Alhamdulillah cukup,” kata Tasdik. Dia mengungkapkan, anggota komunitas lebih suka menyebut mimbar pengajian itu sebagai ajang silaturahmi.

Menyikapi kasus perekrutan yang diduga dilakukan anggota NII di beberapa perguruan tinggi, Tasdik menegaskan bahwa itu tidak benar. Sebab, selama mengikuti ceramah imam Sensen, dia belum pernah mendengar instruksi untuk merekrut. Apalagi perekrutan dengan didasari motivasi menguras harta benda. “Hubungan kami dengan imam adalah sami’na wa atha’na (mendengar dan mengikuti, Red),” tegas Tasdik. (c5/kum)

1...15,34915,35015,351...15,701Page 15,350 of 15,701